Menjadi Kita, Menjadi Diri Sendiri

Mencontoh, melihat, atau meniru sesuatu, apapun itu, buat saya sih gak masalah.  Yang jadi masalah adalah ketika kamu nggak bisa menemukan cara atau gaya kamu sendiri yang pada akhirnya kamu cuma bisa meniru apa yang ada tanpa ada modifikasi.

Dari mulai lahir, kita memang diharuskan untuk meniru atau mencontoh.  Saat balita kamu mulai meniru cara bicara dari orang tua, cara menulis, sampai pada akhirnya kamu menemukan gaya sendiri dalam menulis dan gaya bicara sendiri.  Terus gitu berulang-ulang.  Dalam hal pekerjaan juga sama, pada awalnya kamu akan meniru caranya sama yang lebih ahli, tapi ada saatnya kamu bakal bilang “ternyata nggak harus gitu, dengan cara begini juga bisa”.  Dan pada saat yang sama, kamu udah menemukan metode baru untuk pekerjaan itu.

Tapi menemukan sesuatu yang baru dalam hal pekerjaan, biasanya berhubungan sama hati juga.  Maksudnya, apakah bidang pekerjaan yang kamu ambil sekarang memang keinginan kamu sendiri, atau karena terpaksa, “nyari kerja kan sekarang susah, mumpung lagi ada ya udah diambil aja”.

Idealis?! bisa juga sih, soalnya kalo memang sesuai sama hati, secara gak langsung kamu udah mempermudah pekerjaan kamu sendiri, karena dengan begitu, kamu akan lebih semangat dan lebih mudah dalam memecahkan permasalahan dalam pekerjaan kamu.  Dan pada akhirnya kamu akan selalu bisa menemukan celah untuk memecahkan permasalahan dengan cara kamu sendiri, original.

Pencarian jati diri juga dimulai dari hati, siapa kamu dan apa yang kamu mau.  Dan itu cuma kamu sendiri yang tau, passion kamu ada dimana cuma kamu yang tahu.  passion itu harus klop sama hati.  Hati nurani.  Dan lingkungan dimana kamu berada berpengaruh banget dalam menentukan itu semua, terutama lingkungan keluarga.  Hal yang paling kecil adalah hobi orang tua.  Kamu boleh tanya sama orang tua, Bapak atau Ibu, hal apa sih yang paling sering dan senang mereka lakukan mulai dari kecil sampai dewasa.  Itu salah satu cara buat menemukan passion dan isi hati yang sebenarnya.  Saat semuanya jelas, akan lebih mudah buat kamu ngejalanin hidup.  Mengenal lebih dalam siapa kamu sebenarnya dan prinsip hidup yang kamu pegang.

Dan semuanya berawal dari mencontoh, melihat, dan meniru sesuatu.

Oleh : Wahyu Wibiyanto

Drama Hukum Ahok: Dua Tikungan Maut Menanti Jokowi

Setelah Jokowi mampu melewati ‘4 November’ dengan menghantarkan Ahok lewat penegakkan hukum, ada dua tikungan maut yang siap menanti Jokowi. Saya katakan tikungan maut karena secara umum, drama anti-Ahok itu bermuara pada tiga target:

1) Proses hukum atas dugaan penistaan agama,

2) Perebutan kekuasaan secara paksa (dari tangan Ahok maupun tangan Jokowi),

3) Pergantian dasar negara dari Pancasila menuju Syari’ah.

Tiga kepentingan berbeda itu mewakili tiga kelompok besar para anti-Ahok melalui satu gerakan ‘anti-penodaan agama’.

Dua tikungan maut berikutnya sedang menanti Jokowi sebagai juru mudi negeri ini yaitu: jalannya proses hukum atas diri Ahok dan kondisi pascapengumuman hasil akhir kerja polisi dan atau hakim. Dua tikungan itu masih berpotensi besar untuk terjadi huru-hara.

Mengapa masih ada dua tikungan maut?

Haus Kekuasaan, Jual-Beli Hukum, dan Anti-Pancasila

Harus diakui, dunia politik kita masih diwarnai kriminalitas. Etika masih jauh dari budaya politik kita. Menghalalkan segala cara masih menjadi jalan menuju harta dan tahta.

“Harus diakui, dunia politik kita masih diwarnai kriminalitas. Etika masih jauh dari budaya politik kita”

Kemenangan Jokowi dan Ahok pun tetap memunculkan ketidakpuasan bagi yang kalah. Intrik-intrik jahat masih mewarnai perjalanan kekuasaan Jokowi dan Ahok. Bahkan, sempat membuat ‘gubernur tandingan’, yang akhirnya mati sendiri karena tidak mendapat simpati mayoritas publik.

Di panggung parlemen pun, sempat diawali perampasan kursi pimpinan dari kubu yang kalah dalam pilpres. Saya katakan,  perampasan kursi pimpinan karena kubu yang kalah langsung membagi-bagi posisi tanpa dihadiri kubu ‘Indonesia Hebat’.

Seolah-olah dominasi kubu yang kalah pilpres di parlemen sebagai hukuman bagi kubu yang menang pilpres.

Dunia hukum kita masih rawan dengan transaksi kepentingan. Para penegak hukum kita, hingga kini masih rawan dengan jual-beli hukum. Yang salah bisa jadi benar dan yang benar bisa jadi salah.

Sejarah gerakan syariah Islam sepanjang bangsa ini masih terus saja ada. Hanya NU, Muhammadiyah, dan beberapa lainnya tetap dengan semangat Pancasila, UUD 45, dan NKRI. Segelintir orang lainnya tetap memempersoalkan SARA (agama).

Tikungan Pertama: Teror Peradilan

Ahok diduga menghina agama tertentu, Ahok Kristen, Ahok Cina, maka, gerakan ini menyatu dengan misi masing-masing kelompoknya. Bila dihalangi oleh negara sebagai pihak netral-nasional, Jokowi pun bisa jadi sasaran untuk perebutan kekuasaan. Bila kekuasaan sudah direbut, pembelokan dasar negara segera terlaksana.

Dua kelompok itu akan memanfaatkan kondisi hukum kita yang rapuh terhadap penegakkan keadilan. Mulai SDM aparat hukum yang masih rendah hingga pada mentalitas aparat hokum kita yang rawan terhadap jual-beli hukum demi harta.

Meski prosesnya terbuka, tetapi kalau performa peradilannya buruk, akan ada kelompok yang melakukan aksi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

“Meski prosesnya terbuka, tetapi kalau performa peradilannya buruk, akan ada kelompok yang melakukan aksi terhadap proses hukum yang sedang berjalan”

Bahkan, meskipun proses hukumnya sudah benar, tetapi tekanan atau teror terhadap polisi dan pengadilan tetap akan massif sehingga bisa menggoyahkan mental aparat hukum dalam menegakkan kebenaran.

Bila harus dihadang oleh aparat TNI dan polisi (mungkin juga dari pendukung Ahok dan Jokowi), akan terjadi huru-hara.

Tikungan Kedua: Pasca-Pengumuman Putusan Polisi/Hakim

Di tikungan kedua adalah penguman hasil akhir proses hukum atas Ahok. Bila Ahok diputus tidak bersalah, kelompok anti-Ahok akan menolak besar-besaran. Ketika mereka dihadang oleh aparat negara, mereka akan rusuh, termasuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jokowi.

Bila Ahok diputus bersalah, akan mengundang protes dari para pendukung Ahok.

Bila Ahok Diputus Bersalah

Bila Ahok diputus bersalah, akan terjadi kekecewaan di pihak pendukung Ahok. Jangka pendeknya bisa saja mereka melakukan demo besar-besaran yang bisa mengarah ke konflik antara yang pro dan yang kontra Ahok.

Masa depan akan menyimpan duplikasi kekerasan yang terus mewarnai setiap suksesi kekuasaan di DKI dan Indonesia. Di kalangan non-muslim akan terus dan semakin merasa bahwa mereka tidak merasa dimiliki lagi oleh negeri ini dan bisa melunturkan rasa nasionalisme dan kebangsaan mereka.

“Di kalangan non-muslim akan terus dan semakin merasa bahwa mereka tidak merasa dimiliki lagi oleh negeri ini dan bisa melunturkan rasa nasionalisme dan kebangsaan mereka”

Di daerah-daerah tertentu, misalnya Batak, Sulawesi Utara, Makuku, NTT, Papua, dan Bali mulai timbul rasa ditolak oleh Indonesia. RMS dan OPM akan semakin agresif menggelorakan Republik Makuku Selatan dan Papua Merdeka.

Solidaritas rumpun Melanesia akan mudah menyatukan NTT, Maluku, dan Papua untuk mulai menggelorakan Negara Indonesia Timur (NIT) atau apa pun namanya. Ini semua akan menjadi duri makin tajam menancap di setiap saat kepemimpinan negeri ini ke depan.

Jokowi: Tegak dan Tegas

Jokowi perlu melakukan pilihan ini:
1) Proses hukum Ahok secara adil dan terbuka.
2) Pastikan bahwa polisi, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam perkara ini haruslah yang terbaik secara akademis, mental, dan jam terbang.
3) Polisi dan TNI harus siaga, persuasif, dan tegas.
4) Bangun komunikasi intens dengan semua elemen SARA yang ada agar terus menciptakan kesejukan bagi masyarakat dan mengkondisikan agar legowo dalam menerima apa pun hasil proses hukum atas Ahok.

Ini penting, karena kelompok anti-Ahok, bukan menuntut penegakkan hukum, tetapi Ahok harus dipenjarakan (meski tidak terbukti bersalah). Begitu pula dengan yang sudah lama terbentuk di kalangan nonmuslim, bahwa yang menerima mereka cuma Muhammadiyah, NU, dan aliran kepercayaan sehingga kasus ini tetap dilihat sebagai ekspresi anti-nonmuslim.

Sampai hari ini, Jokowi masih menunjukkan performa yang bagus sebagai manajer pengelola konflik. Semoga di dua tikungan itu, Jokowi masih mampu mengemudi negeri ini agar menjadi kendaraan yang nyaman untuk semua suku-agama-ras-antargolongan.

Oleh : Febrianto Edo

Mahasiswa IISIP Jakarta

Hillary Atau Trump? Pilihan Mudah bagi Indonesia

Walaupun proses nominasi masih relatif panjang, pada tahap ini 2 kandidat yang nampaknya akan lolos bertarung di final Pilpres Amerika Serikat adalah Hillary Clinton mewakili Partai Demorat dan Donald Trump mewakili Partai Republik.

Pada saat ini, Hillary Clinton telah mengantongi 1.614 dari 2.383 delegasi yang dibutuhkan untuk memenangkan nominasi Partai Demokrat — sementara Bernie Sanders baru mendapat 856 delegasi. Di lain pihak, Donald Trump telah merebut 678 dari 1.237 delegasi Partai Republik yang dibutuhkan. Sementara Ted Cruz masih mencoba mengejar dengan 423 delegasi.

Dari sejumlah Pilpres AS yang selama ini saya amati, pilpres 2016 adalah yang paling divisif, paling terpolarisasi, paling penuh kejutan, dan paling mencemaskan.

Saya tidak terlalu memusingkan dampak Pemilu AS bagi kondisi dalam negeri Amerika — pendidikan, kesehatan, pajak, kepemilikan senjata, dan lain-lain. Yang saya khawatirkan adalah dampaknya bagi dunia.

Pemerintah Indonesia, sebagaimana lazimnya, sebaiknya bersikap netral menyikapi Pemilu AS. Namun, karena saya sudah pensiun dini dari pemerintah, kalau ada yang menanyakan siapa kandidat Presiden AS yang terbaik bagi Indonesia, jawaban saya sangat jelas: Hillary Clinton.

Mengapa? Karena dari semua kandidat baik dari Partai Demokrat dan Partai Republik, Hillary-lah yang paling mengerti Asia dan Indonesia.

Sewaktu menjabat menjadi menteri luar negeri, Hillary merintis kebijakan “pivot” yang mengubah orientasi politik luar negeri AS ke arah Asia. Dan salah satu negara pertama yang dikunjunginya sebagai Menlu AS adalah Indonesia, di mana ia dengan lantang menyatakan, “As I travel around the world over the next years, I will be saying to people, if you want to know whether Islam, democracy, modernity, and women’s rights can co-exist, go to Indonesia.”

Setiap kali bertemu Hillary, saya selalu mengucapkan terima kasih atas pidatonya tersebut, yang sering saya kutip dalam pidato saya kepada rakyat Amerika.

Masih segar di ingatan saya bagaimana Menlu Hillary Clinton di State Department pada 2010, duduk berjam-jam dengan sabar mendengarkan laporan sejumlah komite kerja sama bilateral Indonesia-AS. Tidak pernah ada Menlu AS yang melakukan hal itu sebelumnya.

Waktu itu, saya juga sempat degdegan ketika Menlu Hillary sewaktu jumpa pers, mendapat pertanyaan sulit-sulit wartawan AS mengenai Papua. Namun, Menlu Hillary menjawabnya dengan apik dan  menunjukkan kepekaan terhadap sensitifitas Indonesia.

Di bawah diplomasi Hillary, Amerika mengubah kebijakan AS yang sebelumnya cenderung kaku terhadap Asia Tenggara, menjadi lebih luwes dan proaktif.

Pemerintah AS, setelah sekian lama menolak, akhirnya menandatangani ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC), ikut bergabung dengan KTT Asia Timur (East Asia Summit), menandatangani Comprehensive Partnership dengan Indonesia, mengubah pola hubungan Myanmar, dan menempatkan ASEAN dalam posisi kunci dalam manuver “pivot” AS di Asia Pasifik.

Hillary juga menjadi satu-satunya Menlu AS yang di masa jabatannya mengunjungi seluruh (11) negara di Asia Tenggara.

Ia juga baik bagi Indonesia, karena sebelum dan sepanjang kampanye, ia secara konsisten membela kebhinekaan, pluralisme, toleransi — hal-hal yang menjadi semakin penting dalam dunia kita yang semakin dirundung konflik horizontal, pelanggaran HAM, dan Islamophobia.

Namun, jalan Hillary ke Gedung Putih belum tentu mulus. Kasus penggunaan e-mail pribadi untuk urusan rahasia negara sewaktu menjadi menlu, sekarang sedang ditangani FBI dan masih belum jelas langkah apa yang akan diambil aparat hukum AS ke depan.

Berbeda dari Hillary yang mempunyai track record international jelas, pandangan Donald Trump mengenai dunia penuh misteri dan minim konsep.

Donald Trump memang mempunyai proyek bisnis di Indonesia. Namun kalau dia menjadi presiden, ia sama sekali tidak boleh menyentuh kepentingan bisnisnya. Dengan kata lain, Trump Organization Llc minat bisnis di Indonesia tidak otomatis berarti Presiden Trump kelak akan pro Indonesia.

Saya pernah bertemu Donald Trump di klub kebanggaannya Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida tahun 2013. Trump menjadi host dari suatu acara di mana saya dan istri menjadi tamu. Kesan pertama saya waktu itu, Donald Trump sangat ramah dan charming, sebagaimana biasanya konglomerat sekelas dia.

Namun saya sempat berpikir, “Orang ini mungkin pengusaha hebat, tapi dia sama sekali tidak tahu apa itu kemiskinan.” Padahal, kalau menjadi Presiden AS, dapat dipastikan masalah kemiskinan dan kesenjangan global akan menjadi agenda utamanya.

Sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa penasihat politik luar negeri Donald Trump. Ada bisik-bisik yang menyatakan bahwa penasihat Trump adalah keluarganya sendiri. Trump sendiri menyatakan, konsultan hubungan internasional yang dia andalkan adalah dirinya sendiri — yang justru membuat orang jadi lebih gelisah.

Teman saya di AS menyatakan, jangan pedulikan retorika ngawur dalam pilpres karena ini adalah “silly season” di AS. Semua kandidat akan bicara bombastis hanya untuk mencari perhatian dan merebut hati pemilih.

Mungkin dia benar. Tapi yang saya khawatirkan, retorika ini membangunkan sesuatu naluri buruk dalam batin Amerika, yakni naluri “the ugly American“, yang identik dengan arogansi, ignorance, dan nasionalisme sempit.

Dalam beberapa dekade terakhir, naluri ini memang semakin tergusur dalam budaya politik AS yang semakin “politically correct“. Namun dalam pilpres 2016, fenomena ini mendapat ruang baru. Indikatornya, semakin gencar Trump membuat pernyataan yang tidak senonoh mengenai Muslim, Hispanic, wanita dan lain-lain, popularitas dan elektabilitasnya semakin tinggi.

Dari polling yang saya lihat di CNN, ternyata banyak pemilih Republik yang memilih Trump di beberapa negara bagian AS juga setuju untuk melarang Muslim masuk ke AS.

Kalau Trump menjadi Presiden pada February 2017, dapat dipastikan akan terjadi perubahan gaya dan substansi dalam politik luar negeri AS.

Kecenderungan bullying dan jingoisme (yang dalam era Obama semakin surut) akan kembali mencuat. Demikian pula sikap memaksakan pendapat, serta mengganjar negara lain yang berbeda pendapat.

Ketika ditanyakan bagaimana kalau Pemerintah Meksiko tidak bersedia membiayai dinding perbatasan yang diusulkannya untuk mencegah imigran gelap, Trump dengan ringan menyatakan, ia akan memaksa Meksiko untuk bertekuk lutut — padahal Meksiko adalah negara sahabat AS. Tidak heran semangat anti-Trump semakin tumbuh di Meksiko.

Bila Hillary terlatih untuk menjaga kepala dingin, Trump dengan obsesinya untuk membuat Amerika “win, win, win“, berpotensi gegabah dalam menangani situasi konflik. Trump, misalnya, banyak mengkritik Presiden Obama yang dipandang lemah dan kalah menghadapi ISIS.

Namun kalau Trump nanti asal hantam kiri kanan di Timur Tengah, dengan situasi geopolitik yang sangat kompleks, situasi keamanan di wilayah panas tersebut bisa semakin tak terkendali.

Jikalau cara-cara seperti ini terus berlanjut, gejala anti-Amerika akan semakin meninggi, bukan saja di kalangan negara-negara non-Barat, namun juga di kalangan sekutunya sendiri.

Tidaklah mengherankan kalau The Economists Intelligence Unit (EIU) baru-baru ini mengeluarkan laporan yang menyatakan, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS akan menjadi salah satu dari 10 ancaman terbesar dunia baik bagi ekonomi, politik, dan keamanan.

Pemilu 2016 ini karenanya benar-benar pertarungan nyawa mengenai jati diri AS di abad-21, apakah akan mengedepankan naluri “ugly American” atau “good American” yang selama ini sama-sama eksis. Pertarungan ini hanya bisa diselesaikan oleh rakyat Amerika sendiri.

Namun tanpa menunggu hasil Pilpres AS November nanti, kita sudah dapat mengambil kesimpulan yang jelas: dunia akan lebih teduh dengan Hillary, dan akan (jauh) lebih gaduh dengan Trump.  Selamat memilih, Amerika! God be with you.

Oleh : Dino Patti Djalal 

Ahok Masih Kokoh Berdiri Hingga Hari Ini

Indonesia dinyatakan Siaga Satu. Seperti itu tertulis dalam surat pimpinan Polri yang tersiar beberapa hari sebelumnya melalui aneka sumber informasi mutakhir. Musababnya, karena juga beberapa hari sebelumnya tersiar rencana ribuan ummat Islam akan menyerbu Jakarta untuk berunjuk rasa. Dan sepanjang siang kemarin hingga malam jelang larut, ribuan massa membuktikan janjinya menutupi Jakarta, khususnya di seputaran area Istana Kepresidenan.

Aksi ribuan massa di Jakarta itu, juga di ikuti di sejumlah daerah. Memprotes dan meminta agar Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Gubernur DKI yang sedang cuti/non-aktif itu, diproses secara hukum akibat perkatannya yang dinilai menista keyakinan ummat Islam. Namun saja, aksi massa itu, pun menuai kontroversi dari kalangan ummat Islam itu sendiri. Selain dinilai reaksi yang berlebihan, juga karena kandungan surat al-Maidah 51 sendiri masih multi-tafsir.

Akibat pandangan kontroversial itu, maka tak ayal jika di media publik tersiar ragam belahan pandangan. Menilainya reaksi berlebihan dari sebuah rekaman video yang tidak lagi orisinil, meski sisi lain MUI telah mem-fatwa-kan jika Ahok melakukan penistaan agama. Menilainya sebuah reaksi berlebihan yang mestinya cukup melaporkan pada aparat hukum. Menilainya ditunggangi kepentingan politik menjelang helatan Pilgub DKI. Serta banyak cibiran lainnya.

Tapi seluas apapun kontroversialnya, kenyataan sudah terlanjur terjadi. Konsolidasi ummat Islam Indonesia, sepertinya sedang mencapai titik kulminasinya. Tidak seorang yang mampu menghalaunya. Tokoh panutan ummat, ulama, umara aparat hukum, bahkan sekelas Kepala Negara sekalipun hanya mampu mengeluarkan kebijakan “Siaga Satu”. Selebihnya, sesama ummat Islam pun dilanda iklim sensifitas. Melarang, ikut dinilai penista. Sama seperti Ahok.

Konsolidasi dalam iklim sensifitas. Sebab itu, banyak ummat Islam Indonesia berkemampuan hanya sebatas mengirim do’a keselematan bagi yang sedang berdemonstrasi, berharap agar target telah dicanangkan tercapai. Mentersangkakan Ahok sebagai penista agama, segeralah terkabul. Tak lain, karena secara labelitas, Islam tak sadar telah memasuki gelanggang politik praktis sebagai konsokuensi. Kalah vs Menang. Berhasil mencapai targetnya ataukah tidak.

Mentersangkakan Ahok adalah target. Dan menjauhkan perbuataan penistaan ajaran agama oleh siapapun, agama apapun yang resmi di negeri ini, adalah sasarannya. Sungguhlah suatu hajatan mulia dan terpuji bagi kedamaian negeri ini. Namun jika target, ataukah sasaran aksi massa itu tak tercapai, posisi ummat Islam secara labelitas “kalah”. Ahok tetap “pemenang”. Dan penistaan agama apapun, oleh siapapun, kelak akan tetap menjadi dilema di negeri ini.

Lalu sebegitu kokohkah seorang Ahok. Entah. Satu sisi, penegak hukum di bawah kekuasaan, boleh jadi tak mau ada preseden. Mengambil keputusan karena tekanan. Atau semata ingin menepis maksud lain di balik aksi massa. Menjegal Ahok dalam Pilgub DKI. Namun haruskah aksi ribuan massa itu mubassir. Bagai membunuh semut pakai meriam. Tapi apapun itu, aksi ribuan massa itu mengajarkan negeri ini, menista agama perbuatan tercela. Jangan terulang.

Oleh : Armin Mustamin Toputiri

Raibnya Arsip TPF Kasus Munir Suatu Bukti Keteledoran Yang Sangat Fatal

“TANPA arsip, suatu bangsa akan mengalami sindrom amnesia kolektif dan akan terperangkap dalam kekinian yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, tidaklah akan terlalu keliru jika dikatakan bahwa kondisi kearsipan nasional suatu bangsa dapat dijadikan indikasi dari kekukuhan semangat kebangsaannya.” (Moerdiono, mantan Mensesneg RI, 25 Maret 1996) Pengelolaan arsip negara di lingkungan birokrasi sejatinya tidak dianggap remeh seperti yang umumnya ada di pikiran para birokrat kita.

Pengelolaan arsip negara harus dilihat sebagai upaya profesional dengan integritas tinggi untuk penyelamatan bahan pertanggungjawaban nasional untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, ironisnya, pengelolaan arsip negara yang tidak profesional justru telah dipertunjukkan birokrasi yang berada di ring satu lingkungan Istana Negara. Kasus raibnya arsip Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yang menjadi sorotan publik merupakan potret lemahnya pengelolaan arsip negara di lingkungan birokrasi. Pemerintah boleh saja mencita-citakan good governance. Namun, nyatanya di lembaga kepresidenan sendiri masih terjadi praktik pengelolaan arsip negara yang tidak profesional dan seakan tidak peduli dengan keselamatan arsip negara.

Tertib Arsip Negara
Tertib arsip negara ialah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Tertibnya arsip negara menjadi modal awal dari terciptanya birokrasi yang akuntabel, transparan, dan melayani. Tertib arsip negara berelasi dengan tingkat ketersediaan arsip negara di lingkungan birokrasi, yang berujung pada kualitas akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik.

Raibnya arsip TPF Kasus Munir di Kemensetneg ialah fakta tidak akuntabel dan transparannya kinerja birokrasi di lingkungan di Kemensetneg sehingga pelayanan publik tidak dapat diberikan secara baik. Hal itu jelas menunjukkan ada yang salah dengan tata kelola arsip negara di Kemensetneg sebagai lembaga kepresidenan. Oleh karena itu, seruan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melakukan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan kementerian/lembaga/pemda menjadi sangat relevan.

GNSTA bisa dibaca sebagai respons kegeraman pemerintah terhadap lemahnya tata kelola arsip negara di lingkungan birokrasi yang mengakibatkan tidak tertibnya arsip negara. Inilah barangkali salah satu cara pemerintah untuk mengetuk kesadaran kementerian/lembaga/pemda agar memperhatikan tata kelola arsip negara di lingkungan kerja masing-masing sehingga keselamatan arsip negara dapat terjamin.

Kategori Arsip Terjaga
TPF Kasus Munir dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Keppres No 111/2004. TPF bertugas mencari temuan fakta atas kematian aktivis HAM Munir dan hasil kerja TPF dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala pemerintahan. Dalam perspektif kearsipan, laporan TPF adalah arsip kepresidenan (presidential archives) dengan kategori ‘arsip terjaga’, yakni arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya (Pasal 1 angka 8 UU No 43/2009 tentang Kearsipan).

Arsip terjaga meliputi arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Dalam konteks ini, arsip TPF Kasus Munir merupakan salah satu jenis ‘arsip terjaga’ karena terkait dengan masalah pemerintahan yang strategis. Berdasarkan UU No 43/2009, negara secara khusus berkewajiban memberikan pelindungan dan penyelamatannya.

Karena arsip TPF Kasus Munir sebagai ‘arsip terjaga’, berdasarkan Pasal 43 ayat (1), (2) UU No 43/2009, pejabat di Kemensetneg wajib memberkaskan dan melaporkannya kepada ANRI paling lama satu tahun sejak terjadinya kegiatan. Bila dilihat dari waktu penyerahan laporan TPF kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kemensetneg terjadi pada 24 Juni 2005, sudah cukup lama pejabat di kementerian ini mengabaikan amanat Pasal 43 ayat (1), (2) UU No 43/2009.

Kemudian, menurut Pasal 43 ayat (3) UU tersebut, Kemensetneg juga berkewajiban menyerahkan arsip TPF Kasus Munir yang dimiliknya kepada ANRI dalam bentuk salinan autentik dari naskah aslinya, paling lama satu tahun setelah dilakukan pelaporan kepada ANRI. Jika saja Kemensetneg melaksanakan amanat Pasal 43 ayat (3) tersebut, salinan autentik dari naskah asli arsip TPF Kasus Munir kini tersimpan di ANRI sehingga Presiden Jokowi dapat memanfaatkannya.

Sanksi
Pendanaan TPF Kasus Munir dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya bersumber dari APBN. Dengan demikian, seluruh arsip yang tercipta atas pelaksanaan kegiatan TPF ialah arsip negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UU No 43/2009, bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.

UU No 43/2009 dengan tegas memberikan ancaman sanksi administratif dan pidana bagi pejabat yang tidak menjaga keselamatan arsip negara secara benar. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan pangkat, dan pembebasan dari jabatan. Sanksi pidana berupa pidana penjara satu tahun dan/atau denda Rp25 juta. Selain itu, jika arsip TPF Kasus Munir dilihat sebagai informasi publik, siapa saja yang menghilangkannya berdasarkan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diancam dengan pidana penjara dua tahun dan/atau denda 10 juta.

Kita tentunya tidak berharap pejabat di Kemensetneg diberhentikan dan/atau dipenjara karena tidak menjaga keselamatan arsip negara dan informasi publik berdasarkan kedua UU tersebut. Pelajaran dari kasus ini ialah raibnya arsip TPF Kasus Munir di Kemensetneg dan mungkin juga di lembaga negara terkait lainnya sebagai akibat lemahnya tata kelola arsip negara di lingkungan birokrasi. Semoga ini menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka revolusi mental dan reformasi birokrasi untuk mentransformasi tata kelola arsip negara di lingkungan birokrasi. Khususnya birokrasi di lingkungan Istana Negara sehingga melahirkan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

 

Oleh : Azmi Direktur Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Foto : Galih Pradipta

Tanggal 4 November Anda Ikut Siapa? Mbah Hasyim, Kyai Ahmad Dahlan Apa Habib Rizieq?

Hari ini sudah tanggal 30 Oktober, atau kurang 5 hari dari rencana demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh kelompok yang mengaku mewakili umat Islam. Mengapa disebut kelompok yang mengaku? Karena sebenarnya jauh lebih banyak umat Islam yang tidak setuju rencana demonstrasi 4 November tersebut. Sementara yang ngotot untuk tetap melakukan demo 4 November ya kelompok Front Pembela Islam pimpinan Habieb Rizieq. Tidak ada yang lainnya. Mereka berusaha mengkonsolidasikan diri dan menggalang kekuatan.

Yang jelas, akan banyak yang turut demo tanggal 4 November itu tidak faham apa yang mereka lakukan. Pertama, anak-anak yang dibawah usia 23 tahun rata-rata bila ditanya tujuan demo ya akan jawab penjarakan ahok sebab sudah menistakan Islam. Namun bila diteruskan dengan pertanyaan lanjutan menista yang bagaimana? Saya jamin keringat dingin keluar dari badan mereka tanpa keluar jawaban apapun. Kedua, anak-anak muda yang butuh uang meski cuman buat beli rokok. Faktanya banyak pendemo yang mereka ngincar uang transport. Bahkan ada yang memanfaatkan untuk jalan-jalan ke Jakarta.

Yang kemudian sudah turut konfirmasi hadir Fadli Zon dan Fachri Hamzah yang seperti kita tahu lebih suka ngurusi urusan yang bukan urusannya. Mereka berdua harusnya di DPR turut bertanggungjawab atas tidak selesainya target pembahasan 50 RUU hanya selesai 9 undang-undang saja. Dan keduanya diam tanpa ikut mencak-mencak mengapa DPR tak bisa menyelesaikan pekerjaannya.

Apalagi Fachri Hamzah, pria kader PKS yang tak tahu malu. Sudah dipecat dari partainya tapi tetap nongkrong di senayan karena kalau nuruti perintah partai, anak bini mau makan apa?

Rencana demo 4 November itu tergambar jelas dalam poster serta diunggah oleh situs habibrizieq.com yang juga nama pimpinan FPI. Rizieq ini pula yang memimpin demonstrasi 14 Oktober lalu. Dalam sebuah rekaman yang mudah kita temukan di youtube jelas, yel-yel mereka berisi kata-kata hujatan yang sangat dijauhi oleh Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah 2 organisasi keagamaan terbesar di Indonesia sudah resmi menyatakan melarang umatnya mengikuti demonstrasi 4 november mendatang. Kedua ormas ini faham, demo 4 November rentan bahkan rawan dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang ingin menghancurkan persatuan, keutuhan maupun kebangsaan Indonesia. Bahkan Habib Syeikhon Al Bahar (status FB jamaah beliau) mengungkapkan bahwa aksi 4 November rawan disusupi PKI, organisasi terlarang di Indonesia.

KH Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam PBNU melarang warga NU apalagi badan otonom NU ikut dalam rencana demonstrasi pada 4 November mendatang. Pertimbangan organisasi yang dibentuk oleh KH Hasyim Asy’ari (Mbah Hasyim) ini yaitu Surat Ali Imran 103 yang artinya “berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah dan jangan berpecah belah”. NU memprediksi demonstrasi 4 November mendatang berpotensi memecah belah umat.

Sementara Muhammadiyah mengungkapkan dalam salah satu pernyataannya yakni “menjauhkan diri dan tidak melakukan hal-hal yang anarki, kekerasan, permusuhan, kebencian, dan konflik yang merugikan kehidupan bersama”.  Organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini memprediksi demo tanggal 4 November berpotensi hal negative dan minimal akan menimbulkan kebencian.

Jadi, semuanya menjadi jelas. Pikirkan kembali tentang demonstrasi 4 November mendatang. Anda mau ikut mbah Hasyim, Kyai Ahmad Dahlan atau Habib Rizieq?

Tanggal 4 November Anda Ikut Siapa? Mbah Hasyim, Kyai Ahmad Dahlan apa Habib Rizieq?

Hari ini sudah tanggal 30 Oktober, atau kurang 5 hari dari rencana demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh kelompok yang mengaku mewakili umat Islam. Mengapa disebut kelompok yang mengaku? Karena sebenarnya jauh lebih banyak umat Islam yang tidak setuju rencana demonstrasi 4 November tersebut. Sementara yang ngotot untuk tetap melakukan demo 4 November ya kelompok Front Pembela Islam pimpinan Habieb Rizieq. Tidak ada yang lainnya. Mereka berusaha mengkonsolidasikan diri dan menggalang kekuatan.

Yang jelas, akan banyak yang turut demo tanggal 4 November itu tidak faham apa yang mereka lakukan. Pertama, anak-anak yang dibawah usia 23 tahun rata-rata bila ditanya tujuan demo ya akan jawab penjarakan ahok sebab sudah menistakan Islam. Namun bila diteruskan dengan pertanyaan lanjutan menista yang bagaimana? Saya jamin keringat dingin keluar dari badan mereka tanpa keluar jawaban apapun. Kedua, anak-anak muda yang butuh uang meski cuman buat beli rokok. Faktanya banyak pendemo yang mereka ngincar uang transport. Bahkan ada yang memanfaatkan untuk jalan-jalan ke Jakarta.

Yang kemudian sudah turut konfirmasi hadir Fadli Zon dan Fachri Hamzah yang seperti kita tahu lebih suka ngurusi urusan yang bukan urusannya. Mereka berdua harusnya di DPR turut bertanggungjawab atas tidak selesainya target pembahasan 50 RUU hanya selesai 9 undang-undang saja. Dan keduanya diam tanpa ikut mencak-mencak mengapa DPR tak bisa menyelesaikan pekerjaannya.

Apalagi Fachri Hamzah, pria kader PKS yang tak tahu malu. Sudah dipecat dari partainya tapi tetap nongkrong di senayan karena kalau nuruti perintah partai, anak bini mau makan apa?

Rencana demo 4 November itu tergambar jelas dalam poster serta diunggah oleh situs habibrizieq.com yang juga nama pimpinan FPI. Rizieq ini pula yang memimpin demonstrasi 14 Oktober lalu. Dalam sebuah rekaman yang mudah kita temukan di youtube jelas, yel-yel mereka berisi kata-kata hujatan yang sangat dijauhi oleh Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah 2 organisasi keagamaan terbesar di Indonesia sudah resmi menyatakan melarang umatnya mengikuti demonstrasi 4 november mendatang. Kedua ormas ini faham, demo 4 November rentan bahkan rawan dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang ingin menghancurkan persatuan, keutuhan maupun kebangsaan Indonesia. Bahkan Habib Syeikhon Al Bahar (status FB jamaah beliau) mengungkapkan bahwa aksi 4 November rawan disusupi PKI, organisasi terlarang di Indonesia.

KH Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam PBNU melarang warga NU apalagi badan otonom NU ikut dalam rencana demonstrasi pada 4 November mendatang. Pertimbangan organisasi yang dibentuk oleh KH Hasyim Asy’ari (Mbah Hasyim) ini yaitu Surat Ali Imran 103 yang artinya “berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah dan jangan berpecah belah”. NU memprediksi demonstrasi 4 November mendatang berpotensi memecah belah umat.

Sementara Muhammadiyah mengungkapkan dalam salah satu pernyataannya yakni “menjauhkan diri dan tidak melakukan hal-hal yang anarki, kekerasan, permusuhan, kebencian, dan konflik yang merugikan kehidupan bersama”.  Organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini memprediksi demo tanggal 4 November berpotensi hal negative dan minimal akan menimbulkan kebencian.

Jadi, semuanya menjadi jelas. Pikirkan kembali tentang demonstrasi 4 November mendatang. Anda mau ikut mbah Hasyim, Kyai Ahmad Dahlan atau Habib Rizieq?

Oleh : Alif Kholifah

Demografi Pemilih Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Setahun menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, berbagai prediksi dan bakal calon gubernur mulai bermunculan.

Tentu menarik menganalisis potensi tiap-tiap bakal calon gubernur DKI Jakarta.

Namun, tulisan ini tidak akan membahas para bakal calon gubernur, tapi menguraikan peta calon pemilih dan isu dalam pilkada mendatang di DKI Jakarta.

Para bakal calon gubernur tentu perlu memperhatikan karakteristik penduduk dan pemilih guna merancang strategi yang tepat untuk menggalang dukungan dan suara.

Analisis demografi dapat memberikan gambaran tentang perilaku pemilih dan determinan dari keputusan mereka.

Setiap pemilih pada kelompok umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan asal daerah tertentu memiliki perilaku dan kecenderungan preferensi yang berbeda.

Namun, beberapa penelitian di negara lain menunjukkan usia dan tingkat pendidikan pemilih merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam meraih pemilih.

Karakteristik Demografi Pemilih

Dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia yang dipublikasikan Bappenas (2013), jumlah penduduk DKI Jakarta 2017 diproyeksikan mencapai lebih dari 10,37 juta jiwa.

Jumlah terbesar berada dalam kelompok umur 25 tahun-34 tahun.

Kelompok umur itu disebut sebagai young adult (dewasa muda) dan akan menjadi salah satu penentu kemenangan calon gubernur di pilkada DKI Jakarta mendatang.

Angka ketergantungan (dependency ratio) DKI Jakarta berada di bawah angka 40.

Hal itu menunjukkan DKI Jakarta saat ini sedang berada dalam periode bonus demografi.

Penduduk usia produktif mencapai lebih dari 71% dengan jumlah manula sekitar 4%.

Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan relatif berimbang, dengan jumlah laki-laki sedikit lebih banyak.

Hampir 8 juta penduduk diperkirakan menjadi calon pemilih di pilkada DKI Jakarta.

Sekitar 70% calon pemilih berstatus sudah/pernah menikah.

Lebih dari 65% calon pemilih di DKI Jakarta berpendidikan SLTA ke atas dan hanya sekitar 16% yang berpendidikan SD ke bawah.

Ini menunjukkan para calon pemilih di pilkada DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menentukan pilihan berdasarkan kapasitas calon.

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat pendidikan penduduk terbaik di Indonesia.

Menarik juga dicermati bahwa 44% penduduk DKI Jakarta ialah pendatang dan tidak lahir di Jakarta.

Dalam demografi, penduduk yang memiliki tempat kelahiran berbeda dengan tempat tinggal saat ini disebut sebagai life time migrant.

Pendatang terbesar berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan persentase mencapai sekitar 17% dari seluruh calon pemilih di Jakarta.

Meskipun tidak ada penelitian khusus, fenomena itu dapat diduga menjadi salah satu sumber kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub 2012.

Sebanyak 12% pemilih merupakan migran yang berasal dari Jabar dan Banten dan hampir 5% berasal dari Jatim.

Untuk migran yang berasal dari luar Pulau Jawa, diketahui bahwa migran dari Sumatra Utara memiliki proporsi pemilih cukup besar di DKI Jakarta (sekitar 3%), diikuti pemilih yang merupakan kelahiran Sumatra Barat (mendekati 2%).

Migran dari Sumatra Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat memiliki proporsi pemilih di DKI Jakarta terbesar setelah Sumatra Barat.

Namun, karena penduduk Jakarta relatif terbuka dan telah terjadi pembauran budaya, asal daerah pemilih bisa saja tidak memiliki hubungan langsung dengan asal daerah calon gubernur.

Pemilih yang rasional dengan pendidikan tinggi tetap mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan calon gubernur sebagai pertimbangan utama.

Lebih dari 50% calon pemilih aktif menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir (Susenas 2015).

Ternyata hampir 95% di antaranya mengakses internet melalui telepon seluler.

Penggunaan smartphone telah memudahkan masyarakat dalam membuka akses internet dan mengikuti perkembangan yang ada.

Sekitar 62% calon pemilih berstatus bekerja dan 38% lainnya berstatus tidak bekerja (ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, pensiunan, dan sebagainya).

Hampir setengah dari calon pemilih yang bekerja merupakan buruh atau pegawai.

Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor perdagangan, hotel, restoran, dan jasa-jasa (sekitar 38%).

Pemilih Pemula di Jakarta

Menarik untuk dicermati bahwa sekitar 13% dari calon pemilih ialah calon pemilih pemula (first time voter) yang akan memiliki hak suara untuk pertama kalinya dalam pilkada 2017.

Sekitar 60% pemilih pemula tinggal dengan orangtua mereka.

Ini berarti bahwa sebagian besar pemilih pemula berinteraksi secara intensif dengan orangtua mereka.

Lebih dari 90% pemilih pemula di DKI Jakarta berstatus belum menikah.

Namun, kita juga harus memperhatikan meskipun sebagian besar pemilih pemula tinggal dengan orangtua, pilihan mereka dapat berbeda dengan orangtua mereka.

Mereka cenderung dididik secara demokratis dan diberi kebebasan memilih oleh orangtua.

Terkadang justru peer pressure (dari teman sebaya) yang akan memengaruhi keputusan pemilih pemula.

Dengan menggunakan cohort analysis, kita dapat menganalisis perilaku umum para calon pemilih pemula di DKI Jakarta.

Meskipun sebagian pemilih pemula pilkada DKI tidak ‘benar-benar pemula’ karena sebagian sudah menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014, mereka ‘pemula’ dalam pilkada.

Pemilih pemula pilkada DKI 2017 di sini diasumsikan lahir antara 1996 dan 2000.

Mereka yang lahir dalam periode waktu berdekatan cenderung memiliki perilaku dan cara pengambilan keputusan yang relatif mirip (Harmadi, 2013).

Cara berpikir dan pengambilan keputusan mereka sangat dipengaruhi kondisi Indonesia yang sudah demokratis, memiliki jumlah saudara kandung yang sedikit, berpendidikan baik, dan hidup di era digital yang sarat teknologi informasi.

Kita dapat menyebut generasi ini sebagai connected kids.

Kehidupan demokratis dan pendidikan yang baik yang ditunjang kemampuan akses ke media sosial membuat para pemilih pemula itu cenderung paham dan mengikuti situasi politik yang berkembang saat ini.

Apalagi, DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat segala aktivitas memiliki kuantitas, kualitas, dan akses informasi yang sangat baik.

Pemilih pemula di DKI Jakarta juga sangat berkualitas dan mampu memahami kualitas para calon pemimpin.

Pemilih pemula itu secara cerdas akan mengambil keputusan rasional dengan menilai kapasitas para calon gubernur.

Popularitas saja tidak akan cukup menarik para pemilih pemula untuk memberikan suara.

Namun, tantangan terbesar ialah masih rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan, baik pemilu maupun pilkada.

Oleh karena itu, para calon gubernur DKI Jakarta juga harus mampu menarik sebanyak-banyaknya kelompok pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pilkada DKI Jakarta kali ini.

Isu Kampanye

Isu kampanye dapat menentukan kemenangan calon gubernur.

Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, isu kampanye menjadi penting.

Mereka tidak lagi sekadar ingin mendengar pendidikan dan kesehatan, misalnya, akan menjadi program prioritas.

Setiap calon gubernur tentu akan mengatakan hal yang sama.

Namun, perbedaannya ada pada bagaimana setiap calon gubernur menyampaikan ide terobosan dalam implementasi program.

Besarnya pemilih yang berasal dari kelompok usia produktif memberikan sinyal bagi para calon gubernur DKI mendatang bahwa mereka harus mampu mengusung isu-isu yang terkait penduduk usia produktif, seperti isu ekonomi, transportasi, lapangan kerja, dan upah minimum.

Ambil saja contoh isu kemacetan dan transportasi umum menjadi sangat penting karena hal ini berpengaruh besar terhadap produktivitas para penduduk usia produktif.

Isu lainnya seperti perumahan juga penting untuk dibahas karena harga tanah di DKI Jakarta sedemikian tingginya dan terus meningkat.

Sebagian migran dari luar Jakarta datang karena tertarik tingginya upah. Namun, yang terjadi sesungguhnya money illusion.

Meskipun upah tinggi, biaya hidup juga sangat tinggi.

Akhirnya sebagian dari mereka akan memilih tempat tinggal yang ilegal di pusat kota untuk menekan biaya hidup, baik perumahan maupun transportasi, yang mendorong bertambahnya permukiman kumuh.

Oleh karena itu, isu perumahan menjadi penting. Isu lainnya ialah kriminalitas dan aktivitas ilegal yang menjadi ciri kota besar di negara berkembang.

Dengan memahami karakteristik demografi pemilih, para bakal calon gubernur dapat memilih isu kampanye yang tepat dengan visi yang jelas.

Satu hal yang mungkin belum terbayang oleh kita ialah visi Jakarta di masa depan.

Akan seperti apakah Jakarta yang diimpikan para calon gubernur tersebut?

Sudah menjadi tugas mereka untuk berbagi mimpi dengan para calon pemilih.

Mimpi yang dibangun dalam keadaan sadar, realistis, dan mampu diwujudkan secara nyata bersama para pemilih.

Sonny Harry B Harmadi

*Kepala Lembaga Demografi FEB UI, Pengajar Ekonomi Perkotaan Fakultas Ekonomi, dan Bisnis UI Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan.*

Soal Pilkada DKI dan Bradley Effect

pilkada-dki

Politik identitas adalah persoalan menarik untuk Pilkada DKI 2017. Bagaimanakah pengaruh etnis dan agama terhadap keputusan pemilih dalam menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara nanti?

Ini pertanyaan penting mengingat salah satu calon kuat memiliki etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas pemilih. Asumsi umum mengindikasikan bahwa pengaruh kedua faktor ini akan kecil.

Alasannya, para pemilih DKI adalah pemilih yang lebih rasional, terdidik, dan lebih kritis. Memang, dari segi pendidikan, pemilih Jakarta sekitar 45-50 persen berpendidikan SLTA dan sekitar 20-25 persen berpendidikan perguruan tinggi.

Profil pendidikan ini jauh lebih baik dibanding rata-rata daerah lain. Akses pemilih Jakarta kepada informasi juga jauh lebih besar karena relatif tak ada bagian Jakarta yang sulit diakses.

Anggapan umum mengatakan, pemilih yang rasional, terdidik, dan kritis memiliki kecenderungan memilih dengan alasan-alasan yang tidak terkait identitas.

Berbagai survei yang sudah dirilis ke publik juga relatif mengindikasikan bahwa faktor etnis dan agama mungkin tak terlalu berpengaruh. Hampir semua survei menunjukkan Ahok unggul dibanding nama-nama lain yang mungkin jadi pesaingnya.

Jawaban atas pertanyaan soal pengaruh kedua faktor ini juga menunjukkan hal yang sama. Misalnya, survei Populi Center yang dirilis Februari lalu menemukan bahwa sekitar 73 persen pemilih tidak mempersoalkan etnis dan hampir 50 persen tidak mempersoalkan agama sang calon gubernur.

Namun, sejumlah asumsi dan data umum tersebut belum dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa faktor etnis dan agama tidak akan berpengaruh dalam Pilkada DKI nanti.

Identitas, terutama etnis dan agama adalah faktor yang bersifat laten. Ia ada di hampir semua masyarakat, terutama masyarakat yang multi-kultur seperti DKI. Akan digunakan atau tidak, akan berpengaruh atau tidak, tergantung pada sejumlah kondisi.

Teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (salient) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik.

Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok.

Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari.

Pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan.

Di Pilkada DKI 2017 nanti, kedua isu etnis dan agama jelas menjadi mudah dikelola untuk dijadikan bagian penting dalam pertaruhan.

Kita juga sudah mafhum bahwa banyak aktor, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sudah mulai menggunakan isu ini. Hal yang lumrah saja dalam suatu pertarungan politik, seperti juga di berbagai wilayah lain di Indonesia maupun negara lain.

Tinggal faktor kedua, soal kompetitif atau tidaknya pertarungan. Secara kelembagaan atau peraturan perundangan, Pilkada DKI memungkinkan untuk selalu kompetitif. Berbeda dengan daerah lain, Pilkada DKI mensyaratkan perolehan suara lebih dari 50 persen bagi seorang kandidat untuk ditetapkan sebagai pemenang.

Bila tidak didapat, maka harus ada putaran kedua pilkada. Ini berarti akan ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan, kalau tidak di putaran pertama, maka di putaran kedua.

Bila kandidat yang saling berhadapan ini memiliki perbedaan etnis dan agama yang sangat jelas—terutama calon gubernur—maka faktor identitas menjadi faktor yang mungkin berpengaruh.

Selain faktor peraturan perundangan, sejumlah data temuan berbagai survei menunjukkan, kemungkinan faktor etnis dan agama berpengaruh dan membuat pilkada menjadi kompetitif.

Pertama, secara umum, semua survei menunjukkan tingkat popularitas yang sangat tinggi (hampir 100 persen) dan tingkat kepuasan yang juga tinggi (60–85 persen) terhadap petahana.

Di pilkada daerah lain, bila popularitas dan tingkat kepuasan kinerja petahana mencapai level tersebut, biasanya petahana menjadi kandidat yang dominan.

Namun angka elektabilitas spontan (top of mind) dari petahana DKI maksimal di angka 50-an persen. Meskipun ini angka yang cukup aman bagi petahana bila bisa bertahan sampai akhir, namun tetap menunjukkan ada gap yang besar dengan popularitas dan tingkat kepuasannya.

Muncul spekulasi: jangan-jangan ini ada kaitannya dengan faktor identitas.

Seperti di kebanyakan daerah lain, umumnya pemilih Jakarta tidak mempersoalkan etnis calon kepala daerah (70 persen). Namun, untuk etnis yang berbeda dengan etnis mayoritas, kita harus berhati-hati membaca data ini.

Di Amerika Serikat, para peneliti perilaku memilih (voting behavior) mengenal teori atau fenomena “Bradley Effect.”

Ini soal para kandidat non-kulit putih dalam Pemilu Amerika Serikat yang seringkali unggul dalam survei, tapi kalah dalam pemilu sesungguhnya.

Fenomena ini mulai jadi perhatian ketika Tom Bradley, kandidat berkulit hitam, bertarung dalam pemilihan Gubernur California tahun 1982. Dia diprediksi sangat kuat akan memenangkan kursi gubernur, karena semua survei menunjukkan hal tersebut.

Kenyataannya dia kalah. Pemenangnya adalah kandidat berkulit putih. Diduga kuat penyebabnya adalah, para pemilih kulit putih dalam survei mengaku tidak mempersoalkan warna kulit kandidat, padahal mereka mempersoalkannya.

Dalam survei, mereka tidak ingin dianggap rasis atau kurang liberal/demokratis. Bisa saja fenomena yang sama terjadi dalam Pilkada DKI.

Yang mungkin menunjukkan juga adanya pengaruh identitas adalah elektabilitas petahana yang masih rendah di kalangan Muslim (19 persen – SMRC, Oktober 2015), dan hampir 50 persen pemilih yang menginginkan gubernur beragama Islam (Populi Center, Februari 2016).

Sejumlah indikasi ini seolah menjelaskan mengapa ada gap yang cukup besar antara popularitas dan kepuasan kinerja petahana dengan elektabilitas (terutama top of mind), padahal pesaing yang jelas belum ada.

Posisi Ahok sebagai petahana, mungkin dapat mengurangi kemungkinan pengaruh faktor etnis dan agama tersebut. Argumen yang bisa diajukan mungkin adalah argumen kinerja, yang mungkin akan diterima oleh pemilih Jakarta yang dianggap lebih rasional, terdidik dan kritis.

Namun ini tergantung pada bagaimana komunikasi sang petahana, dan tingkat resistensi pemilih terhadapnya. Jangan lupa, masih ada faktor lawan petahana yang sampai hari ini masih belum begitu jelas.

Oleh : Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC

Fenomena Deparpolisasi Jelang Pilgub DKI 2017 Lewat?

Geliat Dukungan

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang masih lama yaitu dibulan Februari 2017, namun euphoria masyarakat mengenai hal tersebut sangat terasa. Massa yang terkoordinir maupun yang tidak terkoordinir mulai menunjukkan dukungannya kepada jagoannya masing-masing baik melalui kegiatan sehari-hari maupun lewat media sosial.

Baik melalui dukungan yang simpatik bahkan sampai saling menghujat jagoan pihak lain. Komunitas-komunitas terkoordinir mulai muncul seperti Teman Ahok, Sahabat Djarot, TemanKitaSemua, Suka Haji Lulung dan lain-lain menambah dinamisnya suasana dukungan.

Geliat dukungan tersebut menunjukkan adanya animo yang luar biasa dalam diri masyarakat DKI Jakarta terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2017. Padahal, duet kepemimpinan Ahok-Djarot masih belum menyelesaikan masa baktinya, mereka masih mempunyai banyak waktu untuk melakukan Finishing berbagai program kerja mereka dalam menata DKI Jakarta.

Animo masyarakat juga ditunjang oleh pemberitaan media massa yang sangat progress dan dinamis dalam memberitakan dinamika suksesi kepemimpinan di DKI Jakarta, hal tersebut kadang membuat pemberitaan mengenai program yang sedang berjalan dan akan dijalankan oleh pemprov DKI Jakarta kalah actual.

Media sosial jelas menjadi sasaran yang paling empuk dalam rangka sosialisasi dan menunjukkan dukungan kepada public. Facebook, Twitter, Path, dan Instagram menjadi media yang efektif dalam sosialisasi dan galang dukungan. Awalnya media sosial tersebut menjadi alat untuk publikasi calon dan perkenalan calon.

Namun kini seiring dengan gesekan-gesekan lewat media, media tersebut juga menjadi media untuk saling menjatuhkan lawan politiknya. Tweetwars di Twitter menjadi hal yang lazim dan menjadi makanan masyarakat sehari-hari. Black Campaign yang dulunya terasa tabu, kini menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi, jelas ada pergeseran paradigma dalam hal ini.

Fenomena Deparpolisasi

DKI Jakarta-1 memang menjadi sebuah jabatan prestisius dan menjadi sebuah tolak ukur bagi layak atau tidaknya seseorang bertransformasi menjadi tokoh nasional. Sehingga, tidaklah mengherankan kalau banyak para kepala daerah juga disebut-sebut sebagai calon kontestan dalam rangka perhelatan akbar tersebut.

Sebut saja Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas serta beberapa kepala daerah lainnya pun disebut media massa dan beberapa partai layak “ naik kelas” menuju DKI Jakarta 1.

Hiruk pikuknya dukungan kepada calon-calon tertentu menimbulkan panasnya persaingan para calon kontestan, ditengah suasana tersebut muncullah sebuah terminology yang sangat unik yaitu Deparpolisasi. Munculnya istilah Deparpolisasi ditengarai ketika akhirnya sang petahana yaitu Ir. Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok memutuskan untuk mencalonkan kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta didampingi Heru Budi Hartono, SE, MM.

Setelah awalnya gencar melakukan pendekatan untuk berduet dengan Wagub Djarot Saeful Hidayat, namun pendekatan sang petahana kemudian kandas akibat adanya mekanisme partai. Akhirnya Ahok mantap mengambil jalan independent dengan disokong Teman Ahok yang terus menerus bergerilya mengumpulkan KTP sebagai dukungan untuk Ahok-Heru.

Fenomena incumbent yang memilih jalur independent dan mempunyai kans yang kuat dalam memenangi kompetisi inilah yang ditengarai beberapa pihak memunculkan istilah deparpolisasi. Deparpolisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurangan partai politik, namun tidak demikian dengan arti yang tersurat dalam KBBI tersebut.

Arti Deparpolisasi yang berkembang dewasa ini adalah pengurangan/peniadaan peran partai politik dalam kehidupan berdemokrasi dewasa ini. Kasarnya banyak pihak berpandangan bahwa tanpa partai politikpun Ahok bisa memenangi pertarungan ini.  Tentu ini hanya prediksi karena tahap pencalonan yang diagendakan oleh KPU DKI Jakarta juga belum mulai, jadi masih jauh kalau menganggap salah satu bakal calon akan memenangkan kompetisi tersebut.

Pandangan Terhadap Deparpolisasi

Majunya Petahana Basuki Tjahaja Purnama melalui jalur independent bukanlah sebuah rekonstruksi dalam rangka Deparpolisasi, majunya Ahok melalui jalur tersebut adalah sebuah hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi dan pengejawantahan dari perkembangan demokrasi.

Fungsi Partai Politik dalam UU No 2 Tahun 2008 adalah salah satunya adalah melakukan pendidikan politik dan rekrutmen politik, ketika pendidikan politik dan rekrutmen politik dilakukan secara konsisten oleh parpol maka wacana Deparpolisasi tidak perlu dikhawatirkan, dan patut dicatat calon independent bukan bentuk dari deparpolisasi.

Wacana tentang Deparpolisasi tentu adalah teguran, evaluasi dan koreksi terhadap fungsi partai politik yang belum berjalan secara maksimal. Andaikata dua fungsi tersebut dijalankan secara maksimal, maka pemahaman masyarakat akan politik semakin baik, serta mekanisme rekrutmen politik yang bagus tentu membuat calon yang diusung oleh partai politik mempunyai kualifikasi yang sangat baik.

Ketika partai politik mempunyai para calon kepala daerah yang berkualitas, tentu saja masyarakat akan memilih kandidat yang disung oleh partai politik. Ketika ada pemahaman dari masyarakat mengenai calon dari partai kurang layak dipilih, maka ada yang salah dalam pendidikan dan rekrutmen politik selama ini, apalagi banyak masyarakat melihat bahwa parpol tak segan melakukan transaksi dalam memberikan dukungan kepada calon yang diusungnya.

Konklusi

Akhirnya, pilgub DKI Jakarta 2017 tentu menjadi sebuah momentum tidak hanya buat Parpol, calon independent ‘Volunteer’ dan masyarakat DKI Jakarta pada umumnya untuk untuk melakukan perbaikan dalam sistem perpolitikan dan demokrasi di Indonesia. Partai politik tentu harus berkaca terhadap kinerjanya, wacana deparpolisasi tentu akan membuat partai tergerak melakukan perbaikan mendasar dalam melakukan pendidikan politik dan dalam memformulasi rekrutmen politik kedepan supaya lebih baik lagi.

Bagi calon independent hal tersebut tentunya ada celah dan peluang dalam rangka memikat masyarakat untuk memilih mereka, selama ada program dan komitmen yang sangat jelas. Sedangkan untuk para calon pemilih, jelang pemilihan ini tentu mereka mempunyai banyak waktu melihat rekam jejak para calon pemimpinnya, oleh sebab itu jadilah calon pemilih yang cerdas. (red)

Penulis : Wage Wardana, Komisioner KPU Jakarta Timur

Perlukah Lagu Indonesia Raya Kita Revisi Lagi?

Setelah 71 tahun Indonesia merdeka, ternyata banyak rakyat Indonesia yang belum juga bisa hidup sejahtera, padahal negara-negara tetangga yang merdekanya lebih belakangan justru sudah menyalip negara kita. Mengapa ?

Kalau ditelusuri, ternyata karena di negara ini sudah tidak ada kekompakan lagi. Padahal ketika belum merdeka, masyarakat kita sangat kompak sekali. Dimana-mana bila bertemu menyeru dengan pekik “merdeka” yang maksudnya bebas dari penjajah. Lagu-lagu mars perjuangan, termasuk Indonesia Raya dikumandangkan di berbagai penjuru oleh anak-anak bangsa waktu itu sejak 28 Oktober 1928 sampai lahirlah Indonesia merdeka. Dimana lagu Indonesia Raya ini, kemudian ditetapkan sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Sayangnya WR Soepratman sebagai penciptanya tidak sampai mengetahui hal ini, karena pada tahun 1938 beliaunya sudah meninggal.

Tetapi anehnya setelah bangsa ini merdeka, yang terjadi justru “permusuhan”. Beberapa kelompok mau memisahkan diri dari Indonesia dengan alasan kepentingan masing-masing. Kita tahu dari sejarah, dalam perjalanan bangsa Indonesia ada beberapa kali pemberontakan atau upaya separatisme. Bahkan, setelah dalam situasi “terkendali” inipun, jadinya seperti balik dijajah lagi, tetapi pelakunya bangsanya sendiri.

Jadilah saya merenung, mencoba menemukan jawaban masalah ini. Dari hasil perenungan itu terlintaslah tentang lagu Indonesia Raya.

Setelah Indonesia merdeka, negara menetapkan Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita sampai saat ini. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini, sering dinyanyikan dalam berbagai kesempatan, terutama dalam acara-acara resmi. Lama-lama lagu Indonesia Raya ini, seakan–akan menjadi satu-satunya lagu yang tersisa untuk “penyemangat” anak bangsa di era ini. Walaupun sebenarnya masih ada lagu nasional lain yang masih cocok untuk era sekarang, tetapi sudah jarang dikumandangkan, misalnya: Bangun Pemuda-Pemudi Indonesia.

Sekarang, kita coba dalami tentang lagu Indonesia Raya itu. Ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat, maka syair lagu itu seperti ucapan doa yang terus-menerus kita panjatkan. Dan, “doa” ini dilakukan oleh banyak anak-anak bangsa di seluruh penjuru wilayah Indonesia.

Karena syair lagu itu diulang-ulang terus, maka makna/maksudnya juga akan merasuk dalam pikiran kita. Dimana lagu Indonesia Raya ini, isinya merupakan pernyataan bahwa Indonesia ini merupakan tempat kita hidup dan tempat kita dilahirkan. Indonesia ini tempat kita tinggal dan menjaga apa yang sudah diperoleh leluhur  kita. Indonesia ini merupakan identitas kebangsaan dan asal-usul atau  tempat kelahiran kita. Mari semuanya berseru agar Indonesia bisa bersatu. “Sadarlah” tanah air, negeri, bangsa dan rakyat semua. Bangkitkan  jiwa kita , bangkitkan diri kita untuk Indonesia Raya. Kemudian diikuti dengan pekik penyemangatnya yaitu“merdeka-merdeka’ berulang-ulang, yang maksudnya  Indonesia negeri yang kita cintai  ini bisa bebas dari kaum penjajah dan berdirilah negara Indonesia Raya.

Lagu Indonesia Raya ini sepertinya lebih terasa maknanya, oleh mereka yang sedang berada di luar negeri. Terbukti ketika mereka menyanyikannya, seringkali kita melihat ada yang berlinang air mata. Ada makna kalimat yang sangat cocok dengan situasi mereka saat itu, yaitu di kalimat kedua bait pertama.

irsatu2-57ff01038d7a618814f7dc61.jpg

Kemudian saya jadi teringat, beberapa waktu lalu Sdr. Roy Suryo menemukan ada versi asli lagu Indonesia Raya yang terdiri dari 3 stanza. Kemudian saya temukan teksnya di sini. Ini versi aslinya, penulisannya saya efektifkan agar tidak terlalu panjang baitnya.

ir-dua-57fef2911a7b61031037efea.jpg

Catatan:

Bait terakhir kata “moelia-moelia” ini berdasarkan cerita sebagai pengganti kata “merdeka-merdeka”, karena pada waktu itu lagu ini dilarang dinyanyikan oleh Belanda. Selanjutnya pada tahun 1958 ada naskah resmi lagu Indonesia Raya tetapi ada revisinya.

Setelah memahami syair lagu tersebut dengan seksama, ternyata ketiga stanza itu menggambarkan rangkaian cerita perjalanan bangsa Indonesia yang diimpikan oleh sang pencipta lagu WR Soepratman.Stanza I adalah harapan ketika bangsa ini belum merdeka. Jadi isinya menggambarkan ajakan kepada semua pihak untuk bersatu sehingga bisa merdeka atau mendirikan Indonesia Raya. Stanza IImenggambarkan rasa syukur setelah bangsa ini bisa merdeka, yaitu: bangga memiliki tanah air Indonesia dan berdoa (bekerja) agar bangsa Indonesia bisa bahagia (sejahtera)  serta perilaku bangsa ini selalu terjaga. Stanza III berisi keinginan,  ketika bangsa Indonesia sudah mapan, maka semuanya diharapkan mau berjanji untuk tetap bersatu. Dimana di versi 1958 itu, kata “bersatu” diganti dengan  kata “abadi”. Hanya saja refrainnya cuma satu, yaitu menyerukan “merdeka-merdeka” yang disembunyikan dibalik kata moelia-moelia.

Artinya, selama ini kita hanya menyanyikan lagu ndonesia Raya yang stanza pertama saja. Apakah stagnannya (muter-muternya) kondisi Indonesia saat ini, terkait dengan syair lagu Indonesia Raya ini ? Karena jelas, “doa yang kita panjatkan” setelah Indonesia merdeka tetap sama, yaitu semua harus bersatu agar Indonesia ini bisa merdeka, yang artinya bebas dari bangsa penjajah. Padahal cita-cita merdeka itu sejak 17 Agustus 1945 sudah berhasil diwujudkan.

Pekik sehari-harinya atau dalam acara-acara resmi juga sama saja, yaitu: merdeka-merdeka-merdeka. Merasa aneh tidak ? Ini sebenarnya sudah saya rasakan sejak lama, sehingga di artikel saya kalau ada pekiknya, saya buat yang berbeda: Indonesia Kompak-Indonesia Sejahtera-Indonesia Jaya.

Walaupun kemudian kalau ada pertanyaan tentang penggunaan pekik “merdeka” ini, ada yang menjawab: kita belum merdeka sepenuhnya, kita juga ingin merdeka dari kemiskinan, ingin merdeka dalam berkumpul dan berserikat, ingin merdeka dalam beribadah, dll. Yang sebenarnya kalau kita renungkan, itu maksudnya bukan merdeka lagi, tetapi SEJAHTERA. Karena bangsa yang sejahtera itu akan bebas dari kemiskinan, bebas dari penindasan, bebas dari bencana, bebas dari rasa ketakutan, dll.

Jadi seharusnya setelah “doa” Indonesia Raya stanza I tercapai, yaitu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, maka selanjutnya kita harus mengganti atau merevisi “doa“ kita berikutnya. Kalau kita mengetahui adanya syair berkelanjutan dari lagu Indonesia Raya ini, maka seharusnya sejak merdeka kita mengganti/merevisi syair lagu Indonesia Raya yang ada dengan stanza II, yang intinya menyatakan  bahwa  Indonesia ini merupakan negara yang diberkati dan kaya. Di  sana (Indonesia) ini kita hidup untuk selama-lamanya. Indonesia ini  merupakan harta warisan kita semua. Mari kita bekerja sama untuk Indonesia yang sejahtera. Berkembang baiklah negaranya, semangatnya, bangsanya, juga rakyatnya. Jaga kesadaran hati dan akhlak kita semua untuk Indonesia Raya. 

Karena setelah merdeka, mimpi bangsa Indonesia berikutnya adalah Indonesia sejahtera, tentunya dalam lagu Indonesia Raya stanza II itu perlu ada perbaikan. Pekiknya (refrainnya) tidak lagi merdeka-merdeka tetapi s’jahtera-s’jahtera. Dengan demikian mimpi bangsa ini terus bergerak maju. Tidak stagnan minta merdeka terus, seolah-olah kondisi negara belum merdeka saja.

Disamping itu, untuk bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera dibutuhkan situasi yang damai. Tidak bisa kalau  situasinya gaduh terus. Atau tenang kemudian ramai lagi, tenang kemudian ramai lagi yang datang silih berganti. Oleh karena itu, sebelum meneriakkan pekik sejahtera, kita perlu meneriakkan pekik “damai”, agar bangsa Indonesia bisa tenang terlebih dahulu. Dan, pekik ini bisa kita terapkan di refrain lagu Indonesia Raya sehingga menjadi sbb.:

irtiga-57fef2b42e97735b068b4567.jpg
irtiga-57fef2b42e97735b068b4567.jpg

Dalam sehari-hari, atau dalam kegiatan-kegiatan resmi, pekiknya juga perlu kita revisi. Mengapa pekiknya perlu direvisi ? Kalau pekiknya tidak ada perubahan, maka semangat juangnya juga tidak akan ada perubahan. Dampaknya sebagaimana yang kita rasakan saat ini, negara Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun, tetapi semangatnya tidak semakin besar dalam membangun masa depan bersama. Justru semakin mundur atau frustasi. Apalagi tanda-tanda ke arah tercapainya tujuan negara ini, yaitu kesejahteraan bersama, juga tidak kelihatan, bahkan semakin tidak jelas. Terbukti, harga-harga kebutuhan hidup terus melambung dan tak mau turun lagi, biaya-biaya segala hal naik, pajak-pajak naik, sementara penghasilan kelas bawah (buruh) naiknya cuma sedikit, bahkan ada yang berkurang.

Sebaliknya, yang semakin nyata justru “perpecahan anak bangsa” terjadi terus, dengan dalih apapun. Kalau seperti ini terus, kapan kita bisa sejahtera ? Karena untuk mencapai kesejahteraan bangsa itu butuh kebersamaan atau kekompakan semua pihak. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

Kemudian sebagaimana yang terjadi pada Indonesia Raya stanza I, ada yang mengganjal pada Indonesia Raya stanza II ini, yaitu juga pada kalimat kedua, sbb.: “Disanalah Akoe Berdiri Oentoek Slama-Lamanja “.Tampaknya ada yang perlu kita perbaiki dengan penggunaan kata “disana” tersebut. Ini pernah menjadi bahan diskusi kami, mengapa WR Soepratman menggunakan kata di sana? Apakah ketika membuat syair lagu tersebut beliaunya sedang tidak berada di Indonesia atau   bagaimana ? Karena kalau kita tetap menggunakan kata “disana”, rasanya ada yang tidak pas dalam jiwa kita. Untuk kemantapan perasaan kita itulah, sepertinya kalimat itu perlu diganti dengan “Kami bangga memilikinya dan kan menjaga slamanya”. Sehingga syair lengkapnya menjadi sbb.:

irempat-57fef3352e97731c068b4569.jpg

Teman-teman, maukah menyanyikan syair lagu Indonesia Raya stanza II yang sudah direvisi tersebut ? Apa yang dirasakan teman-teman waktu menyanyikannya ? Kalau saya menangis ketika sampai di refrainnya. Di sinilah pentingnya lagu kebangsaan itu. Syairnya seperti ucapan doa, dan perannya begitu besar dalam membangun dan memelihara semangat baru yang bisa memicu rasa kebersamaan anak-anak bangsa ini. Dengan revisi itu, kita jadi punya semangat baru, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sejahtera (kesejahteraan bersama). Bukan kesejahteraan sendiri-sendiri atau kesejahteran kelompoknya saja. Juga, hal ini perlu kita dengungkan dimana-mana, diulang-ulang di berbagai kesempatan sehingga maknanya (maksudnya) bisa merasuk dalam pikiran banyak anak bangsa.

Upaya tersebut perlu dilakukan, agar kita mendapatkan dampak positif dari lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan itu. Sebagai contoh, karena seringnya menyanyikan lagu-lagu mars perjuangan, maka generasi terdahulu bisa terus berkobar semangat juangnya. Contoh yang lain, akibat yang terjadi pada para penyanyi “lagu-lagu cengeng”, sebagian besar mereka mengalami sebagaimana isi lagu yang sering dinyanyikannya itu. Karena itu, kalau kita ingin bangsa Indonesia ini bisa lebih cepat sejahtera, maka kita juga harus menggaungkan terus kata “sejahtera” tersebut di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Nantinya, kalau sudah tercapai juga, maka syair lagu Indonesia Raya itu harus direvisi lagi dengan stanza III-nya. Dimana usulan saya, untuk baris keduanya  dan refrainnya juga dikoreksi sehingga jadinya sbb.:

irlima2-57ff00c96223bd3d3f7d84d0.jpg

Permasalahannya, selama ini ada pihak yang selalu “menakut-nakuti”,kalau kita mengganti lagu kebangsaan negara kita, berarti akan membubarkan negara Indonesia. Benarkah demikian ? Malaysia, pernah merevisi lirik/teks lagu kebangsaannya, dan negaranya tidak bubar, bahkan semakin maju dan bisa menyalip Indonesia.

Apalagi sebenarnya, kita TIDAK AKAN mengganti lagu kebangsaan tersebut, karena nada dan iramanya tetap sama. Hanya saja syairnya yang perlu direvisi karena disesuaikan dengan tujuan “yang baru” dan tantangan jaman sekarang.

Namun demikian, hal ini tidak boleh langsung diubah begitu saja, tetapi prosedurnya harus kita ikuti, yaitu kita perbaiki melalui DPR. Hanya saja DPR-nya harus kerja kilat, misalnya dengan merevisi atau membuat UU tentang ini, khususnya tentang simbol-simbol negara. Dimana di antaranya adalah tentang lagu Indonesia Raya dan pekik nasional kita.Atau, bisa juga ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Sebab, kesuksesan misi ini juga sangat terkait dengan momentum yang ada. Ke depan ini ada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016. Waktunya sudah mendesak. Akankah ada sesuatu yang bisa menjadi lembaran sejarah baru bagi bangsa kita ? Semoga saja !

Oleh : Yanistyowatie (www.anisjasmerah.blogspot.com)