Melarang Angkutan Online?


PEMERINTAH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berencana akan melarang operasional angkutan yang berbasis aplikasi, baik taxi maupun ojek online. Langkah ini di satu sisi merupakan bentuk ketegasan sikap Pemprov DIY terhadap menjamurnya angkutan online di wilayah DIY yang telah menggusur angkutan resmi. Tapi di sisi lain bentuk kemunduran. Mengingat teknologi itu makin hari tambah maju dan membawa kemudahan bagi umat manusia.

Sepuluh tahun lalu kita beli tiket pesawat terbang atau kereta api (KA) harus ke agen atau stasiun. Sekarang kita bisa beli tiket dari tempat tidur atau toko jejaring di sekitar kita. Dahulu kalau akan terbang harus bawa tiket dicetak kertas, sekarang tiket bisa disimpan di HP. Intinya, teknologi dalam bidang transportasi itu memudahkan dan meringankan hidup kita.

Pemakaian teknologi di dalam bidang transportasi itu memberikan kemudahan, kepastian, dan efisiensi waktu kepada para pengguna jasa transportasi. Perkembangan teknologi yang seperti itu tidak mungkin terelakkan lagi. Mereka yang resisten terhadap perkembangan teknologi akan ketinggalan. Hanya mereka yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi yang akan menang dalam persaingan. DIY dikenal sebagai daerah tujuan pendidikan, pariwisata, dan budaya. Juga memiliki UGM, universitas yang terkemuka di negeri ini. Tentu saja akan menjadi tertawaan dunia bila operasional angkutan online dilarang di Pemprov DIY.

Ada dua jenis moda transportasi umum yang dalam pencarian penumpangnya dengan menggunakan aplikasi teknologi, yaitu yang menggunakan roda empat – yang oleh publik disebut taxi online- dan menggunakan sepeda motor yang umum mengenalnya Gojek, Grab, dan Uber. Keduanya itu lebih tepat disebut angkutan ilegal karena tidak diatur dalam UU LLAJ maupun peraturan turunannya. Yang disebut ‘taxi online’ itu tidak ubahnya taxi gelap, yang membedakannya adalah cara mencari penumpang dengan menggunakan aplikasi teknologi. Maka dikhotominya yang tepat bukan ‘taxi konvensional’ versus ‘taxi online’, melainkan taxi legal versus taxi ilegal.

Pilihan masyarakat lebih ke taxi ilegal karena banyak kemudahan: mudah diakses, dari mana saja, tarif sudah pasti diketahui sebelum berangkat dan lebih murah, serta bisa memprediksi kondisi jalan karena memakai Global Position System (GPS), serta tidak dibatasi jarak. Pada taxi legal, aksesnya justru susah. Pengalaman sejumlah kawan, sering batal mendapatkan taxi legal karena selalu dikatakan sedang kosong. Jumlah tarif yang harus dibayar pada saat naik taxi legal juga baru ketahuan setelah sampai tujuan. Bagi wisatawan yang uangnya cekak ini merepotkan. Besar kecilnya tarif amat tergantung pada kondisi jalan (macet/tidak).

Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan di lapangan. PM No. 32/2016 tersebut mengakomodasi kehadiran taxi ilegal agar menjadi legal seperti dipersyaratkan pasal 22, 23, dan 41. Sayang, PM yang harusnya sudah diimplementasikan per Oktober 2016 lalu sekarang justru sedang direvisi. Jika PM dilaksanakan, maka Pemprov DIY tidak perlu melarang beroperasinya taxi ilegal, tapi mengaturnya. Sebaliknya taxi legal pun perlu berbenah diri agar dapat memberikan pelayanan yang apple to apple dengan taxi ilegal yang dalam revisi PM No 32/2016 disebut Angkutan Sewa Khusus.

Sedangkan ojek sepeda motor baik yang mangkal atau ojek pangkalan (Opang) maupun yang menggunakan aplikasi teknologi , seperti Gojek, Grab, dan Uber, dilihat dari regulasinya sama-sama ilegal. Karena tidak termasuk dalam moda angkutan umum seperti dipersyaratkan pasal 141 UU LLAJ, yaitu memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Karena sama-sama ilegal, jika Gojek, Grab, dan Uber dilarang, Opang semestinya juga dilarang. Jika Opang dipertahankan, maka ojek dengan menggunakan aplikasi teknologi juga harus dipertahankan. Itu baru fair.

Melarang angkutan taxi ilegal dan ojek online bukanlah solusi. Mengikuti kondisi transportasi umum di DIY sebagai daerah tujuan wisata, pendidikan, dan kebudayaan, jauh dari memadai. Sementara TransJogja, masih jauh dari efisien.

Oleh : Darmaningyas. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *