Panggil Mereka Kartini Saja

Akan seperti apa rakyat kita?
Jika lahan saja mereka tak punya
Sumber penghidupan tidak ada
Protes kepada penguasa seakan percuma
Penguasa tutup telinga dan mata
Satu tujuan penguasa
Memperkaya diri mereka

BARISAN ibu di Kendeng tidak kenal lelah memperjuangkan keinginan anak cucu. Perlawanan penolakan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Perlawanan damai mereka lakukan dengan tinggal di tenda perjuangan menahun. Bukan tanpa alasan, mereka mempertahankan keseimbangan alam. Pasalnya, lokasi pendirian pabrik semen di Kecamatan Gunem Rembang berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih di daerah karst Kendeng Utara. Penetapan kawasan karst tersebut dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 26 tahun 2011. Selain Kepres, CAT Watu Putih juga masuk dalam kawasan lindung geologi yang harus dilindungi sesuai Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030. (http://tirto.id/- tambang-dan-pabrik-semen-rembang-mengancam-sumber-air-cefA).

Sumber mata air melimpah berada di kawasan CAT Watu Putih. Terdapat 109 mata air yang menghidupi 607.188 jiwa di kecamatan Kabupaten Rembang. Bila disimulasikan, mata air yang terkecil adalah 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik sehingga akan menghasilkan air sejumlah 1728 liter dalam satu hari. Mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian. (dok gugatan sengketa SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 tahun 2012).

Panggil Mereka Kartini

”Tak hanya R.A. Kartini, menurutku semua perempuan yang menghargai dirinya, menghargai dan menginginkan kemajuan sesamanya, Harum namanya,” ucap Gus Mus. (twitter A Mustofa Bisri 20/4/2013). Itu pula yang dilakukan Kartini Kendeng, menghargai dan merawat alam untuk kebutuhan dan kemajuan umat hingga zaman nanti. Kartini Kendeng merawat bumi, mereka mengibaratkan bumi sebagai ibu yang mampu melakukan reproduksi dan menghidupi semua makhluknya. ”Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili,” merupakan kalimat yang selalu Kartini Kendeng dengungkan.

Perempuan memang lebih dekat dengan alam. Berbagai kerusakan alam sangat mempengaruhi kestabilan perempuan dalam mendayagunakan perannya terutama dalam produktivitas pangan. (Dewi Candraningrum dkk, 2015 : 130) Perempuan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengolahan lahan, penyimpanan serta pengaturan konsumsi pangan. (ibid, 133) Perempuan mengambil kebutuhan rumah tangga dari alam hanya seperlunya dan tidak mengeksploitasi. Sikap asih dan asuh perempuan terhadap alam ini dikaitkan dengan teologi pembebasan ekologi feminisme. Terdiri dari kata oikos (Bahasa Yunani) dan feminis. Oikos berarti rumah tempat tinggal, dan prinsip feminitas yang memiliki ciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. (Vandana Shiva, 1998).

Ekofeminisme mempunyai manifesto yang disebut A Declaration of Interdependence. Hal itu berisi ”Melihat arah perkembangan kehidupan manusia, adalah semakin mendesak untuk menciptakan hubungan baru antarmanusia di atas bumi, yang dapat menghubungkan satu dan lainnya. Pengemban kewajiban secara bersama di bawah hukum-hukum alam, dengan menghormati kesejahteraan umat manusia dan seluruh kehidupan di bumi. Kita perlu untuk memproklamirkan keterikatan kita bahwa umat manusia belum merajut benang-benang kehidupan; Kita tidak lain adalah satu benang di dalamnya. Apapun yang kita lakukan pada benang-benang ini, kita melakukannya terhadap diri kita sendiri.” (ibid).

Semen untuk Apa?

Sebenarnya apalagi kepentingan pendirian pabrik semen di Rembang? Kekurangan pasokan semen? Jelas tidak. Industri semen nasional diperkirakan mengalami kelebihan kapasitas hingga 30 juta ton pada 2017. (Kementerian Perindustrian 1/10/2016)Lalu mau dikemanakan overcapacity itu? Ekspor di pasar bebas? Vandana Shiva menjawab : ”Bangunan politik ekonomi ini sebenarnya mengenalkan konsep perdagangan bebas atau perdagangan yang dipaksakan?”(Vandana Shiva, 2000) Jangan sampai kita gandrung terhadap ekspor, tetapi menindas rakyat dan membuat horor.

Oleh : Ashilly Achidsti. Mahasiswa Fisipol UGM 2014.

Politik Ekspansionis Zionis Israel

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) pada 29 November 1947 mengakhiri pendudukan Inggris atas Palestina dan mengeluarkan resolusi No 181 yang menetapkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua. Sesuai Resolusi PBB, Israel mendapat sebagian wilayah Palestina, tetapi negara-negara Arab menolaknya.

Negara Israel secara resmi berdiri pada tanggal 14 Mei 1948 saat negara itu mendeklarasikan kemerdekaannya. Negara-negara Arab bereaksi keras dan reaksi ini menyeret mereka terlibat perang dengan Israel. Akibat perang ini, Israel memperluas wilayah negaranya dan terus berseteru dengan negara-negara Arab tetangganya. Perang besar yang pernah meletus antara Israel dan negara-negara Arab terjadi pada tahun 1967 yang berakhir dengan kekalahan negara-negara Arab. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, tetapi upaya perdamaian IsraelPalestina sampai sekarang belum juga berhasil.

Belum dapat diprediksi kapan konflik Palestina-Israel akan berakhir. Konflik semakin eskalatif dan destruktif terutama ketika Gaza di bawah pemerintahan Hamas yang dikenal sebagai kelompok keras. Sudah beberapa kali konflik Hamas (Palestina)-Israel meletus, antara lain pada bulan Juli 2014 di mana Pasukan Israel melancarkan secara besar-besaran Operasi Perlindungan Tepi di Jalur Gaza.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, akibat serangan tentara Israel itu, 1.880 warga Palestina tewas dan 10.000 terluka. Dari jumlah tersebut, 398 adalah anak-anak, 207 perempuan dan 74 lanjut usia. Akibat serangan brutal Israel ini, Gaza mengalami krisis air dan listrik, 26 fasilitas kesehatan rusak, 968 rumah hancur total, dan 33.100 rumah rusak sedang/ringan. Ribuan warga Palestina mengungsi untuk menghindari serangan Israel yang menggunakan senjata modern.

Permukiman Baru Yahudi

Di tengah ketidakpastian kapan perdamaian Israel-Paletina akan tercapai, Knesset (Parlemen Israel) baru-baru ini mengambil keputusan yang melegalkan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Dengan suara mayoritas, Knesset menyetujui undang-undang yang memberikan legalitas pembangunan 6.000 unit rumah baru di Tepi Barat. Secara hukum, permukiman itu sebenarnya bersifat kontroversial karena dibangun di atas lahan milik warga Palestina yang berada di kawasan pendudukan. Persetujuan Knesset ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian tindakan keras pemerintah Israel yang pro-permukiman menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. Trump dipandang sebagai presiden yang lebih bersimpati kepada kebijakan permukiman Israel daripada pendahulunya yang kristis, Barack Obama.

Para pembela hukum internasional dan pembela hak-hak asasi manusia memperingatkan bahwa undang-undang kontroversial tersebut bisa menyeret Israel ke dalam pertarungan hukum di ranah International. Pengadilan Kriminal di Den Haag, Belanda, sudah mulai melakukan penyelidikan pendahuluan ke pemukiman itu. Setelah bertahun-tahun mendapat kecaman dari pemerintahan Presiden AS Barrack Obama terkait rencana pembangunan permukiman Yahudi itu, Pemerintah Israel segera mempercepat inisiatif pembangunan permukiman Yahudi itu sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden baru AS dan mengumumkan rencana pembangunan 6.000 unit rumah baru di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Uni Eropa mengecam dan ‘mengutuk’ kebijakan pembangunan permukiman baru negara Yahudi di bawah kepemimpinan PM Netanyahu itu. PBB juga menyatakan bahwa kebijakan dan tindakan Israel yang hendak membangun permukiman baru di Tepi Barat itu sebagai ilegal.

Sejak usai Perang Arab-Israel tahun 1967, seluruh rakyat Palestina sangat mendambakan kawasan Tepi Barat, Yerussalem Timur dan Jalur Gaza yang diduduki Israel bisa menjadi wilayah kedaulatan negara mereka di masa depan.

Nabil Abu Redneh (juru bicara pemimpin Palestina Mahmoud Abbas) mengatakan, pembagunan permukiman Yahudi di Tepi Barat akan menyebabkan lebih tidak stabilnya situasi dan rentan timbulnya kekacauan baru yang lebih parah di kawasan itu. Nabil mengatakan, kebijakan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat itu tidak dapat diterima, harus dikecam dan masyarakat internasional harus segera bertindak. Politik ekspansionis zionis Israel menjadi salah satu batu sandung yang besar bagi tercapainya dan terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina pada khususnya serta Israel dan negara-negara Arab pda umumnya.

Oleh : Prof Dr Faisal Ismail. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga.