Melarang Transportasi Online Tanpa Solusi?


BEBERAPA hari terakhir, wacana pelarangan transportasi online oleh pemerintah DIY semakin hangat diperbincangkan. Sebagian masyarakat khawatir apabila peraturan tersebut benar-benar diimplementasikan. Banyak di antaranya sudah telanjur bergantung pada transportasi online yang dianggap praktis, mudah, fleksibel, dan terjangkau bagi semua kalangan.

Bagaimanapun tak dapat dipungkiri, tingginya mobilitas telah menjadi bagian tuntutan zaman yang serba terkoneksi. Sehingga logis, apabila efisiensi biaya dan waktu menjadi dua hal yang kerap dipertimbangkan dalam memilih moda transportasi. Namun pemerintah sepertinya belum serius merespons. Buktinya sampai saat ini belum ada satu pun moda angkutan umum yang efisien. Sudah begitu, masih diliputi sejumlah keluhan seperti: waktu tunggu dan waktu tempuh yang terlampau panjang.

Angkutan Konvensional

Bagaimana dengan angkutan konvensional lainnya? Angkutan jenis ini seringkali tidak pasti, baik dari segi waktu, frekuensi ketersediaannya, pun harganya tak jarang cukup menguras kocek. Pelayanannya pun masih perlu banyak dikoreksi.

Sekarang coba bandingkan dengan transportasi online. Bagi yang sudah berlangganan, pastinya tahu bahwa transportasi online memiliki kelebihan dari segi waktu dan biaya. Selain itu, moda transportasi online juga memiliki paradigma costumer first. Sementara, model pelayanannya ‘menjemput bola’ bukan ‘menunggu bola’. Sudah begitu, ada keterjaminan mutu pelayanan karena diawasi langsung oleh pelanggan melalui ratting achievment setelah transaksi.

Perihal keamanan bagi para pelanggan sudah pasti terjamin, lantaran pelanggan dapat mengetahui identitas driver, dan driver juga terpantau oleh radar server. Begitu juga sebaliknya, setiap pelanggan terdeteksi dengan baik oleh sistem. Sehingga risiko ketidakamanannya relatif kecil. Hal itulah yang kemudian membedakan dari moda transportasi lainnya, yang cenderung menempatkan consumer dalam posisi nomor dua (asimetris). Jangankan quallity control, segala sesuatu yang merugikan konsumer sekalipun sulit diadukan. Apabila diadukan pun tidak ada tindak lanjut yang berarti.

Mengurangi Kecemburuan?

Jika alasannya hanya untuk mengurangi kecemburuan, tentu peraturan ini merupakan langkah mundur dan tidak solutif. Karena semestinya inovasi bukan untuk dihambat.

Memang harus diakui bahwa beralihnya masyarakat untuk menggunakan moda transportasi online telah menyebabkan pelaku jasa angkutan konvensional mengalami kesulitan mencari pelanggan. Namun demikian, bukan berarti pemerintah melarang transportasi online beroperasi begitu saja. Pasalnya pengendara transportasi online ini kenyataannya tak ada satu pun yang menyerobot penumpang. Penumpangnya sendiri yang memilih menggunakan kendaraan online. Jadi ini soal preferensi, lantas mengapa harus angkutan online-nya yang dilarang-larang?

Bagaimanapun kita tidak boleh menutup mata bahwa keberadaan transportasi online ini juga berdampak positif bagi berkembangnya usaha produktif. Dalam jasa pesan antar makanan misalnya, salah satu perusahaan moda transportasi online ini juga menggandeng berbagai usaha makanan sebagai mitra. Mulai dari restauran mewah sampai warung makan skala kecil sekalipun. Sehingga dapat dibayangkan bukan, seberapa besar efek domino yang mungkin timbul jika peraturan pelarangan transportasi online diterapkan?

Sebagai pengayom ‘seluruh’ lapisan masyarakat tanpa ‘terkecuali’, semestinya cara pandang yang dibangun pemerintah dalam menyikapi persoalan ini lebih kooperatif, bijaksana dan memiliki nalar pertimbangan yang lebih matang. Bukan dengan cara mendiskriminasi lalu merugikan pihak lain. Melainkan adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Baik itu untuk pelaku usaha jasa transportasi online, maupun konvensional atas haknya mencari rezeki. Pun bagi konsumen atas preferensinya mengenai efektivitas, dan efisiensi waktu-biaya.

Mengusulkan Opsi

Oleh karena itu, saya mengusulkan opsi. Pertama, agar pemerintah mendorong, atau memfasilitasi transportasi konvensional untuk dapat turut bergabung ke dalam sistem online. Kedua, disamping fasilitasi, mungkin juga dapat dilakukan public-privat patnership yang memungkinkan pemerintah memiliki sebagian dari saham transportasi online. Sehingga pemerintah dapat turut andil dalam mengatur regulasi yang win-win solution.

Atau terakhir, pemerintah turut bersaing menjadi provider dalam angkutan online yang berbasis BUMD dan menyerap sebanyak-banyaknya para driver angkutan konvensional. Tidak lupa, dalam operasionalisasinya diengkapi fitur yang lebih hebat. Misalnya jaminan sosial bagi para driver dan asuransi kecelakaan pelanggan. Lebih menarik dan solutif bukan?

Oleh : Tauchid Komara Yuda. Peneliti tamu bidang kebijakan publik di Forum Bulaksumur Institute (Forbi).


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *