Raja Salman dan Penyelesaian Masalah TKI

DI TENGAH kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia, yang perlu diperhatikan terutama adalah kesepakatan kerja sama di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Saudi Arabia, termasuk permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI). Apalagi, sejak beberapa tahun belakangan masalah TKI mengalami pasang surut kebijakan menyangkut moratorium program yang telah meningkatkan devisa negara yang konon mencapai Rp 144 triliun pertahun. Mengingat tersendatnya pelaksanaan program TKI khususnya ke Arab Saudi secara legal selama ini, telah memicu keberangkatan para pencari kerja secara ilegal.

Benarkah kedatangan Raja Salman membawa ëanginí segar bagi kerja sama perekonomian, pendidikan, termasuk pengiriman TKI yang diharapkan akan lebih baik pengaturannya? Baik menyangkut penggajian, perlindungan atau jaminan keselamatannya selama bekerja hingga kepulangannya ke tanah air. Kenyataannya, penghentian program TKI ke negara-negara Timur Tengah termasuk ke Arab Saudi tidak mengurangi keinginan para pencari kerja untuk menempuh jalur ilegal.

Visa Wisata

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja tahun lalu menegaskan kembali adanya moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke-21 negara Timur Tengah. Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sehubungan dengan eksekusi mati terhadap dua TKI Indonesia di Arab Saudi, Siti Zainab dan Karni Tarsim, pada bulan April 2015 tahun, hampir dua tahun yang lalu.

Namun organisasi ëMigrant Careí, sebagaimana diberitakan Thomson Reuters Foundation mencatat bahwa pada bulan Maret 2015 dan Mei 2016, ternyata masih ada ratusan pencari kerja terutama perempuan yang berangkat ke Timur Tengah. Beberapa media elektronik lain juga menyebutkan bahwa mereka berangkat ke berbagai negara di Timur Tengah dengan menggunakan visa wisata. Jika benar adanya, artinya kebijakan moratorium tidak efektif untuk menyurutkan niat para pencari kerja.

Hemat penulis, daripada terjadi banyak pelanggaran yang dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar dikarenakan tidak adanya perlindungan, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja seyogyanya mendukung niat para pekerja yang kebanyakan berpendidikan rendah itu, dengan mencabut kebijakan moratorium TKI tersebut. Tentu saja hal tersebut mestinya dibarengi dengan upaya menjalin kesepakatan terkait dengan kepentingan tersebut secara Government to Government, (G to G). Yaitu menyangkut penggajian terstandar, kesehatan, keselamatan juga perlindungan hukum selama bekerja. Bukankah TKI-TKW sudah menunjukkan bukti ikut membangun negara dengan keringat bahkan darah mereka? Hasil kerja mereka berupa remitansi telah menyumbang devisa ratusan triliun pertahun.

Berpendidikan Rendah

Kehadiran Raja Salman, serta gagasan DPR RI sudah seharusnya disikapi secara cerdas. Program TKI sebenarnya sudah dipikirkan pemimpin negeri ini dalam rangka memecahkan permasalahan pengangguran. Sementara itu, hanya Timur Tengah yang mau menerima tenaga kerja berpendidikan rendah, selain Singapura dan Malaysia. Moratorium TKI bukan penyelesaian masalah, justru dapat memicu permasalahan yang lebih kompleks, yaitu semakin meningkatnya angka pengangguran yang dampaknya dapat meningkatkan angka kriminalitas. Jika kebijakan moratorium disebabkan karena adanya pelecehan dan kekerasan, apakah bekerja di dalam negeri juga menjamin para pekerja di sektor domestik terhindar dari masalah yang sama? Selama di dalam negeri belum tersedia lapangan pekerjaan secara mencukupi, permasalahan TKI ilegal pasti akan terus terjadi.

Jadi, gagasan DPR RI untuk menjalin kesepakatan menyangkut program pengiriman TKI dengan Raja Salman hemat saya, perlu didukung dan diupayakan lebih serius. Sebelum nasib rakyat terutama kelompok marginal di negeri ini semakin terpuruk yang dikhawatirkan dapat memicu mereka menempuh pekerjaan yang lebih berisiko, misalnya menjadi kurir narkoba atau seperti Aisyah yang ëtergodaí uang 100 US Dolar namun mempertaruhkan nyawa.

Permasalahan TKI dapat diatur melalui kesepakatan tertulis antarnegara penyedia dan pengguna pekerja yang bersangkutan (G to G), dengan berpijak pada aturan kerja atau hukum perburuhan (labour law). Terutama yang menjamin hak hukum dan sosial pekerja melalui kontrak kerja sebagaimana telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Oleh : Dr Hermayawati MPd.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *