Naiknya Biaya Kuliah

MENTERI Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhamad Nasir baru saja membuat kebijakan. Sekaligus menyatakan bahwa besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai tahun 2017 tidak lagi ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti) tetapi ditentukan oleh perguruan tinggi atau tepatnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masing-masing. Dengan kewenangan tersebut diprediksi besarnya UKT antar-PTN akan bervariasi.

Kebijakan Kemristek-Dikti tersebut disambut beraneka ragam oleh masyarakat yang berkepentingan langsung dengan PTN. Mereka khawatir pimpinan PTN segera memanfaatkan peluang untuk menaikkan biaya kuliah.

Ada Kepastian

Kalau kita jujur, meskipun sudah diberlakukan sejak tahun 2013 tetapi kebanyakan anggota masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup atas UKT. Mereka sama sekali tidak mengerti apa itu UKT.

Pada dasarnya UKT adalah besarnya biaya kuliah yang ditanggung atau harus dibayar mahasiswa yang belajar pada PTN. Besarnya UKT ditentukan oleh penghasilan orangtua, baik penghasilan utama maupun penghasilan sampingan, atau penghasilan dirinya sendiri bagi mahasiswa yang sudah bekerja dan berpenghasilan. Prinsipnya semakin tinggi penghasilan orangtua atau mahasiswa semakin tinggi biaya kuliah harus dibayar.

Dilihat dari metode penentuan besarnya biaya kuliah sebenarnya UKT cukup adil. Mahasiswa dari keluarga berkemampuan ekonomi rendah membayar uang kuliah rendah. Dari keluarga menengah membayar uang kuliah menengah, dan dari keluarga ekonomi tinggi juga membayar uang kuliah tinggi.

Contoh UGM Yogyakarta membagi besarnya uang kuliah menjadi 7 kelompok. UKT 0 untuk mahasiswa Bidikmisi, UKT 1 untuk penghasilan di atas Rp 0,5 juta. UKT 2 untuk di atas Rp 0,5 juta – Rp 2 juta. UKT 3 untuk Rp 2 juta – Rp 3,5 juta. Kemudian UKT 4 untuk di atas Rp 3,5 juta – Rp 5 juta. UKT 5 untuk di atas Rp 5 juta – Rp 10 juta, dan UKT 6 untuk penghasilan di atas Rp 10 juta.

Mahasiswa hanya membayar UKT saja untuk menikmati pelayanan belajar dari institusinya. Mereka tidak perlu membayar biaya di luar UKT seperti sumbangan-sumbangan selama ini. Dengan UKT semuanya sudah pasti. Sehingga sudah menyiapkan diri sejak awal dengan perhitungan yang lebih tepat. Kepastian inilah disenangi oleh mahasiswa.

Cenderung Naik

Diberlakukannya kebijakan untuk menentukan sendiri besar UKT bagi PTN diprediksi akan menaikkan besarnya biaya kuliah dengan berbagai argumentasi. Sebagai misal bagi mahasiswa yang diterima PTN tahun 2016/- 2017 untuk kuliah pada Prodi S1 Akuntansi dikenakan biaya kuliah sebesar Rp 0,50 juta (UKT 1), Rp 1 juta (UKT 2), Rp 3,90 juta (UKT 3), Rp 4,68 juta (UKT 4), Rp 6,24 juta (UKT 5) dan Rp 7,80 rupiah (UKT 6). Untuk kuliah pada prodi lain bisa berbeda jumlahnya.

Bagi mahasiswa yang diterima tahun 2016/2017 angka-angka tersebut semua bisa berubah. Dan perubahannya diprediksi cenderung naik dengan berbagai argumentasi. Argumentasi pertama: Mahasiswa miskin tidak kena dampak kenaikan karena masuk dalam Kelompok UKT 0 yang tidak perlu membayar kuliah, bahkan mendapat Beasiswa Bidikmisi.

Argumentasi kedua: Biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa Kelompok UKT 6 tidak adil karena mahasiswa dari keluarga yang berpenghasilan Rp 11 juta rupiah membayar sama dengan keluarga berpenghasilan Rp 50 juta, Rp 100 juta, Rp 150 juta dan diatasnya lagi. Realitasnya banyak sekali mahasiswa UGM, ITB, UI dan lainnya dari keluarga berpenghasilan di atas Rp 50 juta.

Argumentasi ketiga: Banyak mahasiswa yang layak dimasukkan dalam Kelompok UKT 6 karena mampu membayar belasan bahkan puluhan juta rupiah persemesternya. Argumentasi keempat: Banyak harga kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan yang naik pada awal tahun 2017, dengan demikian menjadi wajar kalau biaya kuliah juga dinaikkan.

Argumentasi kelima. Kalau pun UKT dinaikkan besarnya menjadi dua atau tiga kali lipat tetap saja nilainya di bawah biaya kuliah pada perguruan tinggi di mancanegara pada umumnya. Misalnya UKT 6 sebesar Rp 7,80 juta kalau dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 15,6 juta. Angka ini relatif sangat kecil dibanding kuliah di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University Melbourne dengan SPP antara Rp 60 juta – Rp 100 juta pertahun. Jadi, biaya kuliah silakan naik sepanjang kenaikannya berbasis mutu, masuk akal serta tidak memarginalisasi masyarakat berekonomi lemah yang berpotensi masuk PTN.

Oleh : Prof Dr Ki Supriyoko MPd. Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa dan Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta.

Apatisme Kemacetan

Demografi penduduk Indonesia pada era modern sepertinya tidak bisa lagi dijadikan “alasan rasional” dalam mengendalikan kemacetan yang telah melegenda di kota-kota besar di Indonesia.

Sekalipun berbagai teori telah melahirkan beragam analisa, namun semua akan berujung pada suatu kesimpulan bahwa ketika pertumbuhan penduduk melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan, hasilnya akan berakhir dengan terjadinya ledakan penduduk yang berakibat pada terganggunya populasi yang menyebabkan berbagai masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas.

Natalitas dan mortalitas sepertinya tidak lagi menjadi relevan sebagai input teori dalam mengendalikan kemacetan, karena kenyataannya bahwa kemacetan semakin parah ketika tensi emosional pengendara meningkat akibat kemacetan di sepanjang jalan utama kota di Indonesia.

Legenda kemacetan di kota besar Indonesia justru dimulai dari “migrasi” penduduk yang memiliki mimpi yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan pokok akan membuat manusia secara otomatis melakukan migrasi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Terlebih jika melihat ramalan Paul R, Ehrlich dalam bukunya yang berjudul The Population Bomb (Ledakan Penduduk) pada tahun 1968, tentang adanya bencana kemanusiaan akibat terlalu banyaknya penduduk dan ledakan penduduk. Karya tersebut menggunakan argumen yang sama seperti yang dikemukakan Thomas Malthus dalam An Essay on the Principle of Population (1798), bahwa laju pertumbuhan penduduk mengikuti pertumbuhan eksponensial dan akan melampaui suplai makanan yang akan mengakibatkan kelaparan. Namun, Sepertinya hal ini “tidak berlaku” bagi Negara makmur Gemah Ripah Loh Jinawi yang bernama Indonesia, Negara dengan 17000 pulau ini sepertinya pantas pantas saja memiliki jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa jika dilihat dari luasan geografis Negara kita.

Justru kemacetan yang terjadi di Indonesia adalah karena persebaran penduduk yang tidak merata. Jika jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung dari jumlah jiwa per kilometer persegi, akan mendapat hasil yang timpang dan memiliki perbedaan yang tinggi bila hal itu dibandingkan antara propinsi satu dengan yang lain.

Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa, hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan yang dampaknya adalah terjadinya ledakan kemacetan yang bahkan telah merenggut sejumlah nyawa manusia dalam beberapa waktu lalu.

Apatisme Kemacetan

Kemacetan tidak bisa lagi disikapi dengan apatis, tetapi bagaimana memberi apresiasi terhadap insan yang mampu memberikan solusi dalam menanggulanginya. Pemerintah harus selalu berasosiasi dan berafiliasi dalam menyusun langkah langkah strategis jangka panjang dalam mengatasi ledakan kemacetan.

Berbagai studi empiris tentang kemacetan telah dikupas secara gamblang  bagaimana kemacetan dapat diibaratkan bagai sebuah “virus” yang harus dibasmi dengan “vaksin” yang tepat dalam upaya penanganannya, baik secara preventive ataupun breakdown.  Namun pada akhirnya manusia adalah objek yang paling dirugikan ketika kemacetan menciptakan rintangan utama bagi manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Terlalu miris jika kasus kemacetan berakibat pada Quadriplegia, namun mata tidaklah bisa berbohong, frustasi yang diakibatkannya telah berhasil memporak-porandakan produktivitas masyarakat.

Jika berbagai studi yang telah ada di-rasionalisasi, maka setidaknya ada tiga efek berbahaya dari ledakan kemacetan yang dipercaya akan memfikasikan tingkah laku manusia.

Pertama,  efek kemacetan terhadap pengendara  dilihat dari sisi psikologis akan melahirkan “stress” dengan “happy ending” nya adalah rasa frustasi. Berbagai penelitian yang telah dilakukan telah menjustifikasi bahwa anak-anak yang tumbuh di sekitar daerah dengan emisi CO2 yang tinggi memiliki tingkat inteligensi yang lebih rendah, mudah mengalami depresi, kecemasan, dan kesulitan konsentrasi. Selain anak-anak, orang dewasa pun dapat merasakan pengaruh dari emisi CO2, yaitu mengalami masalah ingatan dan pikiran.

Tingkat polusi udara yang tinggi akibat kendaraan bermotor juga mempengaruhi kandungan ibu. Heather Volk dari USC Keck School of Medicine menemukan bahwa ibu-ibu yang tinggal 1.000 kaki dari jalan raya di Los Angeles, San Francisco, dan Sacramento kemungkinan besar akan melahirkan anak dengan gangguan autisme. Sebuah penelitian jangka panjang yang dikembangkan oleh Frederica Perera dari Columbia University’s Center for Children’s Enviromental Health menunjukkan adanya pengaruh buruk dari emisi CO2 terhadap kandungan. Perkembangan kapasitas mental yang lambat, tingkat IQ yang lebih rendah, serta tingkat kecemasan, depresi, dan kesulitan konsentrasi merupakan sebagian dari efek samping yang dihasilkan.

Kedua, efek kemacetan terhadap kendaraan itu sendiri. Azhar Aris dalam Jurnal Ilmiahnya memberikan statement bahwa kendaraan yang melaju pada lalu lintas normal biasanya mengkonsumsi BBM sesuai dengan efisiensi mesin kendaraan dalam mengkonsumsi BBM. Kendaraan bermotor biasanya ditunjukkan dengan perbandingan per satu liter bensin dengan jarak yang dapat ditempuhnya, misalnya konsumsi satu liter bensin untuk delapan kilometer untuk jenis kendaraan mobil, tetapi efisiensi kendaraan ini juga dipengaruhi oleh jenis mobil, kapasitas mesin, dan merk mobil tersebut, namun ketika kendaraan terjebak dalam kemacetan akan terjadi peningkatan kebutuhan BBM sebesar 36,7% dari pengeluaran rata rata normal untuk setiap mobil, sedangkan motor sebesar 32,3% dari rata rata normal, bisa kita bayangkan jika nilai tersebut dikalikan dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Potensi nilai ekonomi yang hilang ini merupakan nilai yang sangat berarti bagi kota modern termasuk juga daerah+daerah sub-urban.

Penurunan secara drastis performa kendaraan juga terjadi di ruas jalan yang macet, sebagai contoh perawatan berkala kendaraan dengan interval 10.000 km tentu menjadi poin lebih bagi penjual kendaraan, namun toleransi akibat ledakan kemacetan apakah juga angka 10.000 km masih relevan sebagai salah satu variabel dalam menghitung performa kendaraan? dan apakah acuan jarak tempuh masih bisa diberlakukan dalam kondisi ekstrem kemacetan?

Pada akhirnya pengendara akan memiliki extra cost dalam mensiasati perawatan kendaraan seperti oli mesin, busi dan filter udara.

Ketiga, efek kemacetan terhadap lingkungan. Melihat berbagai hasil studi tentang kemacetan sepertinya “ekologi” adalah salah satu faktor yang terkena dampak paling parah, Provinsi DKI Jakarta pernah merilis bahwa menurunnya tingkat kualitas udara memiliki kategori sangat tidak sehat dan tidak sehat menunjukkan peningkatan, masing-masing 0,85 dan 31,23 dari nilai sebelumnya, yaitu 0,27 dan 8,49 pada tahun 2001. Sebaliknya, kategori baik menurun dari 20,55 menjadi 5,75 pada tahun 2002. Hasil ini juga sangat bertentangan dengan sejumlah upaya yang sedang gencar dilakukan pemerintah terhadap program pengendalian pencemaran udara (program langit biru) yang dicanangkan sejak tahun 1986 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Namun, terdapat hasil positif atas dihapuskannya kandungan timbal (Pb) dalam bensin pada Juli 2001, dengan semakin menurunnya kadar Pb dalam udara di Jakarta.

Mari Berpikir out of the box

Jika laju penurunan angka penjualan kendaraan “tidak lazim” untuk dilakukan, maka keberlanjutan pembangunan infrastruktur transportasi hendaknya dapat direvitalisasi tata kelolanya, yang terjadi saat ini adalah Keterbatasan dana APBD menjadi penyebab rendahnya alokasi perawatan dan perbaikan jalan, ditambah dengan permasalahan mendasar birokrasi seperti proses tender, dan pembebasan lahan.

Menarik melihat pandangan Joko Tri Haryanto,  bahwa ketiadaan mekanisme ear marking (penerimaan perpajakan dikembalikan kepada sektor yang berkontribusi) menyebabkan tidak adanya kewajiban bagi Pemerintah daerah untuk mengembalikan penerimaan pajak ke sektor transportasi dan perbaikan jalan. Padahal jika diwajibkan ear marking 10% saja, maka Pemda DKI Jakarta akan memiliki sumber dana minimal Rp1,7 triliun, yang dapat digunakan untuk perawatan serta perbaikan jalan.

Selain itu sektor financial licensing Indonesia juga perlu dievaluasi secara serius, kemudahan berhutang dalam membeli kendaraan diyakini akan menyesakkan lalu lintas dan dipercaya akan mempersulit implementasi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa jika penjualan tidak tingkatkan maka Negara akan mengalami “kekurangan” pendapatan.

Oleh karena itulah pemerintah perlu mendesain ulang pendapatan pendapatan yang diperoleh dari sektor transportasi untuk kemudian mengembalikan penerimaan pajak dalam peningkatan infrastruktur transportasi yang diimpikan sebagian besar penduduk kota besar yaitu “tersedianya” public transport yang memiliki waktu tempuh perjalanan efisien (cepat), tidak ada kemacetan, nyaman, aman dan bebas kecelakaan. Untuk mencapai kondisi tersebut pemerintah membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.

Penerapan kebijakan pengaturan lalu lintas di waktu-waktu sibuk juga merupakan upaya yang sangat efektif yang dapat dilakukan, pengaturan volume kendaraan selain mengurangi polusi udara juga diyakini sebagai model kajian kebijakan dalam membentuk afiliasi positif antara pelaku industri dan perdagangan dalam bergotong royong membangun sarana transportasi modern di bumi Pertiwi Indonesia.

Oleh: Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng.

Korupsi Para Pejabat

BENARKAH tertangkap tangannya Bupati Klaten menjadi pertanda betapa akutnya persoalan korupsi yang dilakukan para pejabat di tingkat daerah seluruh Indonesia? Yang pasti, peristiwa ini merupakan prahara di awal tahun 2017. Realita yang membuat negeri ini bak surga para pejabat untuk korupsi.

Seorang sosiolog Husein Alatas, dalam karyanya Sosiologi Korupsi: Motivasi dan Karakteristik (1987), menyatakan bahwa korupsi dilakukan karena beberapa penyebab yang merupakan karakteristik para pelaku. Pertama, lingkungan yang mendukung. Kedua, adanya kesempatan. Dan ketiga, niat yang dibarengi dengan keberanian pelaku.

Lingkungan yang memungkinkan seseorang pejabat, birokrat serta politikus berkorupsi karena sebagian pola dan gaya hidup disana mendorong seseorang memiliki keinginan untuk menjalankan praktik kejahatan seperti korupsi. Pembicaraan dalam keseharian adalah pembicaraan yang kondusif untuk berbuat korupsi.

Lingkungan kekuasaan yang ada merupakan lingkungan yang tidak memiliki iklim di luar perbuatan untuk tidak koruptif. Kawan dalam perbincangan adalah kawan yang sangat bersedia melakukan tindakan koruptif bukan mencegah dan menentangnya. Lingkungan semacam ini tentu akan mendorong seseorang melakukan praktik kejahatan yang sama. Jika akhirnya tertangkap pun hanya sangat sementara dan hal itu karena sedang apes saja. Sebab selama ini tidak banyak yang tertangkap dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Soal kedua adalah adanya kesempatan. Penjelasan bahwa orang melakukan tindakan korupsi karena memiliki kesempatan, sementara orang lain tidak melakukan karena tidak memiliki kesempatan. Kesempatan korupsi terjadi karena kekuasaan yang dimiliki terlalu lama dan kuat. Kekuasaan yang lama dan kuat akan mendorong seseorang bertindak korup karena itu perlu dibatasi. Seseorang yang berkuasa tidak boleh terlalu lama dan kuat (dominan) karena akan memberikan kesempatan untuk korupsi dan berbuat kejahatan lainnya.

Bupati Klaten Sri Hartini adalah contoh paling nyata karena demikian lama dan kuatnya kekuasaannya bercokol. Dinasti yang dibangun sejak suaminya menjadi bupati (Heryanto Wibowo) serta pasangan bupati sebelumnya (Sunarna) membuat Klaten selama 20 hanya dipimpin dua keluarga. Sungguh kesempatan berkuasa yang dominan akan menciptakan peluang (kesempatan) untuk berkorupsi. Karena itu harus dibatasi kekuasaan tersebut. Pemutusan politik dinasti adalah hal yang mutlak.

Selain tentu saja adanya niat yang disertai keberanian pelaku. Lingkungan yang kondusif, peluang/kesempatan yang tersedia didukung oleh adanya niat dengan keberanian sang pelaku maka korupsi benar-benar akan terjadi dengan sempurna. Karena ada banyak orang menjadi pejabat daerah, pejabat negara serta politikus tetapi tidak melakukan korupsi. Bukan karena tidak mau. Karena sekalipun lingkungan serta kesempatan tersedia tetapi tidak berniat dan tidak berani melakukan maka korupsi tidak terjadi.

Namun jika tidak kondisi tercipta dalam waktu bersamaan maka korupsi dimana pun akan terjadi dengan massif, tanpa tedheng aling-aling, tanpa rasa malu serta rasa takut. Para pelaku korupsi jika dianalisis dengan pendekatan psikologi bisa jadi telah ëputus urat nadi ketakutannyaí. Sehingga yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana melakukan korupsi sebab beberapa kawannya juga bertindak korupsi ternyata tidak dihukum atau kalau pun dihukum sangat ringan. ëPutusnya urat nadi ketakutaní untuk korupsi menjadi fenomena massal di negeri ini sehingga negeri ini merupakan surga para koruptor.

Pertanyaannya, mungkinkah tiga argumen yang dikemukakan Husein Alatas di atas dapat kita putus sehingga para koruptor tidak bergentayangan di seantero Nusantara? Mengingat rakyat hidup dalam kemelaratan yang nyata. Inilah pekerjaan besar semua yang mencintai negeri ini. Tentu kita harus berpikir keras agar para pejabat yang korupsi benarbenar jera. Juga tidak menularkan pada pejabat lainnya yang masih menjabat dan yang hendak menjabat. Entah itu di daerah, pusat, maupun institusi lain apapun juga. Sebab korupsi di Indonesia sudah sangat mengerikan.

Oleh : Dr Zuly Qodir. Sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Tantangan Pilkada Akses

ANGKA partisipasi pemilih difabel pada pilkada serentak jilid pertama terhitung rendah. Data di lima provinsi penyelenggara pilkada menunjukkan, tingkat kehadiran mereka ke bilik suara bahkan tidak mencapai 50%. Kelima provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah dengan angka 25%, Jambi 30%, Bengkulu 35%, Sumatera Barat 40% dan Sulawesi Utara 49%.

Fenomena yang sama terjadi di wilayah DIY, di mana pemilih difabel yang tercatat di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 1.090 namun yang menggunakan hak pilih hanya 329 pemilih. Setali tiga uang nasibnya dengan Kabupaten Bantul yang mencatat 1.151 difabel tetapi hanya dihadiri 368 pemilih dan yang terendah di Kabupaten Sleman, yang dihadiri 293 dari 1.480 pemilih difabel (https://pilkada2015.kpu.go.id).

Fakta ini cukup memprihatinkan, di tengah upaya mendorong terwujudnya asas pemilihan untuk semua dan non diskriminatif. Apalagi, momentumnya diperkuat dengan kelahiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kian memperteguh posisi difabel dalam multi sektor, termasuk di antaranya menjamin hak politik difabel.

Saling Berkelindan

Bukan perkara mudah untuk mengurai penyebab rendahnya angka partisipasi, karena melibatkan sejumlah faktor yang saling berkelindan. Akan tetapi, perlu upaya sungguh-sungguh agar hal serupa tidak berulang di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo yang menghelat pilkada di tahun 2017 ini. Pertama, akurasi data pemilih. KPU wajib memastikan dan menjamin bahwa seluruh difabel telah terdata sebagai pemilih. KPU Kota Yogyakarta telah menetapkan bahwa dari 298.989 pemilih, 837 pemilih di antaranya adalah difabel. Sedangkan KPU Kabupaten Kulonprogo mencatat 1.135 orang merupakan pemilih difabel dari 332.211 pemilih tetap.

Barangkali, upaya pendataan telah dilakukan secara optimal. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan bahwa pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sebagai syarat pemilih pada pilkada serentak kali ini, berpotensi menghilangkan hak pilih sebagian penyandang disabilitas. Keterbatasan aksesibilitas untuk mengurus administrasi kependudukan menjadi penyebabnya. Semakin jauh layanan perekaman, semakin kecil pula kesempatan untuk terdata sebagai penduduk sekaligus pemilih.

Problem ini dapat diselesaikan dengan mendekatkan pelayanan pembuatan KTP elektronik melalui jemput bola oleh pemerintah. Petugas mendatangi warga yang diidentifikasi belum melakukan perekaman KTPelektronik. Cara ini tidak hanya efektif menjangkau difabel namun juga warga yang memiliki keterbatasan fisik karena faktor usia maupun sakit. Keuntungan ganda akan diperoleh : pemerintah mendapatkan data penduduk yang komprehensif. Pada saat yang sama KPU akan memiliki data pemilih yang akurat dan mutakhir, yang dapat digunakan untuk memfasilitasi Pilkada sekaligus Pemilu serentak tahun 2019.

Kedua, aksesibilitas pemilih, baik fisik maupun non fisik. Selain menyediakan TPS dan perlengkapan yang memudahkan difabel untuk menggunakan hak suaranya, pemilih difabel juga membutuhkan pendidikan pemilih dan sosialisasi yang tepat sesuai jenis difabelnya. Namun, persoalan acapkali tidak berhenti pada penyediaan keduanya. Pada sejumlah kasus, pemilih difabel kesulitan mendatangi bilik suara karena keterbatasan fisiknya.

Solusinya terletak pada kebijakan pelayanan penyelenggara pilkada, dengan analogi pelayanan kepada pemilih pasien di rumah sakit di mana petugas KPPS beserta saksi mendatangi satu demi satu bilik pasien. Untuk saat ini, pelayanan tersebut belum dapat dilakukan karena terbentur persoalan regulasi. Namun, ke depan perlu dipikirkan regulasi yang memudahkan pemilih difabel, jompo maupun yang sedang terbaring sakit di rumah dapat didatangi petugas KPPS untuk menyalurkan hak politiknya.

Perspektif

Ketiga, melek difabel. Salah satu penopang terwujudnya pilkada akses terletak pada terbangunnya kesadaran dan perspektif difabilitas di kalangan penyelenggara pilkada. Upaya membuat melek difabel dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan intensif, khususnya kepada KPPS sebagai garda terdepan yang melayani difabel di lapangan. Dengan modal melek difabel, kecil kemungkinan terjadi kesalahan perlakuan dan pelayanan kepada pemilih difabel, baik tuna netra, rungu-wicara, daksa maupun grahita.

Meski demikian, ketiga tantangan dan tawaran solusi di atas, baru sebatas menjawab problem kuantitas partisipasi. Tantangan lebih besar terletak pada peningkatan kualitas partisipasi pemilih difabel.

Oleh : Hamdan Kurniawan MA. Ketua KPU DIY Periode 2013-2018.

Hoax dan Pendidikan Literasi

BERITA bohong (hoax) kian membanjiri media sosial. Subdirektorat Cyber Crime Polda Metro Jaya mengonfirmasi, saat ini terdapat sekitar 300 konten media sosial teridentifikasi menyebarkan berita hoax. Berbagai berita yang disajikan lebih mengedepankan hasutan, kebencian, dan kebohongan publik tanpa merujuk pada data dan realitas sebenarnya. Tanpa didasari dengan pemahaman dan kematangan berpikir, berita hoax tengah mengancam integritas bangsa ini.

Di sisi lain, realitas ini sekaligus menegaskan bahwa masyarakat Indonesia belum melihat bahwa gencarnya arus informasi di media sosial sebagai proses pendidikan digital. Melainkan sebagai alat propaganda untuk melanggengkan provokasi satu sama lain. Sehingga, satu sama lain saling memusuhi. Karenanya, sangat urgen membentengi generasi bangsa dewasa ini dengan menggalakkan pemahaman literasi sejak dini.

Pendidikan Literasi

Berdasarkan realitas di atas, sistem pendidikan dewasa ini yang berorientasi pada pendidikan budi pekerti harus diimbangi dengan implementasi pendidikan literasi. Hal ini sangat penting agar peserta didik mampu menyaring berbagai berita hoax yang terus menjamur di media sosial. Yang paling penting, pendidikan literasi tidak serta merta hanya mengajak peserta didik untuk membaca dan menulis secara drilling.

Gerakan membaca dan menulis ini harus diimbangi sebagai sarana untuk membangun kerangka berpikir kritis dan logis bagi peserta didik dengan kegiatan membaca, menelaah, dan menulis. Sebagaimana Fisher (1993), menyatakan bahwa literasi merupakan kegiatan membaca-berpikir-menulis. Dalam artian, praktik membaca dan menulis lebih menitikberatkan kepada membaca dan menulis untuk belajar. Sehingga kegiatan pembelajaran tidak monoton dan pasif dengan membaca semata.

Transformasi pendidikan literasi juga harus diimbangi dengan beberapa hal. Pertama, membangun budaya pembelajaran kritis di sekolah. Peserta didik tidak boleh hanya pasif membaca dan menulis tanpa berpikir. Hal ini juga harus diimbangi dengan kegiatan pembelajaran yang menunjang, seperti kegiatan diskusi, kerja kelompok, memecahkan masalah, dan membangun sikap kritis terhadap berbagai isu yang tengah berkembang saat ini. Budaya berpikir kritis ini dapat dibangun melalui sinergi antara lingkungan sekolah, guru, dan masyarakat.

Kedua, kegiatan pembelajaran harus didampingi dengan guru kreatif dan melek informasi. Guru sebagai role model di sekolah harus memiliki kecakapan untuk menjauhkan peserta didik agar tidak terpengaruh dengan merebaknya berita hoax. Salah satunya, melalui penyampaian substansi materi pembelajaran yang disajikan oleh guru harus aktif, kreatif, dan kritis. Guru harus mampu mengajak peserta didik untuk membaca sebuah realitas, berpikir kritis, hingga menemukan problem solving atas persoalan tersebut. Selain itu, materi pembelajaran juga harus didesain semenarik mungkin dengan mengaitkan pada isu-isu yang tengah berkembang sekarang ini. Selaras dengan hal tersebut, Langer (2000), menegaskan bahwa kemampuan, berbahasa, berpikir, dan penguasaan substansi materi perlu dipadukan atau disinergikan.

Ketiga, meningkatkan pengawasan orangtua terhadap anak. Tidak dapat disangkal, dengan kecanggihan internet anak-anak dengan mudah mengakses dan mengonsumsi berita hoax. Ironisnya, dewasa ini anak usia Sekolah Dasar (SD) sudah lincah mengakses internet dan berselancar di media sosial tanpa pengawasan orangtua. Terlebih lagi bagi orangtua yang sibuk dengan segudang rutinitas di kantor. Anak-anak dibiarkan bermain smartphone sesuka hati asalkan mau ditinggal bekerja atau dititipkan kepada pengasuh.

Membentengi Dengan cara seperti inilah pendidikan literasi dapat disinergikan untuk membentengi peserta didik dari ancaman berita hoax. Karena itu, untuk membangun budaya berpikir kritis peserta didik harus dibangun melalui pendidikan literasi sejak dini. Pendidikan sebagai garda terdepan mencetak generasi bangsa yang berintegritas tidak boleh alpha untuk membentengi dari terpaan tsunami informasi hoax.

Harapannya, pendidikan literasi mampu mengubah budaya berpikir generasi bangsa di masa mendatang. Sebagai generasi kritis dan logis terhadap berita hoax yang tidak mendasar kebenarannya.

Oleh : Tri Pudjiati MpdI. Alumnus Pendidikan Bahasa Arab di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jokowi dan Kuliner Akar Rumput

ADA yang spesial dari sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1) silam. Bukan topik dan kebijakan yang dibahas di dalam rapat, melainkan sajian makanan yang disiapkan. Jokowi sengaja mendatangkan makanan dari pedagang kaki lima sebagai menu makan siang para menteri dan kepala lembaga yang hadir. Terdapat beberapa menu seperti nasi goreng, bakso, dan tauge goreng.

Agus Dermawan T dalam artikelnya berjudul Kuliner (Politik) Istana Presiden (2015) menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Bagi Agus Dermawan, makanan tidak hanya mempresentasikan rasa, karakter, sejarah, sosial, namun juga politik dan strategi kultural. Dengan demikian, makanan memiliki peran penting dalam upaya memecahkan kebekuan formal yang ada. Lewat makanan kita seringkali dapat melihat tawa dan kehangatan sebuah hubungan. Hal demikian belum tentu dapat kita jumpai pada acara-acara resmi yang kaku dan birokratif. Lewat makanan, kebekuan dalam acara formal berubah menjadi perbincangan dari ‘hati ke hati’.

Mengatur Suasana Hati

Makanan adalah jembatan yang menghubungkan manusia lintas batas budaya. Beberapa psikolog dari University College Cork, Irlandia, menyatakan bahwa makanan berperan penting dalam mengatur suasana hati. Makanan yang lezat dan berbudaya memiliki andil dalam menghasilkan keputusan menguntungkan dalam sebuah diplomasi (Rini Agustina, 2015). Oleh karena itu peristiwa makan merupakan sarana penting dalam mencairkan ketegangan antar pejabat dan kepala negara.

Setiap presiden di negara ini memiliki selera dan menu masakan yang berbeda. Dalam beberapa pidatonya, Soekarno menggunakan nama makanan sebagai idiom dalam menyampaikan gagasan kebangsaan. Ia pernah berkata ‘lebih baik makan gaplek tapi merdeka, daripada makan bistik tapi budak’. Makanan bernuansa politis, harapan, doa, mimpi dan cita-cita. Sementara pada pemerintahan Soeharto, makanan-makanan lokal di Indonesia mulai dihidangkan dan menjadi menu pilihan utama di istana. Seringkali penguasa Orde Baru itu mendatangkan tengkleng dan tongseng, makanan khas Solo, sekaligus bersama penjualnya (bu Sadiyem) ke istana. Makanan rakyat dirasa begitu menggoda lidah. Nampaknya, tradisi mempertahankan makanan lokal juga dielaborasi lebih baik oleh Jokowi.

Beberapa kali ia mengajak tamu dan para wartawan yang meliputnya untuk makan bersama. Uniknya, makanan yang dipilihnya justru tidak berbau restoran mewah dan mahal. Soto, kare, nasi goreng, bakso, pecel, tengkleng, sate, gule adalah menu pilihan utama. Kisah Jokowi sekaligus menjadi ajang promosi terhadap makanan lokal yang selama ini terpinggirkan oleh makanan ala Barat. Lihatlah acara masak-memasak di televisi kita misalnya, hampir semua kontestan merasa kesulitan jika ditantang memasak makanan khas Nusantara. Mereka lebih percaya diri jika memasak makanan ala Eropa maupun Amerika. Hal ini pernah disinggung oleh Renald Khasali (2014) yang menyatakan bahwa makanan Nusantara di hotel bintang empat dan lima Indonesia kebanyakan berasa hambar.

Diplomasi Makanan

Makanan sebagai diplomasi. Pepatah Jawa yang mengatakan ‘pamali jika makan sambil bicara’, dalam konteks ini seolah menjadi tak berlaku lagi. Justru seringkali pembicaraan serta keputusan penting dilakukan dan diambil saat mulut sedang mengunyah penuh makanan. Tidak adalagi perbedaan, rasa curiga, kasta dan kelas sosial. Di hadapan makanan, semua menjadi setara. Masalah berat menjadi nampak ringan dan sepele.

Makanan mampu menarik simpati dan hati pihak lawan dengan mudah. Ia adalah sarana diplomasi tingkat tinggi. Diplomasi kuliner ini yang hingga saat ini masih dijalankan Jokowi. Profesor Joseph S Nye dari Institut for Cultural Diplomacy, Berlin, menyatakan jika apa yang dilakukan Jokowi termasuk dalam strategi soft power, yakni kemampuan membujuk dan merayu lewat makanan. Perang yang bertabur nyawa dapat berhenti, musuh dapat menjadi teman, oposisi menjadi koalisi.

Semua terjadi di meja makan. Apalagi untuk urusan politis, selesaikan saja dengan hidangan menu makanan menggoda. Jokowi setidaknya menggunakan makanan untuk berdiplomasi dan berkomunikasi. Terlebih jika yang dihidangkan adalah makanan lokal khas masyarakat akar rumput. Sebuah hal yang membahagiakan.

Oleh : Aris Setiawan. Esais, Dosen Jurusan Etnomusikologi ISI Surakarta.

Si Rawit Kini Makin Genit

MINGGU-MINGGU terakhir ini masyarakat makin direpotkan dengan lari-larinya si kecil yang nyaris membuat frustasi ibu rumah tangga. Tetapi apa daya? Memangnya si kecil itu bisa digantikan sandal jepit? Sementara bukan hanya orang dewasa namun juga  segenap anak-cucù paling demen makanan pedas.

Si kecil cabai rawit ini memang luar biasa liar mutakhir ini. Dan tidak tergantikan fungsinya. Satu daerah melaporkan harganya melonjak hingga Rp 100.000 per kilogram. Di tempat lain terdata Rp 120.000. Dan di Samarinda bahkan di suatu hari bahkan sampai Rp 200.000 per kilogram, sepuluh kali lipat dari biasanya. Komentar para pejabat seperti biasanya, tidak pernah berubah. Bahwa ini hanya sementara, karena muslm hujan, dan sebentar lagi juga turun lagi.

Komentar itu klasik. Komentar yang muncul untuk harga pangan apapun.  Tidak jelas alasannya, apakah itu untuk menghibur rakyat kecil atau melarikan diri dari tanggung jawab. Ada pula yang mengatakan itu ulah spekulan. Dengan segala dalih antara masuk akal dan tidak masuk akal.

Masyarakat khususnya para ibu rumah tangga hanya ngudarasa, apakah memangnya para pejabat itu tidak tahu, dungu, ato pura-pura tidak tahu ya? Kok jawabannya sak kepenake dhewe bukan. Yang jelas mereka tidak merasakan karena uangnya banyak.Sementara ibu rumah tangga sudah mumet luar biasa, bagaimana memenuhi selera makan anak-anak dengan njembeng  belanjan apalagi mereka yang berjualan makanan.

Lha tetapi kan pejabat negara yang harus bertanggung jawab? Betul, untuk beberapa jenis pangan strategis. Pertanyaan lebih lanjutnya apakah si kecil cabe rawit ini termasuk di dalamnya sebagai jenis pangan strategis atau tidak? Sesungguhnya, perihal ini yang harus dicermati dinamis oleh para petinggi.

Dinamisitas ini terletak pada beberapa hal yang teramat sederhana sebetulnya. Pengaruh kenaikan harga komoditas kecil ini cukup kuat atau tidak terhadap kenaikan harga komoditas lain, dan terhadap inflasi. Tentu menjadi  pertimbangan dalam kategori strategis ini. Persoalan lain adalah keresahan sosial yang diakibatkannya.

Dua faktor yang disebutkan ini saling bahu-membahu menjadi penghela suasana inflationary. Dan seringkali memiliki respons pasar yang berlebihan dan membengkakkan derajat kontribusi inflasinya di luar nalar.  Bahaya inflationary inilah yang harus menJadi perhatian pemerintah untuk kategori dinamis strategis atau tidaknya satu butir pangan itu.

Terminal atau sub terminal agribisnis ada di banyak tempat. Pertanyaannya Apakah fungsi terminal agribisnis ini sudah memenuhi harapan atau masih memerlukan pembenahan? Sehingga bisa berkontribusi terhadap stabilisasi harga pangan.

Faktanya, penelitian mahasiswa Teknologi Industri Pertanian (TIP) Fakultas Teknologi Pertanian UGM baru-baru ini menemukan bahwa margin keuntungan yang diperoleh oleh petani terminal agribisnis dalam usah atani cabe yang penuh risiko itu hanya sekitar 10%. Sementara itu, pengumpul di terminal agribisnis tanpa risiko memperoleh 20% -30%. Dan pengecer bisa <I>ngundhuh<P> keuntungan spekulatif semau gue.

Untuk kasus yang diteliti ini ternyata terminal agribisnis hanya memberikan kemudahan eksploitatif bagi the big guys,  pedagang dan pengecer itu, Dengan petani kecil sebagai objek penderita. Oleh karena itu jangan pernah dibayangkan bahwa melonjaknya harga cabe rawit ini adalah sorga bagi petani kecil. Tidak seberapa pengaruh nya pada tingkat farm gate price. Tetapi jelas mencekik pada tingkat pasar konsumsi.

Membiarkan tarian cabai rawit ini berlama-lama hanyalah memperkaya the big guys. Dengan tanpa cipratan berkah bagi rakyat tani miskin. Dan karenanya, tidak pernah ada ibu rumah tangga yang merelakannya.

Oleh : Prof Dr M Maksum Mahfoedz. Penulis adalah Wakil Ketua PB NU, Guru Besar TIP UGM.

Indek Daya Saing dan Anggaran Riset

AWAL tahun 2017 Indonesia disuguhi dengan beberapa isu politik, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Pada aspek politik mencuat tentang isu jual beli jabatan, bukan hal baru namun kembali populer setelah adanya operasi tangkap tangan KPK atas Bupati Klaten. Pada aspek pangan persoalan klasik tentang harga dan stok pangan yang seolah asyik dengan ”dirinya sendiri” naik turun silih berganti tak terkendali, dan yang terbaru adalah pedasnya harga cabai yang mencapai di atas Rp 100 ribu/kg. Pada pendidikan dihadapkan dengan isu pemangkasan anggaran untuk riset/ research and development/ R&D. Berbagai isu tersebut tentu dapat mempengaruhi prestasi kemajuan negara.

Salah satu cara mengetahui kemajuan negara dapat dilakukan dengan pengukuran indek daya saing global global competitiveness index (GCI). Penilaian peringkat daya saing global ini didasarkan pada 113 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar daya saing. Keduabelas pilar tersebut yaitu institusi, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro. Kemudian kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi (Kemenkeu, 2015).

Potensi

Indonesia memiliki potensi menjadi negara besar, tidak hanya karena wilayahnya yang luas dan penduduknya yang banyak, namun juga karena sumber daya alam (mineral dan biodiversity flora fauna) yang luar biasa. Persoalan kompleks termasuk manajemen, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi berperan penting di dalamnya. Sebagai negara yang masih dalam kategori berkembang berarti masih dalam pencarian format menuju kemapanan (negara maju), perlu penguatan kepekaan terhadap potensi-potensi yang dapat menguatkan dan meruntuhkan citacita, kemudian perlu mulai dari mana juga dapat disimulasikan.

Dalam hal ini peran research and development (R&D) sangat diperlukan. Perkembangan teknologi sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu, dan jalur produksi teknologi melalui R&D. Karena bisa dikatakan, teknologi yang berkembang di Indonesia mayoritas masih impor (58% dari Jepang, Jerman Tiongkok), sehingga kita hanya user atau minimal assembling. Untuk menjadi negara kokoh dan kuat perlu memiliki fondasi teknologi yang kuat.

Boleh jadi pengembangan teknologi berbasis potensi yang genuine dari Indonesia adalah jawaban untuk kejayaan bangsa, yaitu teknologi ‘manufakturí menuju industrialisasi yang berbasis pada pengolahan produk agro dan biodiversitas flora fauna Indonesia, dan bukan teknologi ‘manufakturí impor. Hal tersebut tentu perlu ditelusuri dengan R&D dan ditopang oleh politik kebijakan yang mendukung terhadap produk R&D.

Anggaran R&D

Pada negara maju atau negara berkembang yang progresif, rata-rata mengalokasikan anggaran cukup besar untuk R&D. Korea Selatan menganggarkan dana untuk R&D sebesar 5% dari PDB, Israel 4% PDB, Jepang 3,5% PDB, Amerika Serikat mendekati 3% PDB, Singapura 2,36 % PDB, Tiongkok di atas 2% PDB, Malaysia mendekati 2%, dan Vietnam 0,1% PDB. Indonesia hanya mengalokasikan anggaran 0,09% dari PDB. Hal itu sangat mempengaruhi GCI Indonesia.

Peringkat GCI Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini trennya turun dari peringkat 34 (2014) menjadi 37 (2015) dan 41 (2016) dari 140-an negara. Pada level ASEAN, Indonesia masih di bawah Thailand yang berada di peringkat 32, Malaysia di peringkat 18 dan Singapura di peringkat 2. Jumlah peneliti Indonesia hanya 90 per satu juta penduduk juga tergolong lebih rendah dibanding Brasil 700,†Tiongkok 1.020 peneliti, Rusia†3.000, dan Korea Selatan 5.900 peneliti per 1 juta penduduk.

Sayangnya entah karena pertimbangan apa, justru alokasi anggaran nasional untuk riset cenderung turun, termasuk tahun 2017 ini. Dalam logika penulis, jika dipandang ada hal yang belum optimal dengan peran R&D dapat dilakukan evaluasi. Pengurangan anggaran R&D bukanlah jawaban terhadap semakin ketatnya persaingan dalam era perdagangan bebas dan masyarakat ekonomi ASEAN. Semoga pemangkasan anggaran R&D bukan karena sikap ke-pekok-an (tutup mata tutup telinga) terhadap upaya mendapatkan solusi menuju perkembangan dan tantangan bangsa melalui R &D.

Oleh : Bambang Suwignyo PhD. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama, Fakultas Peternakan UGM, Ketua Divisi Pertanian Terpadu MPM PP Muhammadiyah. 

Antara Hoax dan Badan Siber Nasional

KERESAHAN akibat informasi dan berita hoax (baca hox-red) disertai dugaan Indonesia sebagai sasaran besar cyber attack (serangan siber) rupanya mengerucut pada kesimpulan diperlukannya lembaga nasional yang mampu menangkal dan mencegah serangan serta chaos informasi dalam dunia siber termasuk didalamnya media online. Banyak pihak menilai bahwa pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) dianggap terlambat karena semestinya kesadaran pencegahan cyber attack beserta ‘sensor’ informations chaos sudah dilakukan sejak booming penetrasi internet lebih dari dekade lalu. Mengapa pemerintah saat ini tergopoh-gopoh membentuk Badan Siber Nasional setelah maraknya ancaman informasi hoax, cyber terrorism dan proxy war? Mengapa Pemerintah perlu segera membentuk BSN?

Ada beberapa pemikiran untuk memberikan jawaban. (a). Karena posisi Indonesia yang berada pada geopolitik yang rawan dengan sumber daya alam yang banyak menjadi incaran pihak asing untuk menguasai. Tidaklah heran kalau pada akhirnya cyber attack di Indonesia cukup banyak. (b). Ketergantungan terhadap teknologi siber tidak dapat dihindari pada semua sistem seperti sistem pemerintahan, sistem komunikasi hingga sistem ekonomi. Bila ada serangan sistem pada objek-objek vital ada lembaga utama yang menangkal serta bertanggung jawab terhadap serangan tersebut agar tidak melumpuhkan sistem yang ada. (c) Saat ini lembaga yang menangani cyber attack dan chaos information masih bersifat sektoral diserahkan kepada masing-masing pihak yang menjadi bidangnya dan belum bersifat terpadu/komprehensif. Pada sisi lain banyak sektor-sektor vital yang belum memiliki lembaga yang menangani cyber attack seperti PLN, otoritas bandara dan sebagainya.

Pemerintah mengklaim bahwa rencana pembentukan BSN sudah diawali tahun 2015. Tetapi karena kompleksitas dalam pembentukan BSN beserta konsekuensi, realisasinya baru akan dilaksanakan tahun 2017 ini. Klaim kompleksitas dalam pembentukan BSN bisa dipahami mengingat (1) Sistem infrastruktur teknologi beserta perangkat lunak yang dibutuhkan haruslah aman clean and clear dari pengetahuan pihak manapun agar kelemahannya tidak diketahui. (2). Penyediaan sumber daya yang tidak saja mumpuni dalam bidang IT tetapi juga memiliki integritas patriotisme bela negara tidaklah mudah dibentuk secara instan (3). Tugas, fungsi serta kedudukan lembaga yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan lembaga lain yang similar seperti Depkominfo atau Cyber Crime Task Force Mabes Polri (4). Konsekuensi hukum terhadap kebebasan individu dalam berekspresi menggunakan media siber harus didefinisikan secara jelas mengingat media siber berada pada ranah publik dan virtual.

Melihat kompleksitas dalam persoalan menangani dampak media siber maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, infrastruktur siber yang dibangun lebih diutamakan pada teknologi pertahanan seperti satelit militer sebagai tuntutan komunikasi antarjarak yang sangat jauh dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah komunikasi yang banyak. Kedua, pengadaan infrastruktur dan piranti lunak harus berbasis pada kemandirian bangsa dan tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Piranti lunak yang digunakan harus benar-benar aman dari intercept pihak ke tiga. Karenanya tidak perlu terburu-buru terbuai oleh iming-iming teknologi tercanggih dengan berbagai fasilitas free namun tidak bebas intercept.

Ketiga, sumber daya manusia yang diberdayakan melibatkan berbagai kalangan sipil dan militer serta praktisi maupun akademisi yang berkompeten dalam bidang IT serta mendalami dunia siber dan bukan diisi oleh SDM yang hanya mementingkan kedudukan tanpa memiliki kapabilitas di bidang IT. Keempat, meskipun BSN memiliki otoritas dalam mencegah dan memblokir demi kedaulatan teknologi siber negara, namun aktivitas tugasnya jangan sampai membelenggu kebebasan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi siber. Artinya BSN berposisi menjadi pengawas dengan memberikan jaminan kenyamanan pemanfaatan teknologi siber.

UU ITE perlu mendifinisikan ulang secara lebih detail dan jelas tentang pemanfaatan teknologi siber agar sinkron dengan tugas dan fungsi BSN. Posisi BSN sebagai lembaga negara harus dipayungi undang-undang agar ada landasan hukum. Tanpa adanya regulasi yang jelas dikhawatirkan akan menjadi ‘anak tiri’ di antara lembaga lain yang posisinya sewaktu-waktu dapat dibubarkan.

Oleh : Edwi Arief Sosiawan SIP MSi. Dosen Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta & Promovendus KBM SPS UGM.

Olein, JFX & Ketahanan Pangan Nasional

Isu global yang dihadapi dunia internasional saat ini terdefinisi dalam  tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, preservasi lingkungan dan ketahanan pangan. Masing-masing isu tersebut memiliki inisiatif tersendiri yang telah terumus dalam suatu agenda dan real action plan. Agenda ketahanan pangan (food security agenda) menjadi relevan dengan adanya pernyataan dari FAO bahwa dunia saat ini sedang menghadapi krisis energi, lingkungan dan pangan.

Data historis 2014 menunjukkan bahwa ada sejumlah 870 juta jiwa di planet bumi ini yang mengalami kekurangan makan dan lebih dari 50% nya dialami oleh penduduk di kawasan Asia Pasifik (termasuk Indonesia).

Salah satu bahan pangan yang menjadi komoditas dunia adalah olein. Olein yang berasal dari olahan komoditi kelapa sawit.   Satu tandan buah segar (TBS) kelapa sawit biasanya mengandung ratusan butir buah. Bagian daging buah difraksinasi dan menghasilkan minyak kelapa sawit atau yang lebih dikenal dengan Crude Palm Oil (CPO). Selanjutnya refinasi terhadap CPO menghasilkan tiga jenis produk yang berbeda yaitu stearin (21%), PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) (5%) dan olein (72%). Singkat kata, olein adalah salah satu produk utama dan terbanyak dari hasil pemrosesan komoditi kelapa sawit. Olein masuk dalam kategori minyak nabati.

Mengapa harus olein?
Kini ada arus besar pertumbuhan global akan kebutuhan konsumsi terhadap olein. Dalam konteks pasar, hal ini merupakan suatu indikasi market demand yang layak garap. Penerimaan devisa yang pernah dicapai RI dari hasil produksi CPO tahun 2014 melebihi USD 21 miliar. Dari sisi supply, suatu perkebunan sawit umumnya menghasilkan 5 hingga 7 ton CPO per hektar per tahun tergantung kondisi lahan.

Lahan sawit domestik yang seluas 11 juta hektar kini 43% nya dimiliki dan dikelola oleh petani dengan tingkat produktivitas yang hanya 50% dari rerata kemampuan industri (4-5 ton buah sawit per tahun). Potensi pengembangan dan optimalisasi produksi lahan yang dikelola petani domestik masih besar. Pengembangan industri olein (sekaligus peningkatan volume produksi komoditas andalan ekspor nusantara yaitu kelapa sawit) akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja sejumlah 10 juta lowongan. Dalam konteks makroekonomi dan perdagangan global, pengembangan industri olein dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing nasional dalam dunia internasional.

Apa hubungan olein dengan food security agenda?

Tahun 2050 populasi bumi diproyeksikan mencapai 9,60 miliar jiwa dengan total kebutuhan minyak nabati sebesar 200 juta ton. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi global tersebut, luas lahan yang dibutuhkan untuk menanam pohon kelapa sawit minimal 40 juta hektar. Indonesia adalah salah satu produsen terbesar CPO dunia dengan total produksi melebihi 31 juta ton yang dihasilkan dari lahan yang tak lebih dari 12 juta hektare.

Dalam rangka pencapaian ketahanan ketahanan pangan Nusantara, perlu adanya kerjasama yang erat di antara para stakeholders. Sudah menjadi fakta historis dan datum terkini bahwa komoditas pertanian telah terbukti menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi krisis dan perlambatan economic growth. Kekuatan tersebut bisa meningkat dan sustainable saat Pemerintah tetap memberikan fokus dan extra-effort pada upaya pengembangan komoditas strategis (gula, kedelai, beras, jagung) dan komoditas andalan ekspor (sawit, kopi, karet, kakao).

Lalu apa peran Jakarta Futures Exchange (JFX)?

Dalam kaitannya dengan pengembangan industri olein (paralel dengan pengembangan komoditas andalan ekspor nasional yaitu kelapa sawit), problem klise yang dialami oleh para petani di Indonesia adalah: (a) sulitnya akses ke permodalan; (b) rendahnya kesadaran akan keberadaan price-reference provider; (c) kurangnya pengetahuan tentang lindung nilai (hedging).

Ketersediaan harga acuan dan mekanisme lindung nilai adalah dua hal yang pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh petani dan para pelaku pasar walau sering terlewatkan (low-involvement). Dalam hal ini peran JFX (Jakarta Futures Exchange, atau PT Burja Berjangka Jakarta, disingkat BBJ) menjadi signifikan dan strategis (terutama untuk poin b dan c).

Visi JFX adalah menjadi institusi yang mampu menyediakan price discovery mechanism yang kredibel, menghasilkan commodities price reference yang diakui oleh dunia, menyediakan produk inovatif yang diminati sebagai sarana investasi alternatif serta pengelolaan risiko yang transparan, teratur, wajar, efisien dan efektif.

Misi JFX sangat terkait erat dan langsung dengan poin b dan c di atas, yaitu (i) memfasilitasi price discovery mechanism untuk menghasilkan harga acuan komoditas andalan; (ii) menyediakan kebutuhan hedging yang efisien; (iii) memberi perlindungan maksimal/optimal bagi nasabah dalam industri perdagangan berjangka komoditi (PBK); (iv) melayani kebutuhan pasar dengan tetap memelihara serta mempertahankan integritas pasar; (v) mendidik masyarakat investor perihal manajemen risiko; (vi) mengembangkan peluang usaha bagi anggota via diversifikasi dan diferensiasi produk/instrumen; (vii) merespon arus globalisasi dengan cara fokus pada pengembangan perekonomian dalam negeri.

Sebagai salah satu elemen dalam industri perdagangan berjangka komoditi olein (yang menyentuh ranah pengembangan komoditas andalan ekspor sawit nasional), JFX telah turut berperan dalam food security agenda yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah (terutama bila dikaitkan dengan ketersediaan harga acuan dan mekanisme hedging). Jadi, jika selama ini dunia mengenal istilah 3F, singkatan dari Food, Fuel, Feed, kini tiba saatnya istilah itu di-upgrade menjadi 4F, yaitu Food, Fuel, Feed, Futures.

Oleh : Tumpal Sihombing. Corporate Secretary PT Jakarta Futures Exchange