Pancasila Dalam Disintegrasi Moral Bangsa

PERINGATAN Hari Lahir Pancasila tahun ini, perlu dijadikan media refleksi, bagaimana Bangsa Indonesia saat ini menggunakan Pancasila untuk hidup berbangsa dan bernegara. Meski reformasi sudah berlangsung hampir dua dasawarsa, ternyata masih terjadi krisis dan disintegrasi moral dan mental.

Dalam kondisi yang serba kebablasan tersebut, maka Pancasila tidak terhindar dari berbagi gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan bangsa dan negara, rakyat terpanggil untuk membela dan merevitalisasi Pancasila yang sedang berada di ambang bahaya itu. Dalam konteks merevitalisasi Pancasila sebagai dasar negara menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, seluruh lapisan masyarakat harus menyadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa akan mustahil untuk mempertahankan survivalnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Hasrat Politik

Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhan dengan Pembukaan, dan dieksplorasikan sebagai paradigma dalam dimensi-dimensi yang melekat padanya. Yaitu dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkritisasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menunjukkan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, merupakan wujud aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang demokratis tetapi tetap dalam kesatuan dan persatuan.

Hasrat politik untuk bersatu tidak diimposisi dari atas, akan tetapi merupakan pergerakan kemasyarakatan. Di mana semua kelompok masyarakat bangsa yang majemuk ini ikut serta secara aktif. Dalam kaitan itu, dalam sanubari masyarakat perlu terus ditumbuhkan keyakinan bahwa bangsa ini hanya bisa disatukan dengan Pancasila itu. Oleh karena itu, setiap kelompok atau individu perlu ditanamkan rasa mau berkorban demi bangsa dan negara.

Jiwa dan semangat Pancasila lahir dari pertemuan hasrat dan kehendak politik pergerakan masyarakat dan dari kesadaran pada pendiri negara ini. Di dalamnya, semua orang dan semua kelompok masyarakat yang majemuk itu memperoleh tempat dan atas semangat yang demikian itulah, wajib kita perjuangkan agar semua lapisan masyarakat semakin memperoleh tempat dalam perumahan Republik.

Penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara bukanlah pekerjaan yang sederhana. Proses pengesahannya melalui jalan yang panjang, penuh perdebatan yang berbobot. Juga rasa tanggung jawab yang besar terhadap nasib bangsa dan negara di kemudian hari, tetapi juga penuh dengan rasa persaudaraan yang akrab.

Kiranya perlu disadari pula bahwa kebhinnekaan maupun kesatuan-kesatuan Indonesia adalah suatu kenyataan dan suatu persoalan. Walaupun proses integrasi bangsa terus berjalan, namun potensi-potensi yang disintegratif belum hilang, bahkan amat mungkin tidak pernah akan hilang. Hal itu sebagai konsekuensi kita mendasarkan diri pada Pancasila. Sebab, Pancasila dengan karakter utamanya yang inklusif dan non-diskriminatif, tidak melihat kebhinnekaan dan kesatuan-persatuan sebagai suatu perlawanan, melainkan merangkul kedua-duanya.

Pancasila amat menekankan kesatuan-persatuan, tetapi tanpa mematikan atau melenyapkan kebhinnekaan. Di pihak lain, Pancasila menerima serta menghargai kebhinnekaan, tetapi dalam batas tidak membahayakan atau menghancurkan kesatuan-persatuan. Kebhinnekaan dalam kesatuan-persatuan, dan kesatuan-persatuan dalam kebhinnekaan.

Jenuh

Dalam konstelasi masyarakat Indonesia, memilih kesatuan-persatuan dengan mematikan kebhinnekaan hanya akan menghasilkan konflik-konflik yang mungkin diketahui di mana awalnya, tapi tak pernah dapat diduga di mana atau bagaimana akan berakhir. Sebaliknya, memilih kebhinnekaan dengan mengabaikan kesatuan-persatuan ibarat melepas bermacam-macam binatang buas dalam satu kandang, sehingga akan saling menerkam.

Rakyat sudah jenuh dengan pengkotak-kotakan yang mencetuskan konflik-konflik horizontal. Rakyat mengharapkan agar para pemimpin negeri ini benar-benar mampu memperbaiki keadaan. Janganlah kepentingan rakyat dinomorduakan atau diadudomba untuk ambisi pribadi atau golongan. Itulah disintegrasi moral.

Pancasila berada dalam disintegrasi moral. Padahal tantangan bangsa ini semakin kompleks. Itulah sebabnya, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus kita jaga dan kita pertahankan dengan segala cara. Sebab, bagaimanapun juga tanpa Pancasila negeri ini akan pecah berkeping-keping.

Oleh : Drs A Kardiyat Wiharyanto MM. Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

US Rebalancing Policy in South East Asia and Indonesia’s Position

United States Vice President Mike Pence’s recent visit to Asia could be seen as the first official Asian policy of Trump Administration since his inauguration as US President. In his visit, Pence also met with several Asian leaders like Japan’s Prime Minister Sinzo Abe, Indonesian President’s Joko Widodo, South Korea and also Australian leader Malcolm Turnbull. The visit is a part of US strategy to rebalance its position in Asia Pacific especially in countering China’s growing influence in the region.

There were several key issues that Pence emphasizes during his visit. North Korea’s provocative nuclear weapon testing, Reassuring ties with US allies in the region, Trade issues as well as concerns over China’s growing military presence in the disputed South China Sea.

It is also important to consider that during his visit in Asia, Pence was ‘accompanied’ by a large Navy fleet (US Pacific Command) with the carrier USS Carl Vinson being the highlight of the entourage. The display of US military strength combined with statement made by Vice President Pence that the US will always safeguard its allies should be seen as a clear statement that the Trump’s administration would consider every available option in ensuring its interests in Asia Pacific, and that the US will still remain as hegemon in the region.

One of Trump’s administration strategies in rebalancing US position in Asia Pacific is to engage regional multilateral institutions and one of them is ASEAN (Association of South East Asian Nation). As a sub-region of Asia Pacific, South East Asia is home to ten countries where some of it (Malaysia, Philippine, Brunei Darussalam and Vietnam) are claimant states in the disputed South China Sea.

The South China Sea has been one of many US concerns in Asia Pacific due to the increasing Chinese military presence albeit International Court ruling that China’s claim over the troubled water is illegal. China has been claiming the South China Sea as parts of its territory according to an ancient map that serves as a basis of its policy named as The Nine Dashed Line.

The policy is intercepting Malaysia, Philippine, Brunei Darussalam and Vietnam’s territory and exclusive economic zones. The ongoing dispute has led to an International Court ruling that bans China from claiming the area and Beijing’s policy has been more and more assertive ever since. Continuing its plan in building military structure in manmade islands stretched in the South China Sea, China’s military presence in the area has also increased. The situation has led to growing concerns of conflicts between claimants. More over the Nine Dashed Line policy is part of a bigger strategy called One Belt One Road initiative.

A strategy that would allow China to dominantly grasp all of the economic potentials in the region[1] and certainly could challenge US influence in Asia Pacific. Thus, South East Asia is strategically too valuable for the US to let loose and South China Sea issue is a perfect entrance for the US rebalancing strategy in Asia. The US cannot risks of losing its influence in the region, and has been actively engaging ASEAN following Mike Pence visit.


[1] South China Sea is strategically surrounded by 10 ASEAN countries, has the potential of 11 billion barrels of oil reserve and 190 trillion cubic feet of gas reserve, 10% of global fishery needs located in South China Sea and a total of 5 trillion US Dollars a year in trade route. China’s economic initiatives called OBOR (One Belt One Road) plans to re-establish the ancient ‘Silk Route’. Connecting Asia, Europe, Africa and Arabian Peninsula in a major trade route which its claims would be beneficial for countries involved. The disputed South China Sea lies in the middle of the planned OBOR route and shall paved a new strategic trade route all the way from East Asia down trough the existing Malacca Straits and connects to Africa and Arabian Peninsula.

Lacking success in regional multilateral approach, China prefers bilateral approach trough economic diplomacy to each ASEAN members. This is because in the past China has been troubled in understanding ASEAN voice over the Codes of Conduct in South China Sea. Trump’s administration has realized this. It also understood that China’s rapid infrastructure investment as part of its economic diplomacy in South East Asia during US financial crisis has changes the nature of some of its once reliable allies such as the Philippine.

Under President Rodrigo Duterte’s administration, Philippine has made a stunning reversal compares to its predecessors as it moves closer to China rather than maintaining its close ties with the US. This can be seen in recent statement made by President Duterte regarding his demand that the US should empty Subic military base within two years. Subic military base has been the landmark of US – Philippine traditional alliance as well as a symbol of US influence in the region.

Statements from ASEAN leaders regarding the South China Sea during the recent ASEAN Summit in Manila has also softened and none complaints about the militarization’s of manmade islands in the disputed area. It is likely that China’s economic diplomacy has been beneficial after all and it is obvious that China tries to lean on ASEAN members to protect its interests. For ASEAN countries the question has been always about choosing between money from China, or protection from US.

This would means that US rebalancing strategy needs more than just a visit and a military strength display. It needs a consistent diplomacy to build trust and confidence along with trade and investment improvement, also dialogue to reassure long time strategic partnership with key players in the region. And it appears that it is what the Trump’s administration had finally realized and planned to do.

However since its relations with Philippine has gone sour for the time being, it needs a ‘new partner’ in South East Asia in countering China’s growing influence. At this point Indonesia appears to be the one that US tries to lobby and seek support from in rebalancing its position in South East Asia. The choosing of Indonesia as the one and only ASEAN country visited by US Vice President Mike Pence is no coincidence. It is decided with careful calculations. There are several arguments for this:

  1. As founding member of the ASEAN, Indonesia is perceived as an emerging regional power with global interest. Being the largest Muslim populated country in the world and also the third world largest democracy, Indonesia has been a close partner of US during former President Yudhoyono’s period in maintaining promotion of democracy and interfaith dialogue. Culturally both countries shares similarities in which its societies comprises of a diverse population. US realize that albeit Yudhoyono’s successor current President Joko Widodo political platform prefers stronger relation with China in terms of economic investment, he still have to carefully balanced his country’s foreign policy to not leaning too much to China. The Indonesian constitution mandates the country to remain independent in pursuing its national interests rather than taking sides. And US sees Indonesia as an ambivalent/pragmatic emerging regional power in the region. Thus, a re-strengthening relations with Indonesia is what likely to be more possible for the US in order to rebalance its strategic interests in South East Asia.
  1. Having economically tied to China, as a non-claimant state in the South China Sea, Indonesia is struggling to safeguard its national borders from China’s assertiveness especially around the resourceful Natuna Islands where incidents between the two countries have occurred severally in the past. President Joko Widodo is working hard to ensure his people that he will not trade Indonesia’s sovereignty with China’s infrastructure investment. Domestically President Joko Widodo’s policies in cooperating with China have sparked strong criticism. Last year he made a quite strong message to China onboard a navy warship following border incidents. Soon after, the Indonesian military held massive war exercises in Natuna Islands.
  1. Most of ASEAN countries reacted to China’s foreign policy with careful gestures. Embracing the investment that China offers, whilst at the same time anxiously strengthening its military capabilities trying to keep pace with China. Indonesia’s defense budget in 2015 is bigger than those of Malaysia’s, Thailand’s and Vietnam’s. Although reduction was made on 2017’s budget, President Joko Widodo’s administration focus is on manufacturing Indonesia’s own equipment and weapons have began to showed progress.
  1. In the past (until 1990’s) US influence in the region has been strong. Indonesia as dominant power in ASEAN led the region worked closely with US in deterring China’s influence which related to US campaign to blockade the spread of Communism in South East Asia. As the world now moves towards new era of multilateralism, China’s status has begun to shift slowly from hostile to potential economic partner. To keep ASEAN in balance, the US appears to be ‘needing’ Indonesia’s leadership and experience once again to counter China’s influence in ASEAN trough Philippine.

The arguments explained above are more likely to serves as primary consideration for US (under Trump’s administration) in reassuring its relations with middle power like Indonesia and President Joko Widodo needs to be careful in dealing with this new US policy so that it will not be trapped in power politics between China and US in the future.

In this critical times of geopolitical changes in Asia, It is more wise for Indonesia to be consistent with its ‘free and active’ foreign policy, and  preserving the balance of opportunities presented as results of bilateral relations with US as well as with China. At the same time perhaps President Joko Widodo can be more active as regional leader in ASEAN promoting a more stable, peaceful and secure South East Asia in the wake of a new geopolitical order.

Written by: Tide Aji Pratama, M.Si A lecturer at University of Jakarta (UNIJA) And Fellow Researcher at Pengkajian Strategis Kebangsaan (PASKAS)

 

 

Memaknai Tri Suci Waisak Dalam Semangat Kebhinnekaan

Tanggal 11 Mei 2017 tepatnya pada pukul 04.42.09 umat Buddha akan melakukan meditasi detik-detik Tri Suci Waisak 2561 tahun 2017 di berbagai tempat di Indonesia. Tri Suci Waisak adalah momentum mengenang tiga peristiwa suci yang dialami Guru Agung Buddha Gautama yaitu: kelahiran, pencapaian pencerahan dan saat meninggal (parinirvana) Buddha Gautama pada bulan Vesakkha di India Kuno. Dengan hening meditatif umat Buddha merenungkan nilai-nilai kebenaran universal (dharma) ajaran Buddha Gautama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dharma yang diajarkan Buddha Gautama telah berusia 26 abad. Bagi sebagian orang mungkin ajarannya dianggap kuno dan diragukan kemampuannya dalam menjawab persoalan kekinian yang semakin kompleks. Konteks zaman pasti berbeda pada masa Buddha Gautama dan di masa sekarang. Namun, akar permasalahan sejak dulu hingga sekarang bahkan nanti masih akan sama yaitu: hawa nafsu yang tak terkendali dan bersemayam dalam diri setiap manusia baik dalam bentuk kasar maupun halus. Hawa nafsu inilah yang perlu direduksi terus menerus.

Cinta Kasih

Perjuangan Sidharta Gautama sebelum mencapai kesempurnaan (menjadi Buddha) di bawah pohon Bodhi adalah perjuangan hebat dalam pencapaian tingkat spiritual. Bertarung dengan hawa nafsunya sendiri. Menaklukkan mara (bahasa Pali, artinya hawa nafsu) yang berwujud kebencian, keserakahan, kegelapan batin, kesombongan, pandangan keliru, keragu-raguan, kemalasan, kegelisahan, ketidakmaluan moral dan rasa tidak takut berbuat jahat. Dengan sepuluh kualitas (dasa paramita) yaitu kemurahan hati, kemoralan, pelepasan, kebijaksanaan, semangat, kesabaran, keteguhan tekad, kejujuran, cinta kasih dan keseimbangan mental Sidharta Gautama memenangkan pertarungan dan mencapai tingkat spiritual tertinggi Samma Sambuddha.

Dalam ajaran Buddha Gautama, landasan awal untuk mencapai tataran spiritual yang lebih tinggi adalah cinta kasih (metta) dan kebijaksanaan (pannya). Keduanya menjadi landasan penting dalam setiap pikiran, ucapan dan perbuatan. Cinta kasih adalah perasaan tiada membenci, memandang setiap makhluk sebagai saudara dan usaha aktif memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Kebijaksanaan adalah pengetahuan dan pemahaman, mengetahui mana yang baik mana dan buruk, mana yang bermanfaat dan tidak, mana yang perlu dan tidak perlu. Dari cinta kasih dan kebijaksanaan inilah hawa nafsu akan terkikis.

Menjaga Kebhinnekaan

Seperti perjuangan Sidharta dalam mencapai kesempurnaan itulah kiranya Bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang menaklukkan rintangan demi mencapai tataran kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih tinggi. Begitu banyak rintangan, hambatan dan tantangan yang harus dihadapi Bangsa Indonesia. Kebencian, keserakahan dan ego pribadi maupun kelompok telah berkelindan menjangkiti berbagai aspek penyelenggaraan berbangsa dan bernegara kita. Praktik intoleransi, ujaran kebencian dan hoax, mega skandal korupsi, suap, teror, ancaman disintegrasi dan konflik horisontal tidak lain adalah manifestasi hawa nafsu. Menghadapi persoalan bangsa yang kian rumit memerlukan komitmen teguh seluruh elemen bangsa. Komitmen teguh mewujudkan cita-cita bangsa berlandaskan nilai-nilai moral Pancasila, semangat mempertahankan NKRI, menerima kebhinnekaan, dan berpegang teguh pada UUD. Sangha (Organisasi-organisasi bhikkhu di Indonesia) pada Waisak 2561 tahun 2017 ini mengambil tema yang relevan dalam menyoroti persoalan bangsa. Sangha Theravada Indonesia (STI) mengambil tema ‘Cinta kasih penjaga kebhinnekaan’. Sangha Mahayana Indonesia (SMI) mengambil tema ‘Dengan semangat Waisak kita tingkatkan toleransi dan kerukunan demi tercapai kedamaian’.

Sangha Agung Indonesia (Sagin) ‘Memahami kebhinnekaan dalam kebersamaan’ sedangkan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) mengambil tema sentral ‘Tingkatkan kesadaran menjadi kebijaksanaan’. Semuanya menekankan pentingnya kembali kepada semangat kebhinnekaan. Seperti wasiat Mpu Tantular yang telah ditulisnya dalam kakawin kuna Sutasoma ”… Mangka ng Jinatwa kalawan iwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa artinya … sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Berbeda namun satu, tiada kebenaran yang mendua.

Demikianlah dalam realitas kehidupan berbangsa ini kita boleh berbeda soal pilihan, agama, ras, suku dan budaya. Namun nilai-nilai cinta kasih, perdamaian serta kebijaksanaan sebagai esensi dari ajaran kebenaran haruslah terus membingkai perbedaan itu.

Oleh : Totok Tejamano. Ketua Vihara Buddha Karangdjati, Penyuluh Agama Buddha Yogyakarta, anggota IKAL DIY

Hal Yang Tidak Mudah Membubarkan Ormas

Wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) sudah lama didengungkan. Namun sebuah negara demokrasi seperti Indonesia sangat menghormati hak-hak warga negara, yang salah satunya adalah berserikat, berkumpul dan berpendapat, sebagaimana diatur dalam UUD 45. Hanya tentu kebebasan itu bukan tanpa ada batasnya. Karena dalam sebuah kebebasan tentu juga tidak boleh melanggar hak orang lain, yang juga dijamin oleh Undang-undang dan tidak boleh dilanggar. Dalam rangka menjaga agar kebebasan dijalankan dan tidak ada hal yang dilanggar, maka negara harus hadir untuk menjaga semua itu. Manakala terjadi pelanggaran yang sudah dianggap serius bahkan membahayakan keutuhan NKRI, maka negara harus mengambil sikap dan melakukan tindakan tegas.

Banyaknya kemunculan berbagai ormas tidak terlepas dari mudahnya mendirikan ormas. Meski demikian sebaliknya, ketika ada ormas yang dianggap melakukan pelanggaran dan harus dibubarkan maka tidak semudah itu untuk membubarkannya. Tidak mudahnya pembubaran ormas ini sebenarnya sebagai konsekuensi negara demokrasi yang menjamin hak warganya untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat seperti di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah tidak dapat semaunya begitu saja membubarkan ormas. Mengingat pembubaran itu harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam UU.

Pembubaran Ormas

Pada dasarnya prosedur dan mekanisme pembubaran sebuah ormas dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung dengan bentuk hukum ormas bersangkutan. Sesuai UU bahwa ormas ada yang berstatus berbadan hukum dengan pengesahan Menteri yang membidangi hukum, ada yang tidak berbadan hukum sekadar terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau melalui pemerintah daerah dengan Surat Tanda Terdaftar. Dari bentuk tersebut ada ormas yang berbasis anggota atau perkumpulan, ada yang tidak berbasis anggota atau yayasan.

Bagi ormas yang bukan badan hukum namun terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, maka pemerintah atau pemerintah daerah bisa mencabut Surat Keterangan Terdaftar ormas yang bersangkutan. Sedangkan ormas yang berbadan hukum artinya memperoleh pengesahan dari kementerian bidang hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka melalui mekanisme pengadilan yang diajukan oleh Kejaksaan atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas tersebut, maka Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan badan hukum ormas yang bersangkutan. Semua mekanisme dan prosedur pembubaran ormas tersebut telah diatur secara detail dalam UU 17 Tahun 2013.

Kalau diperhatikan ketentuan tentang pembubaran ormas sebenarnya sangat susah untuk dapat membubarkan ormas, namun bukan berarti tidak mungkin sebuah ormas dibubarkan. Karena pembubaran ormas yang dianggap melanggar sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi mengganggu keutuhan NKRI, juga merupakan tugas negara yang diberi amanat UUD 45. Tentu pemerintah tidak akan semenamena begitu saja dalam pembubaran sebuah ormas, karena sudah diatur sedemikian rupa melalui UU dan pemerintah juga harus mematuhi.

Ditindaklanjuti

Pembubaran sebuah ormas melalui Menkopolhukam, telah dilakukan pemerintah. Agar mempunyai kekuatan dan kepastian hukum maka harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Dengan melalui prosedur hukum tersebut maka akan memberikan landasan dan kepastian hukum yang kuat. Agar tidak muncul kembali ormas baru yang sama atau serupa, setelah pembubaran tetap harus dikawal melalui pengawasan aparat yang berwenang.

Diharapkan dengan mekanisme pembubaran ormas yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku akan memberikan kekuatan hukum yang kuat. Sekaligus sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan bagi ormas-ormas yang memang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Sebagaimana tujuan dibentuknya sebuah negara oleh para pendahulu yang sudah bersusah payah memerdekakan bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh : Dr R Murjiyanto SH MKn. Dosen/ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Membubarkan HTI Indonesia

Hampir seluruh media online cukup gegabah menampilkan judul terkait pembubaran HTI. Mereka menulis, ‘Pemerintah Bubarkan HTI’ dan sejenisnya. Pemerintah sebenarnya hanya mengambil langkah akan membubarkan HTI. Kata akhir pembubaran berada di Mahkamah Agung sesuai prinsip demokrasi yang tertuang di UU 17/2013. Disinilah polemiknya bagaimana organisasi yang menentang demokrasi bisa berlindung di balik proses demokratis?

Ada dua prinsip demokrasi yang berhubungan dengan hak berserikat. Pertama setiap orang dijamin kebebasannya untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Kedua pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga negara yang tidak bisa saling mengintervensi. Sehingga jika kedua prinsip ini dijalankan otomatis pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan organisasi.

Pernyataan pemerintah melalui Wiranto mengingatkan kita akan Orde Baru. Pernyataannya mirip dengan cara-cara Orde Baru. Menjelang tumbang, Suharto menumpas seluruh gerakan pro-demokrasi dan melabeli mereka dengan istilah OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) yang ‘menyesatkan masyarakat’. Gerakan prodem waktu itu tak mungkin terbuka karena tembok dan pintu bisa menjadi telinga pemerintah Suharto.

Persoalannya, HTI secara nyata menentang demokrasi. Menurutnya demokrasi adalah produk barat yang tidak sesuai dengan konsep khilafah. Setiap muslim, menurut HTI, seharusnya bercita-cita untuk mendirikan khilafah yang tak tersekat batas negara. Di Indonesia, walaupun sudah hadir sejak Orde Baru membuka tangan terhadap umat Islam di awal 1990an, tidak ada yang menganggap HTI sebagai persoalan serius. Idenya tentang khilafah tak lebih dari mimpi di siang bolong. Melihat konteks geopolitik saat ini, sulit untuk merealisasikan ide khilafah dalam lima puluh tahun ke depan kecuali ada perubahan drastis konstelasi politik internasional.

HTI menjadi penting untuk dibubarkan karena HTI adalah target paling mudah sebagai bukti langkah politik balasan atas serial aksi umat Islam belakangan ini. Sejak semula, HTI terlibat dalam gerakan 411 dan 212 yang membuat pusing pemerintah. Ketika melihat momentum menguatnya gerakan Islam dan melemahnya relasi antara pemerintah dan gerakan Islam pasca kasus Ahok, HTI merancang tabligh akbar dan konvoi di berbagai kota di Indonesia.

Ternyata, kalkulasi politik mereka tidak tepat. Rencana  tabligh HTI ditolak di Surabaya dan Makassar (2 April), Bantul dan Semarang (8-9 April), Bandung (14-15 April) dan Jombang (1 Mei). Di berbagai kota lain di Indonesia muncul deklarasi menolak HTI. Sebaliknya, elemen-elemen yang sebelumnya bersama-sama HTI dalam 411 dan 212, meninggalkannya sendirian karena sejak semula memang tak sejalan dengan usungan ide khilafah. Tidak hanya itu, buletin Jumat ‘Al-Islam’ milik HTI juga dilarang beredar di masjid-masjid. Tanpa perlawanan balik, gerakan HTI menjadi kerdil.

Di saat yang sama, pemerintah butuh justifikasi bahwa Pancasila dan konstitusi adalah landasan berbangsa dan berorganisasi. Di tengah kegagalan perhitungan politik HTI, inilah saat yang tepat membubarkannya. Gerakan HT telah lebih dulu dilarang di Mesir (1974), Bangladesh (2009) dan Malaysia (2015).

Pemerintah bisa saja membubarkan HTI, tetapi prosedur demokrasi melalui pengadilan harus dijalani. Inilah cara demokratis yang harus diperjuangkan. Sangat mudah mencari bukti HTI bertentangan dengan Pancasila, demokrasi dan konstitusi. Hampir seluruh buletin, spanduk dan orasi demonstrasi bisa dijadikan bukti, yang bahkan bisa diambil dari situs HTI. Semua warganegara harus mengawal proses ini jika tak ingin kembali terjerumus di lembah otoritarianisme.

Menariknya, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan HTI untuk melawan adalah memanfaatkan ruang-ruang yang disediakan demokrasi, yang selama ini ditentangnya. Proses pengadilan bisa menjadi ajang sosialisasi ide dan gagasan dalam konteks yang lebih luas. Namun demikian, kecil kemungkinan HTI menang.

Persoalannya, ideologi dan keyakinan tak pernah bisa dibubarkan. Ideologi khilafah tetap akan ada sebagaimanapun muskilnya itu bisa direalisasikan. Gerakan dan strateginya akan berubah dari gerakan ormas formal terbuka menjadi gerakan klandestin tertutup. Teknologi saat ini sangat memungkinkan tumbuhnya gerakan klandestin. Hanya saja, jika dengan gerakan formal pun HTI sulit mendapatkan pengikut signifikan, apatah lagi gerakan klandestin.

Hanya pemerintah harus menempuh langkah demokratis untuk situasi apapun, termasuk membubarkan ormas antidemokrasi. Jika tidak, derajat kita sebagai sebuah bangsa beradab dipertaruhkan.

Oleh : Bayu Dardias Kurniadi. Dosen Departmen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM

MENCARI PEMIMPIN JAWA BARAT 2018

Berbicara tentang  problematika Propinsi Jawa Barat yang kompleks, kita seperti berjalan di labirin gelap. Semakin dicari akar masalah carut-marut daerahnya, kita seakan ditarik pada titik persoalan yang tak jelas ujung-pangkalnya. Padahal, sebagai propinsi yang berdekatan dengan pusat Pemerintahan RI, geliat Jawa Barat memberi implikasi penting bagi denyut kehidupan sosial-politik dan ekonomi nasional.

Tak kurang sesepuh Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Solihin GP pernah mengatakan, “Di mana ada pemerintahan yang benar-benar bersih disini? Di mana ada kekuasaan, langsung bisa disalahgunakan. Hampir di seluruh Jawa Barat juga sulit mencari pemimpin yang benar-benar bersih, itu jadi kendala utama berhasilnya pembangunan.” (dikutip dari koran ‘PR’)

Jawa Barat saat ini tumbuh melampaui daya dukungnya, terutama daerah yang berdekatan dengan Jakarta dan Bandung Raya. Urbanisasi yang cukup tinggi membawa implikasi pada ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan kota dengan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana. Akibatnya, timbul masalah-masalah perkotaan dengan kompleksitas yang tinggi. Di bidang sosial, kesenjangan antar golongan penduduk, ketidakberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan perannya telah menimbulkan disharmoni sosial, gangguan keamanan dan ketertiban umum, meningkatnya patologi sosial seperti gelandangan, narkoba dan kejahatan. Di bidang ekonomi, porsi APBD yang mencapai Rp 32,7 triliun, belum bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Penyerapan anggaran terakumulasi untuk belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Namun sedikit sekali mengalokasikan untuk belanja publik dan tata kelola lingkungan (green budget). Hal ini berimplikasi merosotnya kemampuan usaha-usaha ekonomi skala kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja dan menggerakan ekonomi kota. Timbul sektor informal yang tidak terkendali yang memberi beban pada pemerintah dalam penataan dan penertiban kota. Akumulasi masalah-masalah fisik kota yang kompleks, seperti penataan ruang yang tidak efektif, kemacetan lalu lintas dan transportasi yang buruk, banjir, perumahan kumuh dan bencana alam lainnya.

      Bertolak dari kompleksnya masalah dan meluasnya tuntutan demokrasi, perlu dilakukan reformasi pemerintahan dalam good governance, yaitu membangun pemerintahan propinsi yang efektif, efisien, transparan, responsive, bervisi strategis, partisipatif, dipercaya, bersikap adil, akuntabel, menjunjung penegakan hukum, dan memiliki birokrasi yang profesional. Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada 2018 merupakan momen tepat untuk menuju perubahan.

Secara konseptual, urgensi diterapkannya sistem Pilkada Langsung terkait erat dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik. Brian Smith (1985), mengatakan bahwa pemilihan secara langsung bagi para Kepala Daerah dan para anggota DPRD merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif, serta terbangun  political equality (persamaan hak politik) di tingkat lokal. Ini mengisyaratkan bahwa melalui pemilihan secara langsung, diharapkan para Kepala Daerah dan anggota DPRD akan memberikan loyalitasnya kepada masyarakat. Bila tidak, maka masyarakat (pemilih) akan mendaulat para “petinggi daerah” tersebut sebagai insan yang ingkar terhadap komitmen dan selanjutnya akan mendapat kredit poin negatif pada pemilihan berikutnya.

Menurut Arghiros (2001), ketika desentralisasi didudukkan sebagai alat (mean) dan demokratisasi di tingkat lokal diartikulasi sebagai tujuan (goal), maka sangat jelas bahwa pilkada langsung merupakan paket yang tak terpisahkan dari dua konsep tersebut. Melalui kebijakan desentralisasi, dapat dikurangi sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Melalui pilkada langsung, akan tercipta pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Namun demikian, relasi antara pilkada dengan terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis bukanlah bersifat langsung. Tetapi, merupakan relasi antara dua variabel yang bersifat tidak langsung. Masih terdapat sejumlah variabel penentu (determinant variables) lainnya yang dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya sistem pemerintahan daerah yang diidamkan tersebut.

Satu diantara variabel determinan yang dimaksud itu menurut Williams Case (2002), yang mengutip tulisan Ostrom (1991) dan Oyugi (2002) adalah democratic behaviour (perilaku demokrasi). Dua analis ini mengatakan bahwa, untuk dapat terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, tidak cukup hanya dengan menghadirkan dan membenahi democratic institutions (institusi demokrasi), tetapi harus disertai oleh kehadiran dari democratic behaviour. Inilah sesungguhnya roh dari demokrasi. Perilaku demokrasi harus eksis baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran masyarakat. Bila praktik demokrasi hanya sampai pada menghadirkan dan membenahi institusi demokrasi, maka tipe demokrasi seperti ini lebih bersifat procedural democracy (demokrasi prosedural), dan belum sampai pada substantive democracy (demokrasi substantif).

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, arti penting dari praktik pilkada secara langsung, Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan representasi figur yang dikehendaki sebagian besar masyarakat. Dukungan masyarakat ini penting sebab pembangunan daerah tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan dari masyarakat. Dalam kampanye pilkada setiap calon pemimpin daerah dituntut untuk menyusun Visi/Misi bagi pembangunan daerahnya. Langkah ini mengindikasikan bahwa setiap calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah harus memahami benar karakteristik dan potensi daerahnya sehingga kalau mereka terpilih maka kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran pembangunan diharapkan akan meningkat.

Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada karakteristik dan potensi daerah. Jika perencanaan tersebut diimplementasikan dengan benar maka potensi daerah akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Berbagai tantangan yang ada harus dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk keterkaitan dengan daerah lain baik dalam bentuk kerja sama maupun persaingan. Salah satu sasaran yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana meningkatkan daya saing daerah. Daya saing menjadi salah satu fokus dalam pembangunan sebab semakin dirasakan bahwa persaingan akan semakin ketat. Persaingan ini tidak harus diartikan dengan negara lain tetapi dalam konteks nasional persaingan dapat terjadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Akhir kata, kemajuan dan kemunduran sebuah pemerintahan ditentukan oleh pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola. Dalam berbagai kasus pergantian kepemimpinan, masalah ini sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan. Agar berjalan lebih baik maka diperlukan kompetensi kepemimpinan seperti kemampuan personal, keahlian interpesonal, fokus pada hasil, dan pemberdayaan dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Oleh : Budi Nofianto, Penggiat PANTURA INSTITUTE

Mewujudkan Pesan Israk Mikraj

PERINGATAN hari besar ini jatuh sebelum bulan puasa tiba. Ia seakan petunjuk simbolik agar umat memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Betapa ia dirayakan di banyak tempat dan meriah, pesan apakah yang perlu ditekankan agar perayaan ini bukan sekadar pemenuhan hari penting kalender Islam. Dengan demikian, pesan perjalanan Nabi pada malam hari ini memberikan kesan yang mendalam dalam praktik keagamaan umat secara keseluruhan.

Dengan Israk, Nabi melakukan perjalanan bumi dan dengan Mikraj, Muhammad naik ke langit bertemu Tuhan. Ketika keduanya digabung menjadi satu, sebuah pertanda bahwa bumi dan langit itu tidak bisa dipisahkan. Sebelum melakukan perjalanan vertikal, manusia mesti melalui garis horizontal agar ia mempunyai pijakan. Mengabaikan bumi untuk merawat kesalehan adalah bukti kegagalan memahami pesan.

Kesempurnaan

Seperti diungkap dalam The Vision of Islam (2000), Sachiko Murata memandang mikraj ini penting. Sebagai tangga, adalah simbol kenaikan Nabi ke langit yang membayangkan konseptualisasi tentang kosmos dan kesempurnaan manusia. Namun, dengan tangga itu pula Nabi turun ke bumi untuk melanjutkan risalah kenabian. Alih-alih berdiam diri di langit, ayah Fatimah turun ke bumi yang penuh dengan penderitaan dan tantangan. Dengan demikian asyik-masyuk dengan Tuhan tidak melenakan manusia untuk memenuhi tugasnya sebagai khalifah bumi, mengajak manusia untuk berbaik pada sesama dan menjaga bumi, sebagai tempat mereka beribadah. Tentu saja, peringatan Tuhan tentang betapa kerusakan di muka bumi dan laut akibat tangantangan manusia perlu diperhatikan. Agar kesalehan tidak dipahami semata-mata ibadah, tetapi juga kepedulian pada kelestarian alam sekitar.

Perayaan hari besar ini dengan ceramah diiringi dengan kegiatan-kegiatan praktis terkait kepedulian sesama dan lingkungan. Orasi di atas panggung harus disertai dengan mengajak jemaah untuk berbuat nyata mengatasi masalah kemiskinan, kemerosotan moral, dan kerusakan alam. Jika sekolah menyelenggarakan peringatan ini, sesudahnya mengajak murid untuk membersihkan lingkungan sekolah, mengajak mereka mengenali masalah lingkungannya dan mengatasinya.

Perayaan adalah momen di mana orang ramai berkumpul. Di sini, mereka dipaparkan pada ide bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, tetapi mereka harus menjaga tempat peringatan senantiasa bersih. Jika peristiwa langit dikaitkan dengan iman, maka yang terakhir diwujudkan dengan perbuatan yang terpuji, seperti hormat pada tetangga. Jadi sedalam apapun keimanan seseorang, ia bisa dilihat sejauh mana ia mengamalkan akhlak dalam sehari-hari, baik pada diri sendiri dan orang lain.

Berolahraga

Akhlak pada diri sendiri adalah menjaga kesehatan tubuh. Nabi tidak ingin umatnya lemah. Tak pelak, Rasulullah menyarankan orang Islam untuk berkuda, berenang dan memanah. Dengan berolahraga, Muslim mempunyai tubuh yang prima, yang tak mudah diserang penyakit. Sementara etika pada liyan adalah wujud dari keimanan, sehingga iman tak lagi dipahami secara sempit dan abstrak, percaya pada Tuhan semata-mata.

Oleh karena itu, Hadits yang menyatakan bahwa salat sendirian memperoleh 1 darajat dan berjemaah mendapatkan 27 derajat menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan diwujudkan dengan kebersamaan. Kepedulian sosial adalah puncak dari iman sejati sehingga diganjar lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang semata-mata dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban pada Sang Khalik. Jalan menuju surga ditempuh dengan berbagi dengan sesama.

Jika manusia melakukan amal baik atas dasar iman, Tuhan akan menganugerahkan kehidupan yang bahagia (hayatan tayyibatan). Konsep ini sejalan dengan ide Aristoteles tentang eudaimonia bahwa kebajikan (virtue) itu adalah tujuan bukan alat untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi, kesempurnaan manusia itu bukan terletak pada dirinya semata-mata tetapi kehadirannya bermanfaat bagi orang lain.

Andaikata kebahagiaan itu bersifat individual, tentu Nabi Muhammad akan tetap tinggal di langit dan tidak turun ke bumi dalam peristiwa Israk Mikraj. Peristiwa ini semacam pengalaman Zarathustra yang digambarkan Nietzsche bahwa ia mengorbankan kesenangan dirinya dan kembali pada warganya untuk bersama-sama menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Dengan peringatan ini, tangga ke langit itu kunci.

Oleh : Ahmad Sahidah PhD. Dosen Senior Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia.

Rawat (Kembali) Kebhinnekaan

KONTESTASI pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih Gubernur DKI Jakarta telah selesai. Bersyukur proses elektoral berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Harus diakui, Pilkada DKI Jakarta telah menguras energi yang begitu luar biasa. Kontestasi politik ini pada kenyataannya tidak hanya milik warga Jakarta, akan tetapi juga menjadi milik seluruh warga Indonesia. Ini sangat terlihat jelas dengan berbagai respons dan perhatian yang diberikan publik secara umum, utamanya di media sosial.

Warga Jakarta berdasarkan hasil hitungan cepat beberapa lembaga survei dipastikan akan memiliki gubernur dan wakil gubernur baru yakni Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno. Meskipun demikian publik tetap harus menunggu dan menghormati keputusan final perhitungan suara yang nantinya akan diumumkan oleh KPUD DKI Jakarta. Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus mengedepankan sikap ksatria, legawa, dan menunjukkan sikap positif untuk membangun rekonsiliasi bersama atas kegaduhan yang terjadi selama kampanye pilkada berlangsung. Bagaimanapun juga, pilkada adalah pesta politik rakyat yang harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparan karena disitulah kualitas demokrasi ditunjukkan.

Rekonsiliasi

Cukup melegakan sekiranya melihat para pasangan calon yang bertarung menunjukkan keinginan untuk membangun rekonsiliasi atas nama kepentingan umum, kelegawaan inilah yang patut diapresiasi mengingat tensi pertarungan selama pilkada sangat panas. Seringkali terjadi gesekan antarpendukung masing-masing paslon. Pun, pada konteks ini pemahaman atas rekonsiliasi diharapkan tidak hanya berhenti pada elite politik yang bertarung, akan tetapi, publik juga harus kembali mengikat tali persatuan yang selama ini sempat terkoyak. Tidak menjadi persoalan ketika dalam arena pertarungan masing-masing pihak menunjukkan komitmennya untuk memenangkan calon yang didukung. Namun demikian ketika pertarungan sudah berakhir sudah sepantasnya untuk kembali merajut visi bersama untuk kemajuan Jakarta.

Satu pesan rekonsiliasi yang perlu dipegang semua pihak adalah mengembalikan rasa persatuan dengan merawat kebhinnekaan serta mempererat rasa toleransi. Sudahi labelisasi maupun sentimen sosial yang bernuansa SARA yang acapkali terlontar dan menyudutkan salah satu pihak. Tugas merawat kebhinnekaan merupakan tugas kita sebagai bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab para elite politik. Amanah ini juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan berpegang teguh pada keduanya niscaya akan mendorong kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan.

Kontraproduktif

Prosesi elektoral Pilkada DKI Jakarta pada satu sisi menjadi gambaran atas kedewasaan politik publik yang tentunya masih perlu untuk diperbaiki agar ke depan lebih mampu menghadirkan iklim elektoral yang lebih humanis, jujur, nir black campaign, dan beradab. Jangan sampai kedewasaan kita untuk berdemokrasi diciderai oleh kampanye-kampanye yang sangat kontraproduktif dengan memprodukasi isu-isu yang berbau SARA dan labelisasi atas kelompok tertentu. Negara ini adalah negara Pancasila, negara yang sangat menjunjung tinggi kebhinnekaan. Dimana setiap kelompok masyarakat memiliki tempat yang sama untuk berserikat, berorganisasi, dan berkumpul, pun dijamin secara hukum untuk menyampaikan pendapat.

Keriuhan pesta demokrasi tentunya akan terus terjadi selama perhelatan elektoral tersebut menjadi pesta politik rakyat. Dan tentunya hal yang demikian bukanlah sesuatu yang perlu ditabukan. Point penting yang perlu segera dibenahi adalah menghadirkan iklim demokrasi atau elektoral yang mengedepankan pemahaman politik yang baik dan benar. Karena dengannya akan lahir preferensi politik publik yang rasional dengan melihat pada visi-misi serta program yang ditawarkan. Disamping itu, publik juga akan semakin cerdas dalam memberikan penilaian. Karena bicara politik tidak an sich bicara soal program namun juga berkaitan dan moralitas politik yang dibangun nantinya. Keduanya akan menghadirkan bangunan demokrasi yang lebih beradab dan merangkul semua perbedaan. Karena begitulah prinsip rekonsiliasi. Bukan menyamakan kepentingan, tapi mampu mengakomodir kepentingan yang berbeda demi kemajuan bersama.

Oleh : Agung SS Widodo MA. Penulis adalah Tenaga Ahli DPRD Kab Sleman dan Pengamat Sosial Politik PSP UGM.

Panggil Mereka Kartini Saja

Akan seperti apa rakyat kita?
Jika lahan saja mereka tak punya
Sumber penghidupan tidak ada
Protes kepada penguasa seakan percuma
Penguasa tutup telinga dan mata
Satu tujuan penguasa
Memperkaya diri mereka

BARISAN ibu di Kendeng tidak kenal lelah memperjuangkan keinginan anak cucu. Perlawanan penolakan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Perlawanan damai mereka lakukan dengan tinggal di tenda perjuangan menahun. Bukan tanpa alasan, mereka mempertahankan keseimbangan alam. Pasalnya, lokasi pendirian pabrik semen di Kecamatan Gunem Rembang berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih di daerah karst Kendeng Utara. Penetapan kawasan karst tersebut dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 26 tahun 2011. Selain Kepres, CAT Watu Putih juga masuk dalam kawasan lindung geologi yang harus dilindungi sesuai Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030. (http://tirto.id/- tambang-dan-pabrik-semen-rembang-mengancam-sumber-air-cefA).

Sumber mata air melimpah berada di kawasan CAT Watu Putih. Terdapat 109 mata air yang menghidupi 607.188 jiwa di kecamatan Kabupaten Rembang. Bila disimulasikan, mata air yang terkecil adalah 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik sehingga akan menghasilkan air sejumlah 1728 liter dalam satu hari. Mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian. (dok gugatan sengketa SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 tahun 2012).

Panggil Mereka Kartini

”Tak hanya R.A. Kartini, menurutku semua perempuan yang menghargai dirinya, menghargai dan menginginkan kemajuan sesamanya, Harum namanya,” ucap Gus Mus. (twitter A Mustofa Bisri 20/4/2013). Itu pula yang dilakukan Kartini Kendeng, menghargai dan merawat alam untuk kebutuhan dan kemajuan umat hingga zaman nanti. Kartini Kendeng merawat bumi, mereka mengibaratkan bumi sebagai ibu yang mampu melakukan reproduksi dan menghidupi semua makhluknya. ”Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili,” merupakan kalimat yang selalu Kartini Kendeng dengungkan.

Perempuan memang lebih dekat dengan alam. Berbagai kerusakan alam sangat mempengaruhi kestabilan perempuan dalam mendayagunakan perannya terutama dalam produktivitas pangan. (Dewi Candraningrum dkk, 2015 : 130) Perempuan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengolahan lahan, penyimpanan serta pengaturan konsumsi pangan. (ibid, 133) Perempuan mengambil kebutuhan rumah tangga dari alam hanya seperlunya dan tidak mengeksploitasi. Sikap asih dan asuh perempuan terhadap alam ini dikaitkan dengan teologi pembebasan ekologi feminisme. Terdiri dari kata oikos (Bahasa Yunani) dan feminis. Oikos berarti rumah tempat tinggal, dan prinsip feminitas yang memiliki ciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. (Vandana Shiva, 1998).

Ekofeminisme mempunyai manifesto yang disebut A Declaration of Interdependence. Hal itu berisi ”Melihat arah perkembangan kehidupan manusia, adalah semakin mendesak untuk menciptakan hubungan baru antarmanusia di atas bumi, yang dapat menghubungkan satu dan lainnya. Pengemban kewajiban secara bersama di bawah hukum-hukum alam, dengan menghormati kesejahteraan umat manusia dan seluruh kehidupan di bumi. Kita perlu untuk memproklamirkan keterikatan kita bahwa umat manusia belum merajut benang-benang kehidupan; Kita tidak lain adalah satu benang di dalamnya. Apapun yang kita lakukan pada benang-benang ini, kita melakukannya terhadap diri kita sendiri.” (ibid).

Semen untuk Apa?

Sebenarnya apalagi kepentingan pendirian pabrik semen di Rembang? Kekurangan pasokan semen? Jelas tidak. Industri semen nasional diperkirakan mengalami kelebihan kapasitas hingga 30 juta ton pada 2017. (Kementerian Perindustrian 1/10/2016)Lalu mau dikemanakan overcapacity itu? Ekspor di pasar bebas? Vandana Shiva menjawab : ”Bangunan politik ekonomi ini sebenarnya mengenalkan konsep perdagangan bebas atau perdagangan yang dipaksakan?”(Vandana Shiva, 2000) Jangan sampai kita gandrung terhadap ekspor, tetapi menindas rakyat dan membuat horor.

Oleh : Ashilly Achidsti. Mahasiswa Fisipol UGM 2014.

Menjadi Perempuan

TULISAN ini merupakan sebuah refleksi kritis tentang apa yang telah dicapai melalui berbagai perayaan hari perempuan di Indonesia. Sejauh apa sejumlah selebrasi yang ada memberikan ruang dan pengalaman untuk kita mampu mendefinisikan peran dan urgensi menjadi perempuan. Dan seberapa penting mempertanyakan hal tersebut.

Melalui penelusuran pengalaman Kartini, pertanyaan tersebut sedikit banyak akan dapat terjawab. Seperti yang diketahui bahwa Kartini merupakan sosok yang tidak biasa di zamannya meskipun ini tidak berarti menegasikan pahlawan perempuan lainnya. Hanya saja cara Kartini melakukan pemberontakan melalui sebaran suratnya yang hingga Benua Eropa tidak dipungkiri memiliki nilai tambah. Namun sebaiknya kita tidak terus menerus terjebak memperdebatkan seberapa layak Kartini menjadi simbol dari emansipasi. Ada realitas lain yang menarik untuk diungkap misalnya tentang seberapa jauh sebenarnya Kartini ingin mendefinisikan makna menjadi perempuan Jawa yang sebaik-baiknya saat itu.

Dalam salah satu suratnya Kartini menuliskan: ingin benar hati saya berkenalan dengan seorang anak gadis modern, gadis yang berani, yang sanggup tegak berdiri, gadis yang saya sukai dengan hati jantung saya (Pane 2005). Bagi Kartini, modern adalah sesuatu yang berada di luar rumahnya. Kartini membayangkan bahwa kemampuan untuk tumbuh sebagai perempuan seutuhnya itu sulit jika masih tinggal di dalam feodalisme Jawa yang membesarkannya.

Dalam kesehariannya, perempuan sebagai makhluk hidup sebenarnya tidak pernah ada kecuali jika seorang ayah, suami, atau saudara laki-laki menghendakinya. Anak perempuan adalah mereka yang mampu menjaga nama baik ayahnya. Seperti halnya perempuan utuh hanya lahir saat laki-laki menghadiahkan gelar istri. Tidak berhenti disitu sebab untuk mewujud menjadi perempuan sejati mereka disaratkan untuk melahirkan anak dari rahimnya sendiri.

Namun dalam surat yang lain, Kartini juga menyinggung tentang peran sosial seorang ibu: Dan siapakah yang banyak berusaha memajukan kecerdasan budi itu. Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia, ialah wanita, ibu, karena haribaan ibu itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula sekali (Koleksi Musem R.A. Kartini Rembang). Sekilas ini adalah kontrakdiksi. Di satu sisi Kartini mengidamkan sebuah kebebasan yang melampaui ukuran moral seorang perempuan dalam budayanya. Namun dirinya juga seolah mengukuhkan moralitas perempuan melalui deskripsi tentang ibu dimana hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk domestifikasi.

Paradoks ini sebenarnya juga mewujud dalam simbolisasi Hari Kartini yang sering diidentikan dengan konde dan kebaya. Jika Kartini adalah tokoh emansipasi mengapa konde dan kebaya dimana merupakan salah satu corak feodalisme yang mengekang perempuan justru terus menjadi simbol perayaan? Sering ada yang menyimpulkan paradoks tersebut dengan menyatakan bahwa emansipasi boleh terjadi asalkan tidak melampaui kodrat perempuan itu sendiri. Tapi sebaiknya kita menahan diri untuk tidak menganggap pernyataan tendensius tersebut sebagai temuan akhir agar perjuangan Kartini yang bermakna lebih luas tidak mengalami kebuntuan.

Alternatif lain bisa memaknai gagasan Kartini melalui pendekatan personal is politic yang berarti jelas bahwa segala bentuk ketidakadilan dalam keseharian perempuan sangat berkaitan dengan situasi publik yang ada. Misalnya perempuan akan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga jika ada kesepakatan publik yang menyatakan bahwa kasus tersebut adalah pelanggaran hak asasi. Berdasarkan surat-surat Kartini, ada kebutuhan-kebutuhan perempuan dalam ruang privat yang tidak terpenuhi dengan semestinya karena tema tentang ibu yang bahagia atau isu kepemimpinan perempuan Jawa misalnya tidak pernah menjadi materi diskusi di ruang publik.

Maka esensi emansipasi bisa jadi adalah saat dimana perempuan terus aktif mengungkap makna kesakitan dan kesenangan berdasarkan pengalaman personal seharihari, lantas memperjuangkannya kuat-kuat agar menjadi atensi publik. Disinilah subjek perempuan ditemukan sekaligus kita dapat lebih arif memahami cara Kartini menerjemahkan hakikat perempuan melalui surat, kebaya, dan kondenya

Oleh : Desintha D Asriani MA. Dosen Sosiologi Fisipol UGM.