Entries by Telegrafer

Rawat (Kembali) Kebhinnekaan

KONTESTASI pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih Gubernur DKI Jakarta telah selesai. Bersyukur proses elektoral berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Harus diakui, Pilkada DKI Jakarta telah menguras energi yang begitu luar biasa. Kontestasi politik ini pada kenyataannya tidak hanya milik warga Jakarta, akan tetapi juga menjadi milik seluruh warga Indonesia. Ini sangat terlihat jelas […]

Panggil Mereka Kartini Saja

Akan seperti apa rakyat kita? Jika lahan saja mereka tak punya Sumber penghidupan tidak ada Protes kepada penguasa seakan percuma Penguasa tutup telinga dan mata Satu tujuan penguasa Memperkaya diri mereka BARISAN ibu di Kendeng tidak kenal lelah memperjuangkan keinginan anak cucu. Perlawanan penolakan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2014 […]

Menjadi Perempuan

TULISAN ini merupakan sebuah refleksi kritis tentang apa yang telah dicapai melalui berbagai perayaan hari perempuan di Indonesia. Sejauh apa sejumlah selebrasi yang ada memberikan ruang dan pengalaman untuk kita mampu mendefinisikan peran dan urgensi menjadi perempuan. Dan seberapa penting mempertanyakan hal tersebut. Melalui penelusuran pengalaman Kartini, pertanyaan tersebut sedikit banyak akan dapat terjawab. Seperti […]

Warga Negara Indonesia

MUNCULNYA polemik atau wacana pribumi non-pribumi memperlihatkan lemahnya konsep negara sebagai ikatan yang menyatukan warga Indonesia. Hal ini perlu dimaklumi mengingat jika dalam beberapa hal pemerintah nasional merupakan representasi negara. Maka dalam proses dan sejarah yang cukup panjang, warga merasa tidak bangga dan tidak terikat dengan apa yang disebut negara. Kita perlu paham bahwa secara […]

Penyakit Bangsa

SIDANG Tipikor kasus e-KTP semakin seru. Kasus-kasus korupsi lain susul-menyusul. Korupsi sebagai extra ordinary crime tidak mengenal jeda, istirahat, apalagi berhenti. Birokrat, pebisnis, dan politisi semakin rakus terhadap  harta dan kekuasaan. Mereka dari waktu ke waktu semakin mempertontonkan kenekatan dan kepiawaiannya mengorupsi uang rakyat. Walaupun rakyat tak henti-hentinya protes atas perilaku korup, tetapi protes-protes tersebut […]

Kiai Hasyim, Humor dan Keindahan Islam

SIAPAKAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang menyegarkan bahasa dakwahnya? Tentu warga nahdliyyin akan sepakat dengan sosok KH Dr Hasyim Muzadi. Lelaki kelahiran Tuban 4 Agustus 1944 tersebut, Kamis (16/03/2017) lalu telah menghadap Allah Swt. Tokoh dan guru bangsa yang dikenang masyarakat Indonesia sebagai sosok ulama yang tawadhu yang sangat jarang membuat kontroversi dalam berkiprah. Beliau […]

Marwah KPK

MENGGEMPARKAN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan pada publik bahwa uang senilai Rp 2,558 triliun hendak dibagi-bagikan kepada banyak pihak terkait dengan mega kasus proyek e-KTP. Inilah salah satu bentuk korupsi berjamaah paling fantastik triwulan pertama  2017. Mereka yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum HakimmTipikor pun adalah elite negeri. Penemuan ini tentu sangat menggemparkan. […]

Melarang Angkutan Online?

PEMERINTAH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berencana akan melarang operasional angkutan yang berbasis aplikasi, baik taxi maupun ojek online. Langkah ini di satu sisi merupakan bentuk ketegasan sikap Pemprov DIY terhadap menjamurnya angkutan online di wilayah DIY yang telah menggusur angkutan resmi. Tapi di sisi lain bentuk kemunduran. Mengingat teknologi itu makin hari tambah maju dan […]

Melarang Transportasi Online Tanpa Solusi?

BEBERAPA hari terakhir, wacana pelarangan transportasi online oleh pemerintah DIY semakin hangat diperbincangkan. Sebagian masyarakat khawatir apabila peraturan tersebut benar-benar diimplementasikan. Banyak di antaranya sudah telanjur bergantung pada transportasi online yang dianggap praktis, mudah, fleksibel, dan terjangkau bagi semua kalangan. Bagaimanapun tak dapat dipungkiri, tingginya mobilitas telah menjadi bagian tuntutan zaman yang serba terkoneksi. Sehingga […]

Menolak RUU Pertembakauan

Pas tepat 18 Maret 2017 atau 60 hari terhitung sejak DPR RI mengajukan draft RUU Pertembakauan ke Presiden Joko Widodo, maka presiden harus memberikan sebuah keputusan. Apakan akan menerima usulan draft RUU tersebut atau menolak. Tentunya kita berharap Presiden Jokowi akan berpikir komprehensif ke depan bahwa RUU pertembakuan ini harus ditolak oleh pemerintah. Dengan alasan […]