Salah Paham Tentang Surat Suara Tak Sah

pilkada-dki

JUMLAH surat suara tak sah dalam Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta yang mencapai 14.355 terbukti (sengaja) disalahpahami banyak orang karena alasan masing-masing. Ada empat aspek pemahaman yang perlu disoroti. Tulisan ini merupakan catatan khususnya untuk tulisan Agus Triyatno (KR, 6/3).

Pertama, orang kaget melihat ‘penyimpangan’ atau hal yang dianggap tidak biasa terjadi. Selama ini surat suara tak sah itu jumlahnya dianggap relatif sangat kecil dibanding kehadiran di TPS (=VTO, voters turn out). Anggapan itu terbukti tidak benar. Tabel berikut memperlihatkan betapa di DIY saja surat suara yang dinyatakan tidak sah itu bervariasi jumlahnya. Jika dibandingkan dengan VTO, Kabupaten Sleman pernah membukukan surat suara tidak sah itu sebesar 6,8% atau 37.589 lembar. Jumlah itu lebih besar daripada yang sekarang ini di Kota Yogya, baik dari persentase maupun nominalnya.

Aspek kedua, soal kesalahan pada saat penghitungan suara di TPS, sehingga sempat terjadi surat suara sah dianggap tak sah. Di Kota Yogya, pencermatan sudah dilakukan semua pihak, baik petugas penyelenggara, saksi dari semua paslon, pengawas, pemantau dan masyarakat setempat. Di 794 TPS itu tidak satu pun tercatat adanya masalah serius, sehingga layak orang bercuriga terhadap kemungkinan rekayasa. Isu rekayasa baru muncul setelah diketahui gambaran hampir utuh perolehan suara berdasar rekapitulasi dari formulir C1 yang diunggah ke sistem aplikasi KPU. Siapa pun paslon yang merasa kalah dapat diduga akan mempersoalkan proses di TPS, entah Paslon 1 ataupun Paslon 2.

‘Protest Voters’

Ketiga, adanya protes diam-diam di TPS. Di kota seperti Yogya para pemilih niscaya memiliki kecerdasan politik yang relatif memadai. Mereka paham bahwa jika orang tidak hadir di TPS, itu tidak ada efeknya bagi hasil pilkada : siapa pun pasti akan terpilih menjadi kepala daerah. Namun jika mereka hadir di TPS, mereka masih berkemungkinan untuk memberi makna dengan melakukan protest voters. Yakni ‘memberikan suara’ dengan menyalahi syarat sahnya.

Aspek ini menjelaskan relatif tingginya VTO di Kota Yogya yang mencapai 71%. Perkembangan akal-budilah yang menyebabkan terjadinya hal itu, sehingga protest voters itu sedikit banyak bersifat universal. Itulah sebabnya di negara-negara lain juga terjadi hal demikian. Seperti (2014) membuktikan hal tersebut untuk Spanyol dan Italia, di wilayah dengan status ekonomi sosial yang relatif tinggi seperti Yogyakarta. Apalagi dalam kondisi para paslon semua petahana, kemungkinan untuk itu niscaya bertambah. Mengingat kesamaan calon yang ibaratnya menyandingkan ‘apel dengan apel’. Handicap demikian akan hilang jika yang disandingkan adalah ‘apel dengan jeruk’.

Keempat, penghargaan terhadap hak memilih untuk tidak memilih. Masih terkait dengan aspek sebelumnya. Kita seyogyanya menghargai hak pilih itu dalam perspektif yang lebih bijak. Ke-14 ribu suara lebih di Yogyakarta itu hendaknya diperlakukan dengan permakluman seperti 37 ribu suara di Sleman dan 28 ribu suara di Bantul pada 2015 lalu. Spektrum pilihan yang lebih luas óyakni memilih A, memilih B, dan tidak memilih keduanyaó memperlihatkan pola pikir out of the box yang sangat berdaya.

Dengan dikurangi kemungkinan kesalahan teknis dalam memilih, kita selayaknya menghargai pilihan untuk tidak memilih itu sebagai bentuk pengayaan bagi pematangan demokrasi kita. Dan tidak menganggapnya sebagai penyakit.

Oleh : Farid B Siswantoro. Komisioner KPU

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *