Melawan Freeport

SEBAGAI masyarakat awam terkadang sangat aneh ketika negara disejajarkan dengan badan hukum buatan negara. Seperti PT Freeport saat ini terhadap pemerintah Indonesia diprediksi akan memenangkan perkaranya dalam mempertahankan hak-haknya. Situasi ini tidak lain karena, baik hukum internasional maupun hukum nasional selalu dirumuskan secara ideal (das sollen). Dan kurang diperhitungkan terkait dengan penerapannya di lapangan. Sehingga negara Indonesia menjadi anomali ketika PT Freeport tidak terkalahkan.

Mengapa negara RI bisa dikalahkan PT Freeport sebagai badan hukum yang dibuat negara? Menjawab hal tersebut tidak cukup mudah. Bukan sekadar persoalan telah mengalami pergeseran pemahaman hukum yang semakin nonlinier antara bidang publik dan privat. Tetapi, juga karena kedaulatan negara yang semakin relatif. Negara yang dulu berkuasa absolut, saat ini dibatasi oleh aktor-aktor nonnegara. Sebagaimana halnya subjek hukum Perseroan Terbatas. Holding Company menjadi subjek hukum internasional. Multinational corporation, Oxxon Mobile Total Company, termasuk PT Freeport sejajar statusnya dengan negara-negara berdaulat.

Apa yang diklaim sebagai ilmu hukum nonlinier tersebut, karena sumber daya alam, gas, tambang merupakan objek hukum keperdataan. Sebagai benda yang bebas dikuasai negara dan warga negaranya. Tetapi ketika SDA tersebut dikuasai holding company khususnya berasal dari negara adikuasa, maka PT tersebut berubah statusnya menjadi perusahaan raksasa (korporatokrasi) yang dapat mengancam negara. Dalam hukum perjanjian internasional dibedakan antara perjanjian antarnegara diatur dalam konvensi hukum internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) dan dan konvensi internasional 1986 untuk perjanjian internasional bagi organisasi-organisasi internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986). Tetapi esensi perjanjiannya sama.

Korporatokrasi dapat mengancam kedaulatan negara tersebut karena didukung organisasi internasional, kekuatan media, kekuatan militer, dan kekuatan uang itu sendiri. Tidak mengherankan jika PT Freeport ditakuti Pemerintah Indonesia. Pemilik saham terbanyak adalah AS juga tidak mampu melawan kehendak politik PT Freeport. Sehingga kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport memiliki kedudukan yang sama.

Membaca situasi kegentingan hubungan Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport terbetik pemikiran bukan sekadar persoalan hukum ekonomi internasional semata. Melainkan lebih pada aspek ekonomi internasional masuk pada wilayah hukum publik internasional. Transaksi terkait dengan barang dan jasa serta alih teknologi antarnegara kecil dan besar wajib mematuhi ketentuan hukum internasional. Misalnya, General Agreement of Trade and Trader (GATT), lembaga moneter internasional (IMF), organisasi perdagangan internasional (WTO), dan Bank Rekonstruksi Pembangunan Internasional (IBRD).

Karena itu, sejak pendirian dan pengoperasian tambang emas di Papua tahun 1967, sebagian tunduk pada hukum Indonesia, khusus terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas. Namun, karena pemilkan saham dari PT Freeport tersebut dari Amerika Serikat maka ketika terjadi perselisihan yang dipakai hukum perdagangan internasional. Dipastikan keuntungan bagi PT Freeport lebih banyak daripada yang diberikan pada Indonesia.

Bagi Indonesia tidak mudah mengelak dari tuntutan PT Freeport yang dipastikan menang. Tetapi, tersisa peluang untuk melakukan lobi dan negosiasi melalui pendekatan nonhukum. Pemerintah Indonesia sulit menolak tuntutan PT Freeport yang kasus ini akan ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Sebab Pemerintah Indonesia telah terikat satu klausul ‘apabila perselisihan terjadi maka penyelesaian dilakukan di Pengadilan Arbitrase Internasional’.

Bilamana Kementerian Politik Hukum dan HAM, Luhut merasa sangat khawatir, sangat dipahami. Sebab selain sudah dapat diprediksi PT Freeport akan menang juga gelombang pemecatan pekerja Indonesia akan terjadi begitu besar. Kepentingan ekonomi nasional akan sangat terganggu.

Dalam pemikiran hukum kreatif dan inovatif yaitu out of the box dapat digunakan. Presiden Jokowi seyogianya mengambil peran melalui jalur lobi dan negosiasi dilakukan ahli kredibel. Keberhasilan dalam melakukan pendekatan politik sangat tergantung pada dua syarat. Yakinkanlah PT Freeport bahwa ancaman intervensi RRC ke PT Freeport dijamin penuh. Pemerintah Tiongkok juga tidak ada niat memperkeruh situasi ini.

Oleh : Prof Dr Jawahir Thontowi. Guru Besar Fakultas Hukum UII dan Direktur Centre of Study for Indonesian Leadership Jakarta.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *