Reshuffle Dan Pergantian Panglima TNI Pergerakan Isu Versus Kebutuhan Politik


Telegrafi – Pemerintahan Jokowi-JK memasuki tahun ke 4 ada beberapa kebutuhan diantaranya untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. Tetapi untuk melaksanakan hal ini tidak terlalu mudah karena ada agenda-agenda politik sepanjang Tahun 2018 Pemilu Legislatif dan Tahun 2019 Pilpres akan menjadi tahun politik. Jadi kebutuhan politik untuk melakukan reshuffle kabinet saya kira memang ada, untuk menjadikan seluruh anggota kabinet berada dalam kendali Presiden Jokowi.

Kalau kita lihat dalam perkembangan dalam beberapa bulan dan beberapa tahun terakhir memang ada kebutuhan untuk mereshuffle kabinet, karena ada yang tidak sejalan misalnya mereka yang mendapat topangan atau mewakili kelompok PAN diluar tidak terlalu cocok dengan Pak Jokowi dan lebih dekat kepada kelompok-kelompok Partai Gerindra.

Kita tahu ada beberapa orang PAN di dalam kabinet dan ada peristiwa-peristiwa di luar yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk akomodasi politik, misalnya bagaimana terkait Pak Jokowi harus bisa mendekati Partai Demokrat atau bagaimana untuk tetap bisa mempertahankan Partai Golkar, karena selain PAN kita juga tahu bahwa Khofifah Indar Parawansa akan menjadi salah satu calon di Pilkada Jawa Timur dan dalam kapasitas itu kemudian pasti ada kekosongan posisi.

Sedangkan di lain pihak kita juga tahu teman Pak Jokowi yang menjadi Gubernur Jakarta, wakil Gubernur Pak Jokowi sebelumnya itu perlu juga diakomodasi . Jadi ada kebutuhan-kebutuhan untuk political Manuvering. Jadi jangan lupa bahwa reshuffle kabinet sudah berlangsung dua kali selama pemerintahan Pak Jokowi, sesungguhnya pertimbangan-pertimbangan utamanya lebih berdasarkan pada konsolidasi politik manuvering dan sama sekali tidak ada pertimbangan misalnya menteri A diganti atau dipindah ke posisi lain karena kinerjanya tidak bagus itu sama sekali tidak ada. Jadi tuntutannya lebih kepada tuntutan politik. Sekali lagi memasuki tahun politik memang ada kebutuhan untuk konsolidasi pemerintahan yang lebih baik dan reshuffle kabibet juga merupakan salah satu cara untuk itu.

Pergantian Panglima TNI

Nah menyangkut pergantian Panglima TNI itu pasti, karena menyangkut persoalan waktu karena Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dalam bulan Maret tahun 2018. Selain karena kebutuhan usia juga ada kebutuhan politik juga mengingat Pak Gatot Nurmantyo telah melakukan manuver politik dalam beberapa bulan dan beberapa tahun belakangan ini. Pak Gatot tidak terlalu menunjukkan kegegap gempitaan dalam konsolidasi untuk bisa memiliki bargaining power dalam kontestasi calon Presiden maupun calon Wakil Presiden,

Pak Gatot saya kira juga tidak cukup mendapatkan simpati, seperti contoh dalam kasus pembelian senjata maupun yang lain-lain itupun mendapatkan juga penolakan tetapi saya kira tidak cukup mendapatkan dukungan yang koheren termasuk dari Partai Demokrat maupun Partai Gerindra, sehingga posisi Pak Gatot sebenarnya juga tidak sekuat yang diduga.

Tetapi sekali lagi terkait dengan kebutuhan pergantian Panglima TNI, saya kira memang ada pertanyaannya yang sering diajukan sebenarnya mau dilakukan sekarang atau menunggu sampai bulan Maret Tahun 2018? Itu yang lebih penting, kalau pergantian Panglima TNI pasti terjadi.

Kalau melihat pada beberapa kecenderungan yang sudah terjadi yang terakhir Pak Gatot menggantikan Pak Moeldoko yang juga berasal dari TNI AD. Sedangkan ketentuan yang ada dalam pasal 13 UU No.3 Tahun 2004, sebenarnya membuka ruang untuk terjadinya pergantian Panglima TNI secara bergilir. Kalau dilihat dari segi itu maupun tradisi-tradisi yang sudah berlangsung sejak tahun 2002, maka sebenarnya yang akan menjadi kandidat yang paling kuat berasal dari TNI Angkatan Udara. Itu baru perhitungan-perhitungan yang bersifat normatif, belum kebutuhan lain juga harus diperhitungkan, misalnya adalah bagaimana kemudian pergantian Panglima TNI siapapun yang akan menggantikan Pak Gatot akan betul-betul sesuai dengan transformasi TNI untuk jangka panjang dan penyesuaian organisasi.

Tetapi sekali lagi karena memasuki tahun politik maka kemudian perhitungan politik itu menjadi penting. Jadi apakah kemudian yang ditunjukkan berasal dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut atau TNI Angkatan Darat, dari persfektif Pak Jokowi yang paling penting ini adalah siapa yang kira-kira dapat menyatukan TNI untuk menghadapi pemilu legislatif maupun Pilpres Tahun 2019. Artinya yang bisa menjaga netralitas TNI misalnya yang kira-kira tidak banyak mempunyai persoalan dalam konsolidasi internal TNI.

Karena konsolidasi internal TNI kalau misalnya Panglimanya tidak mendapatkan dukungan yang baik dari bawah itu juga seorang Panglima TNI akan sulit. Jangan lupa bahwa pada tahun 2018 akan ada 171 Pilkada dan itu terjadi di sebagian vesar wilayah Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah dimana beberapa orang pimpinan TNI pada level Kodam misalnya adalah orang-orang yang ditunjuk kemarin oleh Pak Gatot Nurmantyo. Ini kira-kira masih menjadi satu persoalan pengangkatan Panglima TNI yang baru untuk menggantikan Pak Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat atau pada bulan Maret Tahun 2018, itu tidak bisa seluruhnya didasarkan semata-mata pada keakurasian kebutuhan organisatoris TNI saja, tetapi juga pada kebutuhan politik.

Oleh : Dr. Kusnanto Anggoro, Pengamat Militer dan Dosen Universitas Pertahanan Nasional


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *