Warga Negara Indonesia

MUNCULNYA polemik atau wacana pribumi non-pribumi memperlihatkan lemahnya konsep negara sebagai ikatan yang menyatukan warga Indonesia. Hal ini perlu dimaklumi mengingat jika dalam beberapa hal pemerintah nasional merupakan representasi negara. Maka dalam proses dan sejarah yang cukup panjang, warga merasa tidak bangga dan tidak terikat dengan apa yang disebut negara.

Kita perlu paham bahwa secara empirik hal yang dialami sehari-hari oleh warga adalah, pertama, ikatan keluarga, kekerabatan, itu artinya kedekatan garis keturunan atau darah. Kedua, ikatan perkampungan atau desa atau ikatan perkawanan atau ikatan kesukuan. Ketiga, ikatan kehidupan sosial dan terutama keagamaan. Keempat, ikatan sejarah kebersamaan dalam aras ketiga ikatan tersebut yang biasanya bersifat lokal.

Artinya, ikatan pengalaman bernegara sungguh sesuatu yang secara empirik tidak begitu dialami, kecuali mungkin hanya dikenalkan lewat pelajaran-pelajaran di sekolah. Pada satu satuan waktu dan ruang yang sama, tidak semua warga mengalami secara empirik dahsyatnya peristiwa kemerdekaan. Pada satu satuan waktu dan ruang yang sama, tidak semua warga mengalami makna dan peristiwa 1965, 1998, dan berbagai peristiwa nasional lainnya.

Berdasarkan itu, kita bisa membayangkan banyak warga merasa tidak berkepentingan dengan apa yang disebut sebagai negara nasional Indonesia. Hal itu diperburuk dengan buruknya pemerintah dalam membangun kinerja dirinya, dan buruknya pemerintah dalam membangun rasa kebanggaan untuk menjadi warga negara Indonesia. Pendek kata, buruknya pemerintah dalam membangun kinerja dirinya, menyebabkan warga tidak percaya dengan pemerintah sebagai representasi negara.

Soal Pribumi

Jika hal pribumi dimaksudkan sebagai penduduk asli, tidak ada warga asli di Nusantara ini. Maksudnya, tidak ada warga atau orang yang tiba-tiba hadir di bumi Nusantara. Sebagai manusia keturunan Adam, nenek moyang kita entah datang dari mana, dan kemudian berdomisili di Nusantara dan atau Indonesia.

Dengan demikian, yang ada adalah pendatang yang lebih dulu, dan pendatang kemudian. Mereka beranak pinak, menyebar ke seluruh Nusantara. Percampuran dan pengalaman keempat hal empirik sebelumnya, ditambah faktor geografi, geososial, geoekonomi, geopolitik, menyebabkan munculnya perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan sehari-hari, termasuk soal kuliner atau pangan, pakaian, perumahan, dan sebagainya.

Oleh karenanya, isu pribumi atau yang merasa asli, sangat tidak relevan. Saat ini, tidak ada lagi yang asli di muka bumi ini. Yang ada adalah keturunan dan percampuran yang bermukim dan membentuk satu satuan masyarakat tertentu di daerah tertentu. Masalahnya adalah ikatan satuan apa yang paling berpengaruh dalam satuan masyarakat tertentu dalam daerah tertentu itu. Di sinilah persoalan perbedaan menjadi muncul.

Soal Identitas

Isu pribumi yang berimplikasi pada referensi identitas merupakan persaingan pada tataran empat aras empirik di atas. Ada daerah-daerah tertentu, dalam kontestasi yang panjang, akhirnya memilih basis bangunan masyarakat dan budayanya berdasarkan etnisitas. Tetapi ada pula yang berbasis agama, atau bebasis kekerabatan dominan.

Berdasarkan itu pula, kita bisa memahami apa yang terjadi di Aceh, Minang, Melayu, Jawa, Ambon, Papua, Bali, Bugis, Makasar, dan sebagainya. Pengalaman hidup berbeda berdasarkan empirik lokalitasnya, menyebabkan referensi identitas berbasis negara sungguh lemah. Kalau kita ditanya atau bertanya, maka konteks dasar yang berkaitan dengan identitas tersebut adalah, misalnya, bahwa kita orang Jawa, beragama Islam, atau Katholik. Bukan orang Indonesia.

Referensi identitas berbasis agama, suku, atau bahkan ras, sekali lagi, memperlihatkan bahwa negara (Indonesia) tidak berhasil mengatasi ikatan-ikatan empirik emosional dan lokal untuk bersama-sama menjadi warga bangsa negara Indonesia. Memang, tentu ada ikatan nasionalisme atau ikatan berbasis ideologi Pancasila. Kadang nasionalisme hanya berarti jika itu dihadapkan dan berhadapan dengan negara lain. Sementara itu, ikatan keberadaan Pancasila tidak jarang berhadapan dengan basis ideologis lain, dan terutama besumber agama.

Bagaimana supaya negara menjadi ikatan yang kuat bagi basis kewargaan dan identitas? Tidak ada jalan lain bahwa negara harus kuat dalam menegakkan hukum. Dengan itu negara akan mendatangkan kepercayaan warga. Negara berbasis hukum harus sangat kuat menegakkan multikulturalisme, menegakkan pemerintah anti-korupsi, negara yang mampu membebaskan kemiskinan, dan pemerintah yang bersih dan jujur. Tanpa itu, sekarang kita mengalaminya.

Oleh : Dr Aprinus Salam. Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *