Sosial Media dan Fenomena “Post-Truth” Era Digital


Telegrafi – Majalah The Economist edisi 4 November 2017 membuat laporan utama dengan judul “Social media’s threat to democracy”. Tulisan ini seperti mengingatkan kita bahwa sosial media (sosmed) bisa memiliki dua muka, sisi baik dan buruk. Sosmed bisa bermanfaat untuk pencerahan dan memajukan demokrasi, tapi bisa juga disalahgunakan.

Seperti dikatakan filsuf Jerman, Jurgen Habermas, bahwa konektivitas sosial media akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Sosmed bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global dan menghubungkan orang-orang agar suara mereka didengar. Namun disisi lain, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan pluralisme.

Di Ukrania, tumbangnya presiden mereka diawali dengan sebuah status di sosmed yang dibuat seorang jurnalis di facebook yang dilanjutkan dengan seruan berkumpul di lapangan Maidan di Kiev. Di Mesir, sosmed mengambil peran penting dalam penumbangan Presiden Husni Mubarak, 2011.

Sementara di Jerman, partai ultra kanan mendapatkan 12,6% kursi di parlemen dengan cara menyebarkan ketakutan melalui sosmed bahwa para pengungsi dari Suriah mendapat lebih banyak keuntungan dari orang asli Jerman sendiri. Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte membuat “keyboard army” untuk menyebarluaskan narasi palsu.

Di Rusia, Presiden Putin memanfatkan sosmed sebagai kampanye terselubung kepada negeri tetanganya seperti Ukraina, Perancis, dan Jerman. Bahkan Senat Amerika pernah memanggil perwakilan google, facebook dan twitter dalam kasus mengarahkan suara pemilih dan memecah belah masyarakat yang diduga melibatkan Rusia.

Referendum Brexit di Inggris secara efektif menggunakan sosmed seperti facebook untuk memasang iklan. Trump juga mengunakan sosmed untuk kampanye mempengaruhi pemilih dengan membuat 50-60 ribu iklan yang berbeda di sosmed, utamanya di facebook.

Fenomena “Post-Truth”

Dengan fakta politik kontemporer yang terjadi di berbagai negara seperti ditulis The Economist, kita bisa melihat begitu bahayanya ancaman sosmed yang disalahgunakan bagi demokrasi dan pluralisme. Memang berkat internet, pertukaran informasi berlangsung sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun demikian, kemajuan tersebut telah melahirkan juga apa yang disebut fenomena “Post-Truth”.

Istilah Post-Truth menjadi populer ketika para penyunting Kamus Oxford menjadikannya sebagai “word of the year” tahun 2016. Post-Truth menunjukkan suatu keadaan dimana fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding dengan emosi dan keyakinan pribadi.

Era Post-Truth dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya oleh publik. Media mainstream yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi.

Tertangkapnya para pengelola “bisnis hoak” dan kabar bohong Saracen, menunjukan bahwa fenomena Post-Truth juga terjadi di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia potensial menjadi target fenomenan Post-Truth. Baik untuk tujuan ekonomi maupun kepentingan politik.

Fenomena Post-Truth di Indonesia dapat meluas karena empat sebab. Pertama, kemajuan teknologi informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya kompetisi politik yang tidak berkesudahan sejak pilpres 2014. Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat tertentu pada ideologi ekstrim anti Pancasila. Keempat, adanya kegelisahan dengan perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan pemerintahan saat ini.

Pendekatan Keras dan Lunak

Perkembangan teknologi informasi dan internet tidak bisa dihentikan. Pemerintah selalu berupaya mencari kesimbangan antara kebebasan demokrasi dalam hal informasi dan akses pada internet. Sementara fenomena Post-Truth tidak hanya menjadi ancaman bagi demokrasi tapi juga bagi kebebasan sipil.

Kita bisa belajar dari berbagai negara dalam merespon era Post-Truth. Pemerintah Jerman telah mengesahkan undang-undang yang dapat mendenda 50 juta euro bagi platform yang mendistribusikan atau gagal menghapus konten berita palsu. Kementerian Dalam Negeri Jerman juga sedang mengusulkan pembentukan “Center of Defense Against Misinformation” untuk memberantas berita palsu.

Pemerintah RRC sejak 2013 membuat “rumor online” untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara dan mempromosikan internet sehat. Selain menghapus tulisan di media sosial seperti Wechat, pemerintah RRC juga telah memaksa operator untuk menghapus konten yang dianggap rumor dan hukuman penjara 3 tahun bagi pelakunya, serta kewajiban suspend account untuk penyebar fake-news.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak kalah responsif dalam menerapkan tindakan baik yang bersifat hard approach maupun soft approach dalam menanggapi era Post-Truth. Pendekatan keras dilakukan pemerintah Indonesia bila fenomena Post-Truth masuk dalam katagori hate speech seperti termuat dalam KUHAP (Pasal 156-157).

Beberapa undang-undang dan ketentuan lain juga bisa menjadi landasan mempidanakan “ujaran kebencian”. Seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kebijakan terbaru, pemerintah mewajibkan setiap pemilik nomor telepon seluler melakukan registrasi ulang dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sampai Maret 2018. Kartu akan otomatis non aktif apabila registrasi tidak dilakukan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 35,29 juta pengguna ponsel yang melakukan registrasi NIK dalam kartu perdana yang mereka miliki. Padahal pengguna kartu perdana telepon selelar di Indonesia mencapai 128 juta.

Pemerintah juga bekerja sama dengan operator telepon seluler terkait dengan penggunaan NIK pada KTP elektronik. Ketentuan khusus juga akan diberlakukan dimana satu orang hanya boleh menggunakan tiga kartu perdana saja.

Kedepan, pendekatan lunak dengan fokus pada literasi digital akan menjadi pekerjaan serius pemerintah. Literasi dan edukasi akan dilakukan terutama kepada kelompok yang dianggap rentan. Pemerintah akan bekerjasama dengan masyarakat sipil menciptakan “hoax buster” untuk menangkal berita-berita palsu.

Pemerintah berkewajiban melindungi warga negara dan kebhinekaan bangsa dari ujaran kebencian, berita palsu dan hoax yang memecah belah masyarakat. Fenomena Post-Truth memberikan tantangan pada pemerintah dan masyarakat bahwa sosmed dapat digunakan dengan bijak, tapi juga bisa menjadi sumber masalah baru. *

Oleh : Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.


 

Berdasarkan Rotasi KSAU Berpeluang Besar Sebagai Panglima TNI Yang Baru


Telegrafi – Presiden Jokowi harus melakukan konsolidasi internal dengan melakukan penataan kembali khususnya di sektor pertahanan. Saya concern terhadap dinamika sektor pertahanan yang merupakan isu yang paling krusial tentu tentang Panglima TNI. Saya berharap agar Presiden Jokowi bisa membangun langkah yang lebih segera untuk melakukan proses pergantian Panglima karena beberapa alasan. Pertama proses pergantian Panglima TNI itu membutuhkan persetujuan DPR.

Dengan mengajukan surat dari Presiden ke DPR itu butuh waktu kurang lebih 20 hari pembahasan di DPR. Oleh karena itu akhirnya kalau kemudian disetujui oleh DPR, kalau tidak disetujui oleh DPR maka Presiden harus mengajukan nama lagi, kurang lebih membutuhkan waktu sampai 2 bulan, sementara Panglima TNI akan pensiun pada Bulan Maret Tahun 2018. Nah ini akan jauh lebih tepat kalau Presiden melakukan proses pergantian Panglima TNI di bulan November Tahun 2017 ini atau pada bulan Desember 2017, sehingga nanti di awal akan ada proses transisi manejerial di dalam tubuh TNI yang lebih baik.

Yang kedua adalah Indonesia akan memasuki tahun politik, pertama akan ada kegiatan Pilkada di awal tahun 2018, kemudian proses Pemilu Presiden pada tahun 2019, sehingga TNI sebagai salah satu kekuatan pertahanan pasti akan membangun ruang koordinasi dengan Kepolisian, perlu konsolidasi sejak awal untuk menyikapi persoalan ini. Alasan ketiga adalah roda gerbong regenerasi di dalam tubuh TNI juga perlu dilakukan secara bergerak supaya gerbong organisasi TNI itu berjalan dengan baik.

Kita tahu bahwa Jenderal TNI Gatot Nurmantyo perwira angkatan tahun 1982 yang dari angkatan di awalnya sebagian besar di TNI dan di Polri sudah pensiun. Karena itu sementara ada perwira-perwira menengah di TNI khususnya TNI AD, itu tidak bisa bergerak gerbongnya karena roda organisasi tidak bergerak. Nah menjadi penting kemudian proses regenerasi ini dengan mengganti pucuk pimpinannya supaya gerbong organisasinya bergerak sehingga ada penyegaran dalam tubuh TNI.

Alasan keempat adalah tentu alasan proses ini adalah dengan adanya ruang proses pergantian ini, maka ada ruang publik untuk memberikan masukan terhadap Panglima TNI yang baru, ada DPR, baik itu oleh masyarakat ataupun lembaga-lembaga independen seperti KPK dan Komnas HAM untuk memberikan masukan yang terakhir tentu demi menjalankan proses transisi manejerial, rotasi transisi manejerial yang baik untuk pergantian itu. Karena proses pergantian PanglimaTNI ini penting untuk dilakukan segera oleh Presiden Jokowi.

Kalau prediksi saya kalau mengikuti pola rotasi di pasal 33 Undang-undang TNI, seharusnya pola rotasi menyebutkan bahwa proses pergantian Panglima TNI dapat dilakukan secara bergantian antar angkatan. Kalau kita hitung Pak Gatot Nurmantyo, TNI AD, sebelumnya Pak Moeldoko, TNI AD, sebelum Pak Moeldoko kan dari TNI AL, sekarang seharusnya TNI AU untuk mengambil posisi Panglima TNI yang baru. Yang kedua menilai dari masa usia dinas, karena TNI AD sudah tidak lagi maju maka seharusnya jadi tinggal TNI AL dan TNI AU.

Sedangkan KASAL akan pensiun dalam pertengahan tahun 2018. Sementara TNI AU masih 2 tahun sampai 3 tahun kedepan. Dalam konteks penghitungan usia itu, maka tentu Pak Jokowi sebagai Presiden tentunya akan memilih TNI AU sebagai Panglima TNI yang baru, supaya tidak dalam jangka waktu setahun ada pergantian 2 kali. Oleh karena itu menurut pandangan saya proses pergantian akan jatuh pada TNI AU yaitu KASAU yang berpotensi untuk menjadi Panglima TNI dan menurut Undang-undang TNI sudah sepantasnya memang KASAU TNI AU yang sekarang yang akan menjadi Panglima TNI.

Oleh : Al Araf , Direktur IMPARSIAL


Reshuffle Dan Pergantian Panglima TNI Pergerakan Isu Versus Kebutuhan Politik


Telegrafi – Pemerintahan Jokowi-JK memasuki tahun ke 4 ada beberapa kebutuhan diantaranya untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. Tetapi untuk melaksanakan hal ini tidak terlalu mudah karena ada agenda-agenda politik sepanjang Tahun 2018 Pemilu Legislatif dan Tahun 2019 Pilpres akan menjadi tahun politik. Jadi kebutuhan politik untuk melakukan reshuffle kabinet saya kira memang ada, untuk menjadikan seluruh anggota kabinet berada dalam kendali Presiden Jokowi.

Kalau kita lihat dalam perkembangan dalam beberapa bulan dan beberapa tahun terakhir memang ada kebutuhan untuk mereshuffle kabinet, karena ada yang tidak sejalan misalnya mereka yang mendapat topangan atau mewakili kelompok PAN diluar tidak terlalu cocok dengan Pak Jokowi dan lebih dekat kepada kelompok-kelompok Partai Gerindra.

Kita tahu ada beberapa orang PAN di dalam kabinet dan ada peristiwa-peristiwa di luar yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk akomodasi politik, misalnya bagaimana terkait Pak Jokowi harus bisa mendekati Partai Demokrat atau bagaimana untuk tetap bisa mempertahankan Partai Golkar, karena selain PAN kita juga tahu bahwa Khofifah Indar Parawansa akan menjadi salah satu calon di Pilkada Jawa Timur dan dalam kapasitas itu kemudian pasti ada kekosongan posisi.

Sedangkan di lain pihak kita juga tahu teman Pak Jokowi yang menjadi Gubernur Jakarta, wakil Gubernur Pak Jokowi sebelumnya itu perlu juga diakomodasi . Jadi ada kebutuhan-kebutuhan untuk political Manuvering. Jadi jangan lupa bahwa reshuffle kabinet sudah berlangsung dua kali selama pemerintahan Pak Jokowi, sesungguhnya pertimbangan-pertimbangan utamanya lebih berdasarkan pada konsolidasi politik manuvering dan sama sekali tidak ada pertimbangan misalnya menteri A diganti atau dipindah ke posisi lain karena kinerjanya tidak bagus itu sama sekali tidak ada. Jadi tuntutannya lebih kepada tuntutan politik. Sekali lagi memasuki tahun politik memang ada kebutuhan untuk konsolidasi pemerintahan yang lebih baik dan reshuffle kabibet juga merupakan salah satu cara untuk itu.

Pergantian Panglima TNI

Nah menyangkut pergantian Panglima TNI itu pasti, karena menyangkut persoalan waktu karena Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dalam bulan Maret tahun 2018. Selain karena kebutuhan usia juga ada kebutuhan politik juga mengingat Pak Gatot Nurmantyo telah melakukan manuver politik dalam beberapa bulan dan beberapa tahun belakangan ini. Pak Gatot tidak terlalu menunjukkan kegegap gempitaan dalam konsolidasi untuk bisa memiliki bargaining power dalam kontestasi calon Presiden maupun calon Wakil Presiden,

Pak Gatot saya kira juga tidak cukup mendapatkan simpati, seperti contoh dalam kasus pembelian senjata maupun yang lain-lain itupun mendapatkan juga penolakan tetapi saya kira tidak cukup mendapatkan dukungan yang koheren termasuk dari Partai Demokrat maupun Partai Gerindra, sehingga posisi Pak Gatot sebenarnya juga tidak sekuat yang diduga.

Tetapi sekali lagi terkait dengan kebutuhan pergantian Panglima TNI, saya kira memang ada pertanyaannya yang sering diajukan sebenarnya mau dilakukan sekarang atau menunggu sampai bulan Maret Tahun 2018? Itu yang lebih penting, kalau pergantian Panglima TNI pasti terjadi.

Kalau melihat pada beberapa kecenderungan yang sudah terjadi yang terakhir Pak Gatot menggantikan Pak Moeldoko yang juga berasal dari TNI AD. Sedangkan ketentuan yang ada dalam pasal 13 UU No.3 Tahun 2004, sebenarnya membuka ruang untuk terjadinya pergantian Panglima TNI secara bergilir. Kalau dilihat dari segi itu maupun tradisi-tradisi yang sudah berlangsung sejak tahun 2002, maka sebenarnya yang akan menjadi kandidat yang paling kuat berasal dari TNI Angkatan Udara. Itu baru perhitungan-perhitungan yang bersifat normatif, belum kebutuhan lain juga harus diperhitungkan, misalnya adalah bagaimana kemudian pergantian Panglima TNI siapapun yang akan menggantikan Pak Gatot akan betul-betul sesuai dengan transformasi TNI untuk jangka panjang dan penyesuaian organisasi.

Tetapi sekali lagi karena memasuki tahun politik maka kemudian perhitungan politik itu menjadi penting. Jadi apakah kemudian yang ditunjukkan berasal dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut atau TNI Angkatan Darat, dari persfektif Pak Jokowi yang paling penting ini adalah siapa yang kira-kira dapat menyatukan TNI untuk menghadapi pemilu legislatif maupun Pilpres Tahun 2019. Artinya yang bisa menjaga netralitas TNI misalnya yang kira-kira tidak banyak mempunyai persoalan dalam konsolidasi internal TNI.

Karena konsolidasi internal TNI kalau misalnya Panglimanya tidak mendapatkan dukungan yang baik dari bawah itu juga seorang Panglima TNI akan sulit. Jangan lupa bahwa pada tahun 2018 akan ada 171 Pilkada dan itu terjadi di sebagian vesar wilayah Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah dimana beberapa orang pimpinan TNI pada level Kodam misalnya adalah orang-orang yang ditunjuk kemarin oleh Pak Gatot Nurmantyo. Ini kira-kira masih menjadi satu persoalan pengangkatan Panglima TNI yang baru untuk menggantikan Pak Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat atau pada bulan Maret Tahun 2018, itu tidak bisa seluruhnya didasarkan semata-mata pada keakurasian kebutuhan organisatoris TNI saja, tetapi juga pada kebutuhan politik.

Oleh : Dr. Kusnanto Anggoro, Pengamat Militer dan Dosen Universitas Pertahanan Nasional


Pancasila Dalam Disintegrasi Moral Bangsa

PERINGATAN Hari Lahir Pancasila tahun ini, perlu dijadikan media refleksi, bagaimana Bangsa Indonesia saat ini menggunakan Pancasila untuk hidup berbangsa dan bernegara. Meski reformasi sudah berlangsung hampir dua dasawarsa, ternyata masih terjadi krisis dan disintegrasi moral dan mental.

Dalam kondisi yang serba kebablasan tersebut, maka Pancasila tidak terhindar dari berbagi gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan bangsa dan negara, rakyat terpanggil untuk membela dan merevitalisasi Pancasila yang sedang berada di ambang bahaya itu. Dalam konteks merevitalisasi Pancasila sebagai dasar negara menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, seluruh lapisan masyarakat harus menyadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa akan mustahil untuk mempertahankan survivalnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Hasrat Politik

Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhan dengan Pembukaan, dan dieksplorasikan sebagai paradigma dalam dimensi-dimensi yang melekat padanya. Yaitu dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkritisasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menunjukkan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, merupakan wujud aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang demokratis tetapi tetap dalam kesatuan dan persatuan.

Hasrat politik untuk bersatu tidak diimposisi dari atas, akan tetapi merupakan pergerakan kemasyarakatan. Di mana semua kelompok masyarakat bangsa yang majemuk ini ikut serta secara aktif. Dalam kaitan itu, dalam sanubari masyarakat perlu terus ditumbuhkan keyakinan bahwa bangsa ini hanya bisa disatukan dengan Pancasila itu. Oleh karena itu, setiap kelompok atau individu perlu ditanamkan rasa mau berkorban demi bangsa dan negara.

Jiwa dan semangat Pancasila lahir dari pertemuan hasrat dan kehendak politik pergerakan masyarakat dan dari kesadaran pada pendiri negara ini. Di dalamnya, semua orang dan semua kelompok masyarakat yang majemuk itu memperoleh tempat dan atas semangat yang demikian itulah, wajib kita perjuangkan agar semua lapisan masyarakat semakin memperoleh tempat dalam perumahan Republik.

Penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara bukanlah pekerjaan yang sederhana. Proses pengesahannya melalui jalan yang panjang, penuh perdebatan yang berbobot. Juga rasa tanggung jawab yang besar terhadap nasib bangsa dan negara di kemudian hari, tetapi juga penuh dengan rasa persaudaraan yang akrab.

Kiranya perlu disadari pula bahwa kebhinnekaan maupun kesatuan-kesatuan Indonesia adalah suatu kenyataan dan suatu persoalan. Walaupun proses integrasi bangsa terus berjalan, namun potensi-potensi yang disintegratif belum hilang, bahkan amat mungkin tidak pernah akan hilang. Hal itu sebagai konsekuensi kita mendasarkan diri pada Pancasila. Sebab, Pancasila dengan karakter utamanya yang inklusif dan non-diskriminatif, tidak melihat kebhinnekaan dan kesatuan-persatuan sebagai suatu perlawanan, melainkan merangkul kedua-duanya.

Pancasila amat menekankan kesatuan-persatuan, tetapi tanpa mematikan atau melenyapkan kebhinnekaan. Di pihak lain, Pancasila menerima serta menghargai kebhinnekaan, tetapi dalam batas tidak membahayakan atau menghancurkan kesatuan-persatuan. Kebhinnekaan dalam kesatuan-persatuan, dan kesatuan-persatuan dalam kebhinnekaan.

Jenuh

Dalam konstelasi masyarakat Indonesia, memilih kesatuan-persatuan dengan mematikan kebhinnekaan hanya akan menghasilkan konflik-konflik yang mungkin diketahui di mana awalnya, tapi tak pernah dapat diduga di mana atau bagaimana akan berakhir. Sebaliknya, memilih kebhinnekaan dengan mengabaikan kesatuan-persatuan ibarat melepas bermacam-macam binatang buas dalam satu kandang, sehingga akan saling menerkam.

Rakyat sudah jenuh dengan pengkotak-kotakan yang mencetuskan konflik-konflik horizontal. Rakyat mengharapkan agar para pemimpin negeri ini benar-benar mampu memperbaiki keadaan. Janganlah kepentingan rakyat dinomorduakan atau diadudomba untuk ambisi pribadi atau golongan. Itulah disintegrasi moral.

Pancasila berada dalam disintegrasi moral. Padahal tantangan bangsa ini semakin kompleks. Itulah sebabnya, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus kita jaga dan kita pertahankan dengan segala cara. Sebab, bagaimanapun juga tanpa Pancasila negeri ini akan pecah berkeping-keping.

Oleh : Drs A Kardiyat Wiharyanto MM. Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

US Rebalancing Policy in South East Asia and Indonesia’s Position

United States Vice President Mike Pence’s recent visit to Asia could be seen as the first official Asian policy of Trump Administration since his inauguration as US President. In his visit, Pence also met with several Asian leaders like Japan’s Prime Minister Sinzo Abe, Indonesian President’s Joko Widodo, South Korea and also Australian leader Malcolm Turnbull. The visit is a part of US strategy to rebalance its position in Asia Pacific especially in countering China’s growing influence in the region.

There were several key issues that Pence emphasizes during his visit. North Korea’s provocative nuclear weapon testing, Reassuring ties with US allies in the region, Trade issues as well as concerns over China’s growing military presence in the disputed South China Sea.

It is also important to consider that during his visit in Asia, Pence was ‘accompanied’ by a large Navy fleet (US Pacific Command) with the carrier USS Carl Vinson being the highlight of the entourage. The display of US military strength combined with statement made by Vice President Pence that the US will always safeguard its allies should be seen as a clear statement that the Trump’s administration would consider every available option in ensuring its interests in Asia Pacific, and that the US will still remain as hegemon in the region.

One of Trump’s administration strategies in rebalancing US position in Asia Pacific is to engage regional multilateral institutions and one of them is ASEAN (Association of South East Asian Nation). As a sub-region of Asia Pacific, South East Asia is home to ten countries where some of it (Malaysia, Philippine, Brunei Darussalam and Vietnam) are claimant states in the disputed South China Sea.

The South China Sea has been one of many US concerns in Asia Pacific due to the increasing Chinese military presence albeit International Court ruling that China’s claim over the troubled water is illegal. China has been claiming the South China Sea as parts of its territory according to an ancient map that serves as a basis of its policy named as The Nine Dashed Line.

The policy is intercepting Malaysia, Philippine, Brunei Darussalam and Vietnam’s territory and exclusive economic zones. The ongoing dispute has led to an International Court ruling that bans China from claiming the area and Beijing’s policy has been more and more assertive ever since. Continuing its plan in building military structure in manmade islands stretched in the South China Sea, China’s military presence in the area has also increased. The situation has led to growing concerns of conflicts between claimants. More over the Nine Dashed Line policy is part of a bigger strategy called One Belt One Road initiative.

A strategy that would allow China to dominantly grasp all of the economic potentials in the region[1] and certainly could challenge US influence in Asia Pacific. Thus, South East Asia is strategically too valuable for the US to let loose and South China Sea issue is a perfect entrance for the US rebalancing strategy in Asia. The US cannot risks of losing its influence in the region, and has been actively engaging ASEAN following Mike Pence visit.


[1] South China Sea is strategically surrounded by 10 ASEAN countries, has the potential of 11 billion barrels of oil reserve and 190 trillion cubic feet of gas reserve, 10% of global fishery needs located in South China Sea and a total of 5 trillion US Dollars a year in trade route. China’s economic initiatives called OBOR (One Belt One Road) plans to re-establish the ancient ‘Silk Route’. Connecting Asia, Europe, Africa and Arabian Peninsula in a major trade route which its claims would be beneficial for countries involved. The disputed South China Sea lies in the middle of the planned OBOR route and shall paved a new strategic trade route all the way from East Asia down trough the existing Malacca Straits and connects to Africa and Arabian Peninsula.

Lacking success in regional multilateral approach, China prefers bilateral approach trough economic diplomacy to each ASEAN members. This is because in the past China has been troubled in understanding ASEAN voice over the Codes of Conduct in South China Sea. Trump’s administration has realized this. It also understood that China’s rapid infrastructure investment as part of its economic diplomacy in South East Asia during US financial crisis has changes the nature of some of its once reliable allies such as the Philippine.

Under President Rodrigo Duterte’s administration, Philippine has made a stunning reversal compares to its predecessors as it moves closer to China rather than maintaining its close ties with the US. This can be seen in recent statement made by President Duterte regarding his demand that the US should empty Subic military base within two years. Subic military base has been the landmark of US – Philippine traditional alliance as well as a symbol of US influence in the region.

Statements from ASEAN leaders regarding the South China Sea during the recent ASEAN Summit in Manila has also softened and none complaints about the militarization’s of manmade islands in the disputed area. It is likely that China’s economic diplomacy has been beneficial after all and it is obvious that China tries to lean on ASEAN members to protect its interests. For ASEAN countries the question has been always about choosing between money from China, or protection from US.

This would means that US rebalancing strategy needs more than just a visit and a military strength display. It needs a consistent diplomacy to build trust and confidence along with trade and investment improvement, also dialogue to reassure long time strategic partnership with key players in the region. And it appears that it is what the Trump’s administration had finally realized and planned to do.

However since its relations with Philippine has gone sour for the time being, it needs a ‘new partner’ in South East Asia in countering China’s growing influence. At this point Indonesia appears to be the one that US tries to lobby and seek support from in rebalancing its position in South East Asia. The choosing of Indonesia as the one and only ASEAN country visited by US Vice President Mike Pence is no coincidence. It is decided with careful calculations. There are several arguments for this:

  1. As founding member of the ASEAN, Indonesia is perceived as an emerging regional power with global interest. Being the largest Muslim populated country in the world and also the third world largest democracy, Indonesia has been a close partner of US during former President Yudhoyono’s period in maintaining promotion of democracy and interfaith dialogue. Culturally both countries shares similarities in which its societies comprises of a diverse population. US realize that albeit Yudhoyono’s successor current President Joko Widodo political platform prefers stronger relation with China in terms of economic investment, he still have to carefully balanced his country’s foreign policy to not leaning too much to China. The Indonesian constitution mandates the country to remain independent in pursuing its national interests rather than taking sides. And US sees Indonesia as an ambivalent/pragmatic emerging regional power in the region. Thus, a re-strengthening relations with Indonesia is what likely to be more possible for the US in order to rebalance its strategic interests in South East Asia.
  1. Having economically tied to China, as a non-claimant state in the South China Sea, Indonesia is struggling to safeguard its national borders from China’s assertiveness especially around the resourceful Natuna Islands where incidents between the two countries have occurred severally in the past. President Joko Widodo is working hard to ensure his people that he will not trade Indonesia’s sovereignty with China’s infrastructure investment. Domestically President Joko Widodo’s policies in cooperating with China have sparked strong criticism. Last year he made a quite strong message to China onboard a navy warship following border incidents. Soon after, the Indonesian military held massive war exercises in Natuna Islands.
  1. Most of ASEAN countries reacted to China’s foreign policy with careful gestures. Embracing the investment that China offers, whilst at the same time anxiously strengthening its military capabilities trying to keep pace with China. Indonesia’s defense budget in 2015 is bigger than those of Malaysia’s, Thailand’s and Vietnam’s. Although reduction was made on 2017’s budget, President Joko Widodo’s administration focus is on manufacturing Indonesia’s own equipment and weapons have began to showed progress.
  1. In the past (until 1990’s) US influence in the region has been strong. Indonesia as dominant power in ASEAN led the region worked closely with US in deterring China’s influence which related to US campaign to blockade the spread of Communism in South East Asia. As the world now moves towards new era of multilateralism, China’s status has begun to shift slowly from hostile to potential economic partner. To keep ASEAN in balance, the US appears to be ‘needing’ Indonesia’s leadership and experience once again to counter China’s influence in ASEAN trough Philippine.

The arguments explained above are more likely to serves as primary consideration for US (under Trump’s administration) in reassuring its relations with middle power like Indonesia and President Joko Widodo needs to be careful in dealing with this new US policy so that it will not be trapped in power politics between China and US in the future.

In this critical times of geopolitical changes in Asia, It is more wise for Indonesia to be consistent with its ‘free and active’ foreign policy, and  preserving the balance of opportunities presented as results of bilateral relations with US as well as with China. At the same time perhaps President Joko Widodo can be more active as regional leader in ASEAN promoting a more stable, peaceful and secure South East Asia in the wake of a new geopolitical order.

Written by: Tide Aji Pratama, M.Si A lecturer at University of Jakarta (UNIJA) And Fellow Researcher at Pengkajian Strategis Kebangsaan (PASKAS)

 

 

Memaknai Tri Suci Waisak Dalam Semangat Kebhinnekaan

Tanggal 11 Mei 2017 tepatnya pada pukul 04.42.09 umat Buddha akan melakukan meditasi detik-detik Tri Suci Waisak 2561 tahun 2017 di berbagai tempat di Indonesia. Tri Suci Waisak adalah momentum mengenang tiga peristiwa suci yang dialami Guru Agung Buddha Gautama yaitu: kelahiran, pencapaian pencerahan dan saat meninggal (parinirvana) Buddha Gautama pada bulan Vesakkha di India Kuno. Dengan hening meditatif umat Buddha merenungkan nilai-nilai kebenaran universal (dharma) ajaran Buddha Gautama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dharma yang diajarkan Buddha Gautama telah berusia 26 abad. Bagi sebagian orang mungkin ajarannya dianggap kuno dan diragukan kemampuannya dalam menjawab persoalan kekinian yang semakin kompleks. Konteks zaman pasti berbeda pada masa Buddha Gautama dan di masa sekarang. Namun, akar permasalahan sejak dulu hingga sekarang bahkan nanti masih akan sama yaitu: hawa nafsu yang tak terkendali dan bersemayam dalam diri setiap manusia baik dalam bentuk kasar maupun halus. Hawa nafsu inilah yang perlu direduksi terus menerus.

Cinta Kasih

Perjuangan Sidharta Gautama sebelum mencapai kesempurnaan (menjadi Buddha) di bawah pohon Bodhi adalah perjuangan hebat dalam pencapaian tingkat spiritual. Bertarung dengan hawa nafsunya sendiri. Menaklukkan mara (bahasa Pali, artinya hawa nafsu) yang berwujud kebencian, keserakahan, kegelapan batin, kesombongan, pandangan keliru, keragu-raguan, kemalasan, kegelisahan, ketidakmaluan moral dan rasa tidak takut berbuat jahat. Dengan sepuluh kualitas (dasa paramita) yaitu kemurahan hati, kemoralan, pelepasan, kebijaksanaan, semangat, kesabaran, keteguhan tekad, kejujuran, cinta kasih dan keseimbangan mental Sidharta Gautama memenangkan pertarungan dan mencapai tingkat spiritual tertinggi Samma Sambuddha.

Dalam ajaran Buddha Gautama, landasan awal untuk mencapai tataran spiritual yang lebih tinggi adalah cinta kasih (metta) dan kebijaksanaan (pannya). Keduanya menjadi landasan penting dalam setiap pikiran, ucapan dan perbuatan. Cinta kasih adalah perasaan tiada membenci, memandang setiap makhluk sebagai saudara dan usaha aktif memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Kebijaksanaan adalah pengetahuan dan pemahaman, mengetahui mana yang baik mana dan buruk, mana yang bermanfaat dan tidak, mana yang perlu dan tidak perlu. Dari cinta kasih dan kebijaksanaan inilah hawa nafsu akan terkikis.

Menjaga Kebhinnekaan

Seperti perjuangan Sidharta dalam mencapai kesempurnaan itulah kiranya Bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang menaklukkan rintangan demi mencapai tataran kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih tinggi. Begitu banyak rintangan, hambatan dan tantangan yang harus dihadapi Bangsa Indonesia. Kebencian, keserakahan dan ego pribadi maupun kelompok telah berkelindan menjangkiti berbagai aspek penyelenggaraan berbangsa dan bernegara kita. Praktik intoleransi, ujaran kebencian dan hoax, mega skandal korupsi, suap, teror, ancaman disintegrasi dan konflik horisontal tidak lain adalah manifestasi hawa nafsu. Menghadapi persoalan bangsa yang kian rumit memerlukan komitmen teguh seluruh elemen bangsa. Komitmen teguh mewujudkan cita-cita bangsa berlandaskan nilai-nilai moral Pancasila, semangat mempertahankan NKRI, menerima kebhinnekaan, dan berpegang teguh pada UUD. Sangha (Organisasi-organisasi bhikkhu di Indonesia) pada Waisak 2561 tahun 2017 ini mengambil tema yang relevan dalam menyoroti persoalan bangsa. Sangha Theravada Indonesia (STI) mengambil tema ‘Cinta kasih penjaga kebhinnekaan’. Sangha Mahayana Indonesia (SMI) mengambil tema ‘Dengan semangat Waisak kita tingkatkan toleransi dan kerukunan demi tercapai kedamaian’.

Sangha Agung Indonesia (Sagin) ‘Memahami kebhinnekaan dalam kebersamaan’ sedangkan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) mengambil tema sentral ‘Tingkatkan kesadaran menjadi kebijaksanaan’. Semuanya menekankan pentingnya kembali kepada semangat kebhinnekaan. Seperti wasiat Mpu Tantular yang telah ditulisnya dalam kakawin kuna Sutasoma ”… Mangka ng Jinatwa kalawan iwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa artinya … sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Berbeda namun satu, tiada kebenaran yang mendua.

Demikianlah dalam realitas kehidupan berbangsa ini kita boleh berbeda soal pilihan, agama, ras, suku dan budaya. Namun nilai-nilai cinta kasih, perdamaian serta kebijaksanaan sebagai esensi dari ajaran kebenaran haruslah terus membingkai perbedaan itu.

Oleh : Totok Tejamano. Ketua Vihara Buddha Karangdjati, Penyuluh Agama Buddha Yogyakarta, anggota IKAL DIY

Hal Yang Tidak Mudah Membubarkan Ormas

Wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) sudah lama didengungkan. Namun sebuah negara demokrasi seperti Indonesia sangat menghormati hak-hak warga negara, yang salah satunya adalah berserikat, berkumpul dan berpendapat, sebagaimana diatur dalam UUD 45. Hanya tentu kebebasan itu bukan tanpa ada batasnya. Karena dalam sebuah kebebasan tentu juga tidak boleh melanggar hak orang lain, yang juga dijamin oleh Undang-undang dan tidak boleh dilanggar. Dalam rangka menjaga agar kebebasan dijalankan dan tidak ada hal yang dilanggar, maka negara harus hadir untuk menjaga semua itu. Manakala terjadi pelanggaran yang sudah dianggap serius bahkan membahayakan keutuhan NKRI, maka negara harus mengambil sikap dan melakukan tindakan tegas.

Banyaknya kemunculan berbagai ormas tidak terlepas dari mudahnya mendirikan ormas. Meski demikian sebaliknya, ketika ada ormas yang dianggap melakukan pelanggaran dan harus dibubarkan maka tidak semudah itu untuk membubarkannya. Tidak mudahnya pembubaran ormas ini sebenarnya sebagai konsekuensi negara demokrasi yang menjamin hak warganya untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat seperti di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah tidak dapat semaunya begitu saja membubarkan ormas. Mengingat pembubaran itu harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam UU.

Pembubaran Ormas

Pada dasarnya prosedur dan mekanisme pembubaran sebuah ormas dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung dengan bentuk hukum ormas bersangkutan. Sesuai UU bahwa ormas ada yang berstatus berbadan hukum dengan pengesahan Menteri yang membidangi hukum, ada yang tidak berbadan hukum sekadar terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau melalui pemerintah daerah dengan Surat Tanda Terdaftar. Dari bentuk tersebut ada ormas yang berbasis anggota atau perkumpulan, ada yang tidak berbasis anggota atau yayasan.

Bagi ormas yang bukan badan hukum namun terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, maka pemerintah atau pemerintah daerah bisa mencabut Surat Keterangan Terdaftar ormas yang bersangkutan. Sedangkan ormas yang berbadan hukum artinya memperoleh pengesahan dari kementerian bidang hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka melalui mekanisme pengadilan yang diajukan oleh Kejaksaan atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas tersebut, maka Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan badan hukum ormas yang bersangkutan. Semua mekanisme dan prosedur pembubaran ormas tersebut telah diatur secara detail dalam UU 17 Tahun 2013.

Kalau diperhatikan ketentuan tentang pembubaran ormas sebenarnya sangat susah untuk dapat membubarkan ormas, namun bukan berarti tidak mungkin sebuah ormas dibubarkan. Karena pembubaran ormas yang dianggap melanggar sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi mengganggu keutuhan NKRI, juga merupakan tugas negara yang diberi amanat UUD 45. Tentu pemerintah tidak akan semenamena begitu saja dalam pembubaran sebuah ormas, karena sudah diatur sedemikian rupa melalui UU dan pemerintah juga harus mematuhi.

Ditindaklanjuti

Pembubaran sebuah ormas melalui Menkopolhukam, telah dilakukan pemerintah. Agar mempunyai kekuatan dan kepastian hukum maka harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Dengan melalui prosedur hukum tersebut maka akan memberikan landasan dan kepastian hukum yang kuat. Agar tidak muncul kembali ormas baru yang sama atau serupa, setelah pembubaran tetap harus dikawal melalui pengawasan aparat yang berwenang.

Diharapkan dengan mekanisme pembubaran ormas yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku akan memberikan kekuatan hukum yang kuat. Sekaligus sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan bagi ormas-ormas yang memang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Sebagaimana tujuan dibentuknya sebuah negara oleh para pendahulu yang sudah bersusah payah memerdekakan bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh : Dr R Murjiyanto SH MKn. Dosen/ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Membubarkan HTI Indonesia

Hampir seluruh media online cukup gegabah menampilkan judul terkait pembubaran HTI. Mereka menulis, ‘Pemerintah Bubarkan HTI’ dan sejenisnya. Pemerintah sebenarnya hanya mengambil langkah akan membubarkan HTI. Kata akhir pembubaran berada di Mahkamah Agung sesuai prinsip demokrasi yang tertuang di UU 17/2013. Disinilah polemiknya bagaimana organisasi yang menentang demokrasi bisa berlindung di balik proses demokratis?

Ada dua prinsip demokrasi yang berhubungan dengan hak berserikat. Pertama setiap orang dijamin kebebasannya untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Kedua pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga negara yang tidak bisa saling mengintervensi. Sehingga jika kedua prinsip ini dijalankan otomatis pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan organisasi.

Pernyataan pemerintah melalui Wiranto mengingatkan kita akan Orde Baru. Pernyataannya mirip dengan cara-cara Orde Baru. Menjelang tumbang, Suharto menumpas seluruh gerakan pro-demokrasi dan melabeli mereka dengan istilah OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) yang ‘menyesatkan masyarakat’. Gerakan prodem waktu itu tak mungkin terbuka karena tembok dan pintu bisa menjadi telinga pemerintah Suharto.

Persoalannya, HTI secara nyata menentang demokrasi. Menurutnya demokrasi adalah produk barat yang tidak sesuai dengan konsep khilafah. Setiap muslim, menurut HTI, seharusnya bercita-cita untuk mendirikan khilafah yang tak tersekat batas negara. Di Indonesia, walaupun sudah hadir sejak Orde Baru membuka tangan terhadap umat Islam di awal 1990an, tidak ada yang menganggap HTI sebagai persoalan serius. Idenya tentang khilafah tak lebih dari mimpi di siang bolong. Melihat konteks geopolitik saat ini, sulit untuk merealisasikan ide khilafah dalam lima puluh tahun ke depan kecuali ada perubahan drastis konstelasi politik internasional.

HTI menjadi penting untuk dibubarkan karena HTI adalah target paling mudah sebagai bukti langkah politik balasan atas serial aksi umat Islam belakangan ini. Sejak semula, HTI terlibat dalam gerakan 411 dan 212 yang membuat pusing pemerintah. Ketika melihat momentum menguatnya gerakan Islam dan melemahnya relasi antara pemerintah dan gerakan Islam pasca kasus Ahok, HTI merancang tabligh akbar dan konvoi di berbagai kota di Indonesia.

Ternyata, kalkulasi politik mereka tidak tepat. Rencana  tabligh HTI ditolak di Surabaya dan Makassar (2 April), Bantul dan Semarang (8-9 April), Bandung (14-15 April) dan Jombang (1 Mei). Di berbagai kota lain di Indonesia muncul deklarasi menolak HTI. Sebaliknya, elemen-elemen yang sebelumnya bersama-sama HTI dalam 411 dan 212, meninggalkannya sendirian karena sejak semula memang tak sejalan dengan usungan ide khilafah. Tidak hanya itu, buletin Jumat ‘Al-Islam’ milik HTI juga dilarang beredar di masjid-masjid. Tanpa perlawanan balik, gerakan HTI menjadi kerdil.

Di saat yang sama, pemerintah butuh justifikasi bahwa Pancasila dan konstitusi adalah landasan berbangsa dan berorganisasi. Di tengah kegagalan perhitungan politik HTI, inilah saat yang tepat membubarkannya. Gerakan HT telah lebih dulu dilarang di Mesir (1974), Bangladesh (2009) dan Malaysia (2015).

Pemerintah bisa saja membubarkan HTI, tetapi prosedur demokrasi melalui pengadilan harus dijalani. Inilah cara demokratis yang harus diperjuangkan. Sangat mudah mencari bukti HTI bertentangan dengan Pancasila, demokrasi dan konstitusi. Hampir seluruh buletin, spanduk dan orasi demonstrasi bisa dijadikan bukti, yang bahkan bisa diambil dari situs HTI. Semua warganegara harus mengawal proses ini jika tak ingin kembali terjerumus di lembah otoritarianisme.

Menariknya, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan HTI untuk melawan adalah memanfaatkan ruang-ruang yang disediakan demokrasi, yang selama ini ditentangnya. Proses pengadilan bisa menjadi ajang sosialisasi ide dan gagasan dalam konteks yang lebih luas. Namun demikian, kecil kemungkinan HTI menang.

Persoalannya, ideologi dan keyakinan tak pernah bisa dibubarkan. Ideologi khilafah tetap akan ada sebagaimanapun muskilnya itu bisa direalisasikan. Gerakan dan strateginya akan berubah dari gerakan ormas formal terbuka menjadi gerakan klandestin tertutup. Teknologi saat ini sangat memungkinkan tumbuhnya gerakan klandestin. Hanya saja, jika dengan gerakan formal pun HTI sulit mendapatkan pengikut signifikan, apatah lagi gerakan klandestin.

Hanya pemerintah harus menempuh langkah demokratis untuk situasi apapun, termasuk membubarkan ormas antidemokrasi. Jika tidak, derajat kita sebagai sebuah bangsa beradab dipertaruhkan.

Oleh : Bayu Dardias Kurniadi. Dosen Departmen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM

MENCARI PEMIMPIN JAWA BARAT 2018

Berbicara tentang  problematika Propinsi Jawa Barat yang kompleks, kita seperti berjalan di labirin gelap. Semakin dicari akar masalah carut-marut daerahnya, kita seakan ditarik pada titik persoalan yang tak jelas ujung-pangkalnya. Padahal, sebagai propinsi yang berdekatan dengan pusat Pemerintahan RI, geliat Jawa Barat memberi implikasi penting bagi denyut kehidupan sosial-politik dan ekonomi nasional.

Tak kurang sesepuh Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Solihin GP pernah mengatakan, “Di mana ada pemerintahan yang benar-benar bersih disini? Di mana ada kekuasaan, langsung bisa disalahgunakan. Hampir di seluruh Jawa Barat juga sulit mencari pemimpin yang benar-benar bersih, itu jadi kendala utama berhasilnya pembangunan.” (dikutip dari koran ‘PR’)

Jawa Barat saat ini tumbuh melampaui daya dukungnya, terutama daerah yang berdekatan dengan Jakarta dan Bandung Raya. Urbanisasi yang cukup tinggi membawa implikasi pada ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan kota dengan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana. Akibatnya, timbul masalah-masalah perkotaan dengan kompleksitas yang tinggi. Di bidang sosial, kesenjangan antar golongan penduduk, ketidakberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan perannya telah menimbulkan disharmoni sosial, gangguan keamanan dan ketertiban umum, meningkatnya patologi sosial seperti gelandangan, narkoba dan kejahatan. Di bidang ekonomi, porsi APBD yang mencapai Rp 32,7 triliun, belum bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Penyerapan anggaran terakumulasi untuk belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Namun sedikit sekali mengalokasikan untuk belanja publik dan tata kelola lingkungan (green budget). Hal ini berimplikasi merosotnya kemampuan usaha-usaha ekonomi skala kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja dan menggerakan ekonomi kota. Timbul sektor informal yang tidak terkendali yang memberi beban pada pemerintah dalam penataan dan penertiban kota. Akumulasi masalah-masalah fisik kota yang kompleks, seperti penataan ruang yang tidak efektif, kemacetan lalu lintas dan transportasi yang buruk, banjir, perumahan kumuh dan bencana alam lainnya.

      Bertolak dari kompleksnya masalah dan meluasnya tuntutan demokrasi, perlu dilakukan reformasi pemerintahan dalam good governance, yaitu membangun pemerintahan propinsi yang efektif, efisien, transparan, responsive, bervisi strategis, partisipatif, dipercaya, bersikap adil, akuntabel, menjunjung penegakan hukum, dan memiliki birokrasi yang profesional. Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada 2018 merupakan momen tepat untuk menuju perubahan.

Secara konseptual, urgensi diterapkannya sistem Pilkada Langsung terkait erat dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik. Brian Smith (1985), mengatakan bahwa pemilihan secara langsung bagi para Kepala Daerah dan para anggota DPRD merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif, serta terbangun  political equality (persamaan hak politik) di tingkat lokal. Ini mengisyaratkan bahwa melalui pemilihan secara langsung, diharapkan para Kepala Daerah dan anggota DPRD akan memberikan loyalitasnya kepada masyarakat. Bila tidak, maka masyarakat (pemilih) akan mendaulat para “petinggi daerah” tersebut sebagai insan yang ingkar terhadap komitmen dan selanjutnya akan mendapat kredit poin negatif pada pemilihan berikutnya.

Menurut Arghiros (2001), ketika desentralisasi didudukkan sebagai alat (mean) dan demokratisasi di tingkat lokal diartikulasi sebagai tujuan (goal), maka sangat jelas bahwa pilkada langsung merupakan paket yang tak terpisahkan dari dua konsep tersebut. Melalui kebijakan desentralisasi, dapat dikurangi sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Melalui pilkada langsung, akan tercipta pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Namun demikian, relasi antara pilkada dengan terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis bukanlah bersifat langsung. Tetapi, merupakan relasi antara dua variabel yang bersifat tidak langsung. Masih terdapat sejumlah variabel penentu (determinant variables) lainnya yang dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya sistem pemerintahan daerah yang diidamkan tersebut.

Satu diantara variabel determinan yang dimaksud itu menurut Williams Case (2002), yang mengutip tulisan Ostrom (1991) dan Oyugi (2002) adalah democratic behaviour (perilaku demokrasi). Dua analis ini mengatakan bahwa, untuk dapat terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, tidak cukup hanya dengan menghadirkan dan membenahi democratic institutions (institusi demokrasi), tetapi harus disertai oleh kehadiran dari democratic behaviour. Inilah sesungguhnya roh dari demokrasi. Perilaku demokrasi harus eksis baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran masyarakat. Bila praktik demokrasi hanya sampai pada menghadirkan dan membenahi institusi demokrasi, maka tipe demokrasi seperti ini lebih bersifat procedural democracy (demokrasi prosedural), dan belum sampai pada substantive democracy (demokrasi substantif).

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, arti penting dari praktik pilkada secara langsung, Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan representasi figur yang dikehendaki sebagian besar masyarakat. Dukungan masyarakat ini penting sebab pembangunan daerah tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan dari masyarakat. Dalam kampanye pilkada setiap calon pemimpin daerah dituntut untuk menyusun Visi/Misi bagi pembangunan daerahnya. Langkah ini mengindikasikan bahwa setiap calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah harus memahami benar karakteristik dan potensi daerahnya sehingga kalau mereka terpilih maka kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran pembangunan diharapkan akan meningkat.

Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada karakteristik dan potensi daerah. Jika perencanaan tersebut diimplementasikan dengan benar maka potensi daerah akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Berbagai tantangan yang ada harus dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk keterkaitan dengan daerah lain baik dalam bentuk kerja sama maupun persaingan. Salah satu sasaran yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana meningkatkan daya saing daerah. Daya saing menjadi salah satu fokus dalam pembangunan sebab semakin dirasakan bahwa persaingan akan semakin ketat. Persaingan ini tidak harus diartikan dengan negara lain tetapi dalam konteks nasional persaingan dapat terjadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Akhir kata, kemajuan dan kemunduran sebuah pemerintahan ditentukan oleh pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola. Dalam berbagai kasus pergantian kepemimpinan, masalah ini sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan. Agar berjalan lebih baik maka diperlukan kompetensi kepemimpinan seperti kemampuan personal, keahlian interpesonal, fokus pada hasil, dan pemberdayaan dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Oleh : Budi Nofianto, Penggiat PANTURA INSTITUTE

Mewujudkan Pesan Israk Mikraj

PERINGATAN hari besar ini jatuh sebelum bulan puasa tiba. Ia seakan petunjuk simbolik agar umat memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Betapa ia dirayakan di banyak tempat dan meriah, pesan apakah yang perlu ditekankan agar perayaan ini bukan sekadar pemenuhan hari penting kalender Islam. Dengan demikian, pesan perjalanan Nabi pada malam hari ini memberikan kesan yang mendalam dalam praktik keagamaan umat secara keseluruhan.

Dengan Israk, Nabi melakukan perjalanan bumi dan dengan Mikraj, Muhammad naik ke langit bertemu Tuhan. Ketika keduanya digabung menjadi satu, sebuah pertanda bahwa bumi dan langit itu tidak bisa dipisahkan. Sebelum melakukan perjalanan vertikal, manusia mesti melalui garis horizontal agar ia mempunyai pijakan. Mengabaikan bumi untuk merawat kesalehan adalah bukti kegagalan memahami pesan.

Kesempurnaan

Seperti diungkap dalam The Vision of Islam (2000), Sachiko Murata memandang mikraj ini penting. Sebagai tangga, adalah simbol kenaikan Nabi ke langit yang membayangkan konseptualisasi tentang kosmos dan kesempurnaan manusia. Namun, dengan tangga itu pula Nabi turun ke bumi untuk melanjutkan risalah kenabian. Alih-alih berdiam diri di langit, ayah Fatimah turun ke bumi yang penuh dengan penderitaan dan tantangan. Dengan demikian asyik-masyuk dengan Tuhan tidak melenakan manusia untuk memenuhi tugasnya sebagai khalifah bumi, mengajak manusia untuk berbaik pada sesama dan menjaga bumi, sebagai tempat mereka beribadah. Tentu saja, peringatan Tuhan tentang betapa kerusakan di muka bumi dan laut akibat tangantangan manusia perlu diperhatikan. Agar kesalehan tidak dipahami semata-mata ibadah, tetapi juga kepedulian pada kelestarian alam sekitar.

Perayaan hari besar ini dengan ceramah diiringi dengan kegiatan-kegiatan praktis terkait kepedulian sesama dan lingkungan. Orasi di atas panggung harus disertai dengan mengajak jemaah untuk berbuat nyata mengatasi masalah kemiskinan, kemerosotan moral, dan kerusakan alam. Jika sekolah menyelenggarakan peringatan ini, sesudahnya mengajak murid untuk membersihkan lingkungan sekolah, mengajak mereka mengenali masalah lingkungannya dan mengatasinya.

Perayaan adalah momen di mana orang ramai berkumpul. Di sini, mereka dipaparkan pada ide bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, tetapi mereka harus menjaga tempat peringatan senantiasa bersih. Jika peristiwa langit dikaitkan dengan iman, maka yang terakhir diwujudkan dengan perbuatan yang terpuji, seperti hormat pada tetangga. Jadi sedalam apapun keimanan seseorang, ia bisa dilihat sejauh mana ia mengamalkan akhlak dalam sehari-hari, baik pada diri sendiri dan orang lain.

Berolahraga

Akhlak pada diri sendiri adalah menjaga kesehatan tubuh. Nabi tidak ingin umatnya lemah. Tak pelak, Rasulullah menyarankan orang Islam untuk berkuda, berenang dan memanah. Dengan berolahraga, Muslim mempunyai tubuh yang prima, yang tak mudah diserang penyakit. Sementara etika pada liyan adalah wujud dari keimanan, sehingga iman tak lagi dipahami secara sempit dan abstrak, percaya pada Tuhan semata-mata.

Oleh karena itu, Hadits yang menyatakan bahwa salat sendirian memperoleh 1 darajat dan berjemaah mendapatkan 27 derajat menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan diwujudkan dengan kebersamaan. Kepedulian sosial adalah puncak dari iman sejati sehingga diganjar lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang semata-mata dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban pada Sang Khalik. Jalan menuju surga ditempuh dengan berbagi dengan sesama.

Jika manusia melakukan amal baik atas dasar iman, Tuhan akan menganugerahkan kehidupan yang bahagia (hayatan tayyibatan). Konsep ini sejalan dengan ide Aristoteles tentang eudaimonia bahwa kebajikan (virtue) itu adalah tujuan bukan alat untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi, kesempurnaan manusia itu bukan terletak pada dirinya semata-mata tetapi kehadirannya bermanfaat bagi orang lain.

Andaikata kebahagiaan itu bersifat individual, tentu Nabi Muhammad akan tetap tinggal di langit dan tidak turun ke bumi dalam peristiwa Israk Mikraj. Peristiwa ini semacam pengalaman Zarathustra yang digambarkan Nietzsche bahwa ia mengorbankan kesenangan dirinya dan kembali pada warganya untuk bersama-sama menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Dengan peringatan ini, tangga ke langit itu kunci.

Oleh : Ahmad Sahidah PhD. Dosen Senior Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia.