Hari (Krisis) Kasih Sayang

TANGGAL 14 Februari, remaja biasanya sibuk mempersiapkan hadiah spesial seperti coklat, bunga, dan boneka untuk pujaan hatinya. Tradisi Barat yang sudah berlangsung sejak lama, dan susah sekali dicari asal mula serta kebenaran historisnya. Yang pasti, remaja memeringati sebagai hari Valentine, atau hari kasih sayang.

Kendati yang diperingati hari kasih sayang, peringatan tersebut menyisakan pro dan kontra yang terus diperdebatkan. Ada yang menganggapnya sebagai perilaku wajar efek pubertas remaja, dan ada pula yang menganggapnya sebagai perilaku yang berlebihan efek hedonisme. Selain kedua pandangan tersebut, valentine juga disoroti dari aspek religi. Bahkan ada beberapa organisasi keagaman yang terang-terangan memfatwakan haram perayaan ini. Isu rutin tahunan yang terus diperdebatkan tanpa menemui ujung yang pasti.

Terlepas dari pro dan kontra perayaan valentine tersebut, satu hal yang bisa dijadikan refleksi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masih adakah kasih sayang di antara sesama manusia?

Barang Mewah

Hal tersebut pantas ditanyakan kembali ke dalam benak masing-masing, karena belakangan ini ‘kasih sayang’ kian menjadi barang mewah, yang tidak semua orang punya. Lihat saja televisi yang saban hari menyiarkan tindak kejahatan yang seakan tidak ada habisnya. Di panggung politik juga bisa kita lihat para elite saling berprasangka dan menjatuhkan hanya karena untuk meraih ambisi masing-masing. Nampak sekali kasih sayang yang memang telah memudar di negeri ini.

Melihat fenomena yang terjadi sekarang, nampaknya memang tidak ada satu haripun yang benar-benar terdapat kasih sayang di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya ujaran-ujaran kebencian yang beredar di dunia maya lantaran perbedaan pendapat. Masing-masing kelompok mempromosikan idealismenya, lalu memvonis yang lain sebagai paham yang salah. Tindakan memonopoli kebenaran tersebut lah yang memicu terjadinya benih-benih perpecahan.

Kemajuan teknologi dan informasi, selain memberikan manfaat yang luar biasa, nampaknya juga dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kegaduhan. Media sosial contohnya, yang kini sudah menjadi ladang hoax (informasi palsu). Hoax yang sudah telanjur tersebar akan sulit ditarik. Ia akan dengan mudah tersebar bak virus yang mengalir di pembuluh darah. Menjadi bukti bahwa betapa kebencian telah menguasai hati masyarakat kita, sehingga keadilan dan kasih sayang antar sesama manusia sudah tidak dihiraukan lagi.

Krisis Kasih Sayang

Tahun ini percayaan valentine berdekatan dengan hari pemilihan kepala daerah (pilkada) 15 Februari. Sebuah peristiwa dimana antara kandidat saling serang untuk memperebutkan kekuasaan. Saling menghalalkan cara untuk meraih kemenangan. Masih adakah kasih sayang disitu?

Pilkada seharusnya tidak membuat Indonesia krisis terhadap kasih sayang. Sebagai ajang pencarian pemimpin terbaik, seharusnya pilkada diwarnai dengan program-program terbaik dari para kandidatnya, bukannya malah isu yang berpotensi memicu perpecahan antarumat.

Dengan semboyan bhinneka tunggal ika, perbedaan sudah tidak relevan lagi diperdebatkan. Semboyan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat dari pelbagai latar belakang suku, agama, ras untuk melebur menjadi satu memajukan Indonesia. Tidak ada golongan yang diunggulkan, kecuali karena kecintaannya terhadap tanah air. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berkontribusi demi kemajuan Indonesia.

Sungguh sangat menyedihkan jika 14 Februari diperingati sebagai hari kasih sayang, lalu sehari kemudian Indonesia gaduh karena pilkada. Menjadikan isu SARA sebagai bahan bakar kampanye politik tentulah memiliki risiko. Tindakan memecah belah umat yang demikian ini akan membuat Indonesia jatuh dalam keadaan krisis kasih sayang.

Menjadikan hari kasih sayang sebagai pengingat agar manusia saling menyayangi tentu akan memberikan efek positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun berbeda pilihan pada keesokan hari. Indonesia akan naik satu tingkat apabila masyarakatnya mampu meredam kebencian, terutama di ajang pilkada ini. Jika melihat valentine sebagai perayaan kasih sayang yang universal, yaitu kepada seluruh umat manusia, maka hari tersebut perlu dirayakan setiap hari.

Oleh : Thoriq Tri Prabowo. Alumnus Magister Interdisciplinary Islamis Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Politik Uang

ISU politik uang selalu menghantui dalam setiap menjelang Pilkada.  Demikian juga menjelang perhelatan Pilkada serentak 15 Februari ini tak lepas adanya rumor politik uang. Bahkan secara sinis banyak calon pemilih atau konstituen menyatakan hanya mau memilih yang memberi uang. Politik uang merupakan wujud nyata pragmatisme politik yang merusak demokrasi.

Bentuk politik uang ada dua, yakni prabayar dan pascabayar. Prabayar karena diberikan agar memilih calon tertentu yang telah diarahkan. Bentuknya bisa uang, sembako, sarung, pakaian, jam tangan, isi pulsa. Mereka biasanya diminta menunjukkan bukti dari foto surat suara yang telah dicoblos. Sedangkan modus pascabayar uang atau barang diberikan setelah melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).

Sepinya kampanye Pilkada 2017 ditengarai menjadi riuh di serangan fajar untuk mempengaruhi pemilih dengan politik uang. Maklum para calon kepala daerah yang berlaga tidak mau kalah secara sia-sia. Segala cara akan ditempuh untuk meraih kemenangan, termasuk mempengaruhi pemilih dengan benda-benda material. Walau demikian, isu politik uang yang aromanya menyengat tetap sulit terendus. Karena penerima maupun pemberi bermain dengan sangat rapi dan mudah berkelit dari kinerja Bawaslu.

Politik uang marak karena dua sisi yang saling menguntungkan. Para kontestan yang berlaga sebenarnya tahu hal itu merupakan pelanggaran Pemilu, namun sengaja dipilih karena memberi peluang menang. Mereka tidak yakin tanpa politik uang akan meraih kemenangan. Pada sisi pertama terjadi penghalalan segala cara di kalangan elite politik yang berlaga dalam Pemilu untuk mencapai tujuan. Dan tragisnya cara-cara itu cenderung dipertahankan dari Pemilu ke Pemilu.

Persaingan ketat antarkandidat membuat uang menjadi satu-satunya cara menarik simpati konstituen. Apalagi ketika peta kekuatan menyebar rata sehingga persaingan sangat ketat. Pada sisi lain di kalangan konstituen atau rakyat juga cenderung bersikap pragmatis. Mereka menjadi realistis. Mana yang memberi lebih banyak dialah yang didukung. Kampanye agar menolak uang dan tidak memilih orangnya tidaklah efektif. Bahkan di lapisan akar rumput yang dinanti adalah gerilya tim siluman atau serangan fajar dengan membagi-bagi uang.

Praktik demokrasi langsung di era reformasi ini menyisakan banyak persoalan. Tidak mengemuka adanya keteladanan elite politik mengedepankan kejujuran dalam berpolitik. Politik uang mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Konyolnya, praktek ini memberi referensi buruk pada generasi mendatang bahwa demokrasi dapat dibeli/dibajak. Dan membiarkan politik uang terus berlangsung menjadi ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi.

O’neil Courtesy (1999) menyatakan, demokrasi yang ditukar dengan uang adalah pelacuran. Adagium yang dirasa tepat, karena untuk mendapat pelayanan pelacur sesudahnya harus membayar. Dengan begitu kemenangan yang diraih bukan karena besarnya kepercayaan rakyat, melainkan besarnya uang yang dikeluarkan. Pemimpin yang lahir dari politik uang cenderung menghalalkan segala cara mencapai tujuan.

Meminjam Frans Magnis Suseno (1996), politik uang dalam Pilkada merupakan cedera demokrasi karena rakyat tidak dihadapkan pada pilihan-pilihan objektif dan rasional. Kepada rakyat telah dibelikan paket-paket yang mau tidak mau harus dipilih. Politik uang menjadi penodaan demokrasi karena suara rakyat yang adalah nurani para pemilih, telah dibeli dengan uang.

Dengan politik uang rakyat memilih kucing dalam karung. Suara mereka dibeli namun rakyat tidak diberitahu mengenai kualitas calon pemimpin yang harus mereka pilih. Politik uang adalah penipuan suara rakyat dan pembodohan publik yang harus ditentang.

Oleh : Paulus Mujiran MSi. Alumnus Pascasarjana FISIP Undip, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang.

Menguak Isu Cukong Pilkada

SEMAKIN dekat pelaksanaan pilkada, semakin santer pula isu maraknya cukong pilkada yang mendukung kandidat. Dan lazimnya cukong, mereka punya banyak uang yang akan digunakan untuk mencari keuntungan besar yang akan diraihnya dengan ikut menggarap banyak proyek.

Jika isu tersebut bukan hanya isapan jempol belaka, maka perhelatan pesta demokrasi tersebut akan diwarnai politik uang. Dalam hal ini, siapa kandidat yang paling banyak bermain politik uang dapat dipastikan didukung paling banyak cukong. Akibatnya, pemerintahan yang akan dipimpinnya bisa beraroma korupsi berjamaah.

Begitulah. Cukong pilkada adalah sebutan untuk mereka yang mendanai kampanye calon kepala daerah dalam pilkada. Merujuk data empiris, mereka mudah dideteksi karena tandatandanya bisa dilihat dari maraknya politik uang. Dalam hal ini, politik uang memang selalu terkait dengan adanya cukong. Makin banyak cukong bermain dalam pilkada makin banyak pula politik uang yang mewarnai pilkada.

Dengan kata lain, selama ada cukong bermain dalam pilkada maka selama itu pula politik uang akan marak dalam bentuk ‘serangan fajar’ atau bagi-bagi kaos, sembako dan lain sebagainya menjelang pilkada. Pada titik ini, tidak tertutup kemungkinan para cukong juga akan berusaha menyeponsori tindakan curang di dalam proses penghitungan suara. Misalnya, mereka menyuap banyak pihak untuk memenangkan kandidat yang didukungnya.

Banyak Kaki

Konon, cukong tidak mau kalah, maka segala cara akan dilakukan untuk menang. Misalnya, mereka tak segan-segan memasang banyak kaki. Artinya, mereka tidak hanya menjagokan satu kandidat tapi semua kandidat. Sehingga siapa pun nanti yang menang maka mereka akan ikut menang. Bagi cukong pilkada, uang yang dipertaruhkan dapat dipastikan akan cepat kembali dan bahkan meraup banyak untung, jika menggunakan taktik banyak kaki. Jika ada satu saja kandidat yang didukungnya menang maka berpotensi menjadi seperti mesin pencetak uang.

Selama ini, banyak cukong pilkada yang selalu ikut menggarap proyek-proyek basah alias proyek korup. Konkretnya, menjelang pilkada mereka mengeluarkan dana untuk melancarkan praktik politik uang, setelah pilkada mereka akan meraup banyak uang dari proyek-proyek basah yang dikerjakannya.

Di banyak daerah, proyek basah lebih banyak dilihat pada proyek pembangunan infrastruktur. Tidak jarang, makin basah proyek makin buruk kualitas hasilnya. Menjadi terkesan biasa ketika proyek perbaikan jalan yang tergolong proyek basah misalnya, usia perbaikan tidak lama, bahkan orang menyebut akan cepat rusak dalam hitungan hari. Ada pula yang melihat proyek basah identik dengan proyek perbaikan gorong-gorong yang terus menerus dikerjakan setiap tahun. Sehingga kesannya hanya bongkar pasang bongkar pasang saja tapi goronggorongnya tetap saja kurang bagus. Akibatnya, selalu bisa dijadikan alasan untuk dibongkar lagi. Dan selalu saja banjir terjadi.

Kongsi Korupsi

Yang menarik, konon banyak cukong pilkada yang telah bersatu dalam jaringan atau kongsi yang dibentuk berkelindan dengan maraknya korupsi berjamaah. Lebih konkretnya, para cukong pilkada bersatu membentuk kongsi untuk korupsi bersama penyelenggara negara yang telah terikat kerja sama dengan mereka.

Dalam hal ini, mereka akan bekerja sama saling menguntungkan. Jika ada yang terjerat kasus hukum maka akan dibantu sepenuhnya agar bisa bebas. Atau kalau pun harus masuk penjara tidak akan lama atau bahkan bisa saja tetap bebas. Itulah sebabnya, maraknya korupsi berjamaah kemudian diwarnai dengan kisahkisah tentang narapidana korupsi yang ternyata bisa bebas ke luar masuk penjara. Atau tidak sedikit narapidana kasus korupsi yang hidup nyaman di dalam penjara karena kamar selnya mirip kamar hotel berbintang.

Jika isu tentang adanya cukong pilkada betulbetul dan bukan hanya isapan jempol belaka, hanya rakyatlah yang bisa menampik kehadiran cukong pilkada dengan menampik politik uang. Pertanyaannya, mampukah rakyat sekarang (yang masih banyak dijerat kemiskinan) menolak politik uang yang selalu menggiurkan?

Jawaban atas pertanyaan di atas akan menentukan, apakah pilkada akan menghasilkan pemimpin daerah yang baik atau buruk, dan semuanya tergantung rakyat yang memilihnya.

Oleh : Dr Asmadji As Muchtar. Wakil Rektor III Universitas Sains Al-Quran, Wonosobo, Jawa Tengah.

Krisis Kemajemukan di Indonesia

PROBLEM kemajemukan di Indonesia nampaknya sudah melewati ambang batas. Gesekan perbedaan di masyarakat semakin keras hingga berpeluang menimbulkan percik api ketegangan dan konflik. Sumber masalah utamanya adalah kebebasan berpendapat, yang merupakan berkah, tidak dilengkapi dengan kearifan untuk melihat pihak lain yang berbeda. Hal ini diperparah dengan beragam ekspresi dan komunikasi sarkasme terhadap kelompok liyan. Ungkapan kritik yang membabi buta dan ujaran menyerang orang lain menjadi menu utama setiap hari. Indonesia, yang sudah dikenal sebagai bangsa yang damai dan beradab, akhirnya dipertanyakan kembali. Fenomena ini seharusnya menjadi kegelisahan bersama.

Sebenarnya ada hal bersama yang menjadi payung kebhinekaan Bangsa Indonesia: Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila telah memberikan nilai-nilai dasar berbangsa dan bertanah air. Prinsip yang dikandungnya pun bersifat universal sehingga, secara normatif, bisa diterima siapa saja. Sayangnya, Pancasila pun tidak lepas dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajemukan. Bahkan yang lebih ironis, Pancasila dimanfaatkan sebagai tameng pihak-pihak intoleran.

Lihat saja bagaimana Pancasila dimanipulasi untuk membenarkan perilaku kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu. Atas nama Pancasila, kekerasan pun digunakan. Saat menggebuk dan menyerang orang, dalih yang dipakai adalah demi menjaga Pancasila. Artinya Pancasila diperebutkan secara serampangan hanya demi memuluskan tujuan kelompok tertentu.

Perlu Pelurusan

Maka perlu dilakukan pelurusan atas tafsir yang beragam atas Pancasila dalam menghadapi krisis kemajemukan saat ini. Dengan kata lain, tidak bisa setiap kepala memberikan tafsir yang berdasarkan hawa nafsu sendiri. Apalagi, penafsirannya justru bertentangan dengan ajaran Pancasila.

Bukankah kita mendengar ada yang mengklaim sebagai nasionalis sejati, tetapi perilaku dan perbuatannya justru merongrong kebhinekaan? Ada yang berbusa-busa bicara tentang pentingnya Pancasila, tetapi tindak-tanduknya malah mencoreng Pancasila. Hadir juga organisasi-organisasi yang berlandaskan Pancasila, tetapi aktivitasnya tidak mencerminkan Pancasila. Pancasila lebih dipakai sebagai simbol ketimbang dicari subtansinya.

Maka kita semua wajib sadar agar memahami esensi dari Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan praktis. Untuk memahami konsep dan praktik Pancasila yang akan menjaga kemajemukan bangsa, maka ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita harus serius mengkaji tentang Pancasila. Mulai dari sejarah pembentukan, perjalananan dan turunan dari Pancasila. Dengan mengetahui secara lengkap mengenai Pancasila, maka kita bisa mulai mengaplikasikan dalam keseharian. Kita juga menjadi mampu memilih dan memilah mana aktivitas yang benar-benar didasarkan atas Pancasila, dan mana perbuatan yang hanya mendompleng Pancasila. Sehingga tidak mudah terjebak dalam tindakan yang melanggar Pancasila.

Kedua, setelah mengetahui tentang makna asli dari Pancasila, kita dituntut untuk menyebarkan ajaran tersebut ke masyarakat. Jujur saja, masih banyak masyarakat Indonesia yang hanya hafal Pancasila tetapi tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Padahal Pancasila sangat bisa diterapkan secara mudah dan sederhana. Seperti perbuatan menghormati pemeluk agama lain, menyadari bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan sehingga wajib menghargai (sila pertama), membantu orang lain yang membutuhkan (sila kedua), menjaga kebhinekaan dengan cara menyebarkan perdamaian (sila ketiga), saling tukar gagasan dan bermusyawarah-mufakat (sila keempat), dan perilaku adil terhadap sesama (sila kelima).

Partisipasi

Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh warga negara Indonesia untuk mewujudkan semua ini. Dalam konteks inilah Muslim Indonesia, yang merupakan mayoritas, dapat memberikan kontribusinya. Kita patut bersyukur masih memiliki Muhammadiyah dan NU yang secara konsisten menjaga keseimbangan antara spirit Islam dalam konteks kebangsaan. Keduanya menjadi bagian dari promotor Muslim moderat. Yaitu Muslim yang mencintai agamanya sepenuh hati sekaligus mengabdikan dirinya kepada Ibu Pertiwi.

Tetapi tentu saja tanggung jawab untuk merawat Indonesia tidak hanya milik kedua ormas tersebut. Melainkan juga kewajiban kita semua. Kita berharap, beragam peristiwa sosial-politik yang semakin panas di Indonesia dapat segera ditangani dengan adil dan bijaksana. Supremasi hukum memang harus dijunjung tinggi, tetapi wajib dilakukan secara bijak dan proporsional.

Oleh : Rachmanto MA. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)

Sertifikasi Khatib

AKHIR-AKHIR ini muncul wacana mengadakan sertifikasi khatib agar terwujud pesan dakwah yang lebih berkualitas disambut pro dan kontra. Kelompok yang pro membuat argumen bahwa dengan sertifikasi khatib akan meningkatkan kualitas pesan dakwah. Artinya tidak setiap orang bisa menjadi khatib. Hanya yang benar-benar berkualitaslah nanti yang bisa memiliki sertifikat dan sekaligus bisa menjadi khatib. Sedangkan kelompok yang kontra melihat rencana kebijakan sertifikasi khatib ini memiliki muatan politik tingkat tinggi yang akan mengerdilkan aktivitas dakwah di tengah masyarakat.

Kebijakan ini dianggap sangat berbahaya sebab akan mengulang kebijakan politik yang sama dengan masa Orde Baru yang pernah menyensor pesan dakwah. Waktu itu juru dakwah yang dianggap agak keras melakukan kritik pada pemerintah akan ditangkap dan masuk penjara. Tentu merupakan kemunduran yang luar biasa di era demokrasi saat ini muncul kebijakan yang membelenggu kebebasan juru dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah di tengah masyarakat.

Dalam menyampaikan pesan, juru dakwah selalu berpegang pada amar maíruf nahi munkar. Juru dakwah selalu mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Kemunkaran harus disampaikan dengan tegas dan berani walaupun pahit dan walaupun tidak sesuai dengan kebijakan politik penguasa. Artinya pesan dakwah tidak selalu harus sesuai dengan keinginan dan kebijakan politik pemerintah.

Di kalangan masyarakat yang majemuk, hubungan antarumat beragama masih rentan dan terbuka pada sejumlah potensi konflik. Persoalan yang muncul menunjukkan kekompleksan masalah dalam hubungan antarumat beragama atau kehidupan intern suatu umat beragama. Hubungan antarumat beragama mulai terganggu dengan adanya pesan dakwah yang terlalu keras hingga keberadaan atau pendirian rumah ibadah. Sementara itu dinamika dalam suatu umat beragama mulai terusik dengan adanya aliran-aliran yang menyimpang atau aliran baru yang dianggap bertentangan dengan aliran yang telah ada.

Semua keadaan tersebut menjadikan umat Islam cenderung berhadapan secara oposisional dengan pemerintah. Banyak politisi, tokoh agama, ulama dan intelektual Muslim mengambil sikap kritis terhadap pemerintah. Bahkan saat ini umumnya fatwa-fatwa ulama membuat suasana yang kurang nyaman atau bahkan ëketeganganí antara MUI dengan pemerintah. Banyak tokoh Islam saat mengkritik pemerintah dalam ceramah atau khotbah-khotbah mereka terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah terhadap Islam khususnya dalam kasus penistaan agama.

Di pihak lain, pemerintah mulai membuat kebijakan yang terkesan mengekang dan membatasi aktivitas dakwah dengan munculnya wacana sertifikasi khatib. Ketegangan seperti ini akan membuat komunikasi antara umat Islam dengan pemerintah akan semakin kurang harmonis, bahkan terjebak pada saling curiga.

Pengalaman pada masa Orde Baru ketika juru dakwah banyak yang dicekal, tidak boleh berdakwah bagi mereka yang kritis pada pemerintah, membuat suasana saling curiga luar biasa. Menyadari hal yang sangat meresahkan tersebut, setelah berkonsultasi dengan Presiden Soeharto dan berbicara dengan Kaskopkamtib Sudomo pada 20 Mei 1978, Alamsyah Ratuperwiranegara menghapuskan keharusan minta izin dalam pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh di radio, melalui Keputusan Menteri Agama No. 44 tahun 1978, yang ditetapkan pada 23Mei 1978. Surat Keputusan ini berisi, antara lain: (1) bahwa untuk kegiatan-kegiatan dakwah dan kuliah subuh tidak diperlukan izin, (2) isi dakwah dan kuliah subuh hendaknya bersifat pembinaan akhlak serta iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, (3) dakwah dan kuliah subuh tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta tidak mengganggu stabilitas nasional.

Ke depan pemerintah (umara) bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan ulama, sehingga tidak muncul tindakan saling curiga antara satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya ulama dan umara sama-sama mengemban tugas mulia untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteran di tengah masyarakat. Dengan demikian seharusnyalah ulama dan umara saling mendukung, bukan saling curiga dan saling menjegal. Kalau komunikasi terjalin baik dan harmonis, tentu tidak perlu lagi ada kebijakan sertifikasi khatib bagi juru dakwah.

Oleh : Dr Hamdan Daulay MA

Pribumi, Pendatang dan Refleksi Kebijakan Trump

BEBERAPA hari dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sudah mengguncangkan dunia dengan kebijakannya yang diskriminatif. Kebijakan imigrasi Trump yang membatasi tujuh negara dengan penduduk mayoritas muslim kini tengah menjadi sorotan dunia. Ketujuh negara tersebut ialah Iran, Irak, Suriah, Sudan, Libya, Yaman, dan Somalia. Trump mengeluarkan kebijakan tersebut dengan dalih melindungi Amerika dari ancaman terorisme. Jelas sekali Trump menganggap bahwa Islam adalah sumber terorisme.

Penolakan demi penolakan terus terjadi di beberapa penjuru negara Paman Sam. Masyarakat Amerika menganggap bahwa kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan Amerika yang selama ini digembor-gemborkan. Penolakan juga dilontarkan dari beberapa perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Apple, dan Netflix. Hal tersebut dikarenakan banyak dari pekerja di perusahaan tersebut adalah imigran. Konon Steve Jobs sendiri sebagai founder Apple ialah anak dari seorang imigran dari Suriah, yaitu negara yang kini telah dilarang masuk Amerika.

Selama ini Amerika dikenal sebagai negara kaum imigran. Bahkan, Trump sendiri dikabarkan merupakan keturunan imigran. Jika hal tersebut memang benar adanya, maka keputusan Trump dalam membatasi kaum imigran ini bisa diibaratkan seperti ‘kacang yang lupa dengan kulitnya’.

Kebijakan diskriminatif ini nyaris tidak berdasar. Trump menggeneralisir bahwa semua Muslim di dunia adalah teroris. Lupa, dalam kenyataan ada banyak kasus terorisme yang pelakunya bukanlah Muslim. Jika Muslim digeneralisir sebagai teroris, maka Trump juga harus mengetahui fakta bahwa di tujuh negara yang dibatasi tersebut, masyarakatnya memiliki kepercayaan yang beragam, yang tentu tidak hanya Islam.

Kendati terpaut ribuan kilometer, Indonesia patut was-was dengan kebijakan Trump ini. Pasalnya, Amerika sebagai negara adidaya tentu memberi pengaruh besar terhadap stabilitas sosial di negara-negara yang lain. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, tentu perlu mewaspadai kebijakan nyeleneh tersebut. Boleh jadi Indonesia akan terkena imbasnya, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Beberapa kasus berbau suku, ras, dan agama (SARA) di Indonesia yang terjadi belakangan ini, sangat berpotensi ditunggangi radikalisme dan terorisme. Potret keagamaan Indonesia yang demikian barangkali akan menjadi pertimbangan Trump untuk memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang dibatasi aksesnya menuju Amerika.

Pribumi dan Pendatang

Melihat adanya diskriminasi terhadap suku, ras, atau agama tertentu, maka dengan sendirinya masyarakat dari berbagai penjuru dunia menunjukkan empatinya, tak terkecuali masyarakat di Indonesia. Namun, sebelum berbicara banyak mengenai kebijakan Trump yang diskriminatif, masyarakat Indonesia juga harus berkaca terlebih dahulu terkait sikap diskriminasinya di negaranya sendiri.

Kebijakan imigrasi yang baru saja diterbitkan Trump mengingatkan kita kepada istilah pribumi dan pendatang. Istilah tersebut sebenarnya sangat diskriminatif, tetapi familiar di telinga kita. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri, karena istilah tersebut masih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Selama ini pribumi dikenal sebagai setiap orang yang lahir di suatu tempat, wilayah atau negara, dan menetap di sana dengan status orisinal, asli atau tulen (indigenious) sebagai kelompok etnis yang diakui sebagai suku bangsa bukan pendatang dari negeri lainnya. Sedangkan imigran dari daerah, wilayah atau negara lain yang kini menetap sebagai warga negara disebut dengan pendatang.

Dalam konteks Indonesia, kini istilah pribumi dan pendatang hampir tidak relevan lagi. Jika berbicara tentang kewarganegaraan, maka bukan tentang siapa yang lebih lama menempati Indonesia, melainkan tentang bagaimana kontribusi masyarakat tersebut terhadap Indonesia. Indonesia bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suku, agama, dan ras mana pun yang lebih unggul dari lainnya, termasuk pribumi belum tentu lebih mencintai Indonesia ketimbang pendatang, dan sebaliknya.

Semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berkontribusi positif terhadap negaranya, seperti yang diamanatkan UUD 1945. Kontribusi positif untuk Indonesia tentu jauh lebih bermakna, ketimbang memanfaatkan status pribumi untuk bertindak semena-mena terhadap pendatang. Selama dikotomi istilah tersebut masih terus digunakan, maka masyarakat Indonesia yang menentang diskriminasi di Amerika, nyaris tidak ada bedanya dengan sikap diskriminatif Trump yang membatasi imigran muslim.

Oleh : Thoriq Tri Prabowo SIP MIP. Alumnus Magister Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

NU dan Keberagamaan Yang Inklusif

MEMERINGATI Nahdlatul Ulama (NU) yang kini genap berusia 91 tahun, sangat penting kita hadirkan kembali sebuah refleksi. Bagaimana organisasi yang berbasis pesantren ini dulu diperjuangkan oleh para ulama, memiliki dedikasi dan kecintaan yang besar terhadap bangsa dan negeri ini.

NU lahir tanggal 26 Januari 1926 dengan membawa semangat keberagamaan inklusif yang hingga kini terus diperjuangkan. Sosoksosok seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Syamsuri dan ulamaulama lainnya yang berperan atas lahirnya organisasi ini, dulu begitu gigih menanamkan dan memerjuangkan nilai-nilai keislaman universal. Sikap yang terbuka, saling menghormati dan saling mencintai dijadikan prinsip dalam berdakwah.

Mereka sadar bahwa NU adalah organisasisosial keagamaan yang harus menekankan pentingnya mengembangkan sikap yang penuh keadilan, toleran dan selalu waspada terhadap adanya kemungkinan sikap fanatik. Nilai-nilai keadilan dan toleransi yang dimiliki oleh NU merupakan pengejawantahan dari universalitas Alquran dan hadis, yang dijadikan prinsip dasar ahlussunnah wal jama’ah.

Dalam muktamar ke-11 NU di Banjarmasin, misalnya, KH. Hasyim Asy’ari menyeru kepada ulama Jawa: ”Wahai para ulama Jawa yang fanatik terhadap mazhab atau pendapat tertentu, tinggalkanlah sikap fanatisme kalian terhadap persoalan furu’ yang dalam hal ini para ulama terpecah dalam dua pendapat. Ada yang mengatakan, setiap mujtahid benar, dan ada yang mengatakan, yang benar hanya satu saja, meskipun begitu yang salah tetap mendapat pahala. Tinggalkanlah sikap fanatis, lepaskanlah dan tanggalkanlah kepentingan-kepentingan yang merusak, pertahankanlah Islam, berusahalah untuk menangkal orang yang menyerang Alquran dan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan terhadap orang-orang yang mengakui ilmu.-ilmu bathil dan akidah yang keliru. Mengapa kalian tidak menyibukkan diri kalian dalam jihad ini.” (Pidato ini dimuat dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, 1969).

Gejala Radikalisme

Apa yang telah disampaikan oleh pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang itu merupakan sebentuk keprihatinan atas sikap kebanyakan umat Islam yang fanatik. Mudah mengkafirkan kelompok-kelompok yang tidak sepaham. Dan, kita tahu bahwa kenyataan tersebut masih berlangsung hingga kini.

Sebagai organisasi yang memerjuangkan nilai-nilai keagamaan yang, tentu NU harus menyikapi dengan serius gejala radikalisme agama yang hingga kini masih menguat. Gejala ini tentu saja lahir karena pemahaman keagamaan yang parsial. Dr Yusuf Qardlawi dalam Islam Ekstrem (1989) menyebutkan bahwa penyebab utama tindakan-tindakan yang sifatnya menelanjangi agama itu adalah karena tidak pahamnya mereka terhadap hakikat ajaran agama itu sendiri. Kecenderungan tekstual dalam memahami nash-nash, sibuk mempertentangkan halhal sampingan seraya melupakan problem-problem pokok. Pemahaman keliru terhadap beberapa pengertian dan mengikuti yang tersamar dan meninggalkan yang jelas.

Ketika pemahaman demikian sudah mendarah daging, maka kelompok lain yang berbeda haluan dengannya dianggap sesat. Karena itulah, fanatisme yang kemudian melahirkan radikalisme, merupakan sebentuk sikap yang ditentang oleh para ulama. Sebab radikalisme sangat bertolak belakang dengan prinsipprinsip keislaman yang diperjuangkan NU.

Keberagamaan Inklusif

KH Sahal Mahfudz dalam kata pengantar buku Sang Kiai (2012) menegaskan bahwa KH Hasyim Asy’ari dengan NU-nya sebenarnya mengajak kita untuk memahami agama secara komprehensif dengan menyajikan sebentuk konsep keberagamaan inklusif. ”Mbah Hasyim memang ulama salaf, tetapi ia cukup konsisten dengan baju salafiyahnya yang toleran,” tulis KH Sahal Mahfudz. Dalam konteks ini, inklusifisme keberagamaan tentu saja harus dipahami sebagai adanya penghargaan, pengakuan dan keterbukaan untuk menerima perbedaan sekaligus kebenaran yang ada pada kelompok atau agama lain.

Sepanjang sejarahnya, NU telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam menanamkan pola keberagamaan yang inklusif. Kini, di usianya yang semakin matang, tentu NU harus merefleksikan kembali peran yang dulu pernah diusung para pendirinya, yaitu tentang nilainilai keislaman universal sekaligus bagaimana menanamkan kecintaan kepada negeri ini. NU memang harus berada di garda depan dalam mengawal persoalan-persoalan keagamaan dan kebangsaan. Apalagi di tengah situasi dan kondisi di mana paham-paham keagamaan yang memiliki karakter merusak perlahan-lahan tumbuh subur.

Oleh : A Yusrianto Elga. Penasihat PP Mahasiswa Hasyim Asy’ari Yogyakarta.

Imlek Istimewa Di Yogya

RELASI antaretnis di Yogya, khususnya antara etnis keturunan Tionghoa dengan etnis lain relatif damai dan harmonis. Bahkan dalam sejarah Kasultanan pada masa kekuasaan Sultan Hamengku Buwono II, Bupati Kota Yogya dijabat oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Raden Tumenggung Setjadiningrat yang mempunyai nama asli Tan Jing Sing.

Kebudayaan Tionghoa dan tradisi Imlek di Yogya tidak pernah pupus. Tidak pernah ada kerusuhan anti-China di Yogya (Imam Subkhan, 2007). Diskriminasi pada era Orde Baru yang dilegitimasi dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No 14 Tahun 1967 yang membekukan semua kebudayaan, adat-istiadat, dan agama khas Tionghoa di tanah air, tidak memudarkan apalagi memadamkan kultur Tionghoa di Yogya. Meski pada era itu gebyar Imlek tidak membahana, namun eksistensi, kiprah, dan karya kelompok etnis Tionghoa tumbuh pesat di Yogya. Apalagi pascaterbitnya Keputusan Presiden (Keppres) No 6 Tahun 2000 pada era Gus Dur, Imlek dan kultur Tionghoa berkembang lebih leluasa lagi.

Berbeda

Imlek di Jakarta berbeda dengan Imlek di Yogya. Imlek di Jakarta mengingatkan kita akan sejarah pedih masyarakat keturunan etnis Tionghoa yang penah menjadi korban kerusuhan dan kekerasan menjelang Reformasi 1998. Sejarah pedih yang sama juga dirasakan di berbagai daerah lain di Nusantara. Konflik antara kelompok etnis Tionghoa dengan kelompok-kelompok etnis lain pun sering terjadi.

Adapun Imlek di Yogya merepresentasikan eksistensi dan pertumbuhan budaya yang terayomi. Di tengah politik Orde Baru yang diskriminatif, Keistimewaan Yogya menjadi payung bagi kelompok etnis dan sub-kultur Tionghoa di Yogya. Hal itu menunjukkan kemampuan ‘akomodatif-adaptif-asimilatif’ kerajaan-kerajaan Jawa dalam menjaga harmoni multikultural dalam masyarakat.

Kerajaan Jawa (projo kejawen), khususnya dua kerajaan di Yogya (Kasultanan dan Pakualaman) dan dua lainnya di Surakarta (Kasunanan dan Mangkunegaran) punya kearifan untuk senantiasa merangkul dan mengangkat rakyat apa pun latar belakang budayanya. Rustopo dalam buku ‘Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta (1895-1998)’ menunjukkan banyaknya orang Tionghoa di Solo yang merasa bangga, merasa memiliki, dan kemudian sangat terlibat dalam pengembangan seni dan budaya Jawa.

Banyak orang Tionghoa di Surakarta sangat aktif menjadi pelopor dan pekerja seni wayang orang panggung. Antara lain Gan Kam, Koo Kiong Hie (Theo Hidayat), Tio Gwat Bwee (Sri Rejeki), Koo Giok Lian (Nora KD), Tan Gwan Hien (Hindarto), Liem Siok Nio (Niniek Pratiwi), dan Liem Tan Swie (Wiwiek Widodo). Ada juga Tjan Tjoe dan Kho Djien Tiong yang menggerakkan pertunjukan rakyat ‘Srimulat’. Orang Solo juga mengenal Go Tik Swan, seorang tokoh kebudayaan Jawa yang memberi banyak kontribusi dalam perbatikan, permuseuman, pengembangan keris (tosan aji), dan pelestarian patung-patung purbakala.

Egaliter

Dalam Keistimewaan Yogya masa kini, relasi antara kerajaan di Yogya dengan kelompok etnis Tionghoa tentunya bukanlah relasi patron-klien yang feodalistik. Relasinya lebih bersifat simbiosis mutualistik yang egaliter. Lebih dari itu, Yogya Istimewa adalah sebuah jejaring multikulturalisme yang di dalamnya bersinergi banyak kelompok sosial, budaya, dan keagamaan.

Imlek di Yogya adalah bagian dari kebhinnekaan etnisitas yang sama-sama mendapatkan pengayoman dalam Keistimewaan Yogya. Karena itu kelompok etnis Tionghoa tidak perlu ragu untuk sepenuhnya mendukung Keistimewaan Yogya. Dennys Lombard dalam buku ‘Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia’ (2000) menulis bahwa sebenarnya telah terjadi keharmonisan dan proses saling bertukar budaya antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Jawa. Kaum penjajahlah yang merusak keharmonisan itu dengan memecah masyarakat Indonesia dalam kelas-kelas sosial secara diskriminatif.

Oleh : Dr Haryadi Baskoro

Naiknya Biaya Kuliah

MENTERI Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhamad Nasir baru saja membuat kebijakan. Sekaligus menyatakan bahwa besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai tahun 2017 tidak lagi ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti) tetapi ditentukan oleh perguruan tinggi atau tepatnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masing-masing. Dengan kewenangan tersebut diprediksi besarnya UKT antar-PTN akan bervariasi.

Kebijakan Kemristek-Dikti tersebut disambut beraneka ragam oleh masyarakat yang berkepentingan langsung dengan PTN. Mereka khawatir pimpinan PTN segera memanfaatkan peluang untuk menaikkan biaya kuliah.

Ada Kepastian

Kalau kita jujur, meskipun sudah diberlakukan sejak tahun 2013 tetapi kebanyakan anggota masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup atas UKT. Mereka sama sekali tidak mengerti apa itu UKT.

Pada dasarnya UKT adalah besarnya biaya kuliah yang ditanggung atau harus dibayar mahasiswa yang belajar pada PTN. Besarnya UKT ditentukan oleh penghasilan orangtua, baik penghasilan utama maupun penghasilan sampingan, atau penghasilan dirinya sendiri bagi mahasiswa yang sudah bekerja dan berpenghasilan. Prinsipnya semakin tinggi penghasilan orangtua atau mahasiswa semakin tinggi biaya kuliah harus dibayar.

Dilihat dari metode penentuan besarnya biaya kuliah sebenarnya UKT cukup adil. Mahasiswa dari keluarga berkemampuan ekonomi rendah membayar uang kuliah rendah. Dari keluarga menengah membayar uang kuliah menengah, dan dari keluarga ekonomi tinggi juga membayar uang kuliah tinggi.

Contoh UGM Yogyakarta membagi besarnya uang kuliah menjadi 7 kelompok. UKT 0 untuk mahasiswa Bidikmisi, UKT 1 untuk penghasilan di atas Rp 0,5 juta. UKT 2 untuk di atas Rp 0,5 juta – Rp 2 juta. UKT 3 untuk Rp 2 juta – Rp 3,5 juta. Kemudian UKT 4 untuk di atas Rp 3,5 juta – Rp 5 juta. UKT 5 untuk di atas Rp 5 juta – Rp 10 juta, dan UKT 6 untuk penghasilan di atas Rp 10 juta.

Mahasiswa hanya membayar UKT saja untuk menikmati pelayanan belajar dari institusinya. Mereka tidak perlu membayar biaya di luar UKT seperti sumbangan-sumbangan selama ini. Dengan UKT semuanya sudah pasti. Sehingga sudah menyiapkan diri sejak awal dengan perhitungan yang lebih tepat. Kepastian inilah disenangi oleh mahasiswa.

Cenderung Naik

Diberlakukannya kebijakan untuk menentukan sendiri besar UKT bagi PTN diprediksi akan menaikkan besarnya biaya kuliah dengan berbagai argumentasi. Sebagai misal bagi mahasiswa yang diterima PTN tahun 2016/- 2017 untuk kuliah pada Prodi S1 Akuntansi dikenakan biaya kuliah sebesar Rp 0,50 juta (UKT 1), Rp 1 juta (UKT 2), Rp 3,90 juta (UKT 3), Rp 4,68 juta (UKT 4), Rp 6,24 juta (UKT 5) dan Rp 7,80 rupiah (UKT 6). Untuk kuliah pada prodi lain bisa berbeda jumlahnya.

Bagi mahasiswa yang diterima tahun 2016/2017 angka-angka tersebut semua bisa berubah. Dan perubahannya diprediksi cenderung naik dengan berbagai argumentasi. Argumentasi pertama: Mahasiswa miskin tidak kena dampak kenaikan karena masuk dalam Kelompok UKT 0 yang tidak perlu membayar kuliah, bahkan mendapat Beasiswa Bidikmisi.

Argumentasi kedua: Biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa Kelompok UKT 6 tidak adil karena mahasiswa dari keluarga yang berpenghasilan Rp 11 juta rupiah membayar sama dengan keluarga berpenghasilan Rp 50 juta, Rp 100 juta, Rp 150 juta dan diatasnya lagi. Realitasnya banyak sekali mahasiswa UGM, ITB, UI dan lainnya dari keluarga berpenghasilan di atas Rp 50 juta.

Argumentasi ketiga: Banyak mahasiswa yang layak dimasukkan dalam Kelompok UKT 6 karena mampu membayar belasan bahkan puluhan juta rupiah persemesternya. Argumentasi keempat: Banyak harga kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan yang naik pada awal tahun 2017, dengan demikian menjadi wajar kalau biaya kuliah juga dinaikkan.

Argumentasi kelima. Kalau pun UKT dinaikkan besarnya menjadi dua atau tiga kali lipat tetap saja nilainya di bawah biaya kuliah pada perguruan tinggi di mancanegara pada umumnya. Misalnya UKT 6 sebesar Rp 7,80 juta kalau dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 15,6 juta. Angka ini relatif sangat kecil dibanding kuliah di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University Melbourne dengan SPP antara Rp 60 juta – Rp 100 juta pertahun. Jadi, biaya kuliah silakan naik sepanjang kenaikannya berbasis mutu, masuk akal serta tidak memarginalisasi masyarakat berekonomi lemah yang berpotensi masuk PTN.

Oleh : Prof Dr Ki Supriyoko MPd. Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa dan Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta.

Apatisme Kemacetan

Demografi penduduk Indonesia pada era modern sepertinya tidak bisa lagi dijadikan “alasan rasional” dalam mengendalikan kemacetan yang telah melegenda di kota-kota besar di Indonesia.

Sekalipun berbagai teori telah melahirkan beragam analisa, namun semua akan berujung pada suatu kesimpulan bahwa ketika pertumbuhan penduduk melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan, hasilnya akan berakhir dengan terjadinya ledakan penduduk yang berakibat pada terganggunya populasi yang menyebabkan berbagai masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas.

Natalitas dan mortalitas sepertinya tidak lagi menjadi relevan sebagai input teori dalam mengendalikan kemacetan, karena kenyataannya bahwa kemacetan semakin parah ketika tensi emosional pengendara meningkat akibat kemacetan di sepanjang jalan utama kota di Indonesia.

Legenda kemacetan di kota besar Indonesia justru dimulai dari “migrasi” penduduk yang memiliki mimpi yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan pokok akan membuat manusia secara otomatis melakukan migrasi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Terlebih jika melihat ramalan Paul R, Ehrlich dalam bukunya yang berjudul The Population Bomb (Ledakan Penduduk) pada tahun 1968, tentang adanya bencana kemanusiaan akibat terlalu banyaknya penduduk dan ledakan penduduk. Karya tersebut menggunakan argumen yang sama seperti yang dikemukakan Thomas Malthus dalam An Essay on the Principle of Population (1798), bahwa laju pertumbuhan penduduk mengikuti pertumbuhan eksponensial dan akan melampaui suplai makanan yang akan mengakibatkan kelaparan. Namun, Sepertinya hal ini “tidak berlaku” bagi Negara makmur Gemah Ripah Loh Jinawi yang bernama Indonesia, Negara dengan 17000 pulau ini sepertinya pantas pantas saja memiliki jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa jika dilihat dari luasan geografis Negara kita.

Justru kemacetan yang terjadi di Indonesia adalah karena persebaran penduduk yang tidak merata. Jika jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung dari jumlah jiwa per kilometer persegi, akan mendapat hasil yang timpang dan memiliki perbedaan yang tinggi bila hal itu dibandingkan antara propinsi satu dengan yang lain.

Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa, hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan yang dampaknya adalah terjadinya ledakan kemacetan yang bahkan telah merenggut sejumlah nyawa manusia dalam beberapa waktu lalu.

Apatisme Kemacetan

Kemacetan tidak bisa lagi disikapi dengan apatis, tetapi bagaimana memberi apresiasi terhadap insan yang mampu memberikan solusi dalam menanggulanginya. Pemerintah harus selalu berasosiasi dan berafiliasi dalam menyusun langkah langkah strategis jangka panjang dalam mengatasi ledakan kemacetan.

Berbagai studi empiris tentang kemacetan telah dikupas secara gamblang  bagaimana kemacetan dapat diibaratkan bagai sebuah “virus” yang harus dibasmi dengan “vaksin” yang tepat dalam upaya penanganannya, baik secara preventive ataupun breakdown.  Namun pada akhirnya manusia adalah objek yang paling dirugikan ketika kemacetan menciptakan rintangan utama bagi manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Terlalu miris jika kasus kemacetan berakibat pada Quadriplegia, namun mata tidaklah bisa berbohong, frustasi yang diakibatkannya telah berhasil memporak-porandakan produktivitas masyarakat.

Jika berbagai studi yang telah ada di-rasionalisasi, maka setidaknya ada tiga efek berbahaya dari ledakan kemacetan yang dipercaya akan memfikasikan tingkah laku manusia.

Pertama,  efek kemacetan terhadap pengendara  dilihat dari sisi psikologis akan melahirkan “stress” dengan “happy ending” nya adalah rasa frustasi. Berbagai penelitian yang telah dilakukan telah menjustifikasi bahwa anak-anak yang tumbuh di sekitar daerah dengan emisi CO2 yang tinggi memiliki tingkat inteligensi yang lebih rendah, mudah mengalami depresi, kecemasan, dan kesulitan konsentrasi. Selain anak-anak, orang dewasa pun dapat merasakan pengaruh dari emisi CO2, yaitu mengalami masalah ingatan dan pikiran.

Tingkat polusi udara yang tinggi akibat kendaraan bermotor juga mempengaruhi kandungan ibu. Heather Volk dari USC Keck School of Medicine menemukan bahwa ibu-ibu yang tinggal 1.000 kaki dari jalan raya di Los Angeles, San Francisco, dan Sacramento kemungkinan besar akan melahirkan anak dengan gangguan autisme. Sebuah penelitian jangka panjang yang dikembangkan oleh Frederica Perera dari Columbia University’s Center for Children’s Enviromental Health menunjukkan adanya pengaruh buruk dari emisi CO2 terhadap kandungan. Perkembangan kapasitas mental yang lambat, tingkat IQ yang lebih rendah, serta tingkat kecemasan, depresi, dan kesulitan konsentrasi merupakan sebagian dari efek samping yang dihasilkan.

Kedua, efek kemacetan terhadap kendaraan itu sendiri. Azhar Aris dalam Jurnal Ilmiahnya memberikan statement bahwa kendaraan yang melaju pada lalu lintas normal biasanya mengkonsumsi BBM sesuai dengan efisiensi mesin kendaraan dalam mengkonsumsi BBM. Kendaraan bermotor biasanya ditunjukkan dengan perbandingan per satu liter bensin dengan jarak yang dapat ditempuhnya, misalnya konsumsi satu liter bensin untuk delapan kilometer untuk jenis kendaraan mobil, tetapi efisiensi kendaraan ini juga dipengaruhi oleh jenis mobil, kapasitas mesin, dan merk mobil tersebut, namun ketika kendaraan terjebak dalam kemacetan akan terjadi peningkatan kebutuhan BBM sebesar 36,7% dari pengeluaran rata rata normal untuk setiap mobil, sedangkan motor sebesar 32,3% dari rata rata normal, bisa kita bayangkan jika nilai tersebut dikalikan dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Potensi nilai ekonomi yang hilang ini merupakan nilai yang sangat berarti bagi kota modern termasuk juga daerah+daerah sub-urban.

Penurunan secara drastis performa kendaraan juga terjadi di ruas jalan yang macet, sebagai contoh perawatan berkala kendaraan dengan interval 10.000 km tentu menjadi poin lebih bagi penjual kendaraan, namun toleransi akibat ledakan kemacetan apakah juga angka 10.000 km masih relevan sebagai salah satu variabel dalam menghitung performa kendaraan? dan apakah acuan jarak tempuh masih bisa diberlakukan dalam kondisi ekstrem kemacetan?

Pada akhirnya pengendara akan memiliki extra cost dalam mensiasati perawatan kendaraan seperti oli mesin, busi dan filter udara.

Ketiga, efek kemacetan terhadap lingkungan. Melihat berbagai hasil studi tentang kemacetan sepertinya “ekologi” adalah salah satu faktor yang terkena dampak paling parah, Provinsi DKI Jakarta pernah merilis bahwa menurunnya tingkat kualitas udara memiliki kategori sangat tidak sehat dan tidak sehat menunjukkan peningkatan, masing-masing 0,85 dan 31,23 dari nilai sebelumnya, yaitu 0,27 dan 8,49 pada tahun 2001. Sebaliknya, kategori baik menurun dari 20,55 menjadi 5,75 pada tahun 2002. Hasil ini juga sangat bertentangan dengan sejumlah upaya yang sedang gencar dilakukan pemerintah terhadap program pengendalian pencemaran udara (program langit biru) yang dicanangkan sejak tahun 1986 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Namun, terdapat hasil positif atas dihapuskannya kandungan timbal (Pb) dalam bensin pada Juli 2001, dengan semakin menurunnya kadar Pb dalam udara di Jakarta.

Mari Berpikir out of the box

Jika laju penurunan angka penjualan kendaraan “tidak lazim” untuk dilakukan, maka keberlanjutan pembangunan infrastruktur transportasi hendaknya dapat direvitalisasi tata kelolanya, yang terjadi saat ini adalah Keterbatasan dana APBD menjadi penyebab rendahnya alokasi perawatan dan perbaikan jalan, ditambah dengan permasalahan mendasar birokrasi seperti proses tender, dan pembebasan lahan.

Menarik melihat pandangan Joko Tri Haryanto,  bahwa ketiadaan mekanisme ear marking (penerimaan perpajakan dikembalikan kepada sektor yang berkontribusi) menyebabkan tidak adanya kewajiban bagi Pemerintah daerah untuk mengembalikan penerimaan pajak ke sektor transportasi dan perbaikan jalan. Padahal jika diwajibkan ear marking 10% saja, maka Pemda DKI Jakarta akan memiliki sumber dana minimal Rp1,7 triliun, yang dapat digunakan untuk perawatan serta perbaikan jalan.

Selain itu sektor financial licensing Indonesia juga perlu dievaluasi secara serius, kemudahan berhutang dalam membeli kendaraan diyakini akan menyesakkan lalu lintas dan dipercaya akan mempersulit implementasi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa jika penjualan tidak tingkatkan maka Negara akan mengalami “kekurangan” pendapatan.

Oleh karena itulah pemerintah perlu mendesain ulang pendapatan pendapatan yang diperoleh dari sektor transportasi untuk kemudian mengembalikan penerimaan pajak dalam peningkatan infrastruktur transportasi yang diimpikan sebagian besar penduduk kota besar yaitu “tersedianya” public transport yang memiliki waktu tempuh perjalanan efisien (cepat), tidak ada kemacetan, nyaman, aman dan bebas kecelakaan. Untuk mencapai kondisi tersebut pemerintah membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.

Penerapan kebijakan pengaturan lalu lintas di waktu-waktu sibuk juga merupakan upaya yang sangat efektif yang dapat dilakukan, pengaturan volume kendaraan selain mengurangi polusi udara juga diyakini sebagai model kajian kebijakan dalam membentuk afiliasi positif antara pelaku industri dan perdagangan dalam bergotong royong membangun sarana transportasi modern di bumi Pertiwi Indonesia.

Oleh: Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng.