Nasionalisme, Trisakti dan Globalisasi

Nasionalisme mempunyai sejarah panjang dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Akar nasionalisme Indonesia lahir sebagai ideologi perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan demikian sejak lahirnya nasionalisme Indonesia sudah berwatak progresif karena melawan tatanan kolonial yang menindas rakyat dan bangsa Indonesia.

Apa sebenarnya arti dan makna trisaksi yang diusulkan pada Rakernas PDIP sebagai nama untuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK? “Rakernas IV PDI Perjuangan mengusulkan kepada presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memberi nama kabinet yang akan dipimpinnya dengan nama Kabinet Trisakti,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan pernyataan sikap dan rekomendasi Rapat Kerja Nasional IV PDIP di Semarang, Sabtu malam, 20 September 2014.

Permintaan tersebut merupakan yang ke-19 dari seluruh rekomendasi yang berjumlah 24 item. Selama ini ajaran Trisakti memang identik dengan ajaran bekas Presiden RI I Sukarno. Trisakti berisi tentang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Rekomendasi Rakernas PDIP juga beberapa kali meminta Jokowi-Kalla benar-benar memperhatikan ajaran Trisakti Bung Karno.

“Agar pemerintah secara sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perjuangan dan ajaran Bung Karno sebagai Bapak Bangsa,” kata Puan. Puan menyatakan Jokowi diharapkan bisa menjalankan cita-cita Bung Karno. Hal tersebut, kata Puan, bukan untuk PDIP saja, tapi untuk masa depan Indonesia.

Arti Konsep Trisaksi

Dalam pidatonya tahun 1963, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yaitu:

1. Berdikari dalam ekonomi.

Berdikari artinya berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya raya harus membangun perekonomiannya secara mandiri karena ketika perekonomian Indonesia tdk dibangun oleh hasil kemandirian bangsanya maka akan timbul kecenderungan nantinya Indonesia selalu bergantung kepada bangsa lain dalam hal ekonomi dan juga ketergantungan itu dpt dimanfaatkan bangsa lain untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia sehingga timbul Kolonialisme dan Imperialisme gaya baru yakni dengan menggunakan pendekatan ekonomi.

2. Berdaulat dalam politik.

Menjadi bangsa dan negara merdeka dan berkuasa untuk menentukan nasib dan pembangunannya sendiri tanpa intervensi negara lain! Menentang keras segala bentuk penjajahan, termasuk kapitalisme dan imperialisme (anak kapitalisme)

3. Berkepribadian dalam budaya.

Walaupun pengaruh budaya dari luar datang bertubi-tubi, tapi bangsa Indonesia tetap mempertahankan budayanya sendiri karena Budaya merupakan salah satu identitas dari bangsa.

Fidel Castro mengatakan dengan tegas, dirinya adalah murid Bung Karno. Itu dikemukakannya sendiri kepada Bung Karno,ketika dua tokoh Gerakan Nonblok ini bertemu, dan kepada Adam Malik ketika almarhum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Secara terbuka Castro menegaskan bahwa dirinya telah mengadopsi ajaran-ajaran Presiden RI pertama itu untuk dijadikan acuan guna memimpin negaranya yaitu ajaran Trisakti.

Yang menarik adalah bahwa Fidel Castro mengadopsi dan menerapkan prinsip Soekarno itu secara konsisten dan tegar dalam seluruh sistem pemerintahannya. Konsistensi yang paling kentara adalah menolak segala bentuk imperialisme dan kapitalisme yang merupakan pendiktean oleh Barat tentang ekonomi, politik dan budaya.

Castro sangat jelas menolak kehadiran dan campur tangan IMF dalam negaranya, bahkan menyerukan agar lembaga pendanaan kapitalis internasional yang menindas negara-negara berkembang itu semestinya dibubarkan dan dihentikan perannya. Ini merupakan wujud pelaksanaan Trisakti yang konsisten oleh Castro dalam konteks Kuba, yakni kemandirian dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kekuatan ekonomi sendiri merupakan landasan bagi pemerintah Kuba untuk membangun negara dan rakyatnya. Tidak ada hutang luar negeri yang diterima sebagai landasan, sehingga tak ada kewajiban cicilan bunga hutang yang tinggi yang harus dibayar oleh pemerintah Kuba. Seluruh pendapatan negara dialokasikan pertama-tama untuk belanja tunjangan sosial, dan kedua untuk belanja pendidikan. Kepentingan lain berada dalam urutan prioritas berikutnya. Karena berdikari dalam bidang ekonomi, Kuba telah mampu mempertahankan kedaulatan dalam bidang politik dan kedaulatan dalam kebudayaan nasionalnya.

Sementara itu, Guruh Soekarnoputra, menilai Jokowi akan kesulitan menjalankan konsep Trisakti Soekarno jika tak terlebih dulu mengamandemen konstitusi. Ia menyebut konstitusi Indonesia saat ini sudah bercorak neoliberalis. Penghayatan Pancasila sebagai dasar negara pun menurutnya semakin luntur karena tidak diajarkan pada generasi muda.

Salah seorang pendiri bangsa yang sepanjang hidupnya tidak kenal lelah menggelorakan nasionalisme adalah Sukarno, Presiden RI Ke-1. Nasionalisme Sukarno bukanlah nasionalisme ala Barat yang dia anggap telah menciptakan imperialisme dan menjajah bangsa lain untuk motif politik dan ekonomi. Nasionalisme bagi Sukarno adalah nasionalisme yang menyelamatkan kemanusiaan, “Nasionalismeku adalah perikamanusiaan.”

Sebagai antitesa dari nasionalisme Barat yang kolonialis dan imperialistik, Sukarno mengembangkan apa yang ia sebut “sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi.” Keduanya merupakan paham nasionalisme politik dan nasionalisme ekonomi sekaligus.

Sosio-nasionalisme adalah sebuah nasionalisme yang bertujuan memperbaiki situasi dalam masyarakat sehingga tidak ada lagi kaum tertindas seperti yang terjadi dalam kapitalisme. Sosio-nasionalisme adalah sebuah paham nasionalisme kerakyatan, sebagai antitesa nasionalisme borjuis yang hanya mengabdi pada kepentingan elitis. Jadi sosio-nasionalisme adalah sebuah bangunan nasionalisme kerakyatan yang tumbuh dan berkembang di luar sistem kapitalisme yang menindas.

Sementara sosio-demokrasi menjabarkan bahwa demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Dengan konsep ini jalan demokrasi bisa dianggap sukses bila demokrasi ekonomi juga dijalankan secara bersamaan. Demokrasi politik akan dianggap gagal bila tetap terjadi kesenjangan sosial, keadilan dan kemiskinan yang luas. Tidak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi.

Globalisasi Bermuka Dua

Gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi Sukarno masih relevan dalam konteks menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Globalisasi di sini harus dipahami secara kritis karena mempunyai dua muka.

Pertama, globalisasi dapat dipahami secara positif sebagai runtuhnya batas-batas negara akibat perkembangan teknologi dan informasi, dan paling maju adalah perkembangan pesat dalam dunia interaksi digital dan internet melaui media sosial. Informasi dan pengetahuan memiliki dimensi sosial yang kuat karena tidak lagi berwajah tunggal dan dimonopoli, tapi menyebar dan dapat diakses semua orang.

Kedua, globalisasi menyembunyikan fakta terjadinya tataran ekonomi-politik yang timpang diantara berbagai negara. Sekarang ini negara-negara maju yang disebut dengan “Kelompok Utara” mendominasi kekuasaan ekonomi dan politik atas apa yang disebut dengan negara-negara “Kelompok Selatan” di Asia-Afrika dan Amerika Latin. Akibatnya slogan globalisasi yang seolah bermakna setara, dalam kenyataannya tidak terjadi. Negara-negara utara mengatur negara-negara selatan melalui berbagai institusi keuangan, perdagangan hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wajah globalisasi yang “tidak setara dan timpang” ini dikenal juga dengan istilah neoliberalisme. Yaitu suatu bentuk imperialisme maju dimana kepentingan modal dan keuntungan berada di atas kepentingan umat manusia. Perbedaan dengan imperialisme sebelumnya bahwa neoliberalisme sangat progresif menghancurkan semua batas-batas yang mengganggu ekspansi modal dan akumulasi keuntungan.

Secara umum ciri-ciri utama dari sistem neoliberalisme adalah sebagai berikut. Melakukan privatisasi atas seluruh struktur ekonomi, tidak ada lagi ekonomi koperasi dan negara, semua diserahkan pada swasta. Komoditifikasi atas semua barang dan jasa, segala hal adalah komoditi yang dapat diperjual belikan, tidak ada lagi nilai sosial dan kultural. Penghapusan segala macam subsidi oleh negara, ini berarti tanggung jawab negara pada hak-hak kebutuhan dasar rakyat harus dicabut.

Menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada mekanisme pasar, seolah pasar netral dan mengatur dirinya sendiri, tidak diatur oleh kepentingan korporasi, sehingga ekonomi kerakyatan dan koperasi menjadi haram karena tidak sesuai dengan mekanisme pasar. Memperlemah peran negara seminimal mungkin. Negara hanya menyiapkan regulasi dan keamanan lalu lintas modal, sementara fungsi sosial negara dihapuskan. Semua ciri-ciri dari neoliberalisme ini berujung pada kediktatoran korporasi secara global atas umat manusia dan menghancurkan lingkungan hidup secara masif.

Neoliberalisme jelas sangat berseberangan dengan konsepsi Sukarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Neoliberalisme menghancurkan batas-batas nasional demi melicinkan jalan ekspansi korporasi. Neoliberalisme juga sangat bertentangan dengan konsepsi Sukarno tentang Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya.

Karena Trisakti Sukarno adalah antitesa dari neoliberalisme maka pencarian ideologi perlawanan atas neoliberlaisme dapat dikembalikan kepada gagasan-gasasan dasar dari Trisakti. Sebuah ideologi perlawanan atas neoliberalisme yang diciptakan oleh Sukarno sesuai dengan kondisi historis, sosiologis dan budaya bangsa Indonesia.

Visi Trisakti Jokowi

Upaya implementasi ideologi perlawanan ini sekarang menjadi ideologi pemerintahan Presiden Jokowi. Visi misi dan program yang didasari pemikiran Trisakti Sukarno kini menjadi landasan penyusunan program pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Sukarno berakhir pada 1965, Trisakti kembali menjadi landasan kebijakan negara.

Presiden Jokowi menggunakan landasan Trisakti untuk membangun rakyat dan bangsa Indonesia menuju janji kesejahteraan. Gagasan Trisakti diambil dari konsepsi Sukarno yang ingin rakyat dan bangsanya sejahtera dengan cara; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter dalam budaya.

Dalam dokumen kampanye Jokowi-JK “Jalan Perubahan” dinyatakan bahwa Trisakti menjadi basis sekaligus arah perubahan yang berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Trisakti juga mewadahi semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan dalam politik akan diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

Mandiri dalam ekonomi akan diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warganegara.

Berkarakter dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Tentu tidak mudah untuk memperbaiki berbagai kerusakan politik, ekonomi dan budaya yang sudah terjadi sejak Orde Baru berkuasa. Namun keberanian harus dilakukan untuk memulainya, sebelum republik yang dibangun para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia ini kehilangan jatidiri oleh gempuran neoliberalisme.

Akhirnya, kembali kepada Trisakti adalah cara untuk mengembalikan dan membentuk jatidiri bangsa di tengah gelombang ekspansi globalisasi yang deras dan tanpa batas. Bila Trisakti secara konsisten bisa dijalankan dan dipraktekan oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi publik, maka dengan cara itu jatidiri bangsa Indonesia akan kembali tegak dan dihargai di tengah percaturan bangsa-bangsa di dunia. Hanya dengan konsisten pada jalan Trisakti maka globalisasi bukan lagi menjadi ancaman, tapi menjadi peluang bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Oleh: Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik & Desiminasi Informasi Kantor Staf Presiden.


 

Recommended For You

About the Author: Telegraf

Leave Your Comment