Posts

MENCARI PEMIMPIN JAWA BARAT 2018

Berbicara tentang  problematika Propinsi Jawa Barat yang kompleks, kita seperti berjalan di labirin gelap. Semakin dicari akar masalah carut-marut daerahnya, kita seakan ditarik pada titik persoalan yang tak jelas ujung-pangkalnya. Padahal, sebagai propinsi yang berdekatan dengan pusat Pemerintahan RI, geliat Jawa Barat memberi implikasi penting bagi denyut kehidupan sosial-politik dan ekonomi nasional.

Tak kurang sesepuh Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Solihin GP pernah mengatakan, “Di mana ada pemerintahan yang benar-benar bersih disini? Di mana ada kekuasaan, langsung bisa disalahgunakan. Hampir di seluruh Jawa Barat juga sulit mencari pemimpin yang benar-benar bersih, itu jadi kendala utama berhasilnya pembangunan.” (dikutip dari koran ‘PR’)

Jawa Barat saat ini tumbuh melampaui daya dukungnya, terutama daerah yang berdekatan dengan Jakarta dan Bandung Raya. Urbanisasi yang cukup tinggi membawa implikasi pada ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan kota dengan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana. Akibatnya, timbul masalah-masalah perkotaan dengan kompleksitas yang tinggi. Di bidang sosial, kesenjangan antar golongan penduduk, ketidakberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan perannya telah menimbulkan disharmoni sosial, gangguan keamanan dan ketertiban umum, meningkatnya patologi sosial seperti gelandangan, narkoba dan kejahatan. Di bidang ekonomi, porsi APBD yang mencapai Rp 32,7 triliun, belum bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Penyerapan anggaran terakumulasi untuk belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Namun sedikit sekali mengalokasikan untuk belanja publik dan tata kelola lingkungan (green budget). Hal ini berimplikasi merosotnya kemampuan usaha-usaha ekonomi skala kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja dan menggerakan ekonomi kota. Timbul sektor informal yang tidak terkendali yang memberi beban pada pemerintah dalam penataan dan penertiban kota. Akumulasi masalah-masalah fisik kota yang kompleks, seperti penataan ruang yang tidak efektif, kemacetan lalu lintas dan transportasi yang buruk, banjir, perumahan kumuh dan bencana alam lainnya.

      Bertolak dari kompleksnya masalah dan meluasnya tuntutan demokrasi, perlu dilakukan reformasi pemerintahan dalam good governance, yaitu membangun pemerintahan propinsi yang efektif, efisien, transparan, responsive, bervisi strategis, partisipatif, dipercaya, bersikap adil, akuntabel, menjunjung penegakan hukum, dan memiliki birokrasi yang profesional. Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada 2018 merupakan momen tepat untuk menuju perubahan.

Secara konseptual, urgensi diterapkannya sistem Pilkada Langsung terkait erat dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik. Brian Smith (1985), mengatakan bahwa pemilihan secara langsung bagi para Kepala Daerah dan para anggota DPRD merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif, serta terbangun  political equality (persamaan hak politik) di tingkat lokal. Ini mengisyaratkan bahwa melalui pemilihan secara langsung, diharapkan para Kepala Daerah dan anggota DPRD akan memberikan loyalitasnya kepada masyarakat. Bila tidak, maka masyarakat (pemilih) akan mendaulat para “petinggi daerah” tersebut sebagai insan yang ingkar terhadap komitmen dan selanjutnya akan mendapat kredit poin negatif pada pemilihan berikutnya.

Menurut Arghiros (2001), ketika desentralisasi didudukkan sebagai alat (mean) dan demokratisasi di tingkat lokal diartikulasi sebagai tujuan (goal), maka sangat jelas bahwa pilkada langsung merupakan paket yang tak terpisahkan dari dua konsep tersebut. Melalui kebijakan desentralisasi, dapat dikurangi sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Melalui pilkada langsung, akan tercipta pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Namun demikian, relasi antara pilkada dengan terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis bukanlah bersifat langsung. Tetapi, merupakan relasi antara dua variabel yang bersifat tidak langsung. Masih terdapat sejumlah variabel penentu (determinant variables) lainnya yang dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya sistem pemerintahan daerah yang diidamkan tersebut.

Satu diantara variabel determinan yang dimaksud itu menurut Williams Case (2002), yang mengutip tulisan Ostrom (1991) dan Oyugi (2002) adalah democratic behaviour (perilaku demokrasi). Dua analis ini mengatakan bahwa, untuk dapat terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, tidak cukup hanya dengan menghadirkan dan membenahi democratic institutions (institusi demokrasi), tetapi harus disertai oleh kehadiran dari democratic behaviour. Inilah sesungguhnya roh dari demokrasi. Perilaku demokrasi harus eksis baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran masyarakat. Bila praktik demokrasi hanya sampai pada menghadirkan dan membenahi institusi demokrasi, maka tipe demokrasi seperti ini lebih bersifat procedural democracy (demokrasi prosedural), dan belum sampai pada substantive democracy (demokrasi substantif).

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, arti penting dari praktik pilkada secara langsung, Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan representasi figur yang dikehendaki sebagian besar masyarakat. Dukungan masyarakat ini penting sebab pembangunan daerah tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan dari masyarakat. Dalam kampanye pilkada setiap calon pemimpin daerah dituntut untuk menyusun Visi/Misi bagi pembangunan daerahnya. Langkah ini mengindikasikan bahwa setiap calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah harus memahami benar karakteristik dan potensi daerahnya sehingga kalau mereka terpilih maka kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran pembangunan diharapkan akan meningkat.

Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada karakteristik dan potensi daerah. Jika perencanaan tersebut diimplementasikan dengan benar maka potensi daerah akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Berbagai tantangan yang ada harus dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk keterkaitan dengan daerah lain baik dalam bentuk kerja sama maupun persaingan. Salah satu sasaran yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana meningkatkan daya saing daerah. Daya saing menjadi salah satu fokus dalam pembangunan sebab semakin dirasakan bahwa persaingan akan semakin ketat. Persaingan ini tidak harus diartikan dengan negara lain tetapi dalam konteks nasional persaingan dapat terjadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Akhir kata, kemajuan dan kemunduran sebuah pemerintahan ditentukan oleh pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola. Dalam berbagai kasus pergantian kepemimpinan, masalah ini sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan. Agar berjalan lebih baik maka diperlukan kompetensi kepemimpinan seperti kemampuan personal, keahlian interpesonal, fokus pada hasil, dan pemberdayaan dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Oleh : Budi Nofianto, Penggiat PANTURA INSTITUTE