Informasi Asimetrik Penghambat Implementasi Hasil Riset

Masih jauh panggang dari api, merupakan kalimat yang bukan tanpa alasan jika sampai saat ini masih mengiang dan pantas disematkan kepada Program Hilirisasi produk hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga litbang di Indonesia, kenapa?? Karena hingga saat ini masih sangat sedikit jumlahnya dan bahkan tidak terlihat produk hilir hasil penelitian dan rekayasa perguruan tinggi dan lembaga litbang dimanfaatkan di Industri dan masyarakat.

Meskipun diharapkan menjadi jargon dalam mengakselerasi pemanfaatan hasil riset yang ada di Perguruan Tinggi dan Lembaga litbang, makna penggabungan antara rumpun riset dan teknologi dengan pendidikan tinggi hingga kini belum memperlihatkan hasil secara signifikan, walaupun berbagai upaya telah banyak dilakukan. Hal itu dapat dilihat dari menurunnya indeks daya saing yang direlease oleh World Economic Forum (WEF) dalam The Global Competitiveness Report 2016 yang menyebutkan bahwa posisi daya saing Indonesia tahun ini berada di peringkat 41, turun dibanding tahun sebelumnya yaitu dari peringkat 37, sementara itu, Singapura berada di peringkat 2, Malaysia 25 dan Thailand 34. Hal ini menegaskan bahwa di level ASEAN pun kita harus bekerja keras mengejar ketertinggalan tersebut terutama dalam pilar kesiapan teknologi, pilar pendidikan tinggi dan training, pilar infrastruktur dan pilar institusi.

Melihat tingkat kesiapan teknologi di negara maju, kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) telah digunakan untuk mempercepat transaksi perdagangan dan terbukti telah mengubah budaya dan peradaban dunia, terutama bagi pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Banyak pihak menilai bahwa era globalisasi, umat manusia akan mengalami perubahan tatanan kehidupan yang sangat cepat dan mendasar, yang dipicu oleh pesatnya perkembangan sistem dan teknologi informasi. Tanda-tanda ke arah itu telah dimulai ketika batas-batas antar-negara sudah terlewati dengan adanya arus informasi yang semakin bebas bergerak setiap saat dengan jangkauan yang semakin luas ke seluruh pelosok negeri. Aliran arus dalam sistem dan teknologi informasi ini telah mendorong arus perekonomian dunia semakin cepat dan terintegrasi. Sistem dan teknologi informasi ini telah memicu akselerasi dinamika perpindahan manusia dan barang yang kemudian mendorong berkembangnya berbagai sektor lainnya, bahkan juga telah mempermudah perpindahan arus modal, baik antar kawasan maupun antar negara

Dan bila bercermin pada data yang disajikan oleh International Data Corporation (IDC) (tahun 2015), belanja Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia diperkirakan mencapai USD 14,1 miliar pada tahun 2015, meningkat sebesar 8,3% atau mencapai USD 15,3 miliar pada tahun 2016 dan menyumbang 2,7% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dikatakan, pertumbuhan belanja Sistem dan Teknologi Informasi di Indonesia adalah yang terbesar dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun fakta membuktikan bahwa kemajuan sistem dan teknologi informasi di Indonesia tidak sepenuhnya berdampak pada kehidupan yang lebih baik bagi sebagian masyarakat pelaku bisnis diberbagai sektor ekonomi. How??

Apa sesungguhnya yang terjadi ?

Dibalik cepatnya perkembangan sistem dan teknologi informasi tersebut terdapat sejumlah masalah serius yang dihadapi, salah satu diantaranya adalah adanya informasi asimetrik yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dalam adopsi dan adaptasi teknologi. Hal itu berakibat terbentuknya rantai nilai yang tidak seimbang dalam proses inovasi diberbagai bidang bisnis dan hilirisasi.

Transaksi yang dilakukan di setiap rantai nilai hulu-hilir terhadap komoditas pertanian, misalnya, pada umumnya di “menang”kan oleh pedagang atau pemilik sistem dan teknologi informasi yang kuat. Petani pada umumnya memiliki posisi tawar yang lemah karena kebanyakan diantaranya tidak memiliki sumberdaya, modal dan informasi yang cukup. Petani tetap miskin, sementara pedagang memiliki kehidupan yang jauh lebih baik.

Dalam industri kreatif, pengrajin memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan nilai seni dan kreativitas hasil produksi. Hasil karya seni menjadi berlipat ganda tergantung dari tingkat kemampuan pengrajin dalam mengekspresikan karya seninya kedalam produk nyata. Namun faktanya hasil produksi karya seni tidak sepenuhnya mengakibatkan peningkatan kehidupan pengrajin secara signifikan. Informasi asimetrik ini juga terjadi di beberapa sektor pembangunan lainnya di Indonesia, rantai nilai inovasi belum berjalan seimbang. Dalam proses inovasi masih terjadi ketidak-seimbangan aliran pendapatan disetiap rantai nilai yang dibangun, sehingga proses hilirisasi hasil riset masih mengalami kendala.

Membangun komunikasi efektif.

Komunikasi merupakan pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol – simbol atau sinyal. Dalam komunikasi terdapat enam unsur pokok, yaitu : tujuan, pertukaran informasi, gagasan, media melalui beberapa keterampilan seperti membaca, menulis, berbicara dan mendengar.

Stephen Covey menegaskan bahwa, komunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam hidup manusia bukan sekedar apa yang ditulis atau dikatakan, tetapi juga bagaimana karakter dan caramenyampaikan pesan. Sebaliknya, penerima pesan tidak hanya sekedar mendengar kalimat yang disampaikan tetapi juga membaca dan menilai sikap pemberi pesan. Sehingga dapat dikatakan bahwa karakter kokoh yang dibangun dari fondasi etika serta integritas pribadi yang kuat menjadi syarat utama dalam komunikasi yang efektif.

Setinggi berbakatnya seseorang, secanggih unggulnya sebuah tim atau sehebat kuatnya hukum yang melindungi, keberhasilan tidak akan diperoleh, tanpa ada penguasaan keterampilan komunikasi yang efektif. Keterampilan melakukan komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam mendukung pencapaian tujuan dari seluruh aktivitas, khususnya dalam tingkat kemampuan untuk mengirimkan informasi yang akurat, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, serta keterampilan menggunakan berbagai media. Informasi dapat disampaikan secara efektif, jika memenuhi sedikitnya tujuh syarat utama, yaitu : 1) Completeness (Lengkap), 2) Conciseness (Singkat), 3) Consideration (Pertimbangan), 4) Concreteness (konkrit). 5) Clarity (Kejelasan), 6) Courtessy(Kesopanan), dan 7) Correctness (ketelitian).

 Re-focussing..

Melihat bagaimana pesan yang efektif dapat disampaikan atau diterima dalam suatu sistem dan proses inovasi, maka secara substantif rantai dalam proses inovasi perlu dilakukan pembenahan secara mendasar, dimulai dari penguatan sumberdaya, kelembagaan dan jaringan. Penguatan sumberdaya dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur riset, sumber daya manusia iptek yang berkompetensi, serta penguatan data dan informasi tentang Kekayaan Intelektual dan jurnal, peningkatan konten TIK; pengembangan teknologi dan konten untuk data dan informasi geospasial; dan penelitian pendukung yang meliputi riset sosial dan penyediaan akses terhadap TIK bagi masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga litbang, perguruan tinggi, industri dan komunitas untuk melakukan riset dan pengembangan guna menghasilkan teknologi sekaligus menyiapkan tenaga terampil dalam jumlah yang memadai dan berkualitas. Penguatan sumberdaya ini akan membuat pelaku dalam rantai dan proses inovasi saling bersinergi dan membangun proses yang seimbang sehingga sistem dan proses inovasi akan semakin sederhana efektif dan efisien.

Keseimbangan distribusi pendapatan akan semakin seimbang di setiap mata rantai. Pemanfaatan sistem dan teknologi informasi perlu ditingkatkan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar mata rantai nilai yang dibangun dalam suatu sistem inovasi.

Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi terdapat tiga pilar kewajiban yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi, yaitu 1) pendidikan, 2) penelitian, dan 3) pengabdian kepada masyarakat. Pilar kedua dan ketiga (penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) perlu mendapat perhatian secara serius agar. Perguruan tinggi kedepan tidak hanya melahirkan tenaga terdidik dan terampil saja, tetapi harus mampu berkontribusi secara langsung pada pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan inovasi harus dibangun secara terstruktur dan terinci sesuai kebutuhan, begitu pula dengan kelompok-kelompok kerja, sehingga rantai nilai dalam proses inovasi dapat dibangun secara efektif an efisien.

Pengembangan jaringan inovasi ini dilakukan dalam rangka membangun komunikasi dan sinergi antar pelaku, pengembangan klaster industri serta dalam rangka penyelarasan terhadap perkembangan global, pemanfaatan teknologi perangkat lunak berbasis Open Source untuk mendukung e-Government, e-Business, e-Services, e-Health. Kohesi sosial antar pelaku inovasi dapat ditingkatkan melalui Open Methode Coordination (OMC) yang dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan e-Meeting.

 Perubahan Paradigma Pendidikan Tinggi dan Litbang.

Tuntutan peran lembaga pendidikan tinggi dan Litbang untuk membuat produk penilitian berskala pasar, mengakibatkan perguruan tinggi tidak hanya menjadi “teaching university, tetapi juga menjadi research university” dan bahkan menjadi “innovation university”. Lembaga Litbang perlu terus meningkatkan penelitian, pengembangan dan alih teknologi untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat, sehingga dinamika dan kualitas hidup di masyarakat akan semakin baik dan mampu mengikuti perkembangan dinamika lingkungan strategis. Sesungguhnya inilah salah satu misi dan esensi pengabungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu membawa pendidikan tinggi kedalam area inovasi.

Untuk membangun dan menumbuhkan budaya inovasi, sebuah institusi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, namun harus terkoordinasi dalam suatu Sistem yang kita kenal dengan Sistem Inovasi Nasional (SINas). Oleh karena itu jejaring dan interaksi diantara berbagai komponen dan unsur dalam sistem inovasi yang terdiri dari akademisi, industri, pemerintah dan masyarakat harus terjalin dengan kuat.

Dalam rangka mendukung jejaring dan interaksi dalam SINas perlu dibentuk konsorsium yang melibatkan akademisi, industri, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan, program dan kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi diarahkan untuk mendorong munculnya inovasi-inovasi produk anak bangsa melalui konsorsium inovasi yang dapat diakses secara mudah.

Strategi pelaksanaan kegiatan kedepan??

Pembentukan Klaster Inovasi, Pengembangan Science Techno Park (STP), Riset Pro, Pusat Unggulan Iptek (PUI), insentif sentra Hak Kekayaan Intelektual, program insentif riset Sinas, program insentif teknologi yang dimanfaatkan industri, program insentif diseminasi produk teknologi ke masyarakat, program insentif Inkubasi Bisnis Teknologi, program inovasi perguruan tinggi dan Lemlitbang di industri, program Intermediasi Iptek dan program Technopreneurship perlu difokuskan kedalam suatu sistem inovasi nasional menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua unsur pelaku inovasi sehingga sistem inovasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan maka informasi asimetrik yang terjadi di rantai hulu-hilir dalam proses inovasi dapat dieliminasi. Para pelaku di mata rantai inovasi akan mendapatkan haknya secara adil, tidak ada mata rantai yang gemuk dan kurus, semua unsur akan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan haknya.

Oleh : DR. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng. (Staf Ahli Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bidang Relevansi dan Produktivitas)

Obsesi Surya Paloh, Tersandung Di Monas

Menjelang hari-hari terakhir saya di Media Indonesia Group tahun 1999, Surya Paloh bertanya apakah mungkin dia mendirikan sebuah stasiun televisi setara CNN. Dilanjutkan pertanyaan bagaimana menghubungkannya dengan Ted Turner, pendiri CNN?

Surya Paloh bertanya demikian, karena saat itu, 17 tahun lalu, reputasinya sebagai pemilik media, belum terlalu diperhitungkan. Sangat jauh berbeda dengan situasi seperti di tahun 2016 ini. Di dunia politik juga kurang lebih demikian.

Kebetulan, Ian MacIntosch, wartawan Australia yang bekerja bagi Ted Turner, saya cukup kenal. Saat itu Ian menjabat Vice President CNN Asia Pacific yang berkedudukan di Hong Kong. Pertanyaan Surya Paloh (SP) itu pun saya teruskan ke Ian.

Sesudah keluar dari Media Group, saya hanya mendengar dari Lisa Luhur, Sekertarisnya SP, bahwa SP sudah ke Atlanta, kantor pusat CNN International di Amerika.

Tapi Lisa tidak bisa menjelaskan apakah terjadi kesepakatan bisnis antara SP dengan Ted Turner atau bagaimana?

Yang pasti hingga saat di usianya yang ke-16, Metro TV bukanlah stasiun televisi berita seperti CNN.

Namun yang saya tangkap dari bahasa tubuh SP, cukup jelas. SP punya obsesi untuk menjadi Ted Turner-nya Indonesia.

Sementara itu, karena SP sudah punya media cetak, SP ingin menjadi seperti Ruppert Murdoch, raja koran asal Australia yang menjadi warga negara Amerika.

Jadi SP dalam perspektif kerennya adalah ingin menjadi “two in one” nya konglomerasi media di Indonesia.

Sekalipun tidak diucapkan secara eksplisit, tapi cara SP berpikir, bisa dimengerti. Yaitu ingin menjadi pemilik media, yang bisa membentuk opini publik sesuai agendanya. Dengan begitu, SP bisa mengontrol kekuasaan, siapapun yang berkuasa.

Bagi SP menjadi pengontrol kekuasaan, jauh lebih efektif dan strategis ketimbang menjadi penguasa. Dan nampaknya status seperti ini yang dimainkan SP.

Pemahaman saya ini bisa keliru. Karena pemahaman ini berangkat dari situasi yang sudah terlalu lama.

Tapi sebagai wartawan yang pernah menjadi bagian awal dari tim pendiri konglomerasi bisnis medianya, sangat sering gagasan dan wawasan ataupun obsesinya itu dia sampaikan.

Semuanya menjadi sangat menarik, sebab saat itu kami berada dalam kehidupan pers yang represif. Nyaris tak punya kebebasan.

Di saat represif, di zaman Orde Baru pun, SP sudah punya konsep dan pandangan yang selalu berbeda dengan kebanyakan. SP suka melawan arus dan menantang badai.

Tetapi pada sisi lain, saya juga merasakan, untuk menerjemahkan obsesinya itu, sekalipun di era rezim demokratis, tidak gampang.

Mengawal obsesinya itu, kendala pertamanya langsung bertemu dengan ketersediaan tenaga profesional atau sumber daya manusia. Sementara SP tidak punya waktu menyiapkan SDM.

Dalam keterbatasan SDM yang betul-betul memahami obsesi SP, lalu situasi inilah yang menghasilkan sebuah stasiunTV berita Metro TV.

Tanpa disadari, keadaan seperi itulah yang saya duga menjadi penyebab, mengapa Metro TV akhirnya bermasalah dengan peserta Demo Aksi Super Damai 212. Obsesi SP sebagai pemilik media, tersandung di Monas.

Kru Metro TV yang meliput di aksi damai di Monas, ditolak oleh sejumlah anak muda berpakaian gamis.

Penolakan mana sama dengan mengabaikan peran dan perjuangan SP di dunia demokrasi. Penolakan mana sama dengan menghalangi pers dalam bekerja.

Tidak bermaksud mendegradasi kualitas manajemen SDM Metro TV. Tetapi sekali lagi saya menduga terjadinya penolakan terhadap para awak medianya, tidak berdiri sendiri. Semua ada sejarahnya dan saling terkait dan berkaitan.

Manajemen dan kru pemberitaan tetap menganggap bahwa Metro TV adalah stasiun televisi berita seperti CNN.

Dengan anggapan itu, maka kru pun beranalogi, Metro TV bisa meliput dimana saja. Sama seperti yang dilakukan CNN International. Bisa hadir di mana saja di belahan dunia ini.

Metro TV juga begitu. Apalagi cuma di Indonesia, di tanah air sendiri. Jadi Metro TV juga bebas meliput Aksi Super Damai di Monas.

Yang lepas dari perhatian, kru CNN yang dilepas oleh Ted Turner, tidak sama dengan kru Metro TV yang dibackingi SP.

Apalagi kalau mengambil contoh bagaimana CNN meliput demo, konflik atau perang.

Di tahun 1988, misalnya Amerika Serikat terlibat perang dengan Irak. Menariknya, sekalipun AS dan Irak terlibat peperangan, tetapi wartawan CNN yang berkewarga negaraan Amerika, tetap bisa meliput di Irak. Bagdad ibukota Irak, tak berbeda dengan Washington, ibukota AS.

Peter Arnett, seorang wartawan senior CNN berkebangsaan AS, sewaktu meliput perang Irak-AS dengan berbasis di Irak, justru disambut sangat hangat oleh masyarakat Irak termasuk Presiden Saddam Husein. Tidak ada penolakan dari Irak terhadap wartawan yang berasal dari negara musuh.

Kontras dengan yang terjadi dalam peliputan Aksi Super Damai 212. Kru Metro TV yang mau meliput aksi damai, justru ditolak. Yang menolak dan yang ditolak, sama-sama berasal dari satu negara; Indonesia.

Mengapa kontradiksi ini bisa terjadi?

Ada yang lupa sebelum Peter Arnett terbang ke Bagdad, lobi-lobi untuk meyakinkan pemerintah Irak, sudah dilakukan melalui berbagai pintu. Lobi dilakukan tidak hanya oleh level pemilik (Ted Turner). Tetapi juga termasuk para eksekutif dan produser.

Sehingga ketika Peter Arnett menyiarkan situasi Irak ke pemirsa di seluruh dunia, laporannya itu tidak menimbulkan persoalan.

Sebetulnya kalau dicermati, apa yang dilaporkan oleh Peter Arnett hanya bersifat umum.

Yang membuat CNN diterima oleh publik baik di Irak maupun di Amerika, manakala media ini bisa menampilkan gambar tentara AS yang tertawan.

Nama CNN semakin melambung, karena kamera person CNN bisa merekam suasana dimana Presiden Saddam Husein memperlakukan para tawanannya dengan cara yang terhormat.

Saddam Husein bertegur sapa dengan tawanan marinir AS dalam sikap yang menunjukkan tingkat kepeduliannya terhadap anak muda, sangat tinggi.

Disamping itu, Peter Arnett dalam setiap kali laporannya yang “live”, ia betul-betul memperhitungkan setiap kosa kota yang diucapkannya. Ucapannya tidak terbata-bata, jelas menunjukkan dia menguasai lapangan dan sedang tidak melakukan “show” pribadi.

Karena yang penting yang mau dipetik oleh CNN di Atlanta, bahwa CNN bisa hadir di daerah peperangan.

Artinya faktor kehadiran menjadi jauh lebih penting ketimbang substansi yang dilaporkan.

Bagaimana dengan Metro TV?

Sebetulnnya penolakan oleh sejumlah kelompok Islam, bukan muncul tanpa sebab. Penolakan itu tidak berdiri sendiri.

Jauh sebelum Aksi Super Damai 212, secara tidak resmi sudah ada benih-benih ketidak sukaan terhadap Metro TV. Hal ini dipicu atau dipengaruhi oleh sebuah viral yang menuduh kebijakan redaksional Metro TV ditentukan oleh wartawan yang beragama Kristen. Lalu muncul tudingan, penentu kebijakan inilah yang membuat liputan Metro TV banyak yang merugikan umat Islam.

SP sebagai pemilik, dalam tudingan itu dikesankan hanya simbol saja. Selain itu, kepemilikan Metro TV sebetulnya sudah beralih ke Lippo Group dengan taipannya James Riady.

Jelas tudingan ini sebuah masalah yang sensitif. Sayangnya, masalah sensitif ini tidak pernah ditanggapi oleh Metro TV secara serius dan bersifat korporat.

Bahkan beberapa twitter yang diposting ulang, ada sejumlah karyawan Metro TV yang membalas tudingan tersebut dengan cara yang justru tidak tepat. Memancing emosi.

Tidak pernah terdengar ada pertemuan antara pimpinan Metro TV dengan pihak-pihak yang menyebarkan viral tersebut. Apalagi antara SP dengan pihak yang mewacanakan memboikot Metro TV.

Ketidak hadiran SP semakin dipersoalkan. Sebab untuk urusan seperti pelepasan wartawatinya Meutia Hafid yang disandera pejuang Irak, SP turun tangan langsung.

Sementara dalam soal persinggungan Metro TV dengan mereka yang menamakan mewakili kelompok Islam, SP tidak menunjukan kepeduliannya.

Dan ketika persoalan yang tidak terselesaikan ini masih menggantung, terjadilah peliputan Aksi Super Damai 212, aksi mana semangat Islaminya sangat kuat.

Pimpinan Metro TV yang tidak melakukan lobi-lobi intensif, semakin dilihat sebagai konglomerasi yang tidak punya kepedulian.

Sesungguhnya kejadian yang menimpa Metro TV merupakan sebuah ironi.

Sebab bagaimana mungkin, SP sebagai pemilik yang beragama Islam, tapi medianya justru dianggap sebagai penyebar berita yang bertentangan dengan kepentingan Islam.

SP menjadi tersandung jadinya.

Penulis adalah watawan senior

Surat Terbuka Buat Bro Tito Karnavian Pasca 212

Penulis ucapkan terima kasih kepada Kapolri Tito Karnavian karena telah mengamankan aksi 411 dan 212

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bro, dengan tulus saya ucapkan selamat atas kerja keras Anda and your fruit children (anak buah) dalam mengamankan aksi unjuk rasa 411 dan terutama doa bersama 212.

Pada 411 memang ada insiden, tetapi alhamdulillah apa yang saya khawatirkan tidak terjadi. Tidak ada sebutir peluru yang menembus tubuh, kerusuhan berlarut-larut, atau pertumpahan darah. Tugas sebagai Bhayangkara Negara telah Anda laksanakan.

Sebagai rakyat Indonesia, saya berikan penghargaan.

Pada 212, terus terang saya galau. Sebab ada larangan bagi pemilik bus mengangkut orang menuju Jakarta dan bahkan ancaman makar. Larangan tersebut memang dicabut menjelang Hari-H, tetapi memang tidak sepenuhnya dipatuhi.

Saudara-saudara kita rela melakukan long march legendaris dari Ciamis; jutaan manusia berbondong-bondong menuju Monas, seperti semut-semut berwarna putih keluar dari sarangnya.

Saat itu, Bro menuai banyak hujatan, tetapi di bawah tekanan yang luar biasa, Anda sukses bernegosiasi memindahkan lokasi 212 ke arah Monas. Unjuk rasa berubah menjadi aksi doa bersama yang khidmat dan bermartabat.

Pada Jumat, 2 Desember, saya menyesal tidak bisa ke Monas memenuhi ajakan Bang Muhtar dkk dari masjid Istiqomah di Rawa Bambu Amigos (agak minggir got sedikit), karena tugas mengajar.

Mengikuti dari TV, bulu roma saya berdiri ketika hamparan manusia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, apalagi ketika lautan putih umat melantunkan doa, takbir, tahmid, dan shalawat.

Bro, berada di sana Anda pasti merasakan energi dahsyat doa yang membubung mengetuk pintu langit. Mereka yang meminta keadilan agar hukum diperlakukan bagi Si Nganu? But on second thought, barangkali isu itu sudah menjadi sekunder.

Ada sesuatu yang lebih jelas memancar dari 212, yaitu bahwa umat Islam Indonesia adalah bagian integral dari NKRI yang memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Semua itu menepis “insinuasi” bahwa umat Islam Indonesia anti-NKRI dan Pancasila. By the way busway, NKRI adalah “brainchild” dari tokoh Islam dan pahlawan nasional Moh. Natsir melalui Mosi Integral 3 April 1950.

Saya kagumi gaya kepemimpinan Bro, tetapi sukses 212 adalah juga karena kebesaran hati para ulama, ustadz, kyai, dan kepiawaian organisasi, serta kepemimpinan Rizieq Syihab dkk. Tidak mudah membuat jutaan umat rela, patuh, dan tertib duduk berkumpul di antara rinai hujan untuk salat Jumat di lapangan Monas.

Kami makin kagum ketika 212 selesai, tidak ada tumpukan sampah, dahan patah, taman rusak, dan tanaman terinjak. Tidak ada warga non-Muslim diganggu, toko dirampok, atau tempat suci agama lain yang dirusak.

Bro, ternyata Anda juga strategis sekaligus humoris dengan menugaskan Polwan berjilbab dan polisi berpeci. Mereka terbukti sanggup mendinginkan atau malah menghangatkan hati para peserta 212.

Tetapi janganlah mereka terus ditugaskan setiap ada demo pada akhir pekan. Menurut sumber intelijen yang tidak bisa dipercaya, sebagian mulai menggerutu karena kebijakan Kapolri bisa menambah barisan jomblo di NKRI.

Sebagai mantan anak kolong Brigif IV Tegal, sampaikan salam dan penghargaan untuk anak Tegal, Jenderal Gatot Nurmantyo dengan pesan sama tentang kebijakan Panglima TNI untuk menugaskan Kowad berjilbab.

Salam,

Rusdian Lubis

Rusdian kini adalah seorang environmentalist. Ia pernah bekerja di pemerintahan, lembaga internasional (Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia), dan seorang Eisenhower Fellow.

 

Ahok Vs. Masyarakat Ternistakan: Sebuah Refleksi tentang Amarah dan Kebencian

Kita sedang menyerah pada kebencian, pada rasisme dan diskriminasi kelas teri dan membiarkan sikap-sikap itu merajai permainan politik kelas kakap. Mengapa?

Dunia menertawakan Amerika yang memilih Donald Trump, tapi sejujurnya, kondisi politik kita tak kalah menjijikkan!

Seorang gubernur menyatakan agar masyarakat jangan mau ditipu oleh para pihak yang hendak memanfaatkan salah satu ayat kitab suci untuk kepentingan politis. Karena salah ucap, serta—menurut beberapa sumber—sebuah kesalahan transkrip sederhana (dan, rahasia umumnya, karena dia seorang Tionghoa non-Muslim) dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Sementara kasus diproses, bom molotov diledakkan di sebuah gereja di Samarinda, menewaskan seorang bocah berusia dua tahun dan menciderai tiga lainnya. Sekelompok orang, dari MUI, pemuka agama Islam, hingga anggota DPR—termasuk nama-nama dengan banyak pengikut seperti Felix Siauw dan Ratna Sarumpaet—menyatakan bahwa diangkatnya kasus ini mungkin upaya pengalihan isu dari kasus Ahok di atas.

Pengalihan isu berarti sebuah kejadian yang sebetulnya wajar-wajar saja jadi dibesar-besarkan. Praktisnya, bukankah ini sama saja dengan menganggap tewasnya seorang balita atas aksi terorisme sebetulnya tidak layak diberitakan? Sementara salah ucap seorang tokoh politik yang dapat dipelintir paksa sesuai interpretasi subyektif mereka sendiri—masturbasi ego kaum sendiri—justru jauh lebih penting, begitu?

Saya tanya satu hal: Mana sikap yang lebih nista?

Saya tidak paham, realita apa yang dihuni orang-orang ini. Pertama-tama: Apa itu definisi “penistaan agama”? Apa parameter dan tolok ukur obyektifnya? Bagaimana kita membuktikan motifnya secara pasti?

Kedua, coba kita lihat siapa yang berteriak-teriak di jalan pada tanggal 4 November kemarin. Apa yang mereka dengar dan dengungkan dalam khotbah? Tak usah malu, kita semua tahu: Banyak sekali konten khotbah yang mengandung cercaan eksplisit terhadap agama-agama selain Islam.

Bukan kepeleset lidah, bukan rumpang transkrip. Kita semua sudah tahu bahwa banyak sekali pemuka agama yang secara terang-terangan mengumandangkan berbagai hinaan terhadap agama lain, menyatakan pemeluk mereka kafir yang patut mendapat azab dan kekerasan. Ini apa kalau bukan penistaan?

Ahok tak pernah mengumandangkan kekerasan terhadap pemeluk agama manapun. Tak pernah berkhotbah menghancurkan suatu kaum tertentu. Mana sikap yang lebih nista?

Ketiga, bagaimana bisa mereka melihat sebuah kasus salah transkrip dan ambiguitas bicara sebagai sesuatu yang fundamental? Sesuatu yang seolah lebih kejam dari seluruh kekerasan para pendukung mereka, yang telah dilakukan jelas-jelas atas motivasi dari ajaran-ajaran mereka? Sesuatu yang lebih penting dari nyawa bocah dua tahun?

Lagi: Mana sikap yang lebih nista?

Tak usah dijawab. Ini malah sudah bukan penistaan terhadap agama lagi namanya. Menganggap tewasnya Intan Olivia sebagai sesuatu yang wajar adalah penistaan terhadap kemanusiaan.

Sungguh, saya khawatir. 4 November adalah hari yang membuat banyak dari kita bergidik—jijik, takut, dan sejenisnya. Rasisme blak-blakan, serangan personal dengan dasar moralitas sepihak yang amat susah diabsahkan secara obyektif. Tak separah 1998, memang, tapi tak dapat dipungkiri bahwa banyak kaum Tionghoa yang merasakan momok rasisme sejenis.

Ingat, ya: Kita membiarkan hal ini terjadi. Kita melahirkan sekelompok besar masyarakat—lengkap dengan para tokoh publiknya—dengan pandangan yang begitu terdistorsi tentang realita.

Kita membiarkan mereka bercuap, membiarkan mereka mengumpulkan ratusan ribu pengikut yang setia turun ke jalan. Kita membiarkan mereka mendapatkan daya politik yang begitu besar, hingga cukup untuk menetapkan seorang tokoh politik menjadi tersangka kasus yang entah bagaimana bisa berlanjut sampai tahap seperti ini.

Mungkin ada yang bilang bahwa 4 November merupakan demo bayaran, tapi sungguh: puluhan hingga ratusan ribu orang bukan angka yang rendah. Kita telah menciptakan masyarakat di mana ekstremisme merupakan jalan hidup yang menarik banyak orang.

Maka percuma kita tertawa. Dulu kita mungkin menjadikan para badut ekstremis ini sebagai bahan olok-olok dan tertawaan, tapi lihat di mana mereka sekarang. Jika begini terus, kita akan terus kalah, terus terhantam mundur sebagai masyarakat yang konon maju dan manusiawi.

Mungkin memang salah kita. Kita, masyarakat urban liberal, terlalu sibuk maju dan berkembang secara pemikiran dalam lingkaran kita sendiri. Masyarakat yang kurang beruntung tak hanya kita tinggalkan, namun terus kita dorong mundur dengan menyebut mereka bodoh dan kampungan.

Mungkin memang kita lupa. Di tengah kenyamanan kafe kita yang ber-AC, tempat kita mendiskusikan pluralisme, kesetaraan gender, dan hak-hak kaum LGBT, kita sering lupa bahwa masih ada banyak amarah yang dipendam di lapisan mereka-mereka yang kurang beruntung.

Dalam kemajuan kita—secara infrastruktur, secara pemikiran—banyak lapisan masyarakat yang merasa bisu, tertinggal. Ternistakan.

Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Ahok tak ada niatan sama sekali untuk menistakan agama. Namun saya juga paham bahwa banyak perbuatan Ahok—penggusuran, proses reklamasi, dan sebagainya—telah membuat begitu banyak orang merasa terinjak-injak .

Ada amarah dalam masyarakat kita. Ada amarah terhadap Indonesia, terhadap pemerintah. Ada amarah terhadap Ahok, yang begitu populer meskipun dia telah membuat banyak kebijakan publik yang melukai beberapa lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Marah. Sakit. Dan ini dia kenyataannya: Kita telah menciptakan masyarakat di mana teriakan protes hanya akan didengarkan—meskipun secara jijik, secara tidak terhormat—jika ia diutarakan sebagai kebencian terhadap ras atau agama tertentu.

Apa kita pernah menanyakan kelanjutan nasib mereka yang berteriak-teriak saat penggusuran paksa dengan waktu persiapan yang dirasa terlalu singkat?

Bodoh, memang. Bukan, bukan cuma mereka yang turun ke jalan tanggal 4 November kemarin. Bukan cuma mereka yang sedang bersuka cita atas ditetapkannya Ahok sebagai tersangka. Kita semua yang bodoh.

Mungkin benar ada pengalihan isu: Isu sistem cacat yang merugikan masyarakat ramai-ramai kita alihkan menjadi isu moral yang kurang mulia dari segelintir orang. Kita buat diri lupa bahwa ekstremisme lahir dari amarah masyarakat, bahwa penderitaan dan ketimpangan sosial itu sangat terkait dengan lahirnya rasisme dan diskriminasi. Lebih mudah mengolok daripada berpikir kita punya andil.

Mungkin benar ada penistaan agama: Fungsinya sebagai penyejuk rohani ramai-ramai kita nistakan sebagai wahana kebencian yang mendalam dan amarah yang membuncah dalam masyarakat. Kita memalingkan muka dari amarah dan frustrasi dalam lapisan masyarakat, baru membuka mata dan telinga saat ada bom meledak.

Satu hal yang tak bisa kita pungkiri: Adanya ratusan ribu warga masyarakat yang merasa diri mereka ternistakan, terciptanya sebuah golongan nista yang ditertawakan namun ditakuti, adalah indikasi jelas akan adanya masalah struktural.

Mungkin ada baiknya kita ingat, bahwa setiap kali kita membisu menyaksikan ketidakadilan yang menimpa masyarakat yang kurang beruntung, setiap kali kita mengolok masyarakat kampungan, setiap kali kita jijik pada kemiskinan, akan ada satu lagi warga yang memilih jalan kebencian terhadap manusia-manusia kafir seperti kita.

Penulis adalah seorang esais, dan komikus, serta co-founder dari NaoBun Project, studio komik yang mengajak anak-anak berpikir kritis melalui cerita dan teka-teki.

Hasutan Dari Sebuah Nama “Rush Money”

HASUTAN rush money atau pengambilan dana tunai secara besar-besaran pada perbankan umum yang menyebar lewat media sosial semakin masif dan membuat kegelisahan sebagian warga. Viral sosial media tersebut sudah menjadi teror tersendiri. Banyak masyarakat bertanya apakah ajakan ini perlu diikuti? Kenapa ada ajakan seperti ini, dan apa dampaknya?

Trauma krisis ekonomi tahun 1998 masih membekas pada publik. Gaduh politik saat itu dimatangkan dengan gaduh ekonomi dan berujung pada pengalihan kekuasaan. Salah satunya ditandai dengan antrean orang mengambil uang tunai di perbankan. Bahkan, terjadi aksi borong berbagai barang kebutuhan pokok di pusatpusat perbelanjaan. Dan, kondisi tersebut berhasil sebagai komplementer krisis kepercayaan publik pada penguasa.

Sepekan ini, ajakan pengambilan uang tunai beredar sejak aksi demonstrasi besar-besaran menuntut proses hukum pada Ahok. Dalih ajakan pengambilan tabungan dan deposito tersebut dengan alasan karena sistem perbankan sekarang kapitalis ribawai dengan pola kepemilikan yang oligopolis.

Ada pertanyaan seandainya ajakan tersebut murni dalam konteks dakwah untuk meninggalkan sistem ribawai menuju sistem ekonomi berkeadilan dan syariah, kenapa dalam seruan melakukan rush money tersebut tidak diajak untuk pengalihan pada sistem perbankan syariah? Fakta di negeri ini sekarang telah terdapat berbagai bank syariah yang telah membuka kantor layanan pada hampir semua daerah. Perbankan syariah yang ada semuanya telah mendapat perizinan dan selalu mendapat pengawasan dari lembaga otoritas perbankan yang operasionalnya berpegang pada prinsip perbankan syariah nonribawai.

Kontradiksi di atas mengindikasikan kuat bahwa ajakan melakukan penarikan uang tunai besar-besaran bukanlah sebagai dakwah untuk meluruskan praktik berekonomi yang syariah namun lebih sebagai hasutan untuk membuat kondisi distabilitas perekonomian pada sisi moneter. Sangat mungkin, ajakan ini terinspirasi dari suksesnya pengakhiran kekuasaan Orde Baru, di mana saat itu terjadi kegaduhan politik yang paralel dengan kegaduhan ekonomi.

Kekhawatiran publik akan terjadinya distabilitas ekonomi yang dimulai dari rush money dan berlanjut pada distabilitas politik keamanan seharusnya merupakan hal yang tidak perlu muncul. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja karena secara politik ada arah pengkondisian distabilitas.

Dalam konteks ekonomi, tidak ada alasan yang kuat akan terjadinya rush money. Hal ini karena kondisi kesehatan perbankan di Indonesia mayoritas dalam status Bank Sehat. Hal ini berbeda dengan perbankan pada tahun 1990-an yang kondisinya rapuh. Selain itu, sisi makro ekonomi sekarang ini tetap tumbuh positif, bahkan tahun ini diproyeksi ekonomi tumbuh lebih dari 5 persen dengan tingkat inflasi kurang dari 4,5 persen. Selain itu, tidak arus barang, khususnya bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya tidak ada hambatan teknis, baik pada level produksi maupun distribusi.

Agar publik tidak ragu atas kondisi moneter dan makro ekonomi yang menyebabkan kerentanan terprovokasi atas hasutan rush money tersebut, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis yang harus diambil oleh otoritas moneter maupun pemerintah. Publikasi dan edukasi lewat media massa termasuk viral media sosial tentang kondisi kesehatan perbankan di Indonesia, baik perbankan yang menggunakan sistem konvensional maupun perbankan syariah. Selain itu, publikasi kondisi makro ekonomi yang stabil dan menjelaskan kesiapsiagaan pemerintah akan ancaman krisis.

Ajakan rush money bukanlah tindakan yang terpuji di saat pemerintah sedang kerja keras memperbaiki kondisi makro ekonomi pada aspek fiskal, moneter, dan pengkondisian sektor riil agar mampu tetap tumbuh positif di saat perekonomian global yang lesu. Publik tidak perlu terprovokasi karena tidak ada alasan kuat untuk melakukan rush money.

Kalaupun akan memindahkan uang karena alasan ideologis dari perbankan konvensional maka opsi pengalihan pada perbankan syariah sangat terbuka. Stabilitas ekonomi menjadi hal yang penting untuk dirawat semua pihak agar masyarakat tidak dikorbankan oleh para petualang politik kekuasaan.

Oleh : Ahmad Ma’ruf, Dosen Ilmu Ekonomi UMY, Pengurus ICMI DIY dan Peneliti Inspect.

Nasionalisme, Trisakti dan Globalisasi

Nasionalisme mempunyai sejarah panjang dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Akar nasionalisme Indonesia lahir sebagai ideologi perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan demikian sejak lahirnya nasionalisme Indonesia sudah berwatak progresif karena melawan tatanan kolonial yang menindas rakyat dan bangsa Indonesia.

Apa sebenarnya arti dan makna trisaksi yang diusulkan pada Rakernas PDIP sebagai nama untuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK? “Rakernas IV PDI Perjuangan mengusulkan kepada presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memberi nama kabinet yang akan dipimpinnya dengan nama Kabinet Trisakti,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan pernyataan sikap dan rekomendasi Rapat Kerja Nasional IV PDIP di Semarang, Sabtu malam, 20 September 2014.

Permintaan tersebut merupakan yang ke-19 dari seluruh rekomendasi yang berjumlah 24 item. Selama ini ajaran Trisakti memang identik dengan ajaran bekas Presiden RI I Sukarno. Trisakti berisi tentang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Rekomendasi Rakernas PDIP juga beberapa kali meminta Jokowi-Kalla benar-benar memperhatikan ajaran Trisakti Bung Karno.

“Agar pemerintah secara sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perjuangan dan ajaran Bung Karno sebagai Bapak Bangsa,” kata Puan. Puan menyatakan Jokowi diharapkan bisa menjalankan cita-cita Bung Karno. Hal tersebut, kata Puan, bukan untuk PDIP saja, tapi untuk masa depan Indonesia.

Arti Konsep Trisaksi

Dalam pidatonya tahun 1963, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yaitu:

1. Berdikari dalam ekonomi.

Berdikari artinya berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya raya harus membangun perekonomiannya secara mandiri karena ketika perekonomian Indonesia tdk dibangun oleh hasil kemandirian bangsanya maka akan timbul kecenderungan nantinya Indonesia selalu bergantung kepada bangsa lain dalam hal ekonomi dan juga ketergantungan itu dpt dimanfaatkan bangsa lain untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia sehingga timbul Kolonialisme dan Imperialisme gaya baru yakni dengan menggunakan pendekatan ekonomi.

2. Berdaulat dalam politik.

Menjadi bangsa dan negara merdeka dan berkuasa untuk menentukan nasib dan pembangunannya sendiri tanpa intervensi negara lain! Menentang keras segala bentuk penjajahan, termasuk kapitalisme dan imperialisme (anak kapitalisme)

3. Berkepribadian dalam budaya.

Walaupun pengaruh budaya dari luar datang bertubi-tubi, tapi bangsa Indonesia tetap mempertahankan budayanya sendiri karena Budaya merupakan salah satu identitas dari bangsa.

Fidel Castro mengatakan dengan tegas, dirinya adalah murid Bung Karno. Itu dikemukakannya sendiri kepada Bung Karno,ketika dua tokoh Gerakan Nonblok ini bertemu, dan kepada Adam Malik ketika almarhum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Secara terbuka Castro menegaskan bahwa dirinya telah mengadopsi ajaran-ajaran Presiden RI pertama itu untuk dijadikan acuan guna memimpin negaranya yaitu ajaran Trisakti.

Yang menarik adalah bahwa Fidel Castro mengadopsi dan menerapkan prinsip Soekarno itu secara konsisten dan tegar dalam seluruh sistem pemerintahannya. Konsistensi yang paling kentara adalah menolak segala bentuk imperialisme dan kapitalisme yang merupakan pendiktean oleh Barat tentang ekonomi, politik dan budaya.

Castro sangat jelas menolak kehadiran dan campur tangan IMF dalam negaranya, bahkan menyerukan agar lembaga pendanaan kapitalis internasional yang menindas negara-negara berkembang itu semestinya dibubarkan dan dihentikan perannya. Ini merupakan wujud pelaksanaan Trisakti yang konsisten oleh Castro dalam konteks Kuba, yakni kemandirian dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kekuatan ekonomi sendiri merupakan landasan bagi pemerintah Kuba untuk membangun negara dan rakyatnya. Tidak ada hutang luar negeri yang diterima sebagai landasan, sehingga tak ada kewajiban cicilan bunga hutang yang tinggi yang harus dibayar oleh pemerintah Kuba. Seluruh pendapatan negara dialokasikan pertama-tama untuk belanja tunjangan sosial, dan kedua untuk belanja pendidikan. Kepentingan lain berada dalam urutan prioritas berikutnya. Karena berdikari dalam bidang ekonomi, Kuba telah mampu mempertahankan kedaulatan dalam bidang politik dan kedaulatan dalam kebudayaan nasionalnya.

Sementara itu, Guruh Soekarnoputra, menilai Jokowi akan kesulitan menjalankan konsep Trisakti Soekarno jika tak terlebih dulu mengamandemen konstitusi. Ia menyebut konstitusi Indonesia saat ini sudah bercorak neoliberalis. Penghayatan Pancasila sebagai dasar negara pun menurutnya semakin luntur karena tidak diajarkan pada generasi muda.

Salah seorang pendiri bangsa yang sepanjang hidupnya tidak kenal lelah menggelorakan nasionalisme adalah Sukarno, Presiden RI Ke-1. Nasionalisme Sukarno bukanlah nasionalisme ala Barat yang dia anggap telah menciptakan imperialisme dan menjajah bangsa lain untuk motif politik dan ekonomi. Nasionalisme bagi Sukarno adalah nasionalisme yang menyelamatkan kemanusiaan, “Nasionalismeku adalah perikamanusiaan.”

Sebagai antitesa dari nasionalisme Barat yang kolonialis dan imperialistik, Sukarno mengembangkan apa yang ia sebut “sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi.” Keduanya merupakan paham nasionalisme politik dan nasionalisme ekonomi sekaligus.

Sosio-nasionalisme adalah sebuah nasionalisme yang bertujuan memperbaiki situasi dalam masyarakat sehingga tidak ada lagi kaum tertindas seperti yang terjadi dalam kapitalisme. Sosio-nasionalisme adalah sebuah paham nasionalisme kerakyatan, sebagai antitesa nasionalisme borjuis yang hanya mengabdi pada kepentingan elitis. Jadi sosio-nasionalisme adalah sebuah bangunan nasionalisme kerakyatan yang tumbuh dan berkembang di luar sistem kapitalisme yang menindas.

Sementara sosio-demokrasi menjabarkan bahwa demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Dengan konsep ini jalan demokrasi bisa dianggap sukses bila demokrasi ekonomi juga dijalankan secara bersamaan. Demokrasi politik akan dianggap gagal bila tetap terjadi kesenjangan sosial, keadilan dan kemiskinan yang luas. Tidak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi.

Globalisasi Bermuka Dua

Gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi Sukarno masih relevan dalam konteks menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Globalisasi di sini harus dipahami secara kritis karena mempunyai dua muka.

Pertama, globalisasi dapat dipahami secara positif sebagai runtuhnya batas-batas negara akibat perkembangan teknologi dan informasi, dan paling maju adalah perkembangan pesat dalam dunia interaksi digital dan internet melaui media sosial. Informasi dan pengetahuan memiliki dimensi sosial yang kuat karena tidak lagi berwajah tunggal dan dimonopoli, tapi menyebar dan dapat diakses semua orang.

Kedua, globalisasi menyembunyikan fakta terjadinya tataran ekonomi-politik yang timpang diantara berbagai negara. Sekarang ini negara-negara maju yang disebut dengan “Kelompok Utara” mendominasi kekuasaan ekonomi dan politik atas apa yang disebut dengan negara-negara “Kelompok Selatan” di Asia-Afrika dan Amerika Latin. Akibatnya slogan globalisasi yang seolah bermakna setara, dalam kenyataannya tidak terjadi. Negara-negara utara mengatur negara-negara selatan melalui berbagai institusi keuangan, perdagangan hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wajah globalisasi yang “tidak setara dan timpang” ini dikenal juga dengan istilah neoliberalisme. Yaitu suatu bentuk imperialisme maju dimana kepentingan modal dan keuntungan berada di atas kepentingan umat manusia. Perbedaan dengan imperialisme sebelumnya bahwa neoliberalisme sangat progresif menghancurkan semua batas-batas yang mengganggu ekspansi modal dan akumulasi keuntungan.

Secara umum ciri-ciri utama dari sistem neoliberalisme adalah sebagai berikut. Melakukan privatisasi atas seluruh struktur ekonomi, tidak ada lagi ekonomi koperasi dan negara, semua diserahkan pada swasta. Komoditifikasi atas semua barang dan jasa, segala hal adalah komoditi yang dapat diperjual belikan, tidak ada lagi nilai sosial dan kultural. Penghapusan segala macam subsidi oleh negara, ini berarti tanggung jawab negara pada hak-hak kebutuhan dasar rakyat harus dicabut.

Menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada mekanisme pasar, seolah pasar netral dan mengatur dirinya sendiri, tidak diatur oleh kepentingan korporasi, sehingga ekonomi kerakyatan dan koperasi menjadi haram karena tidak sesuai dengan mekanisme pasar. Memperlemah peran negara seminimal mungkin. Negara hanya menyiapkan regulasi dan keamanan lalu lintas modal, sementara fungsi sosial negara dihapuskan. Semua ciri-ciri dari neoliberalisme ini berujung pada kediktatoran korporasi secara global atas umat manusia dan menghancurkan lingkungan hidup secara masif.

Neoliberalisme jelas sangat berseberangan dengan konsepsi Sukarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Neoliberalisme menghancurkan batas-batas nasional demi melicinkan jalan ekspansi korporasi. Neoliberalisme juga sangat bertentangan dengan konsepsi Sukarno tentang Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya.

Karena Trisakti Sukarno adalah antitesa dari neoliberalisme maka pencarian ideologi perlawanan atas neoliberlaisme dapat dikembalikan kepada gagasan-gasasan dasar dari Trisakti. Sebuah ideologi perlawanan atas neoliberalisme yang diciptakan oleh Sukarno sesuai dengan kondisi historis, sosiologis dan budaya bangsa Indonesia.

Visi Trisakti Jokowi

Upaya implementasi ideologi perlawanan ini sekarang menjadi ideologi pemerintahan Presiden Jokowi. Visi misi dan program yang didasari pemikiran Trisakti Sukarno kini menjadi landasan penyusunan program pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Sukarno berakhir pada 1965, Trisakti kembali menjadi landasan kebijakan negara.

Presiden Jokowi menggunakan landasan Trisakti untuk membangun rakyat dan bangsa Indonesia menuju janji kesejahteraan. Gagasan Trisakti diambil dari konsepsi Sukarno yang ingin rakyat dan bangsanya sejahtera dengan cara; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter dalam budaya.

Dalam dokumen kampanye Jokowi-JK “Jalan Perubahan” dinyatakan bahwa Trisakti menjadi basis sekaligus arah perubahan yang berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Trisakti juga mewadahi semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan dalam politik akan diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

Mandiri dalam ekonomi akan diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warganegara.

Berkarakter dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Tentu tidak mudah untuk memperbaiki berbagai kerusakan politik, ekonomi dan budaya yang sudah terjadi sejak Orde Baru berkuasa. Namun keberanian harus dilakukan untuk memulainya, sebelum republik yang dibangun para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia ini kehilangan jatidiri oleh gempuran neoliberalisme.

Akhirnya, kembali kepada Trisakti adalah cara untuk mengembalikan dan membentuk jatidiri bangsa di tengah gelombang ekspansi globalisasi yang deras dan tanpa batas. Bila Trisakti secara konsisten bisa dijalankan dan dipraktekan oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi publik, maka dengan cara itu jatidiri bangsa Indonesia akan kembali tegak dan dihargai di tengah percaturan bangsa-bangsa di dunia. Hanya dengan konsisten pada jalan Trisakti maka globalisasi bukan lagi menjadi ancaman, tapi menjadi peluang bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Oleh: Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik & Desiminasi Informasi Kantor Staf Presiden.


 

Berbagai Jenis Karakter Dalam Komunikasi

Hampir satu bulan ini, saya dan beberapa teman diberbagai lokasi mengalami pengalaman yang kurang lebih sama.  Permasalahan yang muncul tanpa sebab.  Saya sempat bingung apa artinya permasalahan tanpa sebab, karena semuanya pasti melewati sebuah proses.  Untuk hal ini, prosesnya tidak diketahui.  Tiba-tiba saja suatu objek menghilang tanpa sebab, yang berujung munculnya banyak pertanyaan, pertanyaan yang memunculkan kesimpulan karakter seseorang.  “Ternyata dia orangnya begitu ya”, “padahal dia baik loh, tapi…”, dan masih banyak lagi komentar-komentar yang merugikan satu pihak.  Saya sendiri tidak berani untuk menyimpulkan keadaan atau karakter seseorang, karena mereka pasti punya alasan untuk melakukan hal itu.  Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak mau menceritakan permasalahannya yang bisa menyebabkan prasangka negatif terhadap dirinya sendiri? Dan dalam keadaan seperti ini, manusia selalu berlindung dibalik nama tuhan, apapun permasalahannya.  “biarkan mereka berpikir apapun, tapi Allah mengerti apa yang sebenarnya terjadi”, “Tuhan lebih mengerti apa yang saya alami daripada kalian”.  Kira-kira itu yang mereka tulis di status media sosial.  Tuhan memang maha segalanya, tapi apa mereka tahu isi hati orang di sekitar mereka? Apa mereka tahu kalau orang di sekitarnya kecewa karena sikapnya?

Komunikasi adalah segalanya.  Seseorang yang memiliki karakter dan sifat yang buruk akan tertutupi dengan keahlian mereka dalam berkomunikasi.  Buronan negara yang katanya hilang entah ke mana, selain memang dari segi finansial diatas rata-rata, mereka juga memiliki dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk memperdaya orang di sekitarnya.  Kekayaan finansial yang mereka dapat pun mungkin dari keahlian mereka dalam berkomunikasi.  Jadi menurut saya, karakter seseorang dan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi sangat berkaitan, walaupun saya masih bingung apakah karakter seseorang yang mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, atau cara berkomunikasi yang mempengaruhi karakter seseorang?

Tapi apapun itu, keberagaman karakter dan cara berkomunikasi seseorang sudah membuat hidup saya lebih berwarna dan menarik.  Tapi apakah karakter dan cara berkomunikasi saya sudah membuat hidup mereka juga lebih berwarna dan menarik?

Saya baru sadar kalau saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menulis ini, tapi rasanya mentok kalau sudah berbicara tentang laporan kampus.  Saya memang harus belajar banyak tentang komunikasi supaya lebih berkarakter.  Atau, lebih berkarakter supaya pintar berkomunikasi?

Oleh : Wahyu Wibiyanto

Dilema Status Tersangka Calon Gubernur DKI Jakarta

PUBLIK baru saja disuguhi berita tentang penetapan tersangka calon Gubernur DKI Jakarta : Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Mabes Polri.(Kedaulatan Rakyat, 17/11). Peristiwa ini menarik untuk dicermati dari aspek Hukum Tata Negara dan membuahkan tanya. Apakah status hukum tersangka akan dapat menggugurkan pencalonannya dalam Pilkada dan bagaimana prospek Pilkada DKI?

Jika dicermati norma hukum Pilkada serentak, dalam ketentuan Pasal 191 UU No 8/2015 tentang Pilkada ditegaskan, bahwa calon kepala daerah yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon (Paslon) oleh KPU dipidana 24-60 bulan penjara dan denda Rp 25 miliar-Rp 50 miliar. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa seorang calon tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan apapun. Ketentuan ini ditujukan agar calon serius dalam mengikuti proses Pilkada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) No 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pilkada, dinyatakan bahwa partai politik (Parpol) atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon tidak dapat menarik dukungan sejak pendaftaran. Ketentuan ini menegaskan, parpol pendukung pasangan calon dalam Pilkada setelah ditetapkan oleh KPU tidak boleh menarik dukungan secara resmi kepada calon, kendati calon tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf b PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pilkada, dinyatakan bahwa calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pilkada jika terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan ini menegaskan, bahwa calon yang berstatus tersangka dalam tindak kejahatan pidana umum tidak otomatis membatalkan pencalonannya karena belum dipastikan sanksi pidananya dan kasus hukumnya belum berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 Ayat (6- 8) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dinyatakan, bahwa jika calon terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik. Jika calon tersebut terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi kepala daerah dan saat itu juga diberhentikan sementara. Jika calon terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilantik menjadi kepala daerah dan saat itu juga diberhentikan.

Berdasarkan ketentuan dalam norma peraturan tersebut, maka status hukum calon yang ditetapkan Polri sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan umum tidak membatalkan statusnya sebagai calon kepala daerah. Bahkan yang bersangkutan dapat terus melanjutkan proses Pilkada hingga masa pelantikan jika terpilih dalam Pilkada.

Sejauh menggunakan penalaran hukum yang wajar, maka norma hukum Pilkada ini berada dalam rezim Hukum Tata Negara. Sedangkan status tersangka calon dalam dugaan tidak pidana umum berada dalam rezim Hukum Pidana. Keduanya berbeda dalam hal akibat hukumnya. Hukum Tata Negara tidak mempersoalkan status tersangka calon sehingga tidak dapat menggugurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada. Sedangkan dalam Hukum Pidana calon tetap harus menjalani proses penyelesaian dugaan tindak pidana yang dilakukan sesuai hukum formil (KUHAP) dan materil (KUHP). Sehingga baik Hukum Tata Negara maupun Hukum Pidana keduanya dapat berjalan bersama-sama.

Adalah hak politik Ahok untuk tetap menjalani proses Pilkada hingga selesai dan adalah kewajiban Ahok pula untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana penistaan ini hingga berkekuatan hukum tetap. Status tersangka Ahok ini tidak boleh mengganggu proses politik dalam Pilkada DKI, karena pelaksanaan Pilkada DKI telah dilakukan sesuai pranata yang diatur dalam norma Hukum Ketatanegaraan.

Jika ada yang menggugat keabsahan dan legitimasi pelaksanaan Pilkada DKI kali ini, maka itu tindakan inkonstitusional yang patut dipertanyakan. Karena niat mematuhi konsensus berdemokrasi harus mengutamakan kepatuhan pada hukum, bukan pada kepentingan politik tertentu.

Oleh : Dr Agus Riewanto SH MA. Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


Jokowi Tidak Profesional Sebagai Seorang Presiden

Aksi sejuta umat Islam untuk Bela Islam tanggal 4 Nopember 2016 dari Mesjid Istiqlal ke Istana diserta aksi di sejumlah kota lainnya seperti Medan, Makasar, Surabaya dan lainnya, merupakan akumulasi ketidakcakapan Jokowi dalam mengantisipasi keadaan. Padahal, sudah selama sebulan lebih masyarakat Indonesia resah terhadap perkataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituduh menista Alquran, penegakan hukumnya tidak cepat, tidak segera dan tidak transparan.

Dua minggu sebelumnya puluhan ribu umat Islam demo Bela Islam seri kesatu di Jakarta Istiqlal menuju Balaikota – Bareskrim. Disertai demo diberbagai kota dengan tuntutan tunggal proses hukum segera Ahok yang telah menista agama.

Sebagai seorang Presiden RI, Jokowi selama itu diam membisu, tidak ada aksi menenangkan umat yang sudah sangat resah karena Alquran sebagai kitab suci umat Islam dihina dan dilecehkan. Jokowi lebih sibuk dengan hal remeh-temeh yang seharusnya dikerjakan oleh pembantunya.

Permasalahan yang sangat peka ditengah masyarakat yg bisa merusak persatuan Jokowi diam, seharusnya Jokowi sejak demo pertama umat Islam, secara terbuka menyatakan bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaya Purnama, akan dilakukan, cepat, tegas dan terbuka.

Keresahan umat Islam telah hadir dan berkembang ditengah masyarakat dengan berbagai reaksi, di kedai, di warung dan diperkumpulan kecil di reuni, di kegiatan sosial dan telah menjadi diskursus di sosial media, antar sahabat, antar saudara, teman sekerja, teman alumni telah terjadi diskusi panas kadang saling ejek dan melecehkan ada juga yang berkembang menghina ulama baik dari sesama keyakinan maupun dari kalangan non muslim.

Suasana sosial media/grup chating yang tadinya akrab saling bersilaturahmi baik sesama Muslim dan Non Muslim sudah mengarah kepada diskusi panas, suasana kekeluargaan dalam grup sudah tidak kondusif, akibat tidak adanya sikap tegas , cepat dan tranparannya proses hukum terhadap penista agama yang sudah berlangsung selama sebulan lebih.

Dalam kondisi tersebut Jokowi bukan lagi sebagai Presiden yang berusaha menenangkan rakyatnya dan menjaga persatuan malah diam seribu bahasa, justru sebagai Presiden inilah tanggung jawab utamanya.
Jokowi baru bereaksi setelah beberapa hari mau diadakan demo besar-besaran oleh umat Islam dengan berkunjung ke Prabowo Subianto, dan mengundang pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah, dalam pertemuan tersebut tidak ada perkataan Jokowi secara tegas malah mengambang, dan  Jokowi tidak kedepan menyampaikan jumpa pers setelah pertemuan dengan pemuka agama tersebut.

Seharusnya Jokowi sebagai Presiden dengan dukungan rakyat, menyatakan kepada rakyatnya. “Hai rakyatku, saya Presiden, saya akan perintahkan kepada Polri dan Jaksa Agung lakukan proses hukum secara cepat, tegas dan transparan terhadap penista agama siapapun dia!.”. Jokowi tidak perlu bermanuver macam macam, cukup menyatakan hal tersebut sehingga ekskalasi umat Islam yang demikian besar tidak terjadi.

Blunder yang Fatal

Blunder yang paling fatal adalah Jokowi malah memilih keluar Istana meresmikan sesuatu yang bisa di wakilkan kepada Menterinya atau kepada Wakil Presiden. Padahal jauh hari pimpinan umat Islam menyatakan akan menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi. Sang Presiden juga sudah mengetahui rakyatnya, umat Islam sudah hadir dan melaksanakan Jumatan di Mesjid Istiqlal yang meluber sampai kejalan jalan di depan Kantor Depag dan Hotel Borobudur.

Perjalanan dari Mesjid Istiqlal ke Istana tidaklah begitu jauh, bubar shalat Jumat jam 12.30 wib langsung para pendemo berangkat, ujung masa umat Islam yang menyemut sudah sampai di depan Istana Jalan Merdeka Utara, buntutnya masih menyemut di Jalan Merdeka Timur depan Stasiun Gambir. Demikian juga masa dari arah Thamrin yang tidak melaksanakan Jumatan di Istiqlal juga menyemut menuju tujuan yang sama ke depan Istana yang juga sudah di blokir oleh Polisi dan TNI.

Saya mengikuti perjalanan umat Islam dari Mesjid Istiqlal sampai kedepan RRI, selama perjalanan saya merasakan getaran hati umat Islam terasa sangat jelas yang kesal disakiti dengan pelecehan Alquran mereka. Dari mana mana umat hadir baik secara berkelompok maupun perseorangan, ada yang meneteskan airmata karena terharu terhadap bersatupadunya umat dan menyemutnya umat mengikuti aksi bela Islam.

Mereka masih ada yang memberi peringatan jangan injak taman, beberapa diantara mereka ada yang membawa plastik besar untuk mengumpulkan sampah sambil berjalan. Aksi umat Islam dengan jumlah yang luar biasa berjalan tanpa kekerasan. Aksi umat bela Islam dalam jumlah yang luar biasa hanya disatukan oleh panggilan nurani terhadap penghinaan terhadap keyakinan mereka, tidak mungkin bisa disatukan oleh aliran politik manapun ataupun oleh parpol yang selama ini sudah hancur citranya ditengah tengah masyarakat.

Seharusnya Istana dan Presiden Jokowi cepat tanggap segera menerima perutusan dari umat Islam sehingga aksi bisa cepat bubar, tidak membiarkan berlama-lama, sehingga tambahan masa dari masyarakat terus mengalir, berjam jam berdiri dan berjalan adakalanya berdesakan dalam keadaan panas dan lapar.

Apakah kebohongan

Istana beralasan Jokowi terhalang masuk Istana karena permintaan Paspamres, mudah- mudahan ini bukan kebohongan. Sejak kapan pintu Istana hanya satu, di belakang Istana jalan Juanda kosong tidak ada umat yang berdemo.

Katakanlah jika ada demo pun sejak kapan Istana tidak ada helipad, jika Jokowi segera hadir di Istana dengan menerima perutusan aksi umat bela Islam secara cepat. Tidak akan ada alasan lagi buat pimpinan aksi masa untuk tidak membubarkan diri, apalagi jika Jokowi langsung tegas menyatakan akan melakukan tindakan proses hukum terhadap Basuki Tjahaya Purnama secara cepat, tegas dan transparan sebagaimana yang Jokowi sampaikan sewaktu tengah malam setelah jatuh korban dan aksi rakyat setempat yang tak terkendali di Penjaringan/Luar Batang.

Sayang sekali Presiden Jokowi tidak cakap dalam memimpin bangsa ini, hal hal yang peka selalu terlambat.

Ditengah masyarakat sampai sekarang masih terjadi ke resahan hati, sensi dan tidak lagi solid, silaturahmi dalam grup sosmed sesama teman, alumni, kelompok kerja dll yang sebelumnya akrab, berganti dengan gesekan emosi, kadang terjadi saling melecehkan, menista dan mencaci antar sesama.

Pemimpin yang cakap seharusnya menyatukan rakyatnya, langsung bergerak kedepan meredam dan memberikan ketenangan jika terjadi kegelisahan ditengah masyarakatnya.

Sayang sekali Indonesia kali ini memiliki Presiden yang kurang cakap dan kurang empathy terhadap apa yang sedang berlangsung ditengah rakyatnya, hanya beralasan Kerja, Kerja, Kerja. Tanggung jawab dia sebagai pemersatu terabaikan.

Oleh: Syafril Sofjan, aktivis 77-78, Deklarator pendukung Jokowi-JK sewaktu Pilpres, Ketua Dewan Pakar IKA – ITT/STTT, Wakil Ketua Litbang SI Pusat.

Jenderal Gatot Nurmantyo, 411 dan NKRI

ILC TV One, 8 November 2016 lalu, mempertemukan beberapa tokoh dari berbagai kalangan membahas peristiwa langka  411. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi  terhadap sosok Jend. Gatot Nurmantyo, Panglima TNI, atas pemikiran, cara pandang, serta cara ia bersikap dan bertindak dalam menghadapi peristiwa 411.

Presentasi Jend.  Gatot mengenai ancaman bangsa di masa depan, patut diapresiasi dan direnungkan. Tak pernah terlintas di benak penulis, kalau seorang Panglima TNI secara jelas dan tegas menyebut bahwa Islamlah akan menjadi benteng terakhir menghadapi ancaman itu. Ini bukan sekadar pengakuan yang jujur  tetapi juga sebagai tesis baru yang melihat Islam dan kaum muslim  sebagai kekuatan pertahanan negara yang potensil dan strategis masa depan.

Tesis Jend. Gatot tersebut, tentu tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba. Bahkan, tesisnya itu menunjukkan kalau Ia seorang penghayat sejarah Indonesia yang kritis. Hal ini, tercermin dalam pidatonya pada peringatan Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2016 lalu,  di Jakarta.  Jend. Gatot mengingatkan bangsa ini tentang sejarah resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan yang nyaris tak pernah disebut-sebut. Kalau bukan karena Resolusi Jihad, bukan tidak mungkin, NKRI yang kita cintai telah lenyap dari peta dunia pada aksi polisionil Belanda  selama periode 1945 hingga 1949.

Tesis Jend. Gatot itu, juga  menawarkan perspektif baru dan ekspektasi terkait hubungan negara dengan Islam, khususnya kelompok-kelompok Islam non – mainstream. Paling tidak, tesis itu  dapat mengubah pandangan terhadap Islam dan muslim yang selama ini dianggap sebagai agama radikal dan sumber terorisme.  Jend. Gatot seolah ingin menghapus kesan Islamophobia pada wajah Islam dan kaum muslim. “Islam jangan dipandang musuh”.  Demikian kira-kira pesan yang ingin disampaikan, karena Ia sadar betul akan potensi kekuatan pertahanan yang dimiliki Islam.

Aksi damai 411, yang faktanya memang berjalan damai, telah membuka mata kita dan dunia. Bagaimana mungkin aksi damai yang melibatkan dua juta lebih manusia itu, bisa berjalan tertib dalam satu komando?. “Amazing”, meminjam ungkapan AA Gym.  Tak bisa dibayangkan, apa yang terjadi sekiranya aksi itu dirancang untuk menduduki istana? Tak cukup 100.000 nyawa sebagai tumbal, membuat tembok istana yang bagaimana pun tebalnya, pasti jebol. Dan, revolusi pun terjadi seketika tanpa bisa dielakkan.

Tertibnya massa aksi 411 dalam satu komando GNPF – MUI, juga tidak lepas dari konstribusi tak langsung Jend. Gatot yang tak pernah mengeluarkan pernyataan bernada provokatif, terutama pada hari-hari menjelang 411. Ia selalu tampil “rendah hati” dengan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan. Bandingkan dengan Kapolda Metro Jaya, yang membuat pernyataan  tembak di tempat (tribun.news, suara.com, 27/10/2016).

Meskipun penyataan Kapolda Metro Jaya itu kemudiam dibantah, tetapi, sudah terlanjur menyeruak ke publik, sehingga tetap saja menimbulkan ketegangan di kalangan massa yang hendak mengikuti aksi damai 411. Namun, ketegangan itu dapat dicairkan kembali oleh Jend. Gatot dengan pernyataannya, “Memang dipikir rakyat yang demo ini teroris. Teroris saja kalau bisa jangan dimatiin” (Pos-Metro.com, edisi 29/10/216).

Akhirnya dapat dipahami, mengapa sikap dan perlakuan Jend. Gatot terhadap peristiwa 411 menjadi berbeda?. Ini lebih disebabkan oleh cara pandang dia melihat massa peserta aksi damai itu, bukan sebagai pihak “lain”. Tetapi bagian integral dari seluruh komponen kekuatan bangsa. Dan, dalam konsep pertahanan nasional masa depan yang Ia konstruksi, islam dan kaum muslim, Ia letakkan sebagai “benteng terakhir” NKRI. Ia benar-benar sosok yang visioner.  Kualitas dan kapasitas yang Jend. Gatot tunjukkan ini, membuatnya layak disebut, ” jenderal pemikir dan negarawan”.

Namun, pandangan dan sikap Jend. Gatot itu, sebenarnya, bukan tak punya konsekuensi dan resiko pada jabatannya selaku Panglima TNI. Ia sewaktu-waktu bisa saja dicopot karena dituduh memihak kelompok Islam. Tetapi keyakinannya pada Islam dan kaum muslim sebagai benteng terakhir NKRI, membuatnya tetap bergeming. Apalagi setelah terbukti aksi damai 411, benar-benar berjalan damai, kendati ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menodainya. Padahal, tak sedikit yang memprediksi akan berakhir dengan kerusuhan yang mengerikan.

Meski kita tak saling mengenal, jenderal,  tapi tak menjadi halangan bagi saya untuk menunjukkan respek ini kepadamu. Semoga saja anda menjadi teladan bagi seluruh prajurit TNI sebagi produk reformasi TNI yang anda anggap telah selesai.

Oleh : Yarifai Mappeaty