Rawat (Kembali) Kebhinnekaan

KONTESTASI pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih Gubernur DKI Jakarta telah selesai. Bersyukur proses elektoral berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Harus diakui, Pilkada DKI Jakarta telah menguras energi yang begitu luar biasa. Kontestasi politik ini pada kenyataannya tidak hanya milik warga Jakarta, akan tetapi juga menjadi milik seluruh warga Indonesia. Ini sangat terlihat jelas dengan berbagai respons dan perhatian yang diberikan publik secara umum, utamanya di media sosial.

Warga Jakarta berdasarkan hasil hitungan cepat beberapa lembaga survei dipastikan akan memiliki gubernur dan wakil gubernur baru yakni Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno. Meskipun demikian publik tetap harus menunggu dan menghormati keputusan final perhitungan suara yang nantinya akan diumumkan oleh KPUD DKI Jakarta. Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus mengedepankan sikap ksatria, legawa, dan menunjukkan sikap positif untuk membangun rekonsiliasi bersama atas kegaduhan yang terjadi selama kampanye pilkada berlangsung. Bagaimanapun juga, pilkada adalah pesta politik rakyat yang harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparan karena disitulah kualitas demokrasi ditunjukkan.

Rekonsiliasi

Cukup melegakan sekiranya melihat para pasangan calon yang bertarung menunjukkan keinginan untuk membangun rekonsiliasi atas nama kepentingan umum, kelegawaan inilah yang patut diapresiasi mengingat tensi pertarungan selama pilkada sangat panas. Seringkali terjadi gesekan antarpendukung masing-masing paslon. Pun, pada konteks ini pemahaman atas rekonsiliasi diharapkan tidak hanya berhenti pada elite politik yang bertarung, akan tetapi, publik juga harus kembali mengikat tali persatuan yang selama ini sempat terkoyak. Tidak menjadi persoalan ketika dalam arena pertarungan masing-masing pihak menunjukkan komitmennya untuk memenangkan calon yang didukung. Namun demikian ketika pertarungan sudah berakhir sudah sepantasnya untuk kembali merajut visi bersama untuk kemajuan Jakarta.

Satu pesan rekonsiliasi yang perlu dipegang semua pihak adalah mengembalikan rasa persatuan dengan merawat kebhinnekaan serta mempererat rasa toleransi. Sudahi labelisasi maupun sentimen sosial yang bernuansa SARA yang acapkali terlontar dan menyudutkan salah satu pihak. Tugas merawat kebhinnekaan merupakan tugas kita sebagai bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab para elite politik. Amanah ini juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan berpegang teguh pada keduanya niscaya akan mendorong kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan.

Kontraproduktif

Prosesi elektoral Pilkada DKI Jakarta pada satu sisi menjadi gambaran atas kedewasaan politik publik yang tentunya masih perlu untuk diperbaiki agar ke depan lebih mampu menghadirkan iklim elektoral yang lebih humanis, jujur, nir black campaign, dan beradab. Jangan sampai kedewasaan kita untuk berdemokrasi diciderai oleh kampanye-kampanye yang sangat kontraproduktif dengan memprodukasi isu-isu yang berbau SARA dan labelisasi atas kelompok tertentu. Negara ini adalah negara Pancasila, negara yang sangat menjunjung tinggi kebhinnekaan. Dimana setiap kelompok masyarakat memiliki tempat yang sama untuk berserikat, berorganisasi, dan berkumpul, pun dijamin secara hukum untuk menyampaikan pendapat.

Keriuhan pesta demokrasi tentunya akan terus terjadi selama perhelatan elektoral tersebut menjadi pesta politik rakyat. Dan tentunya hal yang demikian bukanlah sesuatu yang perlu ditabukan. Point penting yang perlu segera dibenahi adalah menghadirkan iklim demokrasi atau elektoral yang mengedepankan pemahaman politik yang baik dan benar. Karena dengannya akan lahir preferensi politik publik yang rasional dengan melihat pada visi-misi serta program yang ditawarkan. Disamping itu, publik juga akan semakin cerdas dalam memberikan penilaian. Karena bicara politik tidak an sich bicara soal program namun juga berkaitan dan moralitas politik yang dibangun nantinya. Keduanya akan menghadirkan bangunan demokrasi yang lebih beradab dan merangkul semua perbedaan. Karena begitulah prinsip rekonsiliasi. Bukan menyamakan kepentingan, tapi mampu mengakomodir kepentingan yang berbeda demi kemajuan bersama.

Oleh : Agung SS Widodo MA. Penulis adalah Tenaga Ahli DPRD Kab Sleman dan Pengamat Sosial Politik PSP UGM.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *