Penyakit Bangsa

SIDANG Tipikor kasus e-KTP semakin seru. Kasus-kasus korupsi lain susul-menyusul. Korupsi sebagai extra ordinary crime tidak mengenal jeda, istirahat, apalagi berhenti. Birokrat, pebisnis, dan politisi semakin rakus terhadap  harta dan kekuasaan. Mereka dari waktu ke waktu semakin mempertontonkan kenekatan dan kepiawaiannya mengorupsi uang rakyat. Walaupun rakyat tak henti-hentinya protes atas perilaku korup, tetapi protes-protes tersebut seakan angin lalu. Bak  teriak di padang pasir, tak pernah digubris, dan tidak berpengaruh signifikan.

Berbagai cara pencegahan maupun penindakan, sedang dan telah dilakukan oleh aparat berwenang. Benar, ada koruptor e-KTP kelas kakap maupun kelas teri ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan, namun diisyaratkan ada korupsi lebih besar, dan segera diungkap ke publik. Keberanian KPK patut diapresiasi. Keberhasilan KPK, tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat dan lembaga-lembaga lain. Sinergitas dalam pemberantasan korupsi, senantiasa diperlukan.

Kajian akademik menunjukkan bahwa korupsi sebagai ‘penyakit bangsa’, banyak disebabkan faktor kejiwaan si koruptor. Pada jiwa yang sakit, perilaku korup dipandang biasa, wajar, dan rasional. Seolah tidak ada jalan lain untuk menggapai gemerlapan kehidupan duniawi, kecuali dengan cara korupsi. Jiwa yang sakit tak pernah berpikir tentang nasib bangsa yang dirundung kehancuran. Sebagai akibatnya, di sana-sini keadilan sosial terkoyak, sulit digapai masyarakat marginal. Kesenjangan antara kekayaan koruptor dan kemiskinan para buruh, nelayan, petani, dan rakyat jelata semakin melebar.

Cerita tentang  ‘penyakit bangsa’ itu, kini telah hadir di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang privat, termasuk di gardu-gardu ronda. Di sana, ada keresahan dan kegelisahan, anomali sosial, distrust terhadap penguasa. Penguasa dipandang tidak amanah atas jabatannya. Ucapan penguasa dilihatnya sebagai kebohongan. Distrust mewarnai setiap interaksi dan komunikasi vertikal. Rakyat butuh pemimpin, pengayom, tetapi yang hadir justru penguasa korup.

Sebagai ‘penyakit bangsa’ yang kian merebak di negeri ini, cukup menjadi indikator pembenar ramalan WHO bahwa pada tahun 2020 sakit mental yang menghinggapi penduduk bumi ini akan meningkat tajam, baik kuantitas maupun kualitasnya. Mudah-mudahan, kita tetap tergolong komponen bangsa yang sehat, baik fisik, mental, maupun sosial. Kita bukan bagian dari komunitas koruptor, melainkan pribadi-pribadi pejuang pemberantas korupsi.

Dalam rangka berkontribusi pemberantasan korupsi, kiranya perlu setiap pribadi menjaga secara maksimal potensi-potensi positif yang dimilikinya. Selanjutnya potensi-potensi positif tersebut, pada ranah kebangsaan, disinergikan sebagai potensi kolektif, sehingga dari padanya muncul kekuatan lebih besar dan dahsyat. Pemberantasan korupsi secara bersinergi, dilandasi kesungguhan dan keikhlasan, dipastikan melahirkan kekuatan ukhuwah kebangsaan, sekaligus sebagai bangsa beradab. Kita padukan secara konkret sinergitas pemikiran, sikap, dan tindakan bijak, kreatif, dan progresif dalam pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang ego institusional, bertumpu pada KPK saja, sudah saatnya didekonstruksi menjadi metode sinergis-holistik. Keampuhan metode ini tak perlu diragukan. Allah SWT telah menjamin bahwa pada bangsa yang gemar bersinergi dalam berbuat kebajikan dan mencegah kemunkaran, akan dijauhkan dari segala musibah, dan setiap langkah-langkahnya dirahmatiNya. Sehingga sampai pada keberkahan kehidupan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Patut diingat bahwa konsep keadilan sosial telah menjadi pemikiran filosofis Bung Karno sejak tahun 1945. “Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de l’homme par l’homme.

Keadilan sosial sebagai buah refleksi kebangsaan, diinspirasi zaman kegelapan bangsa, berupa penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Zaman kegelapan tersebut tidak boleh terulang lagi. Bahkan harus diupayakan berubah menjadi zaman keemasan, zaman gilang-gemilang.

Keadilan sosial tidak bisa terlepas dari usaha mempersatukan bangsa, lintas suku, agama, ras, bahasa, dan kebudayaan. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong! Sinergitas pemberantasan korupsi  (penyakit bangsa) tidak lain merupakan aktualisasi gotong-royong demi terwujudnya keadilan sosial tersebut.

Oleh : Prof Dr Sudjito SH MSi. Guru Besar Ilmu Hukum UGM, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *