Ekstensifikasi Cukai dan Penerimaan Negara

Pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dengan rata-rata tertimbang sebesar 10,54% dan kenaikan harga jual eceran (HJE) dengan rata-rata 12,26%. Dengan kenaikan tersebut, ditargetkan mampu menambah penerimaan negara menjadi Rp 149,8 triliun dari cukai rokok atau 11,72% dari total penerimaan negara 2017.

Sebagaimana diketahui  kontribusi cukai terhadap negara ada kecenderungan semakin menurun. Terlihat untuk 2014 kontribusi cukai terhadap penerimaan negara adalah 12,29%, di 2015 sebesar 11,68%, dan 2016 sebesar 11,72%.

Patut untuk dicermati bahwa penentuan besarnya tarif cukai, yang mana tingkat tarif semakin tinggi, tidak selalu menghasilkan penerimaan cukai yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan kenaikan tarif tersebut sudah tidak mampu lagi didukung oleh tingkat produksi dan penjualan oleh sebagian produsen.

Sebagaimana di jelaskan melalui teori Laffer, pada saat mencapai area yang dikenal sebagai  ‘Prohibitive Range for Government maka penerimaan cukai justru akan mengalami penurunan. Oleh karena itu intensifikasi cukai yang dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara akan menghadapi tantangan jangka panjang.

Tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok dengan resiko kenaikan cukai berupa pelemahan industri rokok, tenaga kerja, peredaran rokok ilegal dan nasib petani tembakau. Tentu saja, tujuan dari cukai rokok yakni mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran rokok untuk kesehatan, tidak bisa diabaikan.

Memang ada keuntungan dari sisi kesehatan dari mengurangi konsumsi tembakau atau bahaya merokok. Menurut Lembaga Demografi FE UI, biaya manfaat JKN akibat penyakit terkait dengan tembakau pada 2015 mencapai Rp427,47 miliar untuk penyakit paru obstruktif kronik. Sementara itu, kerugian ekonomi akibat hilangnya waktu produktif terkait dengan meningkatnya kematian, kesakitan, dan disabilitas akibat rokok sebesar Rp105,3 triliun.

Target pemerintah untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran rokok cukup berhasil. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dalam 10 tahun terakhir berhasil mengurangi jumlah pabrik rokok dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik di 2016. Pertumbuhan produksi hasil tembakau juga berhasil dikendalikan, sehingga dalam 10 tahun terakhir terdapat tren yang negatif yaitu -0,28%, di mana pada saat yang bersamaan jumlah penduduk Indonesia tumbuh 1,4%.

Hal ini membuktikan bahwa ada korelasi antara kenaikan cukai dengan penurunan konsumsi rokok sehingga pemerintah dapat menekan konsumsi rokok secara cukup signifikan. Meski demikian, pemerintah juga perlu mewaspadai penurunan konsumsi akibat penurunan keterjangkauan harga rokok resmi, yang mendorong konsumen beralih ke barang tidak membayar cukai yang biasanya ilegal.

Sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh UGM, sejak 2010 sampai 2014 terjadi peningkatan persentase rokok ilegal yang beredar. Kenaikan peredaran rokok ilegal tersebut ditengarai salah satu pendorongnya adalah ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung, sedangkan tingkat ketergantungan masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian tinggi.

Pelemahan industri rokok akibat kenaikan cukai juga dirasakan dampaknya bagi karyawan industri rokok. Dalam periode 2014 — 2015, beberapa pabrik rokok telah melakukan penutupan pabrik dan PHK sekitar 20.000 karyawan, yang mayoritas kaum wanita yang juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

ALTERNATIF LAIN

Mengingat dampak rokok bagi kesehatan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkannya demikian besar, pemerintah perlu mencari sumber alternatif lain selain cukai rokok. Selama ini sebagian besar penerimaan cukai berasal dari cukai tembakau, namun bukan berari tidak ada sumber lain yang bisa menjadi obyek barang kena cukai. Perlu dicari dan diupayakan penambahan objek cukai baru yang tidak melanggar amanat Undang-undang Cukai.

Meski demikian, pemilihan produk yang akan dijadikan sebagai objek cukai baru harus dilakukan secara berhati-hati dan melalui kajian yang cukup mendalam, mengingat akan saling berkaitan antara harapan kenaikan pendapatan negara dengan tingkat kenaikan harga barang, tingkat konsumsi masyarakat dan dampak terhadap kinerja industri lainnya.

Indonesia bisa belajar dari negara lain dalam mengenakan cukai. Dibandingkan dengan negara di kawasan Asean, barang kena cukai yang berlaku di Indonesia tergolong sedikit dibandingkan negara Asean lainnya.

Beberapa negara Asean, memiliki cakupan barang kena cukai yang beragam, mulai dari bensin, sepeda motor, kendaraan bermotor, klub malam dan diskotek, jasa telepon, perjudian dan lain lain. Selain rokok dan minuman beralkohol.

Beberapa negara juga mengenakan cukai plastik. Ada beberapa negara yang sudah memberlakukan cukai plastik di antaranya adalah Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, India, Hungaria, Kenya dan Ghana.

Untuk kawasan Asean, memang belum ada yang menerapkan cukai produk plastik kemasan. Jika ini berhasil diterapkan, adalah untuk pertama kali dilaksanakan di kawasan Asean. Namun, risiko yang ditanggung industri cukup besar jika dikenakan cukai plastik.

Misalnya pengenaan cukai plastik kemasan tentu akan berimbas pada perkembangan industri yang terkait dengan produk plastik seperti industri makanan dan minuman. Sementara itu, industri makanan dan minuman sudah mengalami penurunan dari 9,49% (2014) menjadi 7,54% (2015). Meski industri makanan dan minuman masih berkontribusi tinggi terhadap PDB nonmigas yaitu 31% pada 2015.

Peluang yang prospektif untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai sekaligus mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkannya adalah mengenakan cukai seperti bensin, kendaraan bermotor, klub malam dan diskotek dan lain lain. Negara-negara kawasan Asean berhasil mengenakan cukai tersebut.

Untuk kategori bensin, kendaraan bermotor, pemerintah bisa mengendalikan atau menekan dampak akibat polusi yang ditimbulkannya, karena kerugian akibat polusi di Jakarta juga tidak kecil. Untuk kategori klub malam, pemerintah dapat mengendalikan peredaran narkoba, minuman keras dan kesehatan. Meski demikian, tidak kalah penting adalah pemerintah harus memperbaiki mekanisme dan biaya pemungutan cukai, serta keberadaan industri dalam jangka panjang.

Oleh : Fahruddin Salim, Dosen dan Tenaga Ahli di DPR RI

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *