Globalisasi Menjangkau Siapa Saja

Perubahan sosial

Akhir-akhir ini,  teriakan penentang globalisasi tampaknya semakin meredam suara pembelanya.  Apabila seruan mereka mereka didengar, tatanan global pasca Perang Dunia II—yang bertujuan menjaga perdamaian dan kesejahteraan melalui pertukaran dan keterkaitan—terancam gagal.

Apakah globalisasi mampu diselamatkan? Sekilas, masa depan terlihat suram. Setiap aspek globalisasi— perdagangan bebas, perpindahan modal secara bebas, dan perpindahan penduduk lintas negara—tengah mengalami serangan.

Pengusung perubahan adalah armada antagonis—mulai dari partai politik yang populis hingga kelompok separatis dan bahkan organisasi teroris—yang mana setiap tindakannya berfokus pada hal-hal yang mereka musuhi, bukan yang didukung.

Di Rusia dan Asia, kelompok-kelompok anti-Barat menjadi pionir kampanye melawan globalisasi. Di Eropa, partai-partai populis cenderung menekankan penolakannya terhadap integrasi Eropa, ditunjukkan dengan kelompok sayap kanan yang juga mengutuk imigrasi, sedangkan kelompok sayap kiri mengecam kenaikan ketimpangan ekonomi.

Di Amerika Latin, musuh utama adalah segala bentuk intervensi asing. Di Afrika, gerakan separatis suku/etnis melawan siaapun yang menghalangi-halangi kemerdekaan. Terakhir di Timur Tengah, Negara Islam (the Islamic State atau ISIS) dengan lantang menolak modernitas dan menargetkan aksinya pada setiap komunitas yang merangkulnya.

Meski berbeda, kelompok-kelompok tersebut memiliki persamaan: kebencian yang mengakar terhadap struktur global dan saling ketergantungan (walaupun tentunya kelompok pembunuh seperti ISIS tidak bisa disamakan dengan kelompok populis Eropa).

Gerakan yang mereka usung tidak peduli bahwa tatanan global yang hendak dipecah-belah ialah pencipta pertumbuhan ekonomi pasca-1945 yang membebaskan miliaran juta jiwa di negara-negara berkembang dari jeratan kemiskinan. Mereka cuma mampu melihat keberadaan lembaga-lembaga besar yang ajek dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang menyengsarakan warga dan mereka menyalahkan globalisasi.

Argumen tersebut tidak sepenuhnya salah. Di dunia ini tidak semua halnya setara dan ketimpangan di dalam masyarakat memang meroket dalam beberapa dekade terakhir. Namun ini tidak disebabkan oleh perpindahan barang atau orang lintas negara; bagaimanapun juga, perdagangan internasional dan migrasi sudah berlangsung selama ribuan tahun.

Solusi-solusi yang ditawarkan gerakan anti globalisasi—menutup perbatasan dalam negeri dari ke luar-masuk orang, perdagangan, atau apapun juga—tidak rasional. Bahkan, pendekatan tersebut akan melukai semua warga, bukan hanya elite kaya yang memperoleh keuntungan terbesar dari pasar yang mengglobal.

Lalu apa yang memicu ketimpangan? Untuk mendapat jawabannya, kita harus memperhatikan apa unsur atau aspek globalisasi yang menghasilkan keuntungan bagi kaum hartawan.

PENGGABUNGAN ASET

Aspek pokok globalisasi adalah dokumentasi secara teliti atas pengetahuan dan perangkat hukum yang diperlukan untuk menggabungkan kepemilikan atas sejumlah aset yang terkesan tidak berguna jika berdiri sendiri (komponen elektronik, hak memproduksi secara sah dan lain-lain) menjadi sebuah benda utuh yang canggih (sebuah iPhone) dan memiliki nilai tambah.

Pembukuan yang jelas dan mudah diakses yang menguraikan tidak hanya siapa mengendalikan apa dan di mana, tapi juga memuat aturan-aturan mengenai kombinasi potensial—misalnya jaminan, komponen, produsen, pengusaha, dan kepemilikan dan legalitasnya—sangat krusial bagi sebuah sistem untuk bekerja.

Masalahnya adalah lima miliar penduduk dunia tidak terdokumentasi dalam catatan nasional yang teratur. Sebaliknya, kapasitas berwirausaha dan kepemilikan aset yang sah justru tercatat dalam ratusan pembukuan yang tersebar dan sistem aturan dalam negeri yang bermacam-macam, sehingga sulit diakses secara global.

Dengan demikian, mustahil bagi sebagian besar warga untuk berpartisipasi efektif dalam perekonomian negara, apalagi di tingkat global. Tanpa dilengkapi modal untuk ikut serta dalam proses produksi kombinasi bernilai tinggi, orang akan kehilangan peluang untuk meraih nilai tambah (surplus value) yang dihasilkan.

Jadi sebetulnya rendahnya pengetahuan yang terkonsolidasi dan terdokumentasikan—bukan perdagangan bebas—yang memicu ketimpangan di seluruh dunia. Bahkan untuk menentukan jumlah orang yang tertinggal di belakang, organisasi saya Institute for Liberty and Democracy (ILD), menghabiskan waktu 20 tahun untuk menyelesaikan kerja lapangan yang dilakukan oleh lebih dari 1.000 peneliti di 20 negara.

Masalah utamanya adalah kelambatan hukum (legal lag). Ahli hukum dan elit korporasi yang merancang dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur globalisasi seperti terasingkan dari pihak pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

Dengan kata lain, rantai hukum kekurangan beberapa kait. Pengalaman di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terus terang dalam menjamin kesetaraan hak dan peluang akan membutuhkan seabad atau lebih.

Tetapi ada cara lebih cepat: menanggapi ketidaklengkapan kait-kait bukan sebagai hambatan pada rantai hukum (legal chain), tapi keterbatasan pada rantai pengetahuan (knowledge chain).

Kami di ILD cukup menguasai topik tentang rantai pengetahuan. Kami menghabiskan 15 tahun memasukkan jutaan orang ke dalam sistem hukum yang mengglobal, dengan menjembatani pengetahuan yang terkandung di dalam pembukuan yang terbatas

ke tatanan hukum arus utama – tanpa bantuan komputer. Namun, kita tidak punya anugerah berupa waktu puluhan tahun untuk menjalankan proses ini lagi; miliaran orang masih perlu didokumentasikan dan ini harus dilakukan dengan cepat. Gagasan ini harus dilakukan melalui otomatisasi.

Tahun lalu, ILD didirikan, dengan bantuan pro bono dari firma-firma asal Silicon Valley, untuk mengetahui apakah teknologi informasi, terutama blockchain (buku besar daring bersifat transparan, aman, dan terdesentralisasi yang melandasi Bitcoin), bisa memfasilitasi penduduk dunia untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari globalisasi. Jawabannya adalah YA.

Dengan menerjemahkan bahasa rantai hukum ke dalam bahasa  digital—sebuah prestasi yang menuntut kami mengembangkan 21 tipologi—kami telah membangun sistem yang sanggup menemukan dan menangkap setiap pencatatan di dunia dan menjadikannya terbuka bagi publik. Selain itu, kami mampu meringkas pertanyaan-pertanyaan ke dalam 34 indikator biner yang perlu ditanyakan komputer agar bisa merekam catatan untuk

menentukan komponen/ketentuan apa yang harus dimasukkan ke dalam blockchain smart contracts antar perusahaan mengglobal dan gabungan perusahaan belum/tidak mengglobal.

Teknologi informasi telah mendemokratisasi beragam elemen dalam kehidupan kita. Upaya pendemokrasian hukum bisa menyelamatkan globalisasi dan tatanan internasional.(Project Syndicate) (Presiden Institute of Liberty and Democracy dan penulis buku The Mystery of Capital.)*

Ekstensifikasi Cukai dan Penerimaan Negara

Pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dengan rata-rata tertimbang sebesar 10,54% dan kenaikan harga jual eceran (HJE) dengan rata-rata 12,26%. Dengan kenaikan tersebut, ditargetkan mampu menambah penerimaan negara menjadi Rp 149,8 triliun dari cukai rokok atau 11,72% dari total penerimaan negara 2017.

Sebagaimana diketahui  kontribusi cukai terhadap negara ada kecenderungan semakin menurun. Terlihat untuk 2014 kontribusi cukai terhadap penerimaan negara adalah 12,29%, di 2015 sebesar 11,68%, dan 2016 sebesar 11,72%.

Patut untuk dicermati bahwa penentuan besarnya tarif cukai, yang mana tingkat tarif semakin tinggi, tidak selalu menghasilkan penerimaan cukai yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan kenaikan tarif tersebut sudah tidak mampu lagi didukung oleh tingkat produksi dan penjualan oleh sebagian produsen.

Sebagaimana di jelaskan melalui teori Laffer, pada saat mencapai area yang dikenal sebagai  ‘Prohibitive Range for Government maka penerimaan cukai justru akan mengalami penurunan. Oleh karena itu intensifikasi cukai yang dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara akan menghadapi tantangan jangka panjang.

Tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok dengan resiko kenaikan cukai berupa pelemahan industri rokok, tenaga kerja, peredaran rokok ilegal dan nasib petani tembakau. Tentu saja, tujuan dari cukai rokok yakni mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran rokok untuk kesehatan, tidak bisa diabaikan.

Memang ada keuntungan dari sisi kesehatan dari mengurangi konsumsi tembakau atau bahaya merokok. Menurut Lembaga Demografi FE UI, biaya manfaat JKN akibat penyakit terkait dengan tembakau pada 2015 mencapai Rp427,47 miliar untuk penyakit paru obstruktif kronik. Sementara itu, kerugian ekonomi akibat hilangnya waktu produktif terkait dengan meningkatnya kematian, kesakitan, dan disabilitas akibat rokok sebesar Rp105,3 triliun.

Target pemerintah untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran rokok cukup berhasil. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dalam 10 tahun terakhir berhasil mengurangi jumlah pabrik rokok dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik di 2016. Pertumbuhan produksi hasil tembakau juga berhasil dikendalikan, sehingga dalam 10 tahun terakhir terdapat tren yang negatif yaitu -0,28%, di mana pada saat yang bersamaan jumlah penduduk Indonesia tumbuh 1,4%.

Hal ini membuktikan bahwa ada korelasi antara kenaikan cukai dengan penurunan konsumsi rokok sehingga pemerintah dapat menekan konsumsi rokok secara cukup signifikan. Meski demikian, pemerintah juga perlu mewaspadai penurunan konsumsi akibat penurunan keterjangkauan harga rokok resmi, yang mendorong konsumen beralih ke barang tidak membayar cukai yang biasanya ilegal.

Sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh UGM, sejak 2010 sampai 2014 terjadi peningkatan persentase rokok ilegal yang beredar. Kenaikan peredaran rokok ilegal tersebut ditengarai salah satu pendorongnya adalah ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung, sedangkan tingkat ketergantungan masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian tinggi.

Pelemahan industri rokok akibat kenaikan cukai juga dirasakan dampaknya bagi karyawan industri rokok. Dalam periode 2014 — 2015, beberapa pabrik rokok telah melakukan penutupan pabrik dan PHK sekitar 20.000 karyawan, yang mayoritas kaum wanita yang juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

ALTERNATIF LAIN

Mengingat dampak rokok bagi kesehatan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkannya demikian besar, pemerintah perlu mencari sumber alternatif lain selain cukai rokok. Selama ini sebagian besar penerimaan cukai berasal dari cukai tembakau, namun bukan berari tidak ada sumber lain yang bisa menjadi obyek barang kena cukai. Perlu dicari dan diupayakan penambahan objek cukai baru yang tidak melanggar amanat Undang-undang Cukai.

Meski demikian, pemilihan produk yang akan dijadikan sebagai objek cukai baru harus dilakukan secara berhati-hati dan melalui kajian yang cukup mendalam, mengingat akan saling berkaitan antara harapan kenaikan pendapatan negara dengan tingkat kenaikan harga barang, tingkat konsumsi masyarakat dan dampak terhadap kinerja industri lainnya.

Indonesia bisa belajar dari negara lain dalam mengenakan cukai. Dibandingkan dengan negara di kawasan Asean, barang kena cukai yang berlaku di Indonesia tergolong sedikit dibandingkan negara Asean lainnya.

Beberapa negara Asean, memiliki cakupan barang kena cukai yang beragam, mulai dari bensin, sepeda motor, kendaraan bermotor, klub malam dan diskotek, jasa telepon, perjudian dan lain lain. Selain rokok dan minuman beralkohol.

Beberapa negara juga mengenakan cukai plastik. Ada beberapa negara yang sudah memberlakukan cukai plastik di antaranya adalah Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, India, Hungaria, Kenya dan Ghana.

Untuk kawasan Asean, memang belum ada yang menerapkan cukai produk plastik kemasan. Jika ini berhasil diterapkan, adalah untuk pertama kali dilaksanakan di kawasan Asean. Namun, risiko yang ditanggung industri cukup besar jika dikenakan cukai plastik.

Misalnya pengenaan cukai plastik kemasan tentu akan berimbas pada perkembangan industri yang terkait dengan produk plastik seperti industri makanan dan minuman. Sementara itu, industri makanan dan minuman sudah mengalami penurunan dari 9,49% (2014) menjadi 7,54% (2015). Meski industri makanan dan minuman masih berkontribusi tinggi terhadap PDB nonmigas yaitu 31% pada 2015.

Peluang yang prospektif untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai sekaligus mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkannya adalah mengenakan cukai seperti bensin, kendaraan bermotor, klub malam dan diskotek dan lain lain. Negara-negara kawasan Asean berhasil mengenakan cukai tersebut.

Untuk kategori bensin, kendaraan bermotor, pemerintah bisa mengendalikan atau menekan dampak akibat polusi yang ditimbulkannya, karena kerugian akibat polusi di Jakarta juga tidak kecil. Untuk kategori klub malam, pemerintah dapat mengendalikan peredaran narkoba, minuman keras dan kesehatan. Meski demikian, tidak kalah penting adalah pemerintah harus memperbaiki mekanisme dan biaya pemungutan cukai, serta keberadaan industri dalam jangka panjang.

Oleh : Fahruddin Salim, Dosen dan Tenaga Ahli di DPR RI

Pertempuran Tiga Figur Kuat di Pilkada DKI

Pilkada DKI Jakarta pada 2017 ini sangat menarik untuk dicermati. Bahkan lebih menarik dari Pilkada DKI 2007 dan 2012. Karena pertama, pasangan yang muncul bukan hanya dua, tetapi tiga. Yaitu, pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok – Djarot Syaiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dan pasangan Agus Harimurti – Sylviana Murni.

Kedua, dua penantang Ahok tersebut adalah dua nama yang selama ini tidak beredar dalam pemberitaan maupun survei opini publik. Nama Agus yang diusung oleh partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN adalah nama yang sama sekali tidak beredar dalam sorotan survey maupun pemberitaan.

Sedangkan nama Anies baru muncul menjelang pendaftaran di KPU DKI Jakarta ditutup. Sehingga, kemunculannya boleh dibilang cukup mengejutkan publik maupun lawan politiknya.

Sisi menarik lainnya adalah ketiga pasangan tersebut dibekingi oleh tokoh-tokoh kuat di republik ini.

Di belakang pasangan Ahok-Djarot ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di belakang Anies-Sandiaga ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan pasangan Agus-Sylviana Murni ada Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden dua periode Susilo Bambang Yudhoyono.

Sehingga, pertarungan pilkada pada kali ini bukan saja pertarungan antar masing-masing kandidat dengan kekuatannya masing-masing, melainkan juga pertarungan tiga figur kuat di negeri ini.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana kekuatan elektoral masing-masing kandidat tersebut?

Hingga saat ini, belum ada lembaga survei yang merilis bagaimana peta kekuatan dan dukungan masing-masing kandidat. Hanya yang pasti, masing-masing figur yang sudah resmi mendaftar ke KPU DKI itu memiliki kekuatan dan kelemahan yang akan menjadi penentu kemenangan dan kekalahannya.

Ahok–Djarot, misalnya, ia sudah memiliki modal dari segi popularitas dan kinerja. Mengingat pasangan ini adalah pasangan inkumben dengan tingkat popularitas di atas rata-rata, dan tingkat kepuasan kinerja yang lebih dari 50 persen. Biasanya, calon yang memiliki tingkat kepuasan di atas 50 persen itu sulit dikalahkan.

Sementara Anies, merupakan figur yang sudah relatif dikenal oleh masyarakat. Seperti diketahui ia adalah mantan calon presiden pada konvensi Partai Demokrat untuk pilpres 2014.

Ia juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama dua tahun pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Nyaris dari sisi kinerjanya sebagai menteri tidak mengecewakan publik. Di sisi lain, Anies juga memiliki kemampuan intelektual dan retorika yang cukup mumpuni untuk meyakinkan masyarakat.

Sementara Agus Harimurti, adalah sosok yang memiliki kemampuan dari segi akademik, karier militer yang cukup cemerlang. Sayangnya, figur Agus belum relatif dikenal publik dari sisi kiprah di tengah-tengah publik.

Namun demikian, seiring dengan sedang dimulainya tahapan pilkada setelah pendaftaran di KPU DKI, kita patut menunggu bagaimana kedua penantang Ahok-Djarot mengemas visi dan misinya. Begitu juga dengan strategi politik yang akan dijalankannya seperti apa.

Kemunculan Anies sebagai penantang Ahok tentu tidak bisa dianggap enteng. Karena selain disokong oleh Partai Gerindra, ia juga diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti diketahui, PKS adalah partai yang memiliki basis kader yang cukup kuat di DKI Jakarta.

Pada Pilkada DKI 2007, PKS mampu tampil sendiri dengan mengusung Adang Daradjatun dan Dani Anwar melawan pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto, yang didukung oleh banyak partai politik. Meski harus menelan pil pahit, namun perolehan suara PKS cukup siginifikan.

Ia memperoleh suara sebesar 1.535.555 (42,13%) dan pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto 2.109.511 (57,87%).

Begitu juga halnya dengan Agus Harimurti. Meski kemunculannya boleh dibilang sebagai calon dari langit DKI Jakarta atau sangat tiba-tiba tanpa diprediksi banyak pihak sebelumnya, kehadirannya tidak bisa dianggap remeh. Mengingat ia sosok dengan yang cukup ganteng dan pintar.

Pada saat yang sama, SBY sebagai bapak dari Agus pasti akan turun all out untuk kemenangan anaknya itu. Terlebih, SBY adalah politikus yang memiliki strategi pencitraan yang cukup baik, yang membawanya menjadi presiden dua periode.

Dia juga memiliki perkawanan elite yang banyak, disertai dengan logistik yang kuat, tentu akan dikerahkannya untuk kemenangan putranya tersebut.

Ahok sebagai calon yang sudah sejak awal mendeklarasikan diri sebagai cagub dan digadang-digadang sebagai calon terkuat, tidak bisa lengah menghadapi dua duet penantangnya. Pekerjaan besar Ahok dan Djarot jika ingin mempertahankan tapuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, setidaknya dia harus melakukan dua hal.

Pertama, ia harus memelihara tingkat kepuasan publik atas kinerjanya yang sudah di atas 50 persen. Kedua, ia harus memastikan mesin partai politik bekerja dengan kompak.

Karena Ahok berpasangan dengan Djarot, yang merupakan kader politik PDIP, ini menjadi kelebihan tersendiri. Mengingat PDIP adalah partai terbesar di DKI Jakarta dengan perolehan suara terbesar. Yakni 1.231.843 suara. Sementara partai pengusung lainnya seperti Nasdem memiliki 206.117 suara, Hanura (357.006), Golkar (376.221). Total perolehan suara keempat parpol itu 2.171.181 suara.

Sementara jumlah suara gabungan Partai Gerindra dan PKS pengusung Anies–Sandiaga sebesar 1.016.958 suara. Yang terdiri dari 592.558 suara untuk Gerindra dan 424.400 suara pemilih PKS.

Adapun total jumlah suara partai pengusung Agus-Sylviana mencapai 1.246.096 suara. Yang terdiri dari Partai Demokrat (360.929 suara), PPP (452.224), PKB (260.159), dan PAN (172.784).

Di atas kertas, data tersebut menunjukkan superioritas calon petahana di banding dua penantang lainnya. Namun, seperti sudah banyak terbukti dalam berbagai pilkada maupun pilpres, kemenangan calon tidak bergantung pada kekuatan suara partai pendukung, tetapi pada sosok figur dan kerja-kerja politik dari masing-masing partai.

Kalau saja partai pengusung tidak menunjukkan kebersamaan dan kekompakan dalam menyusun dan menjalankan strategi pemenangan, bukan tidak mungkin calon petahana dengan kekuatan partai paling besar, akan ditumbangkan oleh salah satu dari dua penantang yang kekuatan partainya lebih rendah.

Karena itu, dugaan adanya konflik internal dari partai pengusung Ahok-Djarot, seperti yang diberitakan baru-baru ini, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena hal tersebut bisa menjadi sumbu malapetaka pilkada bagi pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.