Salah Paham Tentang Surat Suara Tak Sah

pilkada-dki

JUMLAH surat suara tak sah dalam Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta yang mencapai 14.355 terbukti (sengaja) disalahpahami banyak orang karena alasan masing-masing. Ada empat aspek pemahaman yang perlu disoroti. Tulisan ini merupakan catatan khususnya untuk tulisan Agus Triyatno (KR, 6/3).

Pertama, orang kaget melihat ‘penyimpangan’ atau hal yang dianggap tidak biasa terjadi. Selama ini surat suara tak sah itu jumlahnya dianggap relatif sangat kecil dibanding kehadiran di TPS (=VTO, voters turn out). Anggapan itu terbukti tidak benar. Tabel berikut memperlihatkan betapa di DIY saja surat suara yang dinyatakan tidak sah itu bervariasi jumlahnya. Jika dibandingkan dengan VTO, Kabupaten Sleman pernah membukukan surat suara tidak sah itu sebesar 6,8% atau 37.589 lembar. Jumlah itu lebih besar daripada yang sekarang ini di Kota Yogya, baik dari persentase maupun nominalnya.

Aspek kedua, soal kesalahan pada saat penghitungan suara di TPS, sehingga sempat terjadi surat suara sah dianggap tak sah. Di Kota Yogya, pencermatan sudah dilakukan semua pihak, baik petugas penyelenggara, saksi dari semua paslon, pengawas, pemantau dan masyarakat setempat. Di 794 TPS itu tidak satu pun tercatat adanya masalah serius, sehingga layak orang bercuriga terhadap kemungkinan rekayasa. Isu rekayasa baru muncul setelah diketahui gambaran hampir utuh perolehan suara berdasar rekapitulasi dari formulir C1 yang diunggah ke sistem aplikasi KPU. Siapa pun paslon yang merasa kalah dapat diduga akan mempersoalkan proses di TPS, entah Paslon 1 ataupun Paslon 2.

‘Protest Voters’

Ketiga, adanya protes diam-diam di TPS. Di kota seperti Yogya para pemilih niscaya memiliki kecerdasan politik yang relatif memadai. Mereka paham bahwa jika orang tidak hadir di TPS, itu tidak ada efeknya bagi hasil pilkada : siapa pun pasti akan terpilih menjadi kepala daerah. Namun jika mereka hadir di TPS, mereka masih berkemungkinan untuk memberi makna dengan melakukan protest voters. Yakni ‘memberikan suara’ dengan menyalahi syarat sahnya.

Aspek ini menjelaskan relatif tingginya VTO di Kota Yogya yang mencapai 71%. Perkembangan akal-budilah yang menyebabkan terjadinya hal itu, sehingga protest voters itu sedikit banyak bersifat universal. Itulah sebabnya di negara-negara lain juga terjadi hal demikian. Seperti (2014) membuktikan hal tersebut untuk Spanyol dan Italia, di wilayah dengan status ekonomi sosial yang relatif tinggi seperti Yogyakarta. Apalagi dalam kondisi para paslon semua petahana, kemungkinan untuk itu niscaya bertambah. Mengingat kesamaan calon yang ibaratnya menyandingkan ‘apel dengan apel’. Handicap demikian akan hilang jika yang disandingkan adalah ‘apel dengan jeruk’.

Keempat, penghargaan terhadap hak memilih untuk tidak memilih. Masih terkait dengan aspek sebelumnya. Kita seyogyanya menghargai hak pilih itu dalam perspektif yang lebih bijak. Ke-14 ribu suara lebih di Yogyakarta itu hendaknya diperlakukan dengan permakluman seperti 37 ribu suara di Sleman dan 28 ribu suara di Bantul pada 2015 lalu. Spektrum pilihan yang lebih luas óyakni memilih A, memilih B, dan tidak memilih keduanyaó memperlihatkan pola pikir out of the box yang sangat berdaya.

Dengan dikurangi kemungkinan kesalahan teknis dalam memilih, kita selayaknya menghargai pilihan untuk tidak memilih itu sebagai bentuk pengayaan bagi pematangan demokrasi kita. Dan tidak menganggapnya sebagai penyakit.

Oleh : Farid B Siswantoro. Komisioner KPU

APB Desa dan Penanggulangan Kemiskinan

RATA-RATA desa di Sleman menerima aliran dana Rp 2,5 milliar dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD) serta Dana Desa (DD). Namun disesalkan belum banyak desa menyusun APBDes yang pro penanggulangan kemiskinan.

Apa yang terjadi di Sleman tersebut merupakan cerminan kasus yang terjadi di mayoritas desa di seluruh Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan dana transfer baik yang langsung dari Pusat maupun yang melalui Daerah, memberi keleluasaan kepada desa untuk menganggarkan kegiatan program yang terkait dengan kepentingan masyarakat desa. Termasuk kepentingan memfasilitasi pengentasan rakyat dari kemiskinan. Sayangnya, sangat minim desa yang secara serius menggarap program penanggulangan kemiskinan. Hampir 95% desa di seluruh Indonesia lebih tertarik membiayai program pembangunan fisik yang mudah dalam perencanaan dan kasatmata dalam pelaksanaan.

Sepanjang tahun 2016 penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa baru efektif untuk mendanai program pembangunan fisik yang dirumuskan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Surat edaran Menteri Desa 2015 yang mendorong optimalisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dijadikan acuan utama dalam pembelanjaan di APBDes.

Bagi pemerintah desa, penggunaan dana desa untuk proyek pembangunan fisik dipandang lebih mudah dalam eksekusi dan pelaporan administrasinya. Proyek pembangunan fisik dipersepsikan lebih jelas tolok ukur capaian dan dimensi keberhasilannya. Padahal idealnya, APBDes sebagai matra anggaran untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa didorong untuk jadi piranti dalam program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dengan begitu ada kewajiban APBDes menopang kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam alokasi anggaran yang memadai. Sehingga hasilnya semakin membesarnya volume pendapatan APBDes akan berkontribusi secara signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di pedesaan.

Kemiskinan Pedesaan

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, angka kemiskinan di desa masih tinggi. Lebih dari 20 juta penduduk yang masuk kategori miskin, 70% merupakan warga pedesaan. Realitas sosiologis berupa meningkatnya angka kemiskinan di desa merupakan cerminan dari ketidakefektifan pengelolaan dana desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan di desa meningkat karena ketidakmampuan desa dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Desa tidak mampu menfasilitasi program pengentasan rakyat dari kemiskinan yang idealnya dianggarkan dalam skema pendanaan melalui APBDes.

Akar dari persoalan kemiskinan adalah masalah penghasilan keluarga. Dengan demikian idealnya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada upaya menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan penghasilan keluarga miskin. Sambil menyiapkan pekerjaan atau meningkatkan pendapatan keluarga miskin, keluarga ini mendapat bantuan raskin, termasuk bantuan pendukung lain untuk kesehatan, pendidikan, rumah layak huni dan yang lainnya. Bantuan ini tentu tidak selamanya karena setelah memiliki penghasilan yang memadai dan bisa mandiri secara ekonomi mereka tidak mendapatkan bantuan lagi. Konsep seperti ini yang seharusnya dikembangkan.

Kelompok Sasaran

Indikator kemiskinan yang berupa hasil pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) BPS, bisa dijadikan rujukan bagi desa untuk mencari solusi melalui program/kegiatan yang masuk dalam APBDes. Informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (by name dan by address), apa potensinya, bagaimana karakternya masing-masing individu, bisa dijadikan penajaman untuk merumuskan program yang sesuai. Disini pemerintah desa memiliki keunggulan karena kedekatannya dengan kelompok sasaran sehingga ibarat menembak burung kemungkinan kenanya lebih tinggi.

Profil APBDes yang semakin kuat dari tahun ke tahun karena peningkatan dana transfer baik dari Pusat maupun Daerah sangat memadai untuk digunakan bagi program prioritas penanggulangan kemiskinan di desa. Jangan sampai setiap tahun angka kemiskinan tidak berkurang apalagi justru meningkat saat APBDes semakin gemuk oleh ‘guyuran’ anggaran dari pemerintah Pusat dan Kabupaten.

Oleh : Endarji Dwi Suprapto SIP. Penulis lepas, alumnus Fisipol UGM.

Raja Salman dan Penyelesaian Masalah TKI

DI TENGAH kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia, yang perlu diperhatikan terutama adalah kesepakatan kerja sama di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Saudi Arabia, termasuk permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI). Apalagi, sejak beberapa tahun belakangan masalah TKI mengalami pasang surut kebijakan menyangkut moratorium program yang telah meningkatkan devisa negara yang konon mencapai Rp 144 triliun pertahun. Mengingat tersendatnya pelaksanaan program TKI khususnya ke Arab Saudi secara legal selama ini, telah memicu keberangkatan para pencari kerja secara ilegal.

Benarkah kedatangan Raja Salman membawa ëanginí segar bagi kerja sama perekonomian, pendidikan, termasuk pengiriman TKI yang diharapkan akan lebih baik pengaturannya? Baik menyangkut penggajian, perlindungan atau jaminan keselamatannya selama bekerja hingga kepulangannya ke tanah air. Kenyataannya, penghentian program TKI ke negara-negara Timur Tengah termasuk ke Arab Saudi tidak mengurangi keinginan para pencari kerja untuk menempuh jalur ilegal.

Visa Wisata

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja tahun lalu menegaskan kembali adanya moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke-21 negara Timur Tengah. Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sehubungan dengan eksekusi mati terhadap dua TKI Indonesia di Arab Saudi, Siti Zainab dan Karni Tarsim, pada bulan April 2015 tahun, hampir dua tahun yang lalu.

Namun organisasi ëMigrant Careí, sebagaimana diberitakan Thomson Reuters Foundation mencatat bahwa pada bulan Maret 2015 dan Mei 2016, ternyata masih ada ratusan pencari kerja terutama perempuan yang berangkat ke Timur Tengah. Beberapa media elektronik lain juga menyebutkan bahwa mereka berangkat ke berbagai negara di Timur Tengah dengan menggunakan visa wisata. Jika benar adanya, artinya kebijakan moratorium tidak efektif untuk menyurutkan niat para pencari kerja.

Hemat penulis, daripada terjadi banyak pelanggaran yang dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar dikarenakan tidak adanya perlindungan, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja seyogyanya mendukung niat para pekerja yang kebanyakan berpendidikan rendah itu, dengan mencabut kebijakan moratorium TKI tersebut. Tentu saja hal tersebut mestinya dibarengi dengan upaya menjalin kesepakatan terkait dengan kepentingan tersebut secara Government to Government, (G to G). Yaitu menyangkut penggajian terstandar, kesehatan, keselamatan juga perlindungan hukum selama bekerja. Bukankah TKI-TKW sudah menunjukkan bukti ikut membangun negara dengan keringat bahkan darah mereka? Hasil kerja mereka berupa remitansi telah menyumbang devisa ratusan triliun pertahun.

Berpendidikan Rendah

Kehadiran Raja Salman, serta gagasan DPR RI sudah seharusnya disikapi secara cerdas. Program TKI sebenarnya sudah dipikirkan pemimpin negeri ini dalam rangka memecahkan permasalahan pengangguran. Sementara itu, hanya Timur Tengah yang mau menerima tenaga kerja berpendidikan rendah, selain Singapura dan Malaysia. Moratorium TKI bukan penyelesaian masalah, justru dapat memicu permasalahan yang lebih kompleks, yaitu semakin meningkatnya angka pengangguran yang dampaknya dapat meningkatkan angka kriminalitas. Jika kebijakan moratorium disebabkan karena adanya pelecehan dan kekerasan, apakah bekerja di dalam negeri juga menjamin para pekerja di sektor domestik terhindar dari masalah yang sama? Selama di dalam negeri belum tersedia lapangan pekerjaan secara mencukupi, permasalahan TKI ilegal pasti akan terus terjadi.

Jadi, gagasan DPR RI untuk menjalin kesepakatan menyangkut program pengiriman TKI dengan Raja Salman hemat saya, perlu didukung dan diupayakan lebih serius. Sebelum nasib rakyat terutama kelompok marginal di negeri ini semakin terpuruk yang dikhawatirkan dapat memicu mereka menempuh pekerjaan yang lebih berisiko, misalnya menjadi kurir narkoba atau seperti Aisyah yang ëtergodaí uang 100 US Dolar namun mempertaruhkan nyawa.

Permasalahan TKI dapat diatur melalui kesepakatan tertulis antarnegara penyedia dan pengguna pekerja yang bersangkutan (G to G), dengan berpijak pada aturan kerja atau hukum perburuhan (labour law). Terutama yang menjamin hak hukum dan sosial pekerja melalui kontrak kerja sebagaimana telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Oleh : Dr Hermayawati MPd.

Balada Siti Aisyah

KELUARGA Siti Aisyah – sesuai nama paspor – pasti tak pernah menduga putri mereka akan tersandung kasus hukum di Malaysia. Kematian Kim Jong-nam seorang putra Kim Jong Il (mantan Presiden Korea Utara) di KLIA2 Malaysia, 13 Februari 2017 yang lalu, menjadi titik awal terseretnya Aisyah – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, dalam kasus hukum tersebut.

Kasus Siti Aisyah ini membawa kita kembali pada romantisme TKI. Ketika lapangan kerja di dalam negeri semakin sempit, bahkan tak mampu lagi menyerap tenaga kerja yang ada, maka kesempatan bekerja di luar negeri menjadi alternatif yang dipilih. Ekonomi menjadi faktor pendorong utama mencari pekerjaan di luar negeri. Meminjam istilah Kainth (2009); Johnson dan Wichern (2009) serta Crow (2010), bahwa salah satu alasan dari sisi ekonomi menjadi tenaga kerja adalah meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya dari hasil bekerja di luar negeri.

Banyaknya TKI yang berkerja di luar negeri dapat disimak dari data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Tahun 2015 penempatan TKI di luar negeri sebanyak 275.736 orang. Data ini menurun drastis dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 429.872 TKI. Keberadaan TKI tidak lepas dari keluhan yang ditangani oleh BNP2TKI sepanjang tahun 2015, berjumlah 4.894 pengaduan, baik yang diterima secara langsung, melalui surat, email, SMS, maupun telepon. Jumlah total kasus yang telah diselesaikan BNP2TKI dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sejumlah 17.268 pengaduan. Pengaduan ini seperti kasus TKI yang meninggal, gagal berangkat, ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar, putus hubungan komunikasi, masa kerja yang melewati ketentuan, TKI sakit, tidak dipulangkan serta bekerja tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja.

Dilihat dari daftar kasus di atas, kasus yang menimpa Aisyah memiliki kompleksitas yang berbeda. Penyataan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyebutkan bahwa Siti Aisyah adalah TKI Ilegal di Malaysia. Meski respons Pemerintah Indonesia diawali dari penyataan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan pentingnya akses kekonsuleran agar negara dapat tetap hadir memberikan pendampingan hukum. Kemudian Menlu Retno Marsudi juga melakukan upaya untuk mendapatkan akses kekonsuleran kepada Malaysia. Kementerian Tenaga Kerja di bawah Menaker Hanif Dhakiri mengatakan tidak secara langsung menangani dan memberikan bantuan hukum kepada Aisyah. Sebab, kewenangan dan anggaran untuk upaya perlindungan WNI yang berada di luar negeri berada di bawah Kementerian Luar Negeri.

Untuk mengurai kasus Aisyah ini, ada beberapa hal perlu untuk dicermati. Pertama, respons pemerintah terhadap penanganan kasus terhadap TKI Ilegal dirasa kurang cepat. Hal ini mengingat penanganan kasus Siti Aisyiah ini diperlakukan dalam kerangka Aisyiah sebagai Warga Negara Indonesia, bukan sebagai TKI yang menyandang status TKI Ilegal. Secara konsep mengutip dokumen yang diterbitkan Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants tahun 2005, di antaranya menyebutkan perlu adanya upaya-upaya perlindungan Negara terhadap hak-hak tenaga kerja illegal (atau disebut juga sebagai undocumented workers rights) di tempat tenaga kerja tersebut bekerja.

Kedua, dari kasus ini perlu ada upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kritis tenaga kerja terkait tawaran-tawaran instan, menggiurkan yang seringkali disalahgunakan tujuannya. Seperti pada kasus Aisyah ini iming-iming reality show dianggap telah menjerumuskan sehingga terjerat hukum.

Ketiga, perlunya pemerintah melakukan edukasi yang berkelanjutan tentang perlindungan hukum dan penjaminan hak-hak tenaga kerja Indonesia secara terpadu baik sebelum berangkat maupun sampai yang bersangkutan menjalani masa penempatan. Hal in dapat dilakukan jika ada kesadaran tentang pentingnya menjaga martabat TKI. Mulai dari sisi pelayanan publik yang dilakukan, pelayanan administrasi yang dilaksanakan, dan pelayanan hukum yang menjangkau seluruh kategori TKI, baik itu yang bekerja di sektor formal, informal, maupun yang dengan status tenaga kerja legal maupun illegal. BNP2TKI dapat menjadi leading unit untuk mendorong tiga upaya reformasi ketenagakerjaan Indonesia terutama bagi TKI.

Oleh : Dr Dyah Mutiarin MSi. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Pengelola Program Magister Ilmu Pemerintahan serta peneliti pada Jusuf Kalla School of Government.

Teror Belum Berlalu

KEHENINGAN bangsa ini tersentak dengan peristiwa terorisme yang kembali hadir. Ledakan bom panci terjadi lapangan dekat kantor Kelurahan Arjuna, Kota Bandung, Jawa Barat di awal pekan ini. Pelaku kemudian masuk ke dalam kantor kelurahan dan bersembunyi di dalamnya. Negosiasi yang dilakukan polisi ternyata tidak direspons pelaku. Hingga terduga teroris ini akhirnya harus dilumpuhkan hingga meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Peristiwa ini menggambarkan bahwa gerakan-gerakan terorisme masih bersemayam di Indonesia. Sel-sel teroris terus membelah diri hingga menghasilkan kombatankombatan baru yang siap untuk menjadi ‘pengantin’.

Kejadian ini seolah menjadi ‘salam perjumpaan kembali’ yang dilakukan kelompok teroris. Sebab selama ini kita menduga ruang gerak teroris sudah semakin menyempit. Apalagi pada tahun 2016, khususnya akhir tahun, polisi banyak menyisir kelompok-kelompok teroris di berbagai tempat. Polisi juga berhasil menggagalkan rencana aksi teror di beberapa objek vital yang diincar oleh teroris.

Masih Eksis

Penangkapan besar-besaran dan tanpa henti ini memang merupakan upaya untuk menekan geliat para teroris. Harapan bahwa tahun 2017 sudah tidak ada lagi teroris pun membuncah. Ada optimisme bahwa tidak akan ada lagi aksiaksi kekerasan di Indonesia. Bulan Januari 2017 kita lewati dengan mulus. Bandingkan dengan tahun 2016, bangsa ini langsung tersengat dengan peristiwa Bom Thamrin pada 14 Januari. Kejadian teror pun susul-menyusul tanpa henti. Baik yang dilakukan oleh kelompok maupun individu. Seperti bom Mapolresta Surakarta (5 Juli), teror bom Medan (28 Agustus), dan teror bom Samarinda (13 November).

Teror di akhir Februari 2017 ini menjadi sinyal kuat bahwa kelompok teror masih terus bergentayangan. Beberapa penangkapan yang dilakukan terhadap rekan-rekan mereka tidak menciutkan nyali mereka. Pesan yang ingin disampaikan adalah kami masih eksis. Kelompok teroris redup sejenak sekaligus mempersiapkan aksi-aksi kejutan lainnya. Jadi kelengahan sedikit saja akan dimanfaatkan teroris untuk menghantui kita. Terlebih jaringan teroris di Indonesia sudah terhubung dengan kelompok teror lingkup Internasional. Sehingga kekuatan mereka terus didukung. Termasuk bantuan dana dan ilmu teror. Tersedianya teknologi informasi yang cepat dan murah, membuat mereka memiliki banyak modal untuk tetap menjalankan terornya.

Untuk mengatasinya, perlu dilakukan penanganan yang menyeluruh. Tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga aspek lainnya. Selama ini kita lebih banyak disuguhkan informasi pemberantasan terorisme yang bersifat ‘keras’ dan mengandalkan senjata. Seperti baku tembak polisi dengan teroris, penjinakan bom, operasi penangkapan, dan sebagainya. Padahal penting juga membicarakan penanganan terorisme terkait hal-hal yang ‘lembut’dan tanpa senjata.

Misalnya, bagaimana aparat dan pemerintah melakukan pendekatan terhadap terduga dan mantan teroris agar mereka insaf. Kemudian setelah ke luar dari penjara, bagaimana pemantauan pihak-pihak terkait terhadap aktivitas mereka. Terhadap keluarga tersangka/terduga teroris, apa upaya yang ditempuh agar bisa membantu kondisi perekonomian mereka, dan sebagainya. Sebab ada beragam motif yang bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan kekerasan. Mulai dari ideologi yang dipahami, kondisi mental, aspek ekonomi, dan sebagainya.

Proses Penanganan

Hal ini penting dilakukan agar para teroris yang pernah ditangkap tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika diingat, pelaku Bom Thamrin adalah residivis. Begitu juga pelaku teror di kantor kelurahan kemarin. Artinya proses penanganan teroris harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Kita berharap, teror yang terjadi kemarin mampu disikapi dengan baik. Baik oleh pemerintah, aparat keamanan, dan juga masyarakat. Tidak perlu menunjukkan sikap ketakutan yang berlebihan, sebab hanya akan membuat kelompok teroris tersenyum lebar. Jangan juga terlalu jumawa dengan menantang kelompok teror untuk keluar dari sarangnya. Sikapi saja dengan proporsional. Meskipun begitu, kita perlu waspada. Sebab kelompok teror bisa mengancam siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Oleh : Rachmanto. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia.

Arti Penting Kunjungan Raja Salman

KUNJUNGAN kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia 1-9 Maret 2017 bisa dibaca sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Saudi September 2015. Sewaktu berkunjung Jokowi dianugerahi penghargaan tertinggi King Abdul Aziz Medal di Istana Al-Salam Diwam Maliki. Tidak setiap tamu kerajaan dianugerahi medali tertinggi. Hanya tamu yang diangggap istimewa yang mendapat penghargaan order of merit tertinggi Kerajaan Saudi. Dengan demikian kunjungan Jokowi ke Saudi sungguh luar biasa penting artinya.

Kini, saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia, kunjungannya itu juga mempunyai arti penting terutama dalam konteks upaya mempererat hubungan Indonesia-Saudi. Terlebih kunjungan ini merupakan pertama kali Raja Saudi dalam rentang waktu hampir 47 tahun terakhir. Terakhir Raja Saudi mengunjungi Indonesia terjadi 10-13 Juni 1970 oleh Raja Faisal. Tiga raja berikutnya: Khalid (1975- 1982), Fahd (1982-2005), dan Abdullah (2005- 2015) tak sekali pun mengunjungi Indonesia.

‘Air Segar’

Karenanya, kunjungan balasan Raja Salman bagai ëair segarí yang sanggup menghilangkan dahaga (sebagian) masyarakat Indonesia. Terutama mereka yang merindukan kunjungan orang nomor satu Kerajaan Saudi. Setelah hampir setengah abad tak sekali pun Raja Saudi menyambangi negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini.

Lantas, dalam rangka mempererat hubungan Indonesia-Saudi, langkah apa yang siap ditempuh? Melihat banyaknya businessman dan investor yang ikut-serta dalam kunjungan Raja Salman serta besarnya dolar yang siap diinvestasikan di Indonesia (25 miliar dolar AS), diyakini Presiden Jokowi maupun Raja Salman bakal segera menempuh langkah peningkatan kerja sama bidang perdagangan investasi. Langkah ini logis. Kamar Dagang (Kadin) Komite Timur Tengah dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyebutkan Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang terpenting Indonesia di kawasan Teluk. Nilai perdagangan bilateral tahun 2014 mencapai 8,67 miliar dolar AS meski Indonesia mengalami defisit 4,36 miliar dolar. Defisit sebanyak itu tentu menjadi masalah yang mesti secepatnya diatasi. Sejauh ini Indonesia menjadi pengimpor minyak terbesar Saudi.

Untuk mengatasi defisit besar tersebut Indonesia perlu memanfaatkan (salah satunya) akses lebih besar untuk memasuki pasar produk halal Saudi. Potensi ekspor produk halal Indonesia ke Saudi dan Timur Tengah umumnya memiliki prospek bagus. Menurut laporan Global State of Islamic Economic 2013, permintaan produk halal dunia diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 9,5% dalam rentang waktu 2013-2019, yaitu dari 2,0 triliun dolar AS menjadi 3,7 triliun dolar. Angka ini menunjukkan potensi pasar produk halal yang besar yang mesti bisa dimanfaatkan seefektif mungkin oleh kalangan pelaku ekonomi Indonesia.

Masih Rendah

Terkait investasi, nilai investasi Saudi di Indonesia masih rendah. Indikasinya, semester pertama 2015 misalnya, nilai investasi Saudi hanya 29,3 juta dolar AS. Karenanya, ketika dinyatakan Raja Salman dalam kunjungannya menyiapkan 25 miliar dolar AS untuk diinvestasikan di Indonesia, sungguh itu sebuah progres penting dalam kerja sama investasi IndonesiaSaudi.

Kemajuan nilai investasi sebesar itu akan digerakkan untuk pembangunan infrastruktur kilang minyak Cilacap, Dumai, dan Balongan, serta pembangunan perumahan murah, dan pariwisata. Langkah (meningkatkan) kerja sama pariwisata pun logis. Pasalnya kerja sama pariwisata Indonesia-Saudi juga belum memuaskan. Wisatawan Saudi yang berkunjung ke Indonesia pada 2014 sebanyak 131.000 orang. Angka ini di bawah angka wisatawan Saudi ke Malaysia maupun Thailand yang mencapai kisaran 200.000-300.000 orang tahun yang sama.

Di luar langkah tersebut, upaya memperkuat hubungan Indonesia-Saudi ke depan perlu dilakukan. Terutama dengan membangun komitmen kuat bersama untuk mengurusi semanusiawi mungkin khususnya WNI yang bekerja di Saudi yang tersandung masalah hukum. Ini penting (tak kalah penting dari soal upaya penambahan kuota haji bagi Indonesia) dan perlu dilakukan sekarang. Pasalnya, dari sekitar 1,2 pekerja migran WNI di Saudi sekitar 6.000 di antaranya kini tersangkut masalah hukum di negeri tersebut. Pemerintah Indonesia mesti konsisten melindungi mereka yang tengah terancam hukuman (mati) di Saudi.

Oleh : Chusnan Maghribi. Alumnus Hubungan Internasional FISIP UMY.

Raja Salman

TANGGAL 1 Maret hari ini menjadi tanggal yang bersejarah bagi hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama sembilan hari yakni mulai tanggal 1-9 Maret (KR/28/2). Kunjungan balasan setelah Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada tahun 2015. Kunjungan hal yang bersejarah karena hampir 47 tahun, baru kali ini ada raja Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia.

Bukan hanya ke Indonesia. Lawatan kenegaraan Raja Salman ke Asia diawali ke Malaysia yang kemudian dilanjutkan ke Indonesia. Dari Indonesia, Raja Salman dengan rombongan 1.500 orang termasuk 25 pangeran dan 10 menteri akan melanjutkan kunjungannya ke Brunei, Jepang, China, Maladewa dan Yordania. Selain bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Raja Salman akan bertemu Ketua DPR RI Setya Novanto, berkunjung ke Masjid Istiqlal dan bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla. Pasca agenda di Jakarta, Raja Salman akan berlibur selama enam hari di Bali.

Ada tiga sektor besar yang bisa dimanfaatkan dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah investasi, perlindungan TKI dan kuota haji. Untuk sektor investasi, Raja Salman berencana menginvestasikan dana senilai 15 miliar dolar atau setara dengan Rp 200 triliun. Dana investasi yang cukup besar tersebut tentu harus bisa dimanfaatkan Pemerintah Indonesia agar betul-betul bisa diinvestasikan di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus mampu meyakinkan Raja Salman dan rombongan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dalam pembangunan ekonomi kedua negara. Jika Pemerintah Indonesia mampu meyakinkan Raja Salman, maka dana tersebut bisa diinvestasikan di sektor hulu-hilir minyak dan gas bumi, pariwisata, infrastruktur, sektor keuangan dan properti. Sektor-sektor tersebut sejalan dengan visi dan Nawacita Presiden Jokowi yang lebih menekankan pembangunan infrastruktur Indonesia.

Hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi per tahun berada pada kisaran 2 miliar dolar (Rp 26 triliun). Tetapi pada tahun 2016, neraca perdagangan kedua negara anjlok 36% karena turunnya harga minyak dunia. Hubungan ekonomi yang anjlok tahun lalu, harus bisa menjadi momentum bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Selain itu, saat ini, pemerintah Arab Saudi juga berupaya untuk menjual 5% saham Aramco (the Saudi Arabian Oil Company) dalam kunjungannya ke Indonesia. Penjualan saham dimaksudkan Arab Saudi agar negaranya tidak terlalu bergantung hanya di sektor perminyakan.

Ada hal lain yang perlu dibicarakan ketika Raja Salman bertemu Presiden Jokowi yakni sektor perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya tenaga kerja wanita (TKW). Hal ini menjadi sangat penting karena tidak sedikit TKW Indonesia yang mengalami banyak persoalan mulai pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan dan hukuman mati di Arab Saudi. Sebanyak 1,3 juta TKI Indonesia bekerja di Timur Tengah dan terbanyak di Arab Saudi yang mencapai kurang lebih 1,1 juta orang. Pemerintah Indonesia bisa menyampaikan ke Raja Salman untuk memberikan perlindungan TKI Indonesia di Arab Saudi secara maksimal. Hal ini tidak berlebih-lebihan karena para pahawan devisa di Arab Saudi banyak menyumbangkan kontribusinya dalam membangun Indonesia.

Momen kedatangan Raja Salman ke Indonesia juga bisa digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menggulirkan wacana terkait penambahan kuota haji Indonesia. Hal ini karena jumlah terbesar umat Islam dunia ada di Indonesia. Artinya, ke depan jika pelebaran Masjidil Haram tuntas pada tahun 2020, maka idealnya kuota haji Indonesia harus ditambah yang disesuaikan dengan jumlah umat Islam Indonesia. Hal ini juga untuk mengurangi antrean selama bertahun-tahun bagi jemaah calon haji yang ingin ke tanah suci.

Karena itu, kunjungan Raja Salman yang bersejarah ini, harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh Pemerintah Indonesia. Semata agar kepentingan Indonesia atas Arab Saudi bisa diwujudkan dengan baik.

Oleh : Fatkurrohman SIP MSi. Akademisi UGM sekaligus Peneliti di Pusat Studi Asia Tenggara UGM.

Melawan Freeport

SEBAGAI masyarakat awam terkadang sangat aneh ketika negara disejajarkan dengan badan hukum buatan negara. Seperti PT Freeport saat ini terhadap pemerintah Indonesia diprediksi akan memenangkan perkaranya dalam mempertahankan hak-haknya. Situasi ini tidak lain karena, baik hukum internasional maupun hukum nasional selalu dirumuskan secara ideal (das sollen). Dan kurang diperhitungkan terkait dengan penerapannya di lapangan. Sehingga negara Indonesia menjadi anomali ketika PT Freeport tidak terkalahkan.

Mengapa negara RI bisa dikalahkan PT Freeport sebagai badan hukum yang dibuat negara? Menjawab hal tersebut tidak cukup mudah. Bukan sekadar persoalan telah mengalami pergeseran pemahaman hukum yang semakin nonlinier antara bidang publik dan privat. Tetapi, juga karena kedaulatan negara yang semakin relatif. Negara yang dulu berkuasa absolut, saat ini dibatasi oleh aktor-aktor nonnegara. Sebagaimana halnya subjek hukum Perseroan Terbatas. Holding Company menjadi subjek hukum internasional. Multinational corporation, Oxxon Mobile Total Company, termasuk PT Freeport sejajar statusnya dengan negara-negara berdaulat.

Apa yang diklaim sebagai ilmu hukum nonlinier tersebut, karena sumber daya alam, gas, tambang merupakan objek hukum keperdataan. Sebagai benda yang bebas dikuasai negara dan warga negaranya. Tetapi ketika SDA tersebut dikuasai holding company khususnya berasal dari negara adikuasa, maka PT tersebut berubah statusnya menjadi perusahaan raksasa (korporatokrasi) yang dapat mengancam negara. Dalam hukum perjanjian internasional dibedakan antara perjanjian antarnegara diatur dalam konvensi hukum internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) dan dan konvensi internasional 1986 untuk perjanjian internasional bagi organisasi-organisasi internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986). Tetapi esensi perjanjiannya sama.

Korporatokrasi dapat mengancam kedaulatan negara tersebut karena didukung organisasi internasional, kekuatan media, kekuatan militer, dan kekuatan uang itu sendiri. Tidak mengherankan jika PT Freeport ditakuti Pemerintah Indonesia. Pemilik saham terbanyak adalah AS juga tidak mampu melawan kehendak politik PT Freeport. Sehingga kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport memiliki kedudukan yang sama.

Membaca situasi kegentingan hubungan Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport terbetik pemikiran bukan sekadar persoalan hukum ekonomi internasional semata. Melainkan lebih pada aspek ekonomi internasional masuk pada wilayah hukum publik internasional. Transaksi terkait dengan barang dan jasa serta alih teknologi antarnegara kecil dan besar wajib mematuhi ketentuan hukum internasional. Misalnya, General Agreement of Trade and Trader (GATT), lembaga moneter internasional (IMF), organisasi perdagangan internasional (WTO), dan Bank Rekonstruksi Pembangunan Internasional (IBRD).

Karena itu, sejak pendirian dan pengoperasian tambang emas di Papua tahun 1967, sebagian tunduk pada hukum Indonesia, khusus terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas. Namun, karena pemilkan saham dari PT Freeport tersebut dari Amerika Serikat maka ketika terjadi perselisihan yang dipakai hukum perdagangan internasional. Dipastikan keuntungan bagi PT Freeport lebih banyak daripada yang diberikan pada Indonesia.

Bagi Indonesia tidak mudah mengelak dari tuntutan PT Freeport yang dipastikan menang. Tetapi, tersisa peluang untuk melakukan lobi dan negosiasi melalui pendekatan nonhukum. Pemerintah Indonesia sulit menolak tuntutan PT Freeport yang kasus ini akan ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Sebab Pemerintah Indonesia telah terikat satu klausul ‘apabila perselisihan terjadi maka penyelesaian dilakukan di Pengadilan Arbitrase Internasional’.

Bilamana Kementerian Politik Hukum dan HAM, Luhut merasa sangat khawatir, sangat dipahami. Sebab selain sudah dapat diprediksi PT Freeport akan menang juga gelombang pemecatan pekerja Indonesia akan terjadi begitu besar. Kepentingan ekonomi nasional akan sangat terganggu.

Dalam pemikiran hukum kreatif dan inovatif yaitu out of the box dapat digunakan. Presiden Jokowi seyogianya mengambil peran melalui jalur lobi dan negosiasi dilakukan ahli kredibel. Keberhasilan dalam melakukan pendekatan politik sangat tergantung pada dua syarat. Yakinkanlah PT Freeport bahwa ancaman intervensi RRC ke PT Freeport dijamin penuh. Pemerintah Tiongkok juga tidak ada niat memperkeruh situasi ini.

Oleh : Prof Dr Jawahir Thontowi. Guru Besar Fakultas Hukum UII dan Direktur Centre of Study for Indonesian Leadership Jakarta.

Politik Ekspansionis Zionis Israel

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) pada 29 November 1947 mengakhiri pendudukan Inggris atas Palestina dan mengeluarkan resolusi No 181 yang menetapkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua. Sesuai Resolusi PBB, Israel mendapat sebagian wilayah Palestina, tetapi negara-negara Arab menolaknya.

Negara Israel secara resmi berdiri pada tanggal 14 Mei 1948 saat negara itu mendeklarasikan kemerdekaannya. Negara-negara Arab bereaksi keras dan reaksi ini menyeret mereka terlibat perang dengan Israel. Akibat perang ini, Israel memperluas wilayah negaranya dan terus berseteru dengan negara-negara Arab tetangganya. Perang besar yang pernah meletus antara Israel dan negara-negara Arab terjadi pada tahun 1967 yang berakhir dengan kekalahan negara-negara Arab. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, tetapi upaya perdamaian IsraelPalestina sampai sekarang belum juga berhasil.

Belum dapat diprediksi kapan konflik Palestina-Israel akan berakhir. Konflik semakin eskalatif dan destruktif terutama ketika Gaza di bawah pemerintahan Hamas yang dikenal sebagai kelompok keras. Sudah beberapa kali konflik Hamas (Palestina)-Israel meletus, antara lain pada bulan Juli 2014 di mana Pasukan Israel melancarkan secara besar-besaran Operasi Perlindungan Tepi di Jalur Gaza.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, akibat serangan tentara Israel itu, 1.880 warga Palestina tewas dan 10.000 terluka. Dari jumlah tersebut, 398 adalah anak-anak, 207 perempuan dan 74 lanjut usia. Akibat serangan brutal Israel ini, Gaza mengalami krisis air dan listrik, 26 fasilitas kesehatan rusak, 968 rumah hancur total, dan 33.100 rumah rusak sedang/ringan. Ribuan warga Palestina mengungsi untuk menghindari serangan Israel yang menggunakan senjata modern.

Permukiman Baru Yahudi

Di tengah ketidakpastian kapan perdamaian Israel-Paletina akan tercapai, Knesset (Parlemen Israel) baru-baru ini mengambil keputusan yang melegalkan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Dengan suara mayoritas, Knesset menyetujui undang-undang yang memberikan legalitas pembangunan 6.000 unit rumah baru di Tepi Barat. Secara hukum, permukiman itu sebenarnya bersifat kontroversial karena dibangun di atas lahan milik warga Palestina yang berada di kawasan pendudukan. Persetujuan Knesset ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian tindakan keras pemerintah Israel yang pro-permukiman menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. Trump dipandang sebagai presiden yang lebih bersimpati kepada kebijakan permukiman Israel daripada pendahulunya yang kristis, Barack Obama.

Para pembela hukum internasional dan pembela hak-hak asasi manusia memperingatkan bahwa undang-undang kontroversial tersebut bisa menyeret Israel ke dalam pertarungan hukum di ranah International. Pengadilan Kriminal di Den Haag, Belanda, sudah mulai melakukan penyelidikan pendahuluan ke pemukiman itu. Setelah bertahun-tahun mendapat kecaman dari pemerintahan Presiden AS Barrack Obama terkait rencana pembangunan permukiman Yahudi itu, Pemerintah Israel segera mempercepat inisiatif pembangunan permukiman Yahudi itu sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden baru AS dan mengumumkan rencana pembangunan 6.000 unit rumah baru di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Uni Eropa mengecam dan ‘mengutuk’ kebijakan pembangunan permukiman baru negara Yahudi di bawah kepemimpinan PM Netanyahu itu. PBB juga menyatakan bahwa kebijakan dan tindakan Israel yang hendak membangun permukiman baru di Tepi Barat itu sebagai ilegal.

Sejak usai Perang Arab-Israel tahun 1967, seluruh rakyat Palestina sangat mendambakan kawasan Tepi Barat, Yerussalem Timur dan Jalur Gaza yang diduduki Israel bisa menjadi wilayah kedaulatan negara mereka di masa depan.

Nabil Abu Redneh (juru bicara pemimpin Palestina Mahmoud Abbas) mengatakan, pembagunan permukiman Yahudi di Tepi Barat akan menyebabkan lebih tidak stabilnya situasi dan rentan timbulnya kekacauan baru yang lebih parah di kawasan itu. Nabil mengatakan, kebijakan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat itu tidak dapat diterima, harus dikecam dan masyarakat internasional harus segera bertindak. Politik ekspansionis zionis Israel menjadi salah satu batu sandung yang besar bagi tercapainya dan terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina pada khususnya serta Israel dan negara-negara Arab pda umumnya.

Oleh : Prof Dr Faisal Ismail. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga.

Kemuliaan dalam Pilkada

SECARA kodrati, setiap orang ingin meraih kemuliaan. Kemuliaan hakikatnya merupakan budi pekerti luhur yang terejawantahkan sebagai perilaku dalam kehidupan bersama. Kemuliaan bukan diukur dari pangkat, jabatan dan panggilan. Kemuliaan formal, menjadi ada karena diadaadakan demi gensi, bukanlah kemuliaan sejati.

Dapatkah pemilihan kepala daerah (pilkada) dijadikan sarana memperoleh kemuliaan sejati? Mestinya begitu. Kemuliaan tidak identik dengan kemenangan. Kekalahan bukan pula identik dengan kehinaan. Kalah bisa menjadi mulia, bila padanya melekat budi pekerti luhur. Sebaliknya menang menjadi hina kalau ternyata padanya melekat kecurangan.

Mamad, teman ronda yang takmir masjid, memberi apresiasi kepada Agus-Silvie, walaupun kalah dalam Pilkada di DKI Jakarta. ”Nasib bangsa ini ke depan banyak ditentukan mereka berdua”, katanya. ”Ah jangan sok tahu Mad. Bukan politisi itu jangan bicara politik. Supaya gak jadi tertawaan”, sergah Gimin si pedagang bakso. ”Politik itu perlu uang, siapa gede uangnya, dialah pemenangnya. Agus-Silvie kalah ya wajar, karena uangnya pas-pasan. Ahok, uangnya segudang, dibantu teman-teman konglomerat. Jadi wajar dia menang”, Gimin memberi penjelasan dengan gaya sok tahu.

”Walau kalah, Agus-Silvie itu mulia. Keluarganya dihujat, difitnah, dihoax, tetapi enggak mbalas, cuma berkeluh kesah. Minta ketemu Presiden untuk blak-blakan saja tak kesampaian. Nah, nanti pemenang Pilkada DKI ditentukan oleh Agus-Silvie dan keluarganya. Ke mana suaranya dialihkan, bola emas ditangannya. Itulah wolakwalike zaman. Makanya jadi orang gak boleh angkuh”, si Doel berceloteh memberi nasihat.

Ditemani wedang jahe plus rebusan pisang dan gorengan, suasana dingin di perondaan menjadi hangat. Siapa sangka bahwa nasionalisme ternyata melekat pada orang-orang pinggiran. Mamad, Gimin, dan si Doel hanyalah rakyat jelata, hidup dalam kesahajaan di kampung Yogyakarta, tetapi peduli dan mampu menganalisis Pilkada DKI dan nasib bangsa. Huebat, luar biasa.

Cinta Negara

Ada ungkapan beraroma religius hubbul wathan minal iman, artinya cinta negara merupakan bagian dari keimanan. Ungkapan ini maknanya sangat dalam. Relevan untuk membahas pilkada. Mestinya, pilkada itu bagian dari bukti kecintaan kepada negara. Kapanpun dan dimanapun, cinta itu wajib merangkum tiga komponen sekaligus, yakni: (1) bersedia memberi kasih-sayang tanpa pamrih; (2) bersedia memberi pelayanan terbaik; dan (3) bersedia memberi pengorbanan jiwa dan raga.

Dalam konteks pilkada, cinta kepada negara wajib dibuktikan dengan perilaku bermarwah kasih-sayang. Kasih-sayang diberikan tulus atas dasar keimanan, berharap semata-mata pada ridha Allah SWT, tak perlu money politics atau janji-janji kosong, tetapi jujur, santun, profesional kepada semua pihak. Pemerintah, penyelenggara, dan pengawal keamanan, mesti memberikan pelayanan cepat, ramah dan adil. Bagi pemilih, gunakan hak pilih sebagai bukti kepedulian dan pengorbanan demi terpilihnya kepala daerah terbaik.

Bila pilkada terselenggara sebagai bagian cinta kepada negara, dipastikan tidak ada gesekan, kecurangan, hoax dan kejahatan lainnya. Suasana kondusif, adem-ayem, tata titi tentrem, pasti menyertainya.

Dalam spirit kebangsaan, utamanya sila ke-1 ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ dipahamkan bahwa segala aktivitas manusia hendaknya dilakukan dalam rangka ibadah. Dalam konteks pilkada, walaupun begitu sarat aktivitas politik, namun hendaknya tidak terseret ke pola demokrasi liberal dan sekuler, menghalalkan segala cara, melainkan tetap terjaga sebagai akivitas politik berbasis Pancasila. Dengan demikian, siapapun terlibat di dalamnya hendaknya berusaha semaksimal mungkin menunjukkan jati-dirinya sebagai manusia beradab, mampu berbuat adil sebagai buah budi pekerti luhur.

Kemuliaan Adalah wajar semua peserta pilkada ingin keluar sebagai pemenang. Akan tetapi sangat disayangkan, bila kemenangan dimaknakan sebagai tujuan akhir. Pilkada mesti dipahami sekadar sarana mencintai negara, bentuk peribadatan, sarana memperoleh kemuliaan. Muara dari segala aktivitas politik itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam naungan ridha Allah SWT.

Benar celotehan si Doel, kini Agus-Silvie dan keluarganya dapat menikmati kemuliaannya, beristirahat, berlibur menikmati keindahan alam di Tawangmangu. Demi kemuliaan bangsa secara keseluruhan, dipastikan Agus-Silvie dan keluarganya mampu mengalihkan suara pemilihnya kepada pasangan calon gubernur terbaik untuk DKI Jakarta. Siapa? Tanyakan pada si Doel.

Oleh : Prof Dr Sudjito SH MSi. Guru Besar Ilmu Hukum UGM.