Rawat (Kembali) Kebhinnekaan

KONTESTASI pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih Gubernur DKI Jakarta telah selesai. Bersyukur proses elektoral berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Harus diakui, Pilkada DKI Jakarta telah menguras energi yang begitu luar biasa. Kontestasi politik ini pada kenyataannya tidak hanya milik warga Jakarta, akan tetapi juga menjadi milik seluruh warga Indonesia. Ini sangat terlihat jelas dengan berbagai respons dan perhatian yang diberikan publik secara umum, utamanya di media sosial.

Warga Jakarta berdasarkan hasil hitungan cepat beberapa lembaga survei dipastikan akan memiliki gubernur dan wakil gubernur baru yakni Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno. Meskipun demikian publik tetap harus menunggu dan menghormati keputusan final perhitungan suara yang nantinya akan diumumkan oleh KPUD DKI Jakarta. Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus mengedepankan sikap ksatria, legawa, dan menunjukkan sikap positif untuk membangun rekonsiliasi bersama atas kegaduhan yang terjadi selama kampanye pilkada berlangsung. Bagaimanapun juga, pilkada adalah pesta politik rakyat yang harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparan karena disitulah kualitas demokrasi ditunjukkan.

Rekonsiliasi

Cukup melegakan sekiranya melihat para pasangan calon yang bertarung menunjukkan keinginan untuk membangun rekonsiliasi atas nama kepentingan umum, kelegawaan inilah yang patut diapresiasi mengingat tensi pertarungan selama pilkada sangat panas. Seringkali terjadi gesekan antarpendukung masing-masing paslon. Pun, pada konteks ini pemahaman atas rekonsiliasi diharapkan tidak hanya berhenti pada elite politik yang bertarung, akan tetapi, publik juga harus kembali mengikat tali persatuan yang selama ini sempat terkoyak. Tidak menjadi persoalan ketika dalam arena pertarungan masing-masing pihak menunjukkan komitmennya untuk memenangkan calon yang didukung. Namun demikian ketika pertarungan sudah berakhir sudah sepantasnya untuk kembali merajut visi bersama untuk kemajuan Jakarta.

Satu pesan rekonsiliasi yang perlu dipegang semua pihak adalah mengembalikan rasa persatuan dengan merawat kebhinnekaan serta mempererat rasa toleransi. Sudahi labelisasi maupun sentimen sosial yang bernuansa SARA yang acapkali terlontar dan menyudutkan salah satu pihak. Tugas merawat kebhinnekaan merupakan tugas kita sebagai bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab para elite politik. Amanah ini juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan berpegang teguh pada keduanya niscaya akan mendorong kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan.

Kontraproduktif

Prosesi elektoral Pilkada DKI Jakarta pada satu sisi menjadi gambaran atas kedewasaan politik publik yang tentunya masih perlu untuk diperbaiki agar ke depan lebih mampu menghadirkan iklim elektoral yang lebih humanis, jujur, nir black campaign, dan beradab. Jangan sampai kedewasaan kita untuk berdemokrasi diciderai oleh kampanye-kampanye yang sangat kontraproduktif dengan memprodukasi isu-isu yang berbau SARA dan labelisasi atas kelompok tertentu. Negara ini adalah negara Pancasila, negara yang sangat menjunjung tinggi kebhinnekaan. Dimana setiap kelompok masyarakat memiliki tempat yang sama untuk berserikat, berorganisasi, dan berkumpul, pun dijamin secara hukum untuk menyampaikan pendapat.

Keriuhan pesta demokrasi tentunya akan terus terjadi selama perhelatan elektoral tersebut menjadi pesta politik rakyat. Dan tentunya hal yang demikian bukanlah sesuatu yang perlu ditabukan. Point penting yang perlu segera dibenahi adalah menghadirkan iklim demokrasi atau elektoral yang mengedepankan pemahaman politik yang baik dan benar. Karena dengannya akan lahir preferensi politik publik yang rasional dengan melihat pada visi-misi serta program yang ditawarkan. Disamping itu, publik juga akan semakin cerdas dalam memberikan penilaian. Karena bicara politik tidak an sich bicara soal program namun juga berkaitan dan moralitas politik yang dibangun nantinya. Keduanya akan menghadirkan bangunan demokrasi yang lebih beradab dan merangkul semua perbedaan. Karena begitulah prinsip rekonsiliasi. Bukan menyamakan kepentingan, tapi mampu mengakomodir kepentingan yang berbeda demi kemajuan bersama.

Oleh : Agung SS Widodo MA. Penulis adalah Tenaga Ahli DPRD Kab Sleman dan Pengamat Sosial Politik PSP UGM.

Panggil Mereka Kartini Saja

Akan seperti apa rakyat kita?
Jika lahan saja mereka tak punya
Sumber penghidupan tidak ada
Protes kepada penguasa seakan percuma
Penguasa tutup telinga dan mata
Satu tujuan penguasa
Memperkaya diri mereka

BARISAN ibu di Kendeng tidak kenal lelah memperjuangkan keinginan anak cucu. Perlawanan penolakan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Perlawanan damai mereka lakukan dengan tinggal di tenda perjuangan menahun. Bukan tanpa alasan, mereka mempertahankan keseimbangan alam. Pasalnya, lokasi pendirian pabrik semen di Kecamatan Gunem Rembang berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih di daerah karst Kendeng Utara. Penetapan kawasan karst tersebut dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 26 tahun 2011. Selain Kepres, CAT Watu Putih juga masuk dalam kawasan lindung geologi yang harus dilindungi sesuai Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030. (http://tirto.id/- tambang-dan-pabrik-semen-rembang-mengancam-sumber-air-cefA).

Sumber mata air melimpah berada di kawasan CAT Watu Putih. Terdapat 109 mata air yang menghidupi 607.188 jiwa di kecamatan Kabupaten Rembang. Bila disimulasikan, mata air yang terkecil adalah 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik sehingga akan menghasilkan air sejumlah 1728 liter dalam satu hari. Mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian. (dok gugatan sengketa SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 tahun 2012).

Panggil Mereka Kartini

”Tak hanya R.A. Kartini, menurutku semua perempuan yang menghargai dirinya, menghargai dan menginginkan kemajuan sesamanya, Harum namanya,” ucap Gus Mus. (twitter A Mustofa Bisri 20/4/2013). Itu pula yang dilakukan Kartini Kendeng, menghargai dan merawat alam untuk kebutuhan dan kemajuan umat hingga zaman nanti. Kartini Kendeng merawat bumi, mereka mengibaratkan bumi sebagai ibu yang mampu melakukan reproduksi dan menghidupi semua makhluknya. ”Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili,” merupakan kalimat yang selalu Kartini Kendeng dengungkan.

Perempuan memang lebih dekat dengan alam. Berbagai kerusakan alam sangat mempengaruhi kestabilan perempuan dalam mendayagunakan perannya terutama dalam produktivitas pangan. (Dewi Candraningrum dkk, 2015 : 130) Perempuan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengolahan lahan, penyimpanan serta pengaturan konsumsi pangan. (ibid, 133) Perempuan mengambil kebutuhan rumah tangga dari alam hanya seperlunya dan tidak mengeksploitasi. Sikap asih dan asuh perempuan terhadap alam ini dikaitkan dengan teologi pembebasan ekologi feminisme. Terdiri dari kata oikos (Bahasa Yunani) dan feminis. Oikos berarti rumah tempat tinggal, dan prinsip feminitas yang memiliki ciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. (Vandana Shiva, 1998).

Ekofeminisme mempunyai manifesto yang disebut A Declaration of Interdependence. Hal itu berisi ”Melihat arah perkembangan kehidupan manusia, adalah semakin mendesak untuk menciptakan hubungan baru antarmanusia di atas bumi, yang dapat menghubungkan satu dan lainnya. Pengemban kewajiban secara bersama di bawah hukum-hukum alam, dengan menghormati kesejahteraan umat manusia dan seluruh kehidupan di bumi. Kita perlu untuk memproklamirkan keterikatan kita bahwa umat manusia belum merajut benang-benang kehidupan; Kita tidak lain adalah satu benang di dalamnya. Apapun yang kita lakukan pada benang-benang ini, kita melakukannya terhadap diri kita sendiri.” (ibid).

Semen untuk Apa?

Sebenarnya apalagi kepentingan pendirian pabrik semen di Rembang? Kekurangan pasokan semen? Jelas tidak. Industri semen nasional diperkirakan mengalami kelebihan kapasitas hingga 30 juta ton pada 2017. (Kementerian Perindustrian 1/10/2016)Lalu mau dikemanakan overcapacity itu? Ekspor di pasar bebas? Vandana Shiva menjawab : ”Bangunan politik ekonomi ini sebenarnya mengenalkan konsep perdagangan bebas atau perdagangan yang dipaksakan?”(Vandana Shiva, 2000) Jangan sampai kita gandrung terhadap ekspor, tetapi menindas rakyat dan membuat horor.

Oleh : Ashilly Achidsti. Mahasiswa Fisipol UGM 2014.

Menjadi Perempuan

TULISAN ini merupakan sebuah refleksi kritis tentang apa yang telah dicapai melalui berbagai perayaan hari perempuan di Indonesia. Sejauh apa sejumlah selebrasi yang ada memberikan ruang dan pengalaman untuk kita mampu mendefinisikan peran dan urgensi menjadi perempuan. Dan seberapa penting mempertanyakan hal tersebut.

Melalui penelusuran pengalaman Kartini, pertanyaan tersebut sedikit banyak akan dapat terjawab. Seperti yang diketahui bahwa Kartini merupakan sosok yang tidak biasa di zamannya meskipun ini tidak berarti menegasikan pahlawan perempuan lainnya. Hanya saja cara Kartini melakukan pemberontakan melalui sebaran suratnya yang hingga Benua Eropa tidak dipungkiri memiliki nilai tambah. Namun sebaiknya kita tidak terus menerus terjebak memperdebatkan seberapa layak Kartini menjadi simbol dari emansipasi. Ada realitas lain yang menarik untuk diungkap misalnya tentang seberapa jauh sebenarnya Kartini ingin mendefinisikan makna menjadi perempuan Jawa yang sebaik-baiknya saat itu.

Dalam salah satu suratnya Kartini menuliskan: ingin benar hati saya berkenalan dengan seorang anak gadis modern, gadis yang berani, yang sanggup tegak berdiri, gadis yang saya sukai dengan hati jantung saya (Pane 2005). Bagi Kartini, modern adalah sesuatu yang berada di luar rumahnya. Kartini membayangkan bahwa kemampuan untuk tumbuh sebagai perempuan seutuhnya itu sulit jika masih tinggal di dalam feodalisme Jawa yang membesarkannya.

Dalam kesehariannya, perempuan sebagai makhluk hidup sebenarnya tidak pernah ada kecuali jika seorang ayah, suami, atau saudara laki-laki menghendakinya. Anak perempuan adalah mereka yang mampu menjaga nama baik ayahnya. Seperti halnya perempuan utuh hanya lahir saat laki-laki menghadiahkan gelar istri. Tidak berhenti disitu sebab untuk mewujud menjadi perempuan sejati mereka disaratkan untuk melahirkan anak dari rahimnya sendiri.

Namun dalam surat yang lain, Kartini juga menyinggung tentang peran sosial seorang ibu: Dan siapakah yang banyak berusaha memajukan kecerdasan budi itu. Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia, ialah wanita, ibu, karena haribaan ibu itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula sekali (Koleksi Musem R.A. Kartini Rembang). Sekilas ini adalah kontrakdiksi. Di satu sisi Kartini mengidamkan sebuah kebebasan yang melampaui ukuran moral seorang perempuan dalam budayanya. Namun dirinya juga seolah mengukuhkan moralitas perempuan melalui deskripsi tentang ibu dimana hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk domestifikasi.

Paradoks ini sebenarnya juga mewujud dalam simbolisasi Hari Kartini yang sering diidentikan dengan konde dan kebaya. Jika Kartini adalah tokoh emansipasi mengapa konde dan kebaya dimana merupakan salah satu corak feodalisme yang mengekang perempuan justru terus menjadi simbol perayaan? Sering ada yang menyimpulkan paradoks tersebut dengan menyatakan bahwa emansipasi boleh terjadi asalkan tidak melampaui kodrat perempuan itu sendiri. Tapi sebaiknya kita menahan diri untuk tidak menganggap pernyataan tendensius tersebut sebagai temuan akhir agar perjuangan Kartini yang bermakna lebih luas tidak mengalami kebuntuan.

Alternatif lain bisa memaknai gagasan Kartini melalui pendekatan personal is politic yang berarti jelas bahwa segala bentuk ketidakadilan dalam keseharian perempuan sangat berkaitan dengan situasi publik yang ada. Misalnya perempuan akan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga jika ada kesepakatan publik yang menyatakan bahwa kasus tersebut adalah pelanggaran hak asasi. Berdasarkan surat-surat Kartini, ada kebutuhan-kebutuhan perempuan dalam ruang privat yang tidak terpenuhi dengan semestinya karena tema tentang ibu yang bahagia atau isu kepemimpinan perempuan Jawa misalnya tidak pernah menjadi materi diskusi di ruang publik.

Maka esensi emansipasi bisa jadi adalah saat dimana perempuan terus aktif mengungkap makna kesakitan dan kesenangan berdasarkan pengalaman personal seharihari, lantas memperjuangkannya kuat-kuat agar menjadi atensi publik. Disinilah subjek perempuan ditemukan sekaligus kita dapat lebih arif memahami cara Kartini menerjemahkan hakikat perempuan melalui surat, kebaya, dan kondenya

Oleh : Desintha D Asriani MA. Dosen Sosiologi Fisipol UGM.

Warga Negara Indonesia

MUNCULNYA polemik atau wacana pribumi non-pribumi memperlihatkan lemahnya konsep negara sebagai ikatan yang menyatukan warga Indonesia. Hal ini perlu dimaklumi mengingat jika dalam beberapa hal pemerintah nasional merupakan representasi negara. Maka dalam proses dan sejarah yang cukup panjang, warga merasa tidak bangga dan tidak terikat dengan apa yang disebut negara.

Kita perlu paham bahwa secara empirik hal yang dialami sehari-hari oleh warga adalah, pertama, ikatan keluarga, kekerabatan, itu artinya kedekatan garis keturunan atau darah. Kedua, ikatan perkampungan atau desa atau ikatan perkawanan atau ikatan kesukuan. Ketiga, ikatan kehidupan sosial dan terutama keagamaan. Keempat, ikatan sejarah kebersamaan dalam aras ketiga ikatan tersebut yang biasanya bersifat lokal.

Artinya, ikatan pengalaman bernegara sungguh sesuatu yang secara empirik tidak begitu dialami, kecuali mungkin hanya dikenalkan lewat pelajaran-pelajaran di sekolah. Pada satu satuan waktu dan ruang yang sama, tidak semua warga mengalami secara empirik dahsyatnya peristiwa kemerdekaan. Pada satu satuan waktu dan ruang yang sama, tidak semua warga mengalami makna dan peristiwa 1965, 1998, dan berbagai peristiwa nasional lainnya.

Berdasarkan itu, kita bisa membayangkan banyak warga merasa tidak berkepentingan dengan apa yang disebut sebagai negara nasional Indonesia. Hal itu diperburuk dengan buruknya pemerintah dalam membangun kinerja dirinya, dan buruknya pemerintah dalam membangun rasa kebanggaan untuk menjadi warga negara Indonesia. Pendek kata, buruknya pemerintah dalam membangun kinerja dirinya, menyebabkan warga tidak percaya dengan pemerintah sebagai representasi negara.

Soal Pribumi

Jika hal pribumi dimaksudkan sebagai penduduk asli, tidak ada warga asli di Nusantara ini. Maksudnya, tidak ada warga atau orang yang tiba-tiba hadir di bumi Nusantara. Sebagai manusia keturunan Adam, nenek moyang kita entah datang dari mana, dan kemudian berdomisili di Nusantara dan atau Indonesia.

Dengan demikian, yang ada adalah pendatang yang lebih dulu, dan pendatang kemudian. Mereka beranak pinak, menyebar ke seluruh Nusantara. Percampuran dan pengalaman keempat hal empirik sebelumnya, ditambah faktor geografi, geososial, geoekonomi, geopolitik, menyebabkan munculnya perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan sehari-hari, termasuk soal kuliner atau pangan, pakaian, perumahan, dan sebagainya.

Oleh karenanya, isu pribumi atau yang merasa asli, sangat tidak relevan. Saat ini, tidak ada lagi yang asli di muka bumi ini. Yang ada adalah keturunan dan percampuran yang bermukim dan membentuk satu satuan masyarakat tertentu di daerah tertentu. Masalahnya adalah ikatan satuan apa yang paling berpengaruh dalam satuan masyarakat tertentu dalam daerah tertentu itu. Di sinilah persoalan perbedaan menjadi muncul.

Soal Identitas

Isu pribumi yang berimplikasi pada referensi identitas merupakan persaingan pada tataran empat aras empirik di atas. Ada daerah-daerah tertentu, dalam kontestasi yang panjang, akhirnya memilih basis bangunan masyarakat dan budayanya berdasarkan etnisitas. Tetapi ada pula yang berbasis agama, atau bebasis kekerabatan dominan.

Berdasarkan itu pula, kita bisa memahami apa yang terjadi di Aceh, Minang, Melayu, Jawa, Ambon, Papua, Bali, Bugis, Makasar, dan sebagainya. Pengalaman hidup berbeda berdasarkan empirik lokalitasnya, menyebabkan referensi identitas berbasis negara sungguh lemah. Kalau kita ditanya atau bertanya, maka konteks dasar yang berkaitan dengan identitas tersebut adalah, misalnya, bahwa kita orang Jawa, beragama Islam, atau Katholik. Bukan orang Indonesia.

Referensi identitas berbasis agama, suku, atau bahkan ras, sekali lagi, memperlihatkan bahwa negara (Indonesia) tidak berhasil mengatasi ikatan-ikatan empirik emosional dan lokal untuk bersama-sama menjadi warga bangsa negara Indonesia. Memang, tentu ada ikatan nasionalisme atau ikatan berbasis ideologi Pancasila. Kadang nasionalisme hanya berarti jika itu dihadapkan dan berhadapan dengan negara lain. Sementara itu, ikatan keberadaan Pancasila tidak jarang berhadapan dengan basis ideologis lain, dan terutama besumber agama.

Bagaimana supaya negara menjadi ikatan yang kuat bagi basis kewargaan dan identitas? Tidak ada jalan lain bahwa negara harus kuat dalam menegakkan hukum. Dengan itu negara akan mendatangkan kepercayaan warga. Negara berbasis hukum harus sangat kuat menegakkan multikulturalisme, menegakkan pemerintah anti-korupsi, negara yang mampu membebaskan kemiskinan, dan pemerintah yang bersih dan jujur. Tanpa itu, sekarang kita mengalaminya.

Oleh : Dr Aprinus Salam. Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM.

Penyakit Bangsa

SIDANG Tipikor kasus e-KTP semakin seru. Kasus-kasus korupsi lain susul-menyusul. Korupsi sebagai extra ordinary crime tidak mengenal jeda, istirahat, apalagi berhenti. Birokrat, pebisnis, dan politisi semakin rakus terhadap  harta dan kekuasaan. Mereka dari waktu ke waktu semakin mempertontonkan kenekatan dan kepiawaiannya mengorupsi uang rakyat. Walaupun rakyat tak henti-hentinya protes atas perilaku korup, tetapi protes-protes tersebut seakan angin lalu. Bak  teriak di padang pasir, tak pernah digubris, dan tidak berpengaruh signifikan.

Berbagai cara pencegahan maupun penindakan, sedang dan telah dilakukan oleh aparat berwenang. Benar, ada koruptor e-KTP kelas kakap maupun kelas teri ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan, namun diisyaratkan ada korupsi lebih besar, dan segera diungkap ke publik. Keberanian KPK patut diapresiasi. Keberhasilan KPK, tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat dan lembaga-lembaga lain. Sinergitas dalam pemberantasan korupsi, senantiasa diperlukan.

Kajian akademik menunjukkan bahwa korupsi sebagai ‘penyakit bangsa’, banyak disebabkan faktor kejiwaan si koruptor. Pada jiwa yang sakit, perilaku korup dipandang biasa, wajar, dan rasional. Seolah tidak ada jalan lain untuk menggapai gemerlapan kehidupan duniawi, kecuali dengan cara korupsi. Jiwa yang sakit tak pernah berpikir tentang nasib bangsa yang dirundung kehancuran. Sebagai akibatnya, di sana-sini keadilan sosial terkoyak, sulit digapai masyarakat marginal. Kesenjangan antara kekayaan koruptor dan kemiskinan para buruh, nelayan, petani, dan rakyat jelata semakin melebar.

Cerita tentang  ‘penyakit bangsa’ itu, kini telah hadir di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang privat, termasuk di gardu-gardu ronda. Di sana, ada keresahan dan kegelisahan, anomali sosial, distrust terhadap penguasa. Penguasa dipandang tidak amanah atas jabatannya. Ucapan penguasa dilihatnya sebagai kebohongan. Distrust mewarnai setiap interaksi dan komunikasi vertikal. Rakyat butuh pemimpin, pengayom, tetapi yang hadir justru penguasa korup.

Sebagai ‘penyakit bangsa’ yang kian merebak di negeri ini, cukup menjadi indikator pembenar ramalan WHO bahwa pada tahun 2020 sakit mental yang menghinggapi penduduk bumi ini akan meningkat tajam, baik kuantitas maupun kualitasnya. Mudah-mudahan, kita tetap tergolong komponen bangsa yang sehat, baik fisik, mental, maupun sosial. Kita bukan bagian dari komunitas koruptor, melainkan pribadi-pribadi pejuang pemberantas korupsi.

Dalam rangka berkontribusi pemberantasan korupsi, kiranya perlu setiap pribadi menjaga secara maksimal potensi-potensi positif yang dimilikinya. Selanjutnya potensi-potensi positif tersebut, pada ranah kebangsaan, disinergikan sebagai potensi kolektif, sehingga dari padanya muncul kekuatan lebih besar dan dahsyat. Pemberantasan korupsi secara bersinergi, dilandasi kesungguhan dan keikhlasan, dipastikan melahirkan kekuatan ukhuwah kebangsaan, sekaligus sebagai bangsa beradab. Kita padukan secara konkret sinergitas pemikiran, sikap, dan tindakan bijak, kreatif, dan progresif dalam pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang ego institusional, bertumpu pada KPK saja, sudah saatnya didekonstruksi menjadi metode sinergis-holistik. Keampuhan metode ini tak perlu diragukan. Allah SWT telah menjamin bahwa pada bangsa yang gemar bersinergi dalam berbuat kebajikan dan mencegah kemunkaran, akan dijauhkan dari segala musibah, dan setiap langkah-langkahnya dirahmatiNya. Sehingga sampai pada keberkahan kehidupan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Patut diingat bahwa konsep keadilan sosial telah menjadi pemikiran filosofis Bung Karno sejak tahun 1945. “Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de l’homme par l’homme.

Keadilan sosial sebagai buah refleksi kebangsaan, diinspirasi zaman kegelapan bangsa, berupa penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Zaman kegelapan tersebut tidak boleh terulang lagi. Bahkan harus diupayakan berubah menjadi zaman keemasan, zaman gilang-gemilang.

Keadilan sosial tidak bisa terlepas dari usaha mempersatukan bangsa, lintas suku, agama, ras, bahasa, dan kebudayaan. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong! Sinergitas pemberantasan korupsi  (penyakit bangsa) tidak lain merupakan aktualisasi gotong-royong demi terwujudnya keadilan sosial tersebut.

Oleh : Prof Dr Sudjito SH MSi. Guru Besar Ilmu Hukum UGM, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM.

Kiai Hasyim, Humor dan Keindahan Islam


SIAPAKAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang menyegarkan bahasa dakwahnya? Tentu warga nahdliyyin akan sepakat dengan sosok KH Dr Hasyim Muzadi. Lelaki kelahiran Tuban 4 Agustus 1944 tersebut, Kamis (16/03/2017) lalu telah menghadap Allah Swt. Tokoh dan guru bangsa yang dikenang masyarakat Indonesia sebagai sosok ulama yang tawadhu yang sangat jarang membuat kontroversi dalam berkiprah. Beliau lebih sering merawat dan menentramkan semua komponen bangsa.

Rasanya setiap orang selalu teringat dakwah dengan humor yang disampaikan Kiai Hasyim. Humor yang mengalir, hingga suasana menjadi cair. ”Saya kadang-kadang berpikir, di negara non muslim, barang yang hilang kok ketemu semua. Sementara di negara yang mayoritas Islam, barang yang ada hilang semua”. Demikian gaya bahasa Kiai Hasyim di depan Presiden, Menteri dan Duta Besar. Dengan logika yang matang dan intonasi yang pas, ceramah yang disampaikan Kiai Hasyim sungguh sangat menyenangkan pendengarnya. Bahkan yang disindir pun bisa ikut tertawa, tidak terasa dan tidak sakit hati.

Di istana pula Kiai Hasyim menyindir umat Islam yang bernama Muhammad, tetapi perilakunya tidak seperti Nabi Muhammad Saw. Kalau Nabi Muhammad Saw, ungkap Kiai Hasyim, membuat konsensus bernama ‘Piagam Madinah’, bukan Negara Islam. Di dalamnya, tertuang kesepakatan-kesepakatan hidup bersama dengan damai. Semua orang diberi ruang untuk mengembangkan kehidupannya, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras yang berbeda. ”Ini contoh oleh baginda Nabi Muhammad Saw, sendiri, bukan orang lain. Di sinilah bedanya, Nabi Muhammad Saw, dengan Muhammad yang belakangan ini,” kata Kiai Hasyim. Kalimat yang membuat tawa Presiden Jokowi. (Hamzah Sahal: 2017).

Kiai Hasyim termasuk tokoh NU yang langka yang melangkah di dua lini sekaligus yaitu politik dan keagamaan dengan sangat aman, tanpa konflik. Yaitu sebagai ulama NU yang tetap berkharisma dan senantiasa ditunggu nasihatnasihatnya untuk bangsa ini, terutama warga nahdliyyin. Biasanya ulama kalau sudah terjun di politik, umat akan menjauh. Tapi berbeda dengan Kiai Hasyim, umat tetap banyak yang mengagumi dan mencintainya sampai akhir hayatnya.

Mencegah Terorisme

Kegelisahan Kiai Hasyim adalah kegelisahan melihat kecenderungan iklim keberagamaan yang menjadi radikal. Tak henti, Kiai mengampanyekan Islam penuh rahmat untuk semesta alam (rahmatan lil’alamin). Membentuk Forum ICIS (International Conference of Islamic Scholars), yang setiap tahun menggelar konferensi tahunan, guna memfasilitasi ulama-ulama Indonesia ke forum-forum internasional.

Menurut Kiai Hasyim Muzadi (2003), paham radikal yang masuk ke Indonesia dalam bentuk terorisme, bukan semata-mata gerakan terorisme domestic. Tapi merupakan bagian dari terorisme internasional yang dipicu oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Karenanya kita harus bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertama, mengampanyekan pemahaman agama secara benar kepada umatnya masing-masing.

Kedua, melakukan penguatan terhadap gerakan-gerakan moderasi, termasuk di Indonesia. Dengan cara bekerja sama dengan intens di antara umat-umat beragama di seluruh dunia. Gerakan penguatan terhadap gerakan agama yang moderat juga bisa dilakukan melalui minimalisasi konflik global yang menjadi ‘pintu masuk’ lahirnya gerakan-gerakan radikal serta terorisme. Ketiga, dikembangkan, gerakan pengamanan yang menjadi wewenang Negara kepada warganya baik yang bersifat keamanan fisik maupun non fisik. Seperti infrastruktur bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya demokrasi, pluralisme dalam suasana damai.

Keempat, mengembangkan tata hubungan agama dan Negara yang bisa menjamin stabilitas, kemajemukan, serta pengembangan agama. NU mempunyai konsep dari agama ke dalam Negara seharusnya adalah nilai-nilai agama yang menyatukan dimensi sosial serta humanitas yang dikemas dalam idiom-idiom nasional. Yang diserap dari agama bukanlah formalitas rincian-rincian hukum positif yang kemudian dipaksakan ke dalam negara. Mengapa? Karena, hal itu hanya akan menimbulkan benturan antarumat beragama. Saatnya keteladanan Kiai Hasyim kita ikuti dalam hal kecintaannya menyebarkan Islam yang penuh rahmat di dunia ini, khususnya di bumi pertiwi ini.

Oleh : Arief Fauzi Marzuki. Ketua LPBH NU Piyungan, Bantul Yogyakarta.


Marwah KPK


MENGGEMPARKAN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan pada publik bahwa uang senilai Rp 2,558 triliun hendak dibagi-bagikan kepada banyak pihak terkait dengan mega kasus proyek e-KTP. Inilah salah satu bentuk korupsi berjamaah paling fantastik triwulan pertama  2017. Mereka yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum HakimmTipikor pun adalah elite negeri.

Penemuan ini tentu sangat menggemparkan. Namun sebagian publik pesimis atas temuan KPK ini akan selesai di meja hukum. Apalagi,  setelah adanya kabar e-KTP menjadi bancakan, mantan Presiden SBY dan Presiden Jokowi kemudian bertemu dengan alasan membahas beberapa persoalan bangsa. Tetapi muncul banyak isu di luar, keduanya diduga membahas negosiasi politik terkait kasus menggemparkan tersebut.

Tetapi sebagian lagi optimis nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan KPK akan menjadi pesakitan di meja hukum Tipikor KPK. Ada beberapa alasan terkait dengan uang e-KTP yang menjadi bancakan agar KPK tetap memiliki wibawa, bukan hanya macan ompong.

Pertama, KPK harus berani secara transparan menyeret mereka yang telah dipublikasikan kepada publik nama-nama yang telah disebutkan menjadi penerima uang e-KTP sebagai bancakan secara berjamaah. KPK harus berani mengadili mereka semua, tidak peduli mereka itu orang-orang besar dalam partai politik, sebagai orang dekat bos partai ataupun pimpinan partai politik.

KPK akan dilihat publik akankah berani melakukan tindakan hukum.  Jika pada akhirnya KPK hanya berani mengumumkan nama-nama tetapi kemudian berlarut-larut prosesnya, tidak jelas kapan akan terjadi hukuman yang jelas, maka marwah KPK secara tidak langsung akan turun drastic.  Publik pun akhirnya dapat mengatakan ternyata KPK tidak ada beda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hanya ganas kedengarannya tetapi melempem dalam tindakan.

Tentu sebagai lembaga penyidik KPK tidak bisa bekerja sendirian. KPK harus kerja sama dengan jaksa dan hakim Tipikor yang sering mendapatkan nilai negatif dari publik. Terdengarnya kabar bila  hakim  dan jaksa Tipikor ‘main mata’ dengan pesakitan, sudah bukan isu lagi sesungguhnya. Disini hakim dan jaksa tipikor dituntut  bertindak tegas dan berani dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat banyak.

Kedua, KPK harus berani independen. KPK tidak boleh diatur mereka yang memiliki ‘saham politik’ pada pemerintahan Jokowi. Sebab hal ini akan semakin meruntuhkan pemerintahan Jokowi dan KPK jika akhirnya nama-nama orang yang telah disebutkan kemudian lepas begitu saja.

Apalagi jika KPK terkesan dapat diintervensi oleh partai politik besar yang orang-orangnya disebut di dalam dakwaan korupsi berjamaah e-KTP. KPK oleh karena itu demi tetap menjaga wibawanya dan wibawa presiden maka harus berani bertindak secara independen, tidak menjadi partisan partai. Juga tak dapat diintervensi para bos partai besar pendukung pemerintahan Jokowi.

KPK benar-benar akan diuji independensinya dari intervensi para ‘bos partai’, ‘orang besar partai” serta ‘orang besar dekat presiden’. Jika mampu lolos dari jeratan itu, nilai tambah KPK akan naik secara tajam. Jika melempem dan tampak diintervensi, nilai KPK akan hancur.

Ketiga, tidak tebang pilih. Adanya nama-nama besar orang partai yang disebutkan dalam dakwaan, maka pertaruhan wibawa KPK ada pada bagaiamana menetapkan status hukum dan proses pengadilan yang adil, tidak tebang pilih. Jika akhirnya KPK tidak menetapkan tersangka, maka public akan menyaksikan bahwa apa yang terjadi hanyalah sandiwara politik antarelite politik.

Keadilan hukum ditunggu publik.  KPK ditunggu nyali besarnya, bukan sekadar tebar pesona keberanian tetapi akhirnya tebang pilih.  Marwah  KPK akan sangat ditentukan keberaniannya  menerapkan hukum yang adil ataukah hukum tebang pilih. Jika hukuman akhirnya tebang pilih maka yang terjadi adalah hancurnya martabat-wibawa KPK

Kita akan tunggu bersama-sama. Apakah marwah KPK tetap terjaga? Mega kasus proyek e-KTP akan membuktikan pada publik.

Oleh : Dr Zuly Qodir. Sosiolog UMY, peneliti senior PSKP UGM.


Melarang Angkutan Online?


PEMERINTAH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berencana akan melarang operasional angkutan yang berbasis aplikasi, baik taxi maupun ojek online. Langkah ini di satu sisi merupakan bentuk ketegasan sikap Pemprov DIY terhadap menjamurnya angkutan online di wilayah DIY yang telah menggusur angkutan resmi. Tapi di sisi lain bentuk kemunduran. Mengingat teknologi itu makin hari tambah maju dan membawa kemudahan bagi umat manusia.

Sepuluh tahun lalu kita beli tiket pesawat terbang atau kereta api (KA) harus ke agen atau stasiun. Sekarang kita bisa beli tiket dari tempat tidur atau toko jejaring di sekitar kita. Dahulu kalau akan terbang harus bawa tiket dicetak kertas, sekarang tiket bisa disimpan di HP. Intinya, teknologi dalam bidang transportasi itu memudahkan dan meringankan hidup kita.

Pemakaian teknologi di dalam bidang transportasi itu memberikan kemudahan, kepastian, dan efisiensi waktu kepada para pengguna jasa transportasi. Perkembangan teknologi yang seperti itu tidak mungkin terelakkan lagi. Mereka yang resisten terhadap perkembangan teknologi akan ketinggalan. Hanya mereka yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi yang akan menang dalam persaingan. DIY dikenal sebagai daerah tujuan pendidikan, pariwisata, dan budaya. Juga memiliki UGM, universitas yang terkemuka di negeri ini. Tentu saja akan menjadi tertawaan dunia bila operasional angkutan online dilarang di Pemprov DIY.

Ada dua jenis moda transportasi umum yang dalam pencarian penumpangnya dengan menggunakan aplikasi teknologi, yaitu yang menggunakan roda empat – yang oleh publik disebut taxi online- dan menggunakan sepeda motor yang umum mengenalnya Gojek, Grab, dan Uber. Keduanya itu lebih tepat disebut angkutan ilegal karena tidak diatur dalam UU LLAJ maupun peraturan turunannya. Yang disebut ‘taxi online’ itu tidak ubahnya taxi gelap, yang membedakannya adalah cara mencari penumpang dengan menggunakan aplikasi teknologi. Maka dikhotominya yang tepat bukan ‘taxi konvensional’ versus ‘taxi online’, melainkan taxi legal versus taxi ilegal.

Pilihan masyarakat lebih ke taxi ilegal karena banyak kemudahan: mudah diakses, dari mana saja, tarif sudah pasti diketahui sebelum berangkat dan lebih murah, serta bisa memprediksi kondisi jalan karena memakai Global Position System (GPS), serta tidak dibatasi jarak. Pada taxi legal, aksesnya justru susah. Pengalaman sejumlah kawan, sering batal mendapatkan taxi legal karena selalu dikatakan sedang kosong. Jumlah tarif yang harus dibayar pada saat naik taxi legal juga baru ketahuan setelah sampai tujuan. Bagi wisatawan yang uangnya cekak ini merepotkan. Besar kecilnya tarif amat tergantung pada kondisi jalan (macet/tidak).

Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan di lapangan. PM No. 32/2016 tersebut mengakomodasi kehadiran taxi ilegal agar menjadi legal seperti dipersyaratkan pasal 22, 23, dan 41. Sayang, PM yang harusnya sudah diimplementasikan per Oktober 2016 lalu sekarang justru sedang direvisi. Jika PM dilaksanakan, maka Pemprov DIY tidak perlu melarang beroperasinya taxi ilegal, tapi mengaturnya. Sebaliknya taxi legal pun perlu berbenah diri agar dapat memberikan pelayanan yang apple to apple dengan taxi ilegal yang dalam revisi PM No 32/2016 disebut Angkutan Sewa Khusus.

Sedangkan ojek sepeda motor baik yang mangkal atau ojek pangkalan (Opang) maupun yang menggunakan aplikasi teknologi , seperti Gojek, Grab, dan Uber, dilihat dari regulasinya sama-sama ilegal. Karena tidak termasuk dalam moda angkutan umum seperti dipersyaratkan pasal 141 UU LLAJ, yaitu memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Karena sama-sama ilegal, jika Gojek, Grab, dan Uber dilarang, Opang semestinya juga dilarang. Jika Opang dipertahankan, maka ojek dengan menggunakan aplikasi teknologi juga harus dipertahankan. Itu baru fair.

Melarang angkutan taxi ilegal dan ojek online bukanlah solusi. Mengikuti kondisi transportasi umum di DIY sebagai daerah tujuan wisata, pendidikan, dan kebudayaan, jauh dari memadai. Sementara TransJogja, masih jauh dari efisien.

Oleh : Darmaningyas. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia.


Melarang Transportasi Online Tanpa Solusi?


BEBERAPA hari terakhir, wacana pelarangan transportasi online oleh pemerintah DIY semakin hangat diperbincangkan. Sebagian masyarakat khawatir apabila peraturan tersebut benar-benar diimplementasikan. Banyak di antaranya sudah telanjur bergantung pada transportasi online yang dianggap praktis, mudah, fleksibel, dan terjangkau bagi semua kalangan.

Bagaimanapun tak dapat dipungkiri, tingginya mobilitas telah menjadi bagian tuntutan zaman yang serba terkoneksi. Sehingga logis, apabila efisiensi biaya dan waktu menjadi dua hal yang kerap dipertimbangkan dalam memilih moda transportasi. Namun pemerintah sepertinya belum serius merespons. Buktinya sampai saat ini belum ada satu pun moda angkutan umum yang efisien. Sudah begitu, masih diliputi sejumlah keluhan seperti: waktu tunggu dan waktu tempuh yang terlampau panjang.

Angkutan Konvensional

Bagaimana dengan angkutan konvensional lainnya? Angkutan jenis ini seringkali tidak pasti, baik dari segi waktu, frekuensi ketersediaannya, pun harganya tak jarang cukup menguras kocek. Pelayanannya pun masih perlu banyak dikoreksi.

Sekarang coba bandingkan dengan transportasi online. Bagi yang sudah berlangganan, pastinya tahu bahwa transportasi online memiliki kelebihan dari segi waktu dan biaya. Selain itu, moda transportasi online juga memiliki paradigma costumer first. Sementara, model pelayanannya ‘menjemput bola’ bukan ‘menunggu bola’. Sudah begitu, ada keterjaminan mutu pelayanan karena diawasi langsung oleh pelanggan melalui ratting achievment setelah transaksi.

Perihal keamanan bagi para pelanggan sudah pasti terjamin, lantaran pelanggan dapat mengetahui identitas driver, dan driver juga terpantau oleh radar server. Begitu juga sebaliknya, setiap pelanggan terdeteksi dengan baik oleh sistem. Sehingga risiko ketidakamanannya relatif kecil. Hal itulah yang kemudian membedakan dari moda transportasi lainnya, yang cenderung menempatkan consumer dalam posisi nomor dua (asimetris). Jangankan quallity control, segala sesuatu yang merugikan konsumer sekalipun sulit diadukan. Apabila diadukan pun tidak ada tindak lanjut yang berarti.

Mengurangi Kecemburuan?

Jika alasannya hanya untuk mengurangi kecemburuan, tentu peraturan ini merupakan langkah mundur dan tidak solutif. Karena semestinya inovasi bukan untuk dihambat.

Memang harus diakui bahwa beralihnya masyarakat untuk menggunakan moda transportasi online telah menyebabkan pelaku jasa angkutan konvensional mengalami kesulitan mencari pelanggan. Namun demikian, bukan berarti pemerintah melarang transportasi online beroperasi begitu saja. Pasalnya pengendara transportasi online ini kenyataannya tak ada satu pun yang menyerobot penumpang. Penumpangnya sendiri yang memilih menggunakan kendaraan online. Jadi ini soal preferensi, lantas mengapa harus angkutan online-nya yang dilarang-larang?

Bagaimanapun kita tidak boleh menutup mata bahwa keberadaan transportasi online ini juga berdampak positif bagi berkembangnya usaha produktif. Dalam jasa pesan antar makanan misalnya, salah satu perusahaan moda transportasi online ini juga menggandeng berbagai usaha makanan sebagai mitra. Mulai dari restauran mewah sampai warung makan skala kecil sekalipun. Sehingga dapat dibayangkan bukan, seberapa besar efek domino yang mungkin timbul jika peraturan pelarangan transportasi online diterapkan?

Sebagai pengayom ‘seluruh’ lapisan masyarakat tanpa ‘terkecuali’, semestinya cara pandang yang dibangun pemerintah dalam menyikapi persoalan ini lebih kooperatif, bijaksana dan memiliki nalar pertimbangan yang lebih matang. Bukan dengan cara mendiskriminasi lalu merugikan pihak lain. Melainkan adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Baik itu untuk pelaku usaha jasa transportasi online, maupun konvensional atas haknya mencari rezeki. Pun bagi konsumen atas preferensinya mengenai efektivitas, dan efisiensi waktu-biaya.

Mengusulkan Opsi

Oleh karena itu, saya mengusulkan opsi. Pertama, agar pemerintah mendorong, atau memfasilitasi transportasi konvensional untuk dapat turut bergabung ke dalam sistem online. Kedua, disamping fasilitasi, mungkin juga dapat dilakukan public-privat patnership yang memungkinkan pemerintah memiliki sebagian dari saham transportasi online. Sehingga pemerintah dapat turut andil dalam mengatur regulasi yang win-win solution.

Atau terakhir, pemerintah turut bersaing menjadi provider dalam angkutan online yang berbasis BUMD dan menyerap sebanyak-banyaknya para driver angkutan konvensional. Tidak lupa, dalam operasionalisasinya diengkapi fitur yang lebih hebat. Misalnya jaminan sosial bagi para driver dan asuransi kecelakaan pelanggan. Lebih menarik dan solutif bukan?

Oleh : Tauchid Komara Yuda. Peneliti tamu bidang kebijakan publik di Forum Bulaksumur Institute (Forbi).


Menolak RUU Pertembakauan


Pas tepat 18 Maret 2017 atau 60 hari terhitung sejak DPR RI mengajukan draft RUU Pertembakauan ke Presiden Joko Widodo, maka presiden harus memberikan sebuah keputusan. Apakan akan menerima usulan draft RUU tersebut atau menolak. Tentunya kita berharap Presiden Jokowi akan berpikir komprehensif ke depan bahwa RUU pertembakuan ini harus ditolak oleh pemerintah. Dengan alasan yang mendasar dan kuat, bahwa RUU Pertembakauan ini syarat dengan kepentingan industri rokok. Dan merupakan ancaman serius bagi generasi muda Indonesia kedepan.

Kenapa Presiden Jokowi Harus Menolak? Ada beberapa alasan yang bisa diajukan. Pertama sejak penyusunan, Draft RUU Pertembakuan ini sangat cacat prosedural dan terkesan dipaksakan oleh kepentingan industri rokok. Banyak pasal dalam rancangan itu yang bertabrakan dengan aturan dan undang-undang yang ada. Target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 adalah menurunkan prevalensi perokok usia di bawah 18 tahun sebesar 25%. Namun semangat RUU tersebut adalah meningkatkan produksi tembakau dan produk industri hasil tembakau.

Populasi Naik

Kedua, Pemerintah harus serius memperhatikan peningkatan jumlah perokok anakanak. Pada 2001, prevalensi perokok usia 10-14 tahun sebesar 0,7% populasi, naik menjadi 4,8%. Menurut Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2013. Pada 2015, jumlahnya telah mencapai 18,36 juta atau 7,2 persen dari populasi.( Riskesdas,2015).

Ketiga, pasal 48 RUU Pertembakuan ini membolehkan pelaku usaha beriklan di media cetak, media elektronik, media online, dan media luar ruang. Ini berlawanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengemasan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau. Dalam aturan itu, pemerintah diharuskan mengendalikan iklan rokok. Rancangan itu juga menghilangkan gambar peringatan di bungkus rokok yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah. Padahal gambar berbagai penyakit mengerikan akibat merokok, menurut Kementerian Kesehatan, efektif membuat perokok pemula berpikir ulang sebelum membeli rokok.

Keempat, terkait dengan perlindungan petani tembakau, sebenarnya sudah ada UU No 19 Tahun 2013, yang mengatur tentang pertanian dan perkebunan yang sudah sangat jelas mengatur kemerdekaan petani untuk menentukan pilihan dalam menanam komoditi pertanian maupun perkebunan. Sehingga sangat aneh dan terkesan menggunakan petani tembakau sebagai bumper untuk kepentingan industri rokok. Jika ingin benar-benar melindungi petani tembakau, salah satu cara yang paling jitu adalah stop impor daun tembakau. Saat ini, hampir 50% produksi rokok nasional ditopang oleh tembakau impor, terutama dari China. Impor daun tembakau inilah yang melemahkan eksistensi petani tembakau di Indonesia.

Kelima, terkait dengan Framework Convention On Tobacco Control (FCTC), yaitu sebuah kesepakatan international tentang pengendalian tembakau yang diinisiasi WHO. Tentunya ini merupakan tamparan keras yang sangat memalukan bagi Indonesia. Satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi konvensi ini malah justru melemahkan konvensi dunia jika RUU Pertembakauan ini disahkan. Artinya Indonesia terpuruk dari derajatnya dalam peradaban Internasional.

Ancaman

Seandainya RUU Pertembakuan ini disahkan maka kiamat kecil telah terjadi di Indonesia. Dalam BAB XI RUU Pertembakuan ini disebutkan bahwa semua regulasi yang ada terkait dengan pengendalian tembakau atau rokok akan tidak berlaku lagi. Artinya, iklan rokok akan membombardir semua media. Regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok menjadi lemah dan generasi muda Indonesia akan mudah terpengaruh untuk menjadi perokok pemula.

Tentunya kita berharap Presiden Joko Widodo akan menolak RUU Pertembakauan tanpa kompromi. Karena kalau Presiden menerima RUU ini berarti Pemerintah mau menjejalkan nikotin dan 6000 zat yang berbahaya ke dalam paruparu rakyat Indonesia. Dan di negeri ini, kita hanya mampu berharap pada Presiden.

Oleh : Fauzi Ahmad Noor SIP. Peneliti dan Aktivis Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau.