Posts

Berdasarkan Rotasi KSAU Berpeluang Besar Sebagai Panglima TNI Yang Baru


Telegrafi – Presiden Jokowi harus melakukan konsolidasi internal dengan melakukan penataan kembali khususnya di sektor pertahanan. Saya concern terhadap dinamika sektor pertahanan yang merupakan isu yang paling krusial tentu tentang Panglima TNI. Saya berharap agar Presiden Jokowi bisa membangun langkah yang lebih segera untuk melakukan proses pergantian Panglima karena beberapa alasan. Pertama proses pergantian Panglima TNI itu membutuhkan persetujuan DPR.

Dengan mengajukan surat dari Presiden ke DPR itu butuh waktu kurang lebih 20 hari pembahasan di DPR. Oleh karena itu akhirnya kalau kemudian disetujui oleh DPR, kalau tidak disetujui oleh DPR maka Presiden harus mengajukan nama lagi, kurang lebih membutuhkan waktu sampai 2 bulan, sementara Panglima TNI akan pensiun pada Bulan Maret Tahun 2018. Nah ini akan jauh lebih tepat kalau Presiden melakukan proses pergantian Panglima TNI di bulan November Tahun 2017 ini atau pada bulan Desember 2017, sehingga nanti di awal akan ada proses transisi manejerial di dalam tubuh TNI yang lebih baik.

Yang kedua adalah Indonesia akan memasuki tahun politik, pertama akan ada kegiatan Pilkada di awal tahun 2018, kemudian proses Pemilu Presiden pada tahun 2019, sehingga TNI sebagai salah satu kekuatan pertahanan pasti akan membangun ruang koordinasi dengan Kepolisian, perlu konsolidasi sejak awal untuk menyikapi persoalan ini. Alasan ketiga adalah roda gerbong regenerasi di dalam tubuh TNI juga perlu dilakukan secara bergerak supaya gerbong organisasi TNI itu berjalan dengan baik.

Kita tahu bahwa Jenderal TNI Gatot Nurmantyo perwira angkatan tahun 1982 yang dari angkatan di awalnya sebagian besar di TNI dan di Polri sudah pensiun. Karena itu sementara ada perwira-perwira menengah di TNI khususnya TNI AD, itu tidak bisa bergerak gerbongnya karena roda organisasi tidak bergerak. Nah menjadi penting kemudian proses regenerasi ini dengan mengganti pucuk pimpinannya supaya gerbong organisasinya bergerak sehingga ada penyegaran dalam tubuh TNI.

Alasan keempat adalah tentu alasan proses ini adalah dengan adanya ruang proses pergantian ini, maka ada ruang publik untuk memberikan masukan terhadap Panglima TNI yang baru, ada DPR, baik itu oleh masyarakat ataupun lembaga-lembaga independen seperti KPK dan Komnas HAM untuk memberikan masukan yang terakhir tentu demi menjalankan proses transisi manejerial, rotasi transisi manejerial yang baik untuk pergantian itu. Karena proses pergantian PanglimaTNI ini penting untuk dilakukan segera oleh Presiden Jokowi.

Kalau prediksi saya kalau mengikuti pola rotasi di pasal 33 Undang-undang TNI, seharusnya pola rotasi menyebutkan bahwa proses pergantian Panglima TNI dapat dilakukan secara bergantian antar angkatan. Kalau kita hitung Pak Gatot Nurmantyo, TNI AD, sebelumnya Pak Moeldoko, TNI AD, sebelum Pak Moeldoko kan dari TNI AL, sekarang seharusnya TNI AU untuk mengambil posisi Panglima TNI yang baru. Yang kedua menilai dari masa usia dinas, karena TNI AD sudah tidak lagi maju maka seharusnya jadi tinggal TNI AL dan TNI AU.

Sedangkan KASAL akan pensiun dalam pertengahan tahun 2018. Sementara TNI AU masih 2 tahun sampai 3 tahun kedepan. Dalam konteks penghitungan usia itu, maka tentu Pak Jokowi sebagai Presiden tentunya akan memilih TNI AU sebagai Panglima TNI yang baru, supaya tidak dalam jangka waktu setahun ada pergantian 2 kali. Oleh karena itu menurut pandangan saya proses pergantian akan jatuh pada TNI AU yaitu KASAU yang berpotensi untuk menjadi Panglima TNI dan menurut Undang-undang TNI sudah sepantasnya memang KASAU TNI AU yang sekarang yang akan menjadi Panglima TNI.

Oleh : Al Araf , Direktur IMPARSIAL


Reshuffle Dan Pergantian Panglima TNI Pergerakan Isu Versus Kebutuhan Politik


Telegrafi – Pemerintahan Jokowi-JK memasuki tahun ke 4 ada beberapa kebutuhan diantaranya untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. Tetapi untuk melaksanakan hal ini tidak terlalu mudah karena ada agenda-agenda politik sepanjang Tahun 2018 Pemilu Legislatif dan Tahun 2019 Pilpres akan menjadi tahun politik. Jadi kebutuhan politik untuk melakukan reshuffle kabinet saya kira memang ada, untuk menjadikan seluruh anggota kabinet berada dalam kendali Presiden Jokowi.

Kalau kita lihat dalam perkembangan dalam beberapa bulan dan beberapa tahun terakhir memang ada kebutuhan untuk mereshuffle kabinet, karena ada yang tidak sejalan misalnya mereka yang mendapat topangan atau mewakili kelompok PAN diluar tidak terlalu cocok dengan Pak Jokowi dan lebih dekat kepada kelompok-kelompok Partai Gerindra.

Kita tahu ada beberapa orang PAN di dalam kabinet dan ada peristiwa-peristiwa di luar yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk akomodasi politik, misalnya bagaimana terkait Pak Jokowi harus bisa mendekati Partai Demokrat atau bagaimana untuk tetap bisa mempertahankan Partai Golkar, karena selain PAN kita juga tahu bahwa Khofifah Indar Parawansa akan menjadi salah satu calon di Pilkada Jawa Timur dan dalam kapasitas itu kemudian pasti ada kekosongan posisi.

Sedangkan di lain pihak kita juga tahu teman Pak Jokowi yang menjadi Gubernur Jakarta, wakil Gubernur Pak Jokowi sebelumnya itu perlu juga diakomodasi . Jadi ada kebutuhan-kebutuhan untuk political Manuvering. Jadi jangan lupa bahwa reshuffle kabinet sudah berlangsung dua kali selama pemerintahan Pak Jokowi, sesungguhnya pertimbangan-pertimbangan utamanya lebih berdasarkan pada konsolidasi politik manuvering dan sama sekali tidak ada pertimbangan misalnya menteri A diganti atau dipindah ke posisi lain karena kinerjanya tidak bagus itu sama sekali tidak ada. Jadi tuntutannya lebih kepada tuntutan politik. Sekali lagi memasuki tahun politik memang ada kebutuhan untuk konsolidasi pemerintahan yang lebih baik dan reshuffle kabibet juga merupakan salah satu cara untuk itu.

Pergantian Panglima TNI

Nah menyangkut pergantian Panglima TNI itu pasti, karena menyangkut persoalan waktu karena Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dalam bulan Maret tahun 2018. Selain karena kebutuhan usia juga ada kebutuhan politik juga mengingat Pak Gatot Nurmantyo telah melakukan manuver politik dalam beberapa bulan dan beberapa tahun belakangan ini. Pak Gatot tidak terlalu menunjukkan kegegap gempitaan dalam konsolidasi untuk bisa memiliki bargaining power dalam kontestasi calon Presiden maupun calon Wakil Presiden,

Pak Gatot saya kira juga tidak cukup mendapatkan simpati, seperti contoh dalam kasus pembelian senjata maupun yang lain-lain itupun mendapatkan juga penolakan tetapi saya kira tidak cukup mendapatkan dukungan yang koheren termasuk dari Partai Demokrat maupun Partai Gerindra, sehingga posisi Pak Gatot sebenarnya juga tidak sekuat yang diduga.

Tetapi sekali lagi terkait dengan kebutuhan pergantian Panglima TNI, saya kira memang ada pertanyaannya yang sering diajukan sebenarnya mau dilakukan sekarang atau menunggu sampai bulan Maret Tahun 2018? Itu yang lebih penting, kalau pergantian Panglima TNI pasti terjadi.

Kalau melihat pada beberapa kecenderungan yang sudah terjadi yang terakhir Pak Gatot menggantikan Pak Moeldoko yang juga berasal dari TNI AD. Sedangkan ketentuan yang ada dalam pasal 13 UU No.3 Tahun 2004, sebenarnya membuka ruang untuk terjadinya pergantian Panglima TNI secara bergilir. Kalau dilihat dari segi itu maupun tradisi-tradisi yang sudah berlangsung sejak tahun 2002, maka sebenarnya yang akan menjadi kandidat yang paling kuat berasal dari TNI Angkatan Udara. Itu baru perhitungan-perhitungan yang bersifat normatif, belum kebutuhan lain juga harus diperhitungkan, misalnya adalah bagaimana kemudian pergantian Panglima TNI siapapun yang akan menggantikan Pak Gatot akan betul-betul sesuai dengan transformasi TNI untuk jangka panjang dan penyesuaian organisasi.

Tetapi sekali lagi karena memasuki tahun politik maka kemudian perhitungan politik itu menjadi penting. Jadi apakah kemudian yang ditunjukkan berasal dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut atau TNI Angkatan Darat, dari persfektif Pak Jokowi yang paling penting ini adalah siapa yang kira-kira dapat menyatukan TNI untuk menghadapi pemilu legislatif maupun Pilpres Tahun 2019. Artinya yang bisa menjaga netralitas TNI misalnya yang kira-kira tidak banyak mempunyai persoalan dalam konsolidasi internal TNI.

Karena konsolidasi internal TNI kalau misalnya Panglimanya tidak mendapatkan dukungan yang baik dari bawah itu juga seorang Panglima TNI akan sulit. Jangan lupa bahwa pada tahun 2018 akan ada 171 Pilkada dan itu terjadi di sebagian vesar wilayah Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah dimana beberapa orang pimpinan TNI pada level Kodam misalnya adalah orang-orang yang ditunjuk kemarin oleh Pak Gatot Nurmantyo. Ini kira-kira masih menjadi satu persoalan pengangkatan Panglima TNI yang baru untuk menggantikan Pak Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat atau pada bulan Maret Tahun 2018, itu tidak bisa seluruhnya didasarkan semata-mata pada keakurasian kebutuhan organisatoris TNI saja, tetapi juga pada kebutuhan politik.

Oleh : Dr. Kusnanto Anggoro, Pengamat Militer dan Dosen Universitas Pertahanan Nasional