Balada Siti Aisyah

KELUARGA Siti Aisyah – sesuai nama paspor – pasti tak pernah menduga putri mereka akan tersandung kasus hukum di Malaysia. Kematian Kim Jong-nam seorang putra Kim Jong Il (mantan Presiden Korea Utara) di KLIA2 Malaysia, 13 Februari 2017 yang lalu, menjadi titik awal terseretnya Aisyah – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, dalam kasus hukum tersebut.

Kasus Siti Aisyah ini membawa kita kembali pada romantisme TKI. Ketika lapangan kerja di dalam negeri semakin sempit, bahkan tak mampu lagi menyerap tenaga kerja yang ada, maka kesempatan bekerja di luar negeri menjadi alternatif yang dipilih. Ekonomi menjadi faktor pendorong utama mencari pekerjaan di luar negeri. Meminjam istilah Kainth (2009); Johnson dan Wichern (2009) serta Crow (2010), bahwa salah satu alasan dari sisi ekonomi menjadi tenaga kerja adalah meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya dari hasil bekerja di luar negeri.

Banyaknya TKI yang berkerja di luar negeri dapat disimak dari data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Tahun 2015 penempatan TKI di luar negeri sebanyak 275.736 orang. Data ini menurun drastis dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 429.872 TKI. Keberadaan TKI tidak lepas dari keluhan yang ditangani oleh BNP2TKI sepanjang tahun 2015, berjumlah 4.894 pengaduan, baik yang diterima secara langsung, melalui surat, email, SMS, maupun telepon. Jumlah total kasus yang telah diselesaikan BNP2TKI dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sejumlah 17.268 pengaduan. Pengaduan ini seperti kasus TKI yang meninggal, gagal berangkat, ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar, putus hubungan komunikasi, masa kerja yang melewati ketentuan, TKI sakit, tidak dipulangkan serta bekerja tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja.

Dilihat dari daftar kasus di atas, kasus yang menimpa Aisyah memiliki kompleksitas yang berbeda. Penyataan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyebutkan bahwa Siti Aisyah adalah TKI Ilegal di Malaysia. Meski respons Pemerintah Indonesia diawali dari penyataan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan pentingnya akses kekonsuleran agar negara dapat tetap hadir memberikan pendampingan hukum. Kemudian Menlu Retno Marsudi juga melakukan upaya untuk mendapatkan akses kekonsuleran kepada Malaysia. Kementerian Tenaga Kerja di bawah Menaker Hanif Dhakiri mengatakan tidak secara langsung menangani dan memberikan bantuan hukum kepada Aisyah. Sebab, kewenangan dan anggaran untuk upaya perlindungan WNI yang berada di luar negeri berada di bawah Kementerian Luar Negeri.

Untuk mengurai kasus Aisyah ini, ada beberapa hal perlu untuk dicermati. Pertama, respons pemerintah terhadap penanganan kasus terhadap TKI Ilegal dirasa kurang cepat. Hal ini mengingat penanganan kasus Siti Aisyiah ini diperlakukan dalam kerangka Aisyiah sebagai Warga Negara Indonesia, bukan sebagai TKI yang menyandang status TKI Ilegal. Secara konsep mengutip dokumen yang diterbitkan Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants tahun 2005, di antaranya menyebutkan perlu adanya upaya-upaya perlindungan Negara terhadap hak-hak tenaga kerja illegal (atau disebut juga sebagai undocumented workers rights) di tempat tenaga kerja tersebut bekerja.

Kedua, dari kasus ini perlu ada upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kritis tenaga kerja terkait tawaran-tawaran instan, menggiurkan yang seringkali disalahgunakan tujuannya. Seperti pada kasus Aisyah ini iming-iming reality show dianggap telah menjerumuskan sehingga terjerat hukum.

Ketiga, perlunya pemerintah melakukan edukasi yang berkelanjutan tentang perlindungan hukum dan penjaminan hak-hak tenaga kerja Indonesia secara terpadu baik sebelum berangkat maupun sampai yang bersangkutan menjalani masa penempatan. Hal in dapat dilakukan jika ada kesadaran tentang pentingnya menjaga martabat TKI. Mulai dari sisi pelayanan publik yang dilakukan, pelayanan administrasi yang dilaksanakan, dan pelayanan hukum yang menjangkau seluruh kategori TKI, baik itu yang bekerja di sektor formal, informal, maupun yang dengan status tenaga kerja legal maupun illegal. BNP2TKI dapat menjadi leading unit untuk mendorong tiga upaya reformasi ketenagakerjaan Indonesia terutama bagi TKI.

Oleh : Dr Dyah Mutiarin MSi. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Pengelola Program Magister Ilmu Pemerintahan serta peneliti pada Jusuf Kalla School of Government.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *