Berdasarkan Rotasi KSAU Berpeluang Besar Sebagai Panglima TNI Yang Baru


Telegrafi – Presiden Jokowi harus melakukan konsolidasi internal dengan melakukan penataan kembali khususnya di sektor pertahanan. Saya concern terhadap dinamika sektor pertahanan yang merupakan isu yang paling krusial tentu tentang Panglima TNI. Saya berharap agar Presiden Jokowi bisa membangun langkah yang lebih segera untuk melakukan proses pergantian Panglima karena beberapa alasan. Pertama proses pergantian Panglima TNI itu membutuhkan persetujuan DPR.

Dengan mengajukan surat dari Presiden ke DPR itu butuh waktu kurang lebih 20 hari pembahasan di DPR. Oleh karena itu akhirnya kalau kemudian disetujui oleh DPR, kalau tidak disetujui oleh DPR maka Presiden harus mengajukan nama lagi, kurang lebih membutuhkan waktu sampai 2 bulan, sementara Panglima TNI akan pensiun pada Bulan Maret Tahun 2018. Nah ini akan jauh lebih tepat kalau Presiden melakukan proses pergantian Panglima TNI di bulan November Tahun 2017 ini atau pada bulan Desember 2017, sehingga nanti di awal akan ada proses transisi manejerial di dalam tubuh TNI yang lebih baik.

Yang kedua adalah Indonesia akan memasuki tahun politik, pertama akan ada kegiatan Pilkada di awal tahun 2018, kemudian proses Pemilu Presiden pada tahun 2019, sehingga TNI sebagai salah satu kekuatan pertahanan pasti akan membangun ruang koordinasi dengan Kepolisian, perlu konsolidasi sejak awal untuk menyikapi persoalan ini. Alasan ketiga adalah roda gerbong regenerasi di dalam tubuh TNI juga perlu dilakukan secara bergerak supaya gerbong organisasi TNI itu berjalan dengan baik.

Kita tahu bahwa Jenderal TNI Gatot Nurmantyo perwira angkatan tahun 1982 yang dari angkatan di awalnya sebagian besar di TNI dan di Polri sudah pensiun. Karena itu sementara ada perwira-perwira menengah di TNI khususnya TNI AD, itu tidak bisa bergerak gerbongnya karena roda organisasi tidak bergerak. Nah menjadi penting kemudian proses regenerasi ini dengan mengganti pucuk pimpinannya supaya gerbong organisasinya bergerak sehingga ada penyegaran dalam tubuh TNI.

Alasan keempat adalah tentu alasan proses ini adalah dengan adanya ruang proses pergantian ini, maka ada ruang publik untuk memberikan masukan terhadap Panglima TNI yang baru, ada DPR, baik itu oleh masyarakat ataupun lembaga-lembaga independen seperti KPK dan Komnas HAM untuk memberikan masukan yang terakhir tentu demi menjalankan proses transisi manejerial, rotasi transisi manejerial yang baik untuk pergantian itu. Karena proses pergantian PanglimaTNI ini penting untuk dilakukan segera oleh Presiden Jokowi.

Kalau prediksi saya kalau mengikuti pola rotasi di pasal 33 Undang-undang TNI, seharusnya pola rotasi menyebutkan bahwa proses pergantian Panglima TNI dapat dilakukan secara bergantian antar angkatan. Kalau kita hitung Pak Gatot Nurmantyo, TNI AD, sebelumnya Pak Moeldoko, TNI AD, sebelum Pak Moeldoko kan dari TNI AL, sekarang seharusnya TNI AU untuk mengambil posisi Panglima TNI yang baru. Yang kedua menilai dari masa usia dinas, karena TNI AD sudah tidak lagi maju maka seharusnya jadi tinggal TNI AL dan TNI AU.

Sedangkan KASAL akan pensiun dalam pertengahan tahun 2018. Sementara TNI AU masih 2 tahun sampai 3 tahun kedepan. Dalam konteks penghitungan usia itu, maka tentu Pak Jokowi sebagai Presiden tentunya akan memilih TNI AU sebagai Panglima TNI yang baru, supaya tidak dalam jangka waktu setahun ada pergantian 2 kali. Oleh karena itu menurut pandangan saya proses pergantian akan jatuh pada TNI AU yaitu KASAU yang berpotensi untuk menjadi Panglima TNI dan menurut Undang-undang TNI sudah sepantasnya memang KASAU TNI AU yang sekarang yang akan menjadi Panglima TNI.

Oleh : Al Araf , Direktur IMPARSIAL


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *